RSS

Hukum Acara Pidana

HUKUM ACARA PIDANA

POKOK BAHASAN

  • PENGANTAR
  • PEMERIKSAAN PERMULAAN
  • PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
    –  PRAPENUNTUTAN & PENUNTUTAN
  • PRAPERADILAN
  • PERSIDANGAN & UPAYA HUKUM

PENGANTAR

  • PENGERTIAN H.ACARA PIDANA
  • FUNGSI & TUJUAN H.A.PIDANA
  • SUBJEK & OBJEK H.A.PIDANA
  • SUMBER HUKUM A. PIDANA
  • ASAS-ASAS HUKUM A.PIDANA
  • ILMU-ILMU PEMBANTU DLM HUKUM A. PIDANA

PENGERTIAN H.A.PIDANA

  • J.DE BOSCH KEMPER :

–  SEJUMLAH ASAS DAN PERATURAN UU YANG MENGATUR HAK NEGARA UNTUK MEMIDANA     BILAMANA UU HUKUM PIDANA DILANGGAR.

  • SIMONS :

–   HUKUM YANG MENGATUR CARA-CARA NEGARA DENGAN ALAT PERLENGKAPANNYA MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MENGADILI DAN MEMIDANA

  • VAN BEMMELEN
  • HAP ADALAH SUATU KUMPULAN KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR CARA BAGAIMANA NEGARA , BILAMANA DIHADAPKAN PADA SUATU KEJADIAN YANG MENIMBULKAN SYAK WASANGKA TELAH TERJADINYA SUATU PELANGGARAN HUKUM PIDANA, MAKA DENGAN PERANTARAAN ALAT-ALATNYA MENCARI KEBENARAN, MENETAPKAN DI MUKA HAKIM, DAN OLEH HAKIM DIBERI SUATU PUTUSAN MENGENAI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN, BAGAIMANA HAKIM HARUS MEMBUKTIKAN SUATU HAL YANG TELAH TERBUKTI, DAN BAGAIMANA PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIJALANKAN

FUNGSI DAN TUJUAN HAP

FUNGSI HAP :

CARA & UPAYA MEMERIKSA DAN MEMPROSES SUATU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA TERJADI SAMPAI PADA PELAKSANAAN  PUTUSAN ATAS DUGAAN TERSEBUT

TUJUAN HAP :

UNTUK MENCARI DAN MENDAPATKAN ATAU SETIDAKNYA MENDEKATI KEBENARAN MATERIL DARI SUATU PERKARA PIDANA

  • TUGAS POKOK HAP
  • MENCARI DAN MENDAPATKAN KEBENARAN MATERIL
  • MEMBERIKAN SUATU PUTUSAN HAKIM
  • MELAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM
  • SUBJEK DAN OBJEK HAP
  • SUBJEK HAP :

–        ARTI SEMPIT :

  • POLISI, JAKSA, HAKIM, PENGACARA

–        ARTI LUAS :

  • SETIAP ORANG
  • OBJEK HAP :

–        KEPENTINGAN HUKUM MASYARAKAT – KETERTIBAN HUKUM

–        KEPENTINGAN HUKUM INDIVIDU – HAM

  • SUMBER H.A.PIDANA
  • KUHAP
  • UU TENTANG INSTANSI TERKAIT:

–        UU KEKUASAAN KEHAKIMAN

–        UU PERADILAN UMUM

–        UU MAHKAMAH AGUNG

–        UU KEPOLISIAN

–        UU KEJAKSAAN, DLL

  • UU TINDAK PIDANA KHUSUS
  • SUMBER H.A.PIDANA
  • UU NOMOR 8 TAHUN 1981
  • UU NOMOR 4 TAHUN 2004
  • UU NOMOR 5 TAHUN 2004 JO UU NOMOR 14 TAHUN 1985
  • UU NOMOR 2 TAHUN 2002
  • UU NOMOR 16 TAHUN 2004
  • UU NOMOR 18 TAHUN 2003
  • UU NOMOR 12 TAHUN 1995
  • ASAS-ASAS H.A.PIDANA

1. EQUALITY BEFORE THE LAW

2. PRESUMPTION OF INNOCENCE

3. PERADILAN TERBUKA UNTUK UMUM

4. PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK (FAIR AND IMPARTIAL)

5. PERADILAN YANG CEPAT DAN SEDERHANA (CONSTANTE JUSTITIE)

6. PEMERIKSAAN DGN HADIRNYA TERDAKWA.

7. HAK MENDAPAT BANTUAN HUKUM

8. HAK MENDAPAT KOMPENSASI & REHABILITASI

  • ASAS-ASAS DALAM UU KEKUASAAN KEHAKIMAN
  • PASAL 5 AYAT (1):

–        MENGADILI MENURUT HUKUM TANPA MEMBEDA-BEDAKAN ORANG

  • PASAL 8: PRESUMPTION OF INNOCENCE
  • PASAL 19: TERBUKA UTK UMUM (DAN PS 20)
  • PASAL 4 AYAT (2): C. JUSTITIE
  • PASAL 1: KEKUASAAN NEG YG MERDEKA
  • PASAL 18: DGN HADIRNYA TERDAKWA
  • PASAL 9: GANTI RUGI & REHABILITASI

ILMU-ILMU PEMBANTU DALAM HUKUM ACARA PIDANA

  • LOGIKA
  • PSIKOLOGI
  • PSIKIATRI
  • KRIMINALISTIK

–        KEDOKTERAN FORENSIK

–        DACTILOSKOPI

–        TOKSIKOLOGI & BALISTIK FORENSIK

  • KRIMINOLOGI
  • PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
  • PASAL 1 BUTIR 5 KUHAP:

–        SERANGKAIAN TINDAKAN PENYELIDIK UTK MENCARI & MENEMUKAN SUATU PERISTIWA YG DIDUGA TINDAK PIDANA

  • PASAL 1 BUTIR 2 KUHAP:

–        SERANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK DLM HAL & MENURUT CARA YG DIATUR DLM UU INI, UTK MENCARI & MENGUMPULKAN BUKTI YG DGN BUKTI ITU MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA YG TERJADI DAN MENEMUKAN TERSANGKA

  • PENYELIDIK DAN PENYIDIK
  • PASAL 4 KUHAP:

–        PENYELIDIK ADLH SETIAP PEJABAT POLRI

  • PASAL 6 AYAT (1) KUHAP:

–        PENYIDIK ADALAH:

  • PEJABAT POLRI
  • PPNS TERTENTU YG DIBERI WEWENANG KHUSUS OLEH UU
  • PASAL 11 KUHAP:

–        PENYIDIK PEMBANTU

  • KEPANGKATAN PENYIDIK
  • PASAL 2 PP NOMOR: 27 TAHUN 1983:

–        Penyidik Polri = Pembantu Letnan Dua

–        PPNS = Pengatur Muda Tk I (gol II b).

  • KEWENANGAN PENYELIDIK,PENYIDIK, PENYIDIK PEMBANTU
  • PASAL 5 KUHAP: PENYELIDIK

–        MELAKUKAN TINDAKAN PERTAMA DI TKP

  • PASAL 7 KUHAP: PENYIDIK
  • PASAL 11 KUHAP: PENYIDIK PEMBANTU

–        SAMA DGN PENYIDIK KECUALI PENAHANAN

  • SUMBER PENYELIDIKAN
  • KEDAPATAN TERTANGKAP TANGAN:

–        PASAL 1 BUTIR 19.

  • TIDAK TERTANGKAP TANGAN:

–        LAPORAN

–        PENGADUAN

–        PENGETAHUAN SENDIRI

  • TERTANGKAP TANGAN (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
  • Pada waktu melakukan tindak pidana;
  • Segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan;
  • Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai org yg melakukan tindak pidana;
  • Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yg diduga keras telah digunakan utk melakukan tindak pidana, yg menunjukkan dia adalah pelaku, trt melakukan, membantu melakukan
  • UPAYA PAKSA
  • PENANGKAPAN
  • PENAHANAN
  • PENGGELEDAHAN
  • PENYITAAN
  • PEMERIKSAAN SURAT
  • PENANGKAPAN
  • PASAL 17 KUHAP : PENGEKANGAN SEMENTARA WAKTU KEBEBASAN TERSANGKA APABILA TERDAPAT CUKUP BUKTI GUNA KEPENTINGAN PENYIDIKAN (1 HARI)
  • SYARAT:

–        BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

–        SURAT TUGAS

–        SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

  • PENAHANAN
  • PASAL 1 BUTIR 21 KUHAP:

–        PENEMPATAN TERSANGKA/ TERDAKWA DI TEMPAT TERTENTU

  • YANG BERWENANG (PASAL 20):

–        PENYIDIK & PENYIDIK PEMBANTU

–        PENUNTUT UMUM

–        HAKIM

  • SYARAT PENAHANAN
  • SYARAT MATERIL:

–        SYARAT OBJEKTIF

–        SYARAT SUBJEKTIF

  • SYARAT FORMIL:

–        SRT PERINTAH PENAHANAN

–        SRT TUGAS

  • SYARAT PENAHANAN
  • SYARAT OBJEKTIF:

–        DIANCAM PIDANA PENJARA 5 THN ATAU LEBIH

–        TINDAK PIDANA TERTENTU (PSL 21 AYAT (4) KUHAP)

  • SYARAT SUBJEKTIF(PSL 21 KUHAP)

–        DIKAWATIRKAN MELARIKAN DIRI

–        MENGHILANGKAN ALAT BUKTI

–        MENGULANGI TINDAK PIDANA

  • JENIS PENAHANAN
  • PASAL 22 KUHAP:

–        PENAHANAN RUTAN

–        PENAHANAN RUMAH

–        PENAHANAN KOTA

  • JANGKA WAKTU PENAHANAN DIKURANGKAN DARI PIDANA (RUMAH SEPERTIGA, KOTA SEPERLIMA)
  • PENGALIHAN PENAHANAN (PSL 23) (PENYIDIK, PU DAN HAKIM)
  • JANGKA WAKTU PENAHANAN
  • PENYIDIK

–        20 HARI + 40 HARI

  • PENUNTUT UMUM

–        20 HARI + 30 HARI

  • HAKIM

–        30 HARI +  60 HARI

–        BANDING, 30 + 60, KASASI 50 + 60

  • KHUSUS (PSL 29 KUHAP)
  • PENANGGUHAN PENAHANAN
  • PASAL 31 KUHAP:

–        KEWENANGAN PD PENYIDIK, PU, DAN HAKIM

–        DGN ATAU TANPA UANG JAMINAN

–        DGN SYARAT :

  • WAJIB LAPOR
  • TIDAK KE LUAR KOTA

–        DPT DICABUT BILA SYARAT DILANGGAR

  • PENGGELEDAHAN
  • PENGGELEDAHAN RUMAH (PSL 33 KUHAP):

–        SRT PERINTAH

–        SRT IZIN PN

–        2 SAKSI (TERSANGKA SETUJU)

–        2 SAKSI & KADES/KET.LINGKUNGAN (TERSANGKA TDK SETUJU/TDK HADIR)

  • PENGGELEDAHAN BADAN (PSL 37 KUHAP)
  • PENYITAAN
  • SERANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK UTK MENGAMBIL ALIH ATAU MENYIMPAN DI BAWAH PENGUASAANNYA BENDA BERGERAK ATAU TDK BERGERAK, BERUJUD ATAU TDK BERUJUD UTK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN DLM PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PERSIDANGAN
  • SYARAT: IZIN KETUA PN (PSL 38)
  • BENDA YG DPT DISITA
  • PASAL 39 KUHAP:
  • BENDA/TAGIHAN TERSGK/ TDKWA YG SELURH ATAU SEBGN HASIL DARI TINDK PID
  • BENDA YG DIPERGUNAKAN SEC LNGSUNG MELAKUKAN TINDAK PID
  • BENDA YG DIGUNAKAN UTK MENGHALANGI PENYIDIKAN
  • BENDA YG KHUSUS DIBUAT ATAU DIPERUNTUKAN MELAKUKAN TINDAK PID
  • BENDA LAIN YG MEMPUNYAI HUB LANGSUNG DGN TINDAK PIDANA
  • PEMERIKSAAN SURAT
  • PSL 47- 49 KUHAP
  • PEMERIKSAAN TERHADAP SURAT YG TDK LANGSUNG MEMPUNYAI HUBUNGAN DGN TINDAK PIDANA YG DIPERIKSA, TETAPI DICURIGAI DGN ALASAN YG KUAT
  • PENUNTUTAN DAN PRAPENUNTUTAN
  • PENUNTUTAN (PASAL 1 BUTIR 7 DAN PASAL 137 KUHAP):

–        TINDAKAN PU MELIMPAHKAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN NEGERI DENGAN PERMINTAAN UNTUK DIPERIKSA  DIPUTUS OLEH HAKIM DI SIDANG PENGADILAN.

  • PRAPENUNTUTAN:

–        PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH JPU KPD PENYIDIK DGN PETUNJUK UNTUK DILENGKAPI ATAU DILAKUKAN PENYIDIKAN TAMBAHAN

  • JAKSA
  • PASAL 1 BUTIR 6 KUHAP:

–        JAKSA ADL PEJABAT YG DIBERI WEWENANG OLEH UU INI UTK BERTINDAK SBG PU SERTA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YG SDH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

–        PU ADL JAKSA YG DIBERI WEWENANG OLEH UU INI UTK MELAKUKAN PENUNTUTAN DAN MELAKSANAKAN PENETAPAN HAKIM

  • PENUNTUT UMUM
  • PASAL 1 BUTIR 6 KUHAP DAN PASAL 13 KUHAP:

–        PU ADL JAKSA YG DIBERI WEWENANG OLEH UU INI UTK MELAKUKAN PENUNTUTAN DAN MELAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM

  • TUGAS DAN WEWENANG JPU
  • PASAL 14 KUHAP:

–        MENERIMA DAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA

–        MENGADAKAN PRAPENUNTUTAN

–        MEMBERIKAN PERPANJANGAN PENAHANAN, MENAHAN, MENGUBAH STATUS TAHANAN

–         MEMBUAT SURAT DAKWAAN

–        MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN

–        MEMBERITAHUKAN TERDAKWA DAN SAKSI TENTANG KETENTUAN DAN WAKTU SIDANG

–        MELAKUKAN PENUNTUTAN

–        MENUTUP PERKARA DEMI HUKUM

–        MELAKSANAKAN PENETAPAN DAN PUTUSAN HAKIM

–        MENGADAKAN TINDAKAN LAIN

  • SURAT DAKWAAN
  • PENGERTIAN:

–        SURAT AKTA YG MEMUAT PERUMUSAN TINDAK PIDANA YG DIDAKWAKAN, YG DISIMPULKAN DARI HASIL PENYIDIKAN PENYIDIK, YG MERUPAKAN DASAR SERTA LANDASAN BAGI HAKIM DLM PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

  • FUNGSI:

–        DASAR DAN LANDASAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN+

–        PENENTU ARAH/PEDOMAN DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

  • SYARAT SURAT DAKWAAN
  • SYARAT FORMIL:

–        BERTANGGAL DAN TANDATANGAN PU

–        MEMUAT IDENTITAS TERDAKWA LENGKAP

  • SYARAT MATERIL:

–        URAIAN CERMAT, JELAS, LENGKAP TINDAK PIDANA YG DIDAKWAKAN

–        MENYEBUT WAKTU& TEMPAT TINDAK PID

  • BENTUK SURAT DAKWAAN
  • BIASA/TUNGGAL.
  • ALTERNATIF:

–        SALING MENGECUALIKAN / ATAU

  • KUMULASI (Pasal 141 KUHAP):

–        MASING-MASING HARUS DIBUKTIKAN

  • BERLAPIS/SUBSIDIARITAS:

–        PRIMER SUBSIDER

–        MENGECUALIKAN TAPI BERURUT DARI YG TERBERAT

–        PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

  • PASAL 144 KUHAP:

–        SATU KALI SEBELUM SIDANG DIMULAI

–        PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM SIDANG

  • APA YG DIRUBAH?
  • JURISPRUDENSI DAN DOKTRIN:

–        KESALAHAN LOCUS DAN TEMPUS

–        REDAKSI DAKWAAN SESUAI RUMUSAN DELIK

–        PERUBAHAN DAKWAAN TUNGGAL MENJADI ALTERNATIF TAPI TETAP PERBUATAN YG SAMA

  • PENGGABUNGAN DAN SPLITSING PERKARA
  • PASAL 141KUHAP:

–        TINDAK PIDANA YG DILAKUKAN OLEH ORG YG SAMA

–        TINDAK PIDANA YG BERSANGKUT PAUT

–        TINDAK PIDANA YG TDK BERSANGKUT PAUT TAPI ADA HUBUNGANNYA

  • PASAL 98 AYAT 2 KUHAP:

–        PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI RUGI

  • PASAL 142 KUHAP:

–        PENUNTUTAN TERHADAP BEBERAPA TERDAKWA DALAM SATU PERKARA YG DIPISAHKAN

  • PENGHENTIAN, PENYAMPINGAN, DAN PENUTUPAN PERKARA
  • PENUTUPAN PERKARA:

–        DALUARSA, MATINYA TERDAKWA, TDK ADA PENGADUAN, AFDOENING BUITEN PROCES

  • PENYAMPINGAN PERKARA:

–        OPPORTUNITEITS BEGINSEL

  • PENGHENTIAN PENUNTUTAN:

–        TIDAK CUKUP BUKTI, BUKAN PERKARA PIDANA

  • MACAM ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
  • ACARA PEMERIKSAAN CEPAT:
  • ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT (SUMIR):

–        PASAL 203 : PERKARA YG PEMBUKTIANNYA DAN PENERAPAN HUKUMNYA MUDAH, SIFATNYA SEDERHANA, PUTUSAN DLM BERITA ACARA

  • ACARA PEMERIKSAAN BIASA:

–        PASAL 143 : DGN SURAT DAKWAAN

  • MACAM ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
  • ACARA PEMERIKSAAN CEPAT:

–        TINDAK PIDANA RINGAN(PASAL 205: PENJARA MAKS 3 BULAN, DENDA RP 7500)

–        TINDAK PIDANA LALU LINTAS: TERDAKWA DPT DIWAKILKAN, PUTUSAN VERSTEK – VERZET

–        TANPA PU, TDK DPT BANDING KEC PIDANA PENJARA, HAKIM TUNGGAL

  • KEWENANGAN MENGADILI
  • KOMPETENSI ABSOLUT:

–        KEWENANGAN MENGADILI ANTARA DUA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN YG BERBEDA

  • KOMPETENSI RELATIF:

–        KEWENANGAN MENGADILI ANTARA DUA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN YG SAMA

  • KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI
  • PASAL 84 KUHAP:

–        TINDAK PIDANA YG TERJADI DI WILAYAH HUKUMNYA;

–        TERDAKWA BERDOMISILI, DOMISILI TERAKHIR, DIKETEMUKAN ATAU DITAHAN, BILA SAKSI LEBIH BANYAK BERDOMISILI DI PN TSB;

–        SATU ORG MELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA, TIAP PN BERWENANG

–        TINDAK PIDANA YG BERSANGKUT PAUT, TIAP PN BERWENANG

  • PASAL 85 KUHAP: DAERAH YG TDK AMAN
  • PASAL 86 KUHAP: T. P. DI LUAR NEGERI
  • PRAPERADILAN
  • PASAL 1 BUTIR 10:

–        WEWENANG PENGADILAN NEGERI UTK MEMERIKSA DAN MEMUTUS TTG

–        SAH TIDKNYA PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN, SERTA GANTI RUGI DAN REHABILITASI

  • WEWENANG PRAPERADILAN
  • PASAL 77 KUHAP:
  • SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN;
  • SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM;
  • GANTI RUGI DAN REHABILITASI BAGI TERDAKWA YG PERKARANYA TDK DIAJUKAN KE PENGADILAN
  • TUJUAN PRAPERADILAN
  • PENGAWASAN HORIZONTAL ATAS TINDAKAN APARAT PENEGAK HUKUM (POLISI DAN JAKSA PENUNTUT UMUM)
  • PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ASASI TERSANGKA DAN TERDAKWA
  • PROSEDUR DAN PROSES PRAPERADILAN
  • PERMINTAAN DIAJUKAN KE KETUA PN
  • PALING LAMBAT 7 HARI SUDAH DIPUTUSKAN (82 )
  • PUTUSAN DIBUAT SEPERTI PERKARA SINGKAT
  •  PUTUSAN MEMUAT ALASAN DAN DASAR MENOLAK ATAU MENGABULKAN(82 AYAT 3)
  • BILA PERKARA POKOK DIPERIKSA, PEMERIKSAAN PRAPERADILAN GUGUR(82 AYAT 1)
  • PROSEDUR DAN PROSES PRAPERADILAN
  • PUTUSAN TDK DPT BANDING, KECUALI TERHADAP PUTUSAN TDK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN(83 AYAT 2)
  • PUTUSAN TDK DPT DIKASASI
  • PERKARA KONEKSITAS
  • PASAL 89 AYAT 1:

–        TINDAK PIDANA YG DILAKUKAN BERSAMA OLEH MEREKA YG TERMASUK LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

  • PRINSIP KONEKSITAS:

–        DIPERIKSA DAN DIADILI DI PERADILAN UMUM

  • PENGECUALIAN:

–        PASAL 90 : KERUGIAN YG DITIMBULKAN LEBIH BANYAK KEPADA PIHAK MILITER

  • PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KONEKSITAS
  • TIM TETAP PASAL 89 AYAT 2:

–        PENYIDIK POLRI

–        POLISI MILITER

–        ODITUR MILITER DAN ODMIL TINGGI

  • PENILAIAN HASIL PENYIDIKAN:

–        JAKSA/JAKSA TINGGI

–        ODMIL/ODMILTI

–        BERBEDA PENDAPAT- JAKSA AGUNG

  • SUSUNAN MAJELIS HAKIM:

–        MINIMAL 3 HAKIM, KETUA DITENTUKAN OLEH PENGADILAN YG MENGADILI

–        ANGGOTA DIBAGI SECARA BERIMBANG

  • GANTI KERUGIAN
  • PASAL 1 BUTIR 22 DAN 95 AYAT 1:

–        HAK TERSANGKA/TERDAKWA

–        IMBALAN SEJUMLAH UANG

–        KARENA :

  • PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TANPA ALASAN BERDASAR UU
  • TINDAKAN LAIN TANPA BERDASAR UU
  • KEKELIRUAN MENGENAI ORANG ATAU HUKUM YG DITERAPKAN
  • PROSEDUR GANTI KERUGIAN
  • PP NOMOR 27 TAHUN 1983:

–        TENGGANG WAKTU 3 BULAN (PSL 7 PP)

–        GANTI RUGI PASAL 95 : SETELAH PUTUSAN IN KRACHT.

–        GANTI RUGI PASAL 77: SETELAH PUTUSAN PRAPERADILAN DITERIMA

–        BESARNYA MIN RP 5000,- MAKS  1 JUTA, KECUALI SAKIT,CACAT YG TDK DPT BEKERJA LAGI MAKS 3 JUTA (PSL 9 PP)

–        YG MEMERIKSA: PRAPERADILAN ATAU PENGADILAN NEGERI

–       
PENETAPAN KEWENANGAN RELATIF

–        PN MENGEMBALIKAN BERKAS KE JPU (Psl 148 ayat (2))

–        JPU MENGIRIMKAN KE JPU WILAYAH PN YG DITUNJUK

–        JPU MENOLAK – VERZET KE PT (149)

–        JANGKA WAKTU 7 HARI- MELALUI PN

–        7 HARI – KE PT, 14 HARI PT MENETAPKAN:

  • MEMBENARKAN PERLAWANAN (VERZET)
  • MENGUATKAN PENETAPAN PN
  • PEMUTUSAN SENGKETA KOMPETENSI MENGADILI
  • PASAL 151 KUHAP:
  • PT ATAS SENGKETA 2 PN DLM WILAYAH HUKUMNYA.
  • MA ATAS SENGKETA:

–        KOMPETENSI ABSOLUT

–        KOMPETENSI RELATIF DARI 2 PN DALAM WILAYAH PT YG BERBEDA

–        KOMPETENSI ANTARA 2 PT

  • PRINSIP PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
  • PEMERIKSAAN TERBUKA UTK UMUM (PSL 153 AYAT 3)- BATALNYA PUTUSAN DEMI HUKUM (AYAT 4)
  • HADIRNYA TERDAKWA (PSL 154)
  • HAKIM KETUA MEMIMPIN SIDANG(217)
  • PEMERIKSAAN SEC LANGSUNG DAN LISAN (153 AYAT 2 HURUF A)
  • PEMERIKSAAN SEC BEBAS (153 AY 2 HURUF B)
  • PROSES PERSIDANGAN
  • PEMBACAAAN SRT DAKWAAN
  • EKSEPSI, JAWABAN TERHADAP EKSEPSI
  • PUTUSAN SELA
  • PEMERIKSAAN: saksi, s.ahli, alat bukti, terdakwa.
  • PEMBACAAN SURAT TUNTUTAN
  • PLEIDOOI
  • REPLIK – DUPLIK
  • PUTUSAN
  • EKSEPSI
  • PASAL 156 AYAT (1) KUHAP:
  • PENGADILAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA
  • SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
  • SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN
  • PUTUSAN EKSEPSI
  • PASAL 156 AYAT (2) KUHAP:
  • MENERIMA KEBERATAN TERDAKWA, PERKARA TIDAK DILANJUTKAN
  • TIDAK MENERIMA KEBERATAN TERDAKWA, PERKARA TERUS
  • KEBERATAN BARU DAPAT DIPUTUS SETELAH PERKARA DIPERIKSA
  • PEMBUKTIAN
  • PENGERTIAN: (VAN BEMMELEN)

–        USAHA UTK MEMPEROLEH KEPASTIAN YG LAYAK DGN PENELITIAN DAN PENALARAN HAKIM TTG APAKAH SUATU PERISTIWA BENAR TERJADI DAN MENGAPA TERJADI, KARENANYA PEMBUKTIAN TERDIRI DARI:

  • MENUNJUKKAN PERISTIWA YG DPT DITERIMA PANCA INDERA
  • MEMBERIKAN KETERANGAN TTG PERISTIWA YG TELAH DITERIMA TSB
  • MENGGUNAKAN PIKIRAN LOGIS
  • PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA
  • PENELITIAN DAN PENGGUNAAN NALAR/AKAL SEHAT TERHADAP SEMUA KEADAAN/KETERANGAN UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN, BAHWA SUATU TINDAK PIDANA BENAR TERJADI DAN TERDAKWA MEMANG BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERSEBUT.
  • SISTEM PEMBUKTIAN
  • CONVICTION IN TIME:

–        KEYAKINAN HAKIM

–        DASAR TIDAK DIATUR/TIDAK DIBATASI

  • CONVICTION RAISONEE:

–        KEYAKINAN HAKIM

–        DASAR DIATUR/DIBATASI

  • POSITIF WETTELIJK:

–        MENURUT UU SECARA POSITIF

–        TANPA KEYAKINAN HAKIM

  • NEGATIEF WETTELIJK:

–        MENURUT UU SECARA NEGATIEF

–        DENGAN KEYAKINAN HAKIM

  • SISTEM PEMBUKTIAN KUHAP
  • PASAL 183 KUHAP:  NEGATIEF WETTELIJK

–        PRINSIP MINIMUM PEMBUKTIAN: KESALAHAN TERBUKTI SEKURANG-KURANGNYA DENGAN 2 ALAT BUKTI YANG SAH

–        KEYAKINAN HAKIM: DGN 2 ALAT BUKTI TSB HAKIM MEMPEROLEH KEYAKINAN

–        ALAT BUKTI YANG SAH

  • PASAL 184 KUHAP:

–        KETERANGAN SAKSI

–        KETERANGAN AHLI

–        SURAT

–        PETUNJUK

–        KETERANGAN TERDAKWA

  • PENGERTIAN SAKSI
  • PASAL 1 BUTIR 26 KUHAP:

–        ORG YG DPT MEMBERI KETERANGAN TTG SUATU PERKARA PIDANA BERDASARKAN APA YG DILIHAT, DENGAR DAN ALAMI

  • MENJADI SAKSI ADALAH KEWAJIBAN HUKUM
  • UNUS TESTIS NULUS TESTIS
  • PENGECUALIAN SAKSI
  • MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN TERDAKWA, KECUALI PASAL 168: BERSEDIA, PERSETUJUAN PU DAN TERDAKWA
  • KARENA PEKERJAAN ATAU JABATAN WAJIB MENYIMPAN RAHASIA (170)
  • ANAK DI BAWAH UMUR DAN ORG YG SAKIT INGATAN (171)
  • PEMERIKSAAN SAKSI
  • PERTAMA DIPERIKSA SAKSI KORBAN (PASAL 160 AYAT 1 SUB B)
  •  SAKSI TIDAK BOLEH BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN (159 AYAT 1)
  • SAKSI DAPAT DIPANGGIL SECARA PAKSA (159 AYAT 2)
  • KEWAJIBAN HAKIM UTK MENDENGAR KETERANGAN SAKSI MERINGANKAN ATAU MEMBERATKAN DALAM BAP (160 AYAT 1 SUB C)
  • JUGA SAKSI YG DIAJUKAN SELAMA SIDANG BERLANGSUNG.
  • SAKSI HARUS BERSUMPAH DI PERSIDANGAN
  • KETERANGAN AHLI
  • PASAL 1 BUTIR 28 KUHAP:

–        KETERANGAN YG DIBERIKAN SEORANG AHLI YG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS TENTANG HAL YG DIPERLUKAN UTK MEMBUAT TERANG SUATU PERKARA PIDANA

  • PASAL 186 KUHAP:

–        APA YANG SEORANG AHLI NYATAKAN DI SIDANG PENGADILAN

  • PASAL 120 KUHAP:

–        KETERANGAN SEORANG AHLI YG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS TENTANG SESUATU HAL

–        BERUPA KETERANGAN MENURUT PENGETAHUANNYA

  • KETERANGAN AHLI
  • PASAL 179 KUHAP:

–        DOKTER FORENSIK DAN DOKTER

–        AHLI LAINNYA

  • SIFAT KETERANGAN AHLI:

–        KETERANGAN AHLI (DI DEPAN SIDANG)

–        SURAT ( LAPORAN TERTULIS YG DIMINTA PENYIDIK) PASAL 186, 187 HURUF C KUHAP.

  • ALAT BUKTI SURAT
  • PASAL 187 KUHAP:

–        SURAT DIBUAT ATAS SUMPAH JABATAN

–        SURAT YG DIKUATKAN DENGAN SUMPAH

  • BENTUK-BENTUK SURAT:

–        BERITA ACARA DAN SURAT RESMI YG DIBUAT PEJABAT UMUM (AKTA NOTARIS, PPAT)

–        SURAT DALAM BENTUK DIATUR UU,AKTA KELAHIRAN, KTP, IMB, DLL

–        SURAT KETERANGAN DARI AHLI

–        SURAT LAIN YG HANYA BERLAKU JIKA ISINYA ADA HUBUNGAN DGN  ALAT BUKTI LAIN

  • ALAT BUKTI PETUNJUK
  • PASAL 188 AYAT (1) KUHAP:

–        PERBUATAN, KEJADIAN ATAU KEADAAN KARENA PERSESUAIANNYA BAIK ANTARA YG SATU DGN YG LAIN MAUPUN DGN TINDAK PIDANA ITU SENDIRI, MENANDAKAN BAHWA TELAH TERJADI TINDAK PIDANA DAN SIAPA PELAKUNYA

  • PENGERTIAN LAIN:

–        ISYARAT YG DAPAT DITARIK DARI SUATU PERBUATAN, KEJADIAN, ATAU KEADAAN, YG MEMPUNYAI PERSESUAIAN DG TINDAK PIDANA

–        ISYARAT TSB MELAHIRKAN PETUNJUK YAITU KENYATAAN TINDAK PIDANA TERJADI DAN TERDAKWA PELAKUNYA

  • CARA MENDAPAT PETUNJUK
  • PASAL 188 AYAT (2) KUHAP:LIMITATIF

–        KETERANGAN SAKSI

–        SURAT

–        KETERANGAN TERDAKWA

  • PERINGATAN:PASAL 183 AYAT (3)

–        ARIF BIJAKSANA

–        MENGADAKAN PEMERIKSAAN DGN PENUH KECERMATAN DAN KESEKSAMAAN

  • KETERANGAN TERDAKWA
  • PASAL 189 AYAT (1) KUHAP:

–        APA YG TERDAKWA NYATAKAN DI SIDANG PENGADILAN TENTANG PERBUATAN YG IA LAKUKAN ATAU YG IA KETAHUI SENDIRI ATAU ALAMI SENDIRI

  • PASAL 189 AYAT (4) KUHAP:

–        KETERANGAN TERDAKWA SAJA TIDAK CUKUP UTK MEMBUKTIKAN KESALAHANNYA

  • KETERANGAN TERDAKWA DI LUAR SIDANG
  • PASAL 189 AYAT (2) KUHAP:

–        DPT DIPERGUNAKAN UTK MEMBANTU MENEMUKAN BUKTI DI PERSIDANGAN

–        DGN SYARAT:

  • SEPANJANG MENGENAI HAL YG DIDAKWAKAN KEPADANYA
  • DIDUKUNG ALAT BUKTI YG LAIN

–        KETERANGAN YG DIBERIKAN DALAM PENYIDIKAN, BAP, DITANDATANGANI PENYIDIK

  • PUTUSAN HAKIM
  • BEBAS (VRIJSPRAAK), 191 AYAT 1:

–        DAKWAAN TIDAK TERBUKTI

  • LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING), 191 AYAT 2:

–        PERBUATAN TERBUKTI

–        BUKAN TINDAK PIDANA

  • PEMIDANAAN, 193:

–        PERBUATAN DAN KESALAHAN TERBUKTI

  • BEBAS (VRIJSPRAAK)
  • PERBUATAN SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI
  • TIDAK MEMENUHI PRINSIP MINIMUM PEMBUKTIAN
  • TIDAK ADA KEYAKINAN HAKIM
  • PUTUSAN LAIN (EKSEPSI)
  • DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA, 156 AYAT 1:

–        BUKAN TINDAK PIDANA

–        NE BIS IN IDEM

–        KEDALUARSA

–        TERDAKWA TIDAK DAPAT DIHADIRKAN

  • DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM, 143 AYAT 3 DAN 156 AYAT 1:

–        DAKWAAN TDK MERUMUSKAN SEMUA UNSUR DELIK

–        TDK MERINCI SECARA JELAS PERAN DAN PERBUATAN TERDAKWA

–        DAKWAAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

–        MELANGGAR PASAL 144 – PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

  • ISI PUTUSAN (197 AYAT 1)
  • KEPALA: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME
  • IDENTITAS TERDAKWA
  • DAKWAAN
  • PERTIMBANGAN LENGKAP:

–        FAKTA & KEADAAN DI SIDANG

–        HAL YG MEMBERATKAN & MERINGANKAN, PEMBUKTIAN

  • TUNTUTAN PIDANA
  • PERATURAN PERUNDANGAN
  • HARI & TANGGAL MUSYAWARAH
  • PERNYATAAN KESALAHAN TERDAKWA-PIDANA
  • PEMBEBANAN BIAYA PERKARA – PENENTUAN BARANG BUKTI
  • UPAYA HUKUM
  • BIASA:

–        BANDING

–        KASASI

  • LUAR BIASA:

–        PENINJAUAN KEMBALI

–        KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM

  • TUJUAN UPAYA HUKUM
  • MEMPERBAIKI KEKELIRUAN PUTUSAN
  • MENCEGAH KESEWENANGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN
  • PENGAWASAN TERHADAP KESERAGAMAN PENERAPAN HUKUM
  • PUTUSAN BANDING
  • MENGUATKAN PUTUSAN PN:

–        MENGUATKAN SECARA MURNI, DGN TAMBAHAN PERTIMBANGAN, ATAU DGN PERTIMBANGAN LAIN

  • MENGUBAH ATAU MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN PN:

–        PERUBAHAN KUALIFIKASI TINDAK PID

–        PERUBAHAN BARANG BUKTI

–        PERUBAHAN PEMIDANAAN

  • MEMBATALKAN PUTUSAN PN: MENGADILI SENDIRI
  • BANDING
  • PUTUSAN YG TDK DPT DIBANDING 67:

–        PUTUSAN BEBAS

–        PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN

  • ALASAN BANDING,

–        APAPUN ALASAN DAPAT DIGUNAKAN UTK MENGAJUKAN BANDING, KRN PT ADALAH JUDEX FACTIE – PERKARA DIPERIKSA ULANG

  • KASASI (PASAL 244-258)
  • TERHADAP SEMUA PUTUSAN PERKARA PIDANA YG DIBERIKAN PADA TINGKAT TERAKHIR OLEH PENGADILAN LAIN SELAIN DARI MA , DPT DIMINTAKAN KASASI KEPADA MA, KECUALI PUTUSAN BEBAS.
  • PUTUSAN BEBAS:

–        BEBAS MURNI

–        BEBAS TIDAK MURNI (KEPMENKEH THN 1983)

  • PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI
  • DALAM PUTUSAN TERDAPAT KEKELIRUAN PENAFSIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA YG DISEBUT DLM SURAT DAKWAAN
  • BILA DLM MENJATUHKAN PUTUSAN TSB PENGADILAN MELAMPAUI BATAS WEWENANG, DLM ARTI MEMPERTIMBANGKAN UNSUR NON YURIDIS, SPT AGAMA, POLITIK, KEMANUSIAAN DLL
  • ALASAN KASASI
  • PASAL 253 AYAT (1) KUHAP:

–        SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

–        CARA MENGADILI TIDAK DILAKUKAN MENURUT KETENTUAN UU

–        PENGADILAN MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA

–        PUTUSAN KASASI

  • PASAL 254, 245, 246 KUHAP:

–        KASASI TDK DPT DITERIMA: TIDAK TERPENUHI SYARAT FORMIL

–        KASASI DITOLAK: TERPENUHI SYARAT FORMIL, TAPI KEBERATAN TDK DITERIMA

–        KASASI DIKABULKAN:

  • MEMBATALKAN PUTUSAN PN ATAU PT, MENGADILI SENDIRI
  • MEMPERBAIKI PUTUSAN PN ATAU PT
  • KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM
  • TERHADAP PUTUSAN YG IN KRACHT, DARI SEMUA PENGADILAN KECUALI MA
  • DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG KRN JABATANNYA (259 AYAT 1)
  • PUTUSAN TDK BOLEH MERUGIKAN PIHAK YG BERKEPENTINGAN (259 AYAT 2)
  • PENINJAUAN KEMBALI
  • TERHADAP SEMUA PUTUSAN PENGADILAN YG IN KRACHT (263 AY 1), KECUALI VRIJSPRAAK & ONTSLAG
  • DIAJUKAN OLEH TERPIDANA ATAU AHLI WARISNYA
  • SYARAT

–        ADANYA NOVUM

–        DLM PELBAGAI PUTUSAN TERDAPAT PERTENTANGAN

–        KEKHILAFAN/KEKELIRUAN HAKIM

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: