UU N0 40 Tahun 2004 (Sistem Jaminan Sosial Nasional)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2004

TENTANG

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang :

a.   bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan

dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya

masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;

b.   bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara

mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga

Kerja;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 34 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.   Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2.   Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program

jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.

3.   Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib

yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi

yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

4.   Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program

jaminan sosial.

5.   Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan

orang mampu sebagai peserta program jaminan sosial.

6.   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan sosial.

7.   Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan

himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan

pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

8.   Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6

(enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

9.   Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota

keluarganya.

10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi

kerja, dan/atau Pemerintah.

11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau

imbalan dalam bentuk lain.

12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-

badan lainnya yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah

atau imbalan dalam bentuk lainnya.

13. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja ditetapkan dan dibayar

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau

jasa yang telah atau akan dilakukan.

14. Kecelakaan kerja adalah kecelakaaan yang terjadi dalam hubungan kerja,

termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat

kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

15. Cacat adalah keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya

anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan

berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

16. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang

untuk melakukan pekerjaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas

manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 4

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

a. kegotong-royongan;

b. nirlaba;

c. keterbukaan;

d. kehati-hatian;

e. akuntabilitas;

f.   portabilitas;

g.   kepesertaan bersifat wajib;

h.   dan amanat , dan

i.   hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BAB III

BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 5

1.   Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang.

2.   Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang

ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-

Undang ini.

3.   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a.   Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(JAMSOSTEK);

b.   Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

• (TASPEN);