RSS

KUH PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

B U K U P E R T A M A O R A N G

BAB I. MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK-HAK KEWARGAAN

Pasal 1 s/d Pasal 3

BAB II. AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

Bagian 1. Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya.

Pasal 4 s/d Pasal 5

Bagian 2. Nama, Perubahan Nama, Dan Perubahan Nama Depan.

Pasal 5a s/d Pasal 12.

Bagian 3

Pembetulan Akta Catatan Sipil, Dan Penambahannya. (S. 1836-16.)

Pasal 13 s/d Pasal 16

BAB III. TEMPAT TINGGAL ATAU DOMISILI

Pasal 17 s/d Pasal 25

BAB IV. PERKAWINAN.

Ketentuan Umum.

Pasal 26.

Bagian 1

Syarat-syarat Dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi Untuk Dapat Melakukan Perkawinan.

Pasal 27 s/d Pasal 49

Bagian 2. Acara yang Harus Mendahului Perkawinan.

Pasal 50 s/d Pasal 58

Bagian 3. Pencegahan Perkawinan.

Pasal 59 s/d Pasal 70

Bagian 4. Pelaksanaan Perkawinan

Pasal 71 s/d Pasal 82

Bagian 5. Perkawinan-perkawinan yang Dilaksanakan Di Luar Negeri.

Pasal 83 s/d Pasal 84

Bagian 6. Batalnya Perkawinan.

Pasal 85 s/d Pasal 99

Bagian 7. Bukti Adanya Suatu Perkawinan.

Pasal 100 s/d Pasal 102

BAB V. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

Pasal 103 s/d Pasal 118

BAB VI. HARTA-HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN PENGURUSANNYA

Bagian.1. Harta Bersama Menurut Undang-undang. (Ov. 62.)

Pasal 119 s/d Pasal 123

Bagian 2. Pengurusan harta-Bersama.

Pasal 124 s/d Pasal 125

Bagian 3. Pembubaran Gabungan Harta Bersama Dan Hak Untuk Melepaskan Diri Dari Padanya.

Pasal 126 s/d Pasal 138

BAB VII. PERJANJIAN KAWIN

Bagian I (Ov 62.) Perjanjian Kawin Pada Umumnya.

Pasal 139 s/d Pasal 154

2. Gabungan Keuntungan Dan Kerugian Dan Gabungan Hasil Dan Pendapatan.

Pasal 155 s/d Pasal 167

Bagian 3. Hibah-hibah Antara Kedua Calon Suami-Isteri.

Ummi Habsyah SH1 / 400

Pasal 168 s/d Pasal 175

Bagian 4. Hibah-hibah yang Diberikan Kepada Kedua Calon Suami-Istri Atau Kepada Anak-anak

Dari Perkawinan Mereka.

Pasal 176 s/d Pasal 179

BAB VIII. GABUNGAN HARTA-BERSAMA ATAU PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN KEDUA

ATAU SELANJUTNYA

Pasal 180 s/d Pasal 185

BAB IX. PEMISAHAN HARTA-BENDA

Pasal 186 s/d Pasal 198

BAB X. PEMBUBARAN PERKAWINAN

Bagian 1. Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya.

Pasal 199

Bagian 2. Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja Dan Ranjang. (Ov. 64; S. 1927-31.)

Pasal 200 s/d Pasal 206b

Bagian 3. Perceraian Perkawinan.

Pasal 207 s/d Pasal 232a

BAB XI. PISAH MEJA DAN RANJANG

Pasal 233 s/d Pasal 249

BAB XII. KEAYAHAN DAN ASAL KETURUNAN ANAK-ANAK

Bagian 1. Anak-anak Sah.

Pasal 250 s/d Pasal 271a

Bagian 2. Pengesahan Anak-anak Luar Kawin.

Pasal 272 s/d Pasal 279

Bagian 3. Pengakuan Anak-anak Luar Kawin.

Pasal 280 s/d Pasal 289

BAB XIII. KEKELUARGAAN SEDARAH DAN SEMENDA

Pasal 290 s/d Pasal 297

BAB XIV. KEKUASAAN ORANG TUA

Bagian 1. Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Si Anak.

Pasal 298 s/d Pasal 306

Bagian 2. Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Barang Barang Si Anak.

Pasal 307 s/d Pasal 319

Bagian 2 A. Pembebasan Dan Pemecatan Dari Kekuasaan Orang Tua.

Pasal 319a s/d Pasal 319m

Bagian 3. Kewajiban-kewajiban Timbal balik Antara Kedua Orang Tua Atau Keluarga Sedarah

Dalam Garis Ke Atas Dan Anak-anak Beserta Keturunan Mereka Selanjumya.

Pasal 320 s/d Pasal 329

BAB XIV A. PENENTUAN, PERUBAHAN DAN PENCABULAN TUNJANGAN NAFKAH.

Pasal 329a s/d Pasal 329b

BAB XV. KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN

Bagian 1. Kebelumdewasaan.

Pasal 330

Bagian 2. Perwalian Pada Umumnya.

Pasal 331 s/d Pasal 344

Bagian 3. Perwalian Oleh Ayah Dan lbu.

Pasal 345 s/d Pasal 354a

Bagian 4. Perwalian yang Diperintahkan Oleh Ayah Atau lbu.

Pasal 355 s/d Pasal 358

Bagian 5. Perwalian Yang Diperintahkan Oleh Pengadilan Negeri.

Ummi Habsyah SH2 / 400

Pasal 359 s/d Pasal 364

Bagian 6. Perwalian Perkumpulan, Yayasan Dan Lembaga Sosial.

Pasal 365 s/d Pasal 365a

Bagian 7. Perwalian Pengawas.

Pasal 366 s/d Pasal 375

Bagian 8. Alasan-alasan yang Dapat Melepaskan Diri Dari Perwalian.

Pasal 376 Pasal 378

Bagian 9. Pengecualian, Pembebasan Dan Pemecatan Dari Perwalian.

Pasal 379 s/d Pasal 382g

Bagian 10. Pengawasan Wali Atas Pribadi Anak Belum Dewasa.

Pasal 383 s/d Pasal 384a

Bagian II. Tugas Pengurusan Wali.

Pasal 385 s/d Pasal 408

Bagian 12. Perhitungan Pertanggungjawaban Perwalian.

Pasal 409 s/d Pasal 414

Bagian 13. Balai harta Peninggalan Dan Dewan Perwalian.

Pasal 415 s/d Pasal 418a

BAB XVI. PENDEWASAAN (Ov. 60)

Pasal 419 s/d Pasal 432

BAB XVII. PENGAMPUAN

Pasal 433 s/d Pasal 461

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 462

BAB XVIII. KETIDAKHADIRAN (Wsk. 69.)

Bagian I. Hal-hal yang Diperlukan.

Pasal 463 s/d Pasal 466

Bagian 2. Pernyataan Mengenai Orang yang Diperkirakan Telah Meninggal Dunia.

Pasal 467 s/d Pasal 471

Bagian 3. Hak-hak Dan Kewajiban-kewajiban Orang yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan orang-

Orang Lain yang Berkepentingan, Setelah Pernyataan Mengenai Dugaan Tentang Kematian.

Pasal 472 s/d Pasal 488

Bagian 4. Hak-hak Yang iatuh Ke Tangan Orang Tak Hadir Yang Tak Pasti Hidup Atau Mati.

Pasal 489 s/d Pasal 492

Bagian 5. Akibat akibat keadaan tidak hadir berkenaan dengan perkawinan.

Pasal 493 s/d 498

B U K U K E D U A B A R A N G

BAB I. BARANG DAN PEMBAGIANNYA

Bagian 1. Barang Pada umumnya.

Pasal 499 s/d Pasal 502

Bagian 2. Pembagian Barang.

Pasal 503 s/d Pasal 505

Bagian 3. Barang Tak Bergerak.

Pasal 506 s/d Pasal 508.

BAB II. BESIT DAN HAK HAK YANG TIMBUL KARENANYA

Bagian 1. Sifat Besit Dan Barang-barang yang Dapat Menjadi Obyek Besit.

Pasal 529 s/d Pasal 537

Bagian 2. Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya.

Pasal 538 s/d Pasal 547

Bagian 3. Hak-hak yang Timbul Karena Besit.

Ummi Habsyah SH3 / 400

Pasal 548 s/d Pasal 569

BAB III. HAK MILIK

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 570 s/d Pasal 583

Bagian 2. Cara Memperoleh Hak Milik.

Pasal 584 s/d Pasal 624

BAB IV. HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PARA PEMILIK PEKARANGAN BERTETANGGA

Pasal 625 s/d Pasal 672

BAB V. KERJA RODI

Pasal 673

BAB VI. PENGABDIAN PEKARANGAN

Bagian 1. Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan.

Pasal 674 s/d Pasal 694

Bagian 2. Lahirnya Pengabdian Pekarangan.

Pasal 695 s/d Pasal 702

Bagian 3. Berakhimya Pengabdian Pekarangan

Pasal 703 s/d Pasal 710

BAB VII. HAK NUMPANG KARANG

Pasal 711 s/d Pasal 719

BAB VIII. HAK GUNA USAHA (ERFPACHT)

Pasal 720 s/d Pasal 736

BAB IX. BUNGA TANAH DAN SEPERSEPULUHAN

Pasal 737 s/d Pasal 755

BAB X. HAK PAKAI HASIL

Bagian 1. Sifat Hak Pakai Hasil Dan Cara Memperolehnya

Pasal 756 s/d Pasal 760

Bagian 2. Hak-hak Pemakai Hasil.

Pasal 761 s/d Pasal 781

Bagian 3. Kewajiban Pemakai Hasil.

Pasal 782 s/d Pasal 806

Bagian 4. Berakhirnya Hak Pakai Hasil.

Pasal 807s/d Pasal 819

BAB XI. HAK PAKAI DAN HAK MENDIAMI

Pasal 820 s/d Pasal 829

BAB XII. PEWARISAN KARENA KEMATIAN

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 830 s/d Pasal 851

Bagian 2. Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah Dan Suami Atau Istri

yang Hidup Terlama.

Pasal 852 s/d Pasal 861

Bagian 3. Pewarisan Bila Ada Anak-anak Di Luar Kawin.

Pasal 862 s/d Pasal 873

BAB XIII. SURAT WASIAT

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 874 s/d Pasal 894

Bagian 2. Keeakapan Untuk Membuat Surat Wasiat Atau Untuk Memperoleh Keuntungan Dari Surat

Itu.

Pasal 895 s/d Pasal 912

Bagian 3. Legitime Portie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-undang Dan Pemotongan Hibah

Ummi Habsyah SH4 / 400

hibah yang Mengurangi Legitime Portie Itu.

Pasal 913 s/d Pasal 929

Bagian 4. Bentuk Surat Wasiat.

Pasal 930 s/d Pasal 953

Bagian 5. Wasiat Pengangkatan Ahli Waris.

Pasal 954 s/d Pasal 956

Bagian 6. Hibah Wasiat (Bdk. KB. di atas.)

Pasal 957 s/d Pasal 972

Bagian 7. Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat Untuk Kepentingan Cucu-cucu Dan Keturunan

Saudara Laki Laki Dan Perempuan.

Pasal 973 s/d Pasal 987

Bagian 8. Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat Dari Apa yang Oleh Ahli Waris atau Penerima

Hibah Wasiat Tidak Dipindahtangankan Atau Dihabiskan Sebagai Harta Peninggalan.

Pasal 989 s/d Pasal 991

Bagian 9. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat.

Pasal 992 s/d Pasal 1004

BAB XIV. PELAKSANA SURAT WASIAT DAN PENGELOLA HARTA PENINGGALAN

Pasal 1005 s/d Pasal 1022

BAB XV. HAK BERPIKIR DAN HAK ISTIMEWA UNTUK MERINCI HARTA PENINGGALAN

Pasal 1023 s/d Pasal 1043

BAB XVI. HAL MENERIMA DAN MENOLAK WARISAN

Bagian 1. Hal Menerima Warisan.

Pasal 1044 s/d Pasal 1056

Bagian 2. Hal Menolak Warisan

Pasal 1057 s/d Pasal 1065

BAB XVII. PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN

Bagian 1. Pemisahan Harta Peninggalan Dan Akibat-akibatnya.

Pasal 1066 s/d Pasal 1085

Bagian 2. Pemasukan.

Pasal 1086 s/d Pasal 1099

Bagian 3. Pembayaran Utang.

Pasal 1100 s/d Pasal 1111

Bagian 4. Pembatalan dan Harta Peninggalan Yang Telah Diselenggarakan.

Pasal 1112 s/d Pasal 1120

Bagian 5. Pembagian Harta Peninggalan Oleh Keluarga Sedarah Dalam Garis Ke Atas Antara

Keturunan Mereka Atau Di Antara Mereka Ini Dan Suami Atau lstri Mereka Yang Hidup Terlama.

Pasal 1121 s/d Pasal 1125

BAB XVIII. HARTA PENINGGALAN YANG TAK TERURUS

Pasal 1126 s/d Pasal 1130

BAB XIX. PIUTANG DENGAN HAK DIDAHULUKAN (Ov. 77)

Bagian 1. Piutang Dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya.

Pasal 1131 s/d Pasal 1138

Bagian 2. Hak Didahulukan Yang Dilekatkan pada Barang Tertentu.

Pasal 1139 s/d Pasal 1148

Bagian 3. Hak Didahulukan Atas Segala Barang Bergerak Dan Barang Tetap Pada Umumnya.

Pasal 1149 s/d

BAB XX. GADAI

Pasal 1150 s/d Pasal 1160

BAB XXI. HIPOTEK.

Ummi Habsyah SH5 / 400

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1162 s/d Pasal 1178

Bagian 2. Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk pendaftaran.

Pasal 1179 s/d Pasal 1194

Bagian 3. Pencoretan Pendaftaran. (Ov. 24)

Pasal 1195 s/d Pasal 1197

Bagian 4. Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasal Barang yang Dibebani.

Pasal 1198 s/d Pasal 1208

Bagian 5. Hapusnya Hipotek.

Pasal 1209 s/d Pasal 1220

Bagian 6. Pegawai Pegawai yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek, Tanggung Jawab Mereka, Dan

Hal Diketahuinya Daftar-daftar Oleh Masyarakat.

Pasal 1221 s/d Pasal 1232

B U K U K E T I G A P E R I K A T A N

BAB I. PERIKATAN PADA UMUMNYA

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1233 s/d Pasal 1234

Bagian 2. Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu.

Pasal 1235 s/d Pasal 1238

Bagian 3. Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu Atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu.

Pasal 1239 s/d Pasal 1242

Bagian 4. Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Sesuatu Perikatan.

Pasal 1243 s/d Pasal 1252

Bagian 5. Perikatan Bersyarat.

Pasal 1253 s/d Pasal 1267

Bagian 6. Perikatan-perikatan Dengan Waktu yang Ditetapkan.

Pasal 1268 s/d Pasal 1271

Bagian 7. Perikatan Dengan Pilihan Atau Perikatan yang Boleh Dipilih Oleh Salah Satu Pihak.

Pasal 1272 s/d Pasal 1277

Bagian 8. Perikatan Tanggung-renteng Atau Perikatan Tanggung-menanggung.

Pasal 1278 s/d Pasal I295

Bagian 9. Perikatan-perikatan yang Dapat Dibagi-bagi Dan Perikatan-perikatan yang Tidak Dapat

Dibagi-bagi.

Pasal 1296 s/d Pasal 1303

Bagian 10. Perikatan Dengan Perjanjian Hukuman.

Pasal 1304 s/d Pasal 1312

BAB II. PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1313 s/d Pasal 1319

Bagian 2. Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.

Pasal 1320 s/d Pasal 1337

Bagian 3. Akibat Persetujuan.

Pasal 1338 s/d Pasal 1341

Bagian 4. Penafsiran Persetujuan.

Pasal 1342 s/d Pasal 1351

BAB III. PERIKATAN YANG LAHIR KARENA UNDANG-UNDANG

Pasal 1352 s/d Pasal 1380

BAB IV. HAPUSNYA PERIKATAN

Pasal 1381

Ummi Habsyah SH6 / 400

Bagian 1. Pembayaran.

Pasal 1382 s/d Pasal 1403

Bagian 2. Penawaran Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan.

Pasal 1404 s/d Pasal 1412

Bagian 3. Pembaharuan Utang.

Pasal 1413 s/d Pasal 1424

Bagian 4. Kompensasi Atau Perjumpaan Utang.

Pasal 1425 s/d Pasal 1435

Bagian 5. Percampuran Utang.

Pasal 1436 s/d Pasal 1437

Bagian 6. Pembebasan Utang.

Pasal 1438 s/d Pasal 1443

Bagian 7. Musnahnya Barang yang Terutang.

Pasal 1444 s/d Pasal 1445

Bagian 8. Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan.

Pasal 1446 s/d Pasal 1456

BAB V. JUAL-BELI

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1457 s/d Pasal 1472

Bagian 2. Kewajiban-kewajiban Penjual.

Pasal 1473 s/d Pasal 1512

Bagian 3. Kewajiban Pembeli

Pasal 1513 s/d Pasal 1518

Bagian 4. Hak Membeli Kembali.

Pasal 1519 s/d Pasal 1532

Bagian 5. Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual beli Piutang Dan Hak hak Tak Berwujud

yang Lain.

Pasal 1533 s/d Pasal 1540

BAB VI. TUKAR-MENUKAR

Pasal 1541 s/d Pasal 1546

BAB VII. SEWA-MENYEWA

Bagian 1. Ketentuan Umum.

Pasal 1547 s/d Pasal 1549

Bagian 2. Aturan-aturan yang Sama-sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan

Tanah.

Pasal 1550 s/d Pasal 1580

Bagian 3. Aturan-aturan yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Rumah Dan Perabot Rumah.

Pasal 1581 s/d Pasal 1587

Bagian 4. Aturan-aturan yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah.

Pasal 1588 s/d Pasal 1600

Bagian 5

Pasal 1601

BAB VII A. PERJANJIAN KERJA

Bagian 1. Ketentuan Umum. (KUHPerd. 1603x.)

Pasal 1601 s/d Pasal 1601C.

Bagian 2. Perjanjian Kerja Pada Umumnya.

Pasal 1601d s/d Pasal 1601x

Pasal 1601y

Bagian 3. Kewajiban-kewajiban Majikan.

Ummi Habsyah SH7 / 400

Pasal 1602 s/d Pasal 1602z.

Bagian 4. Kewajiban Buruh.

Pasal 1603 s/d Pasal 1603d

Bagian 5. Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja.

Pasal 1603e s/d Pasal 1603w

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1603x s/d Pasal 1603z

Bagian 6. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.

Pasal 1604 s/d Pasal 1617

BAB VIII. PERSEROAN PERDATA (PERSEKUTUAN PERDATA)

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1618 s/d Pasal 1623

Bagian 2. Persetujuan-persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama l,ain.

Pasal 1624 s/d Pasal 1641

Bagian 3. Ikatan Para Peserta Terhadap Orang Lain.

Pasal 1642 s/d Pasal 1645

Bagian 4. Berbagai Cara Bubarnya Perseroan Perdata.

Pasal 1646 s/d Pasal 1652

BAB IX. BADAN HUKUM

Pasal 1653 s/d Pasal 1665

BAB X. PENGHIBAHAN

Bagian 1. Ketentuan ketentuan Umum.

Pasal 1666 s/d Pasal 1675

Bagian 2. Kemampuan Untuk Memberikan dan Menerima Hibah.

Pasal 1676 s/d Pasal 1681

Bagian 3. Cara Menghibahkan Sesuatu.

Pasal 1682 s/d Pasal 1687

Bagian 4. Pencabutan dan Pembatalan Hibah.

Pasal 1688 s/d Pasal 1693

BAB XI. PENITIPAN BARANG

Bagian 1. Penitipan Barang Pada Umumnya Dan Berbagai Jenisnya.

Pasal 1694 s/d Pasal 1695

Bagian 2. Penitipan Mumi.

Pasal 1696 s/d Pasal 1729

Bagian 3. Sekuestrasi Dan Pelbagai Jenisnya.

Pasal 1730 s/d Pasal 1739

BAB XII. PINJAM-PAKAI

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1740 s/d Pasal 1743

Bagian 2. Kewajiban-kewajiban Orang yang Menerima Barang Pinjam Pakai.

Pasal 1744 s/d Pasal 1749

Bagian 3. Kewajiban kewajiban Pemberi Pinjaman.

Pasal 1750 s/d Pasal 1753

BAB XIII. PINJAM PAKAI HABIS (VERBRUIKLENING)

Bagian 1. Ketentuan ketentuan Umum.

Pasal 1754 s/d Pasal 1758

Bagian 2. Kewajiban-kewajiban Orang Yang meminjamkan.

Pasal 1759 s/d Pasal 1762

Bagian 3. Kewajiban-kewajiban Pemiroam.

Ummi Habsyah SH8 / 400

Pasal 1763 s/d Pasal 1764

Bagian 4. Peminjaman Dengan Bunga.

Pasal 1765 s/d Pasal 1773

BAB XV. PERSETUJUAN UNTUNG-UNTUNGAN

Bagian 1. Ketentuan Umum.

Pasal 1774

Bagian 2. Persetujuan Bunga Cagak-Hidup Dan Akibat-akibatnya.

Pasal 1775 s/d Pasal 1787

Bagian 3. Perjudian Dan Pertaruhan.

Pasal 1788 s/d Pasal 1791

BAB XVI. PEMBERIAN KUASA

Bagian 1. Sifat Pemberian Kuasa.

Pasal 1792 s/d Pasal 1799

Bagian 2. Kewajiban Penerima Kuasa.

Pasal 1800 s/d Pasal 1806

Bagian 3. Kewajiban-kewajiban Pemberi Kuasa.

Pasal 1807 s/d Pasal 1812

Bagian 4. Bermacam-macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa.

Pasal 1813 s/d Pasal 1819

BAB XVII. PENANGGUNG UTANG

Bagian 1. Sifat Penanggungan.

Pasal 1820 s/d Pasal 1830

Bagian 2. Akibat-akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung.

Pasal 1831 s/d Pasal 1838

Bagian 3. Akibat-akibat Penanggungan Antara Debitur Dan Penanggung, Dan Antara Para

Penanggung Sendiri.

Pasal 1839 s/d Pasal 1844

Bagi. 4. Hapusnya Penanggungan Utang.

Pasal 1845 s/d Pasal 1850

BAB XVIII. PERDAMAIAN

Pasal 1851 s/d Pasal 1864

B U K U K E E M P A T : PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA

BAB I. PEMBUKTIAN PADA UMUMNYA

Pasal 1865 s/d Pasal 1866

BAB II. PEMBUKTIAN DENGAN TULISAN

Pasal 1867 s/d Pasal 1894

BAB III. PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI-SAKSI

Pasal 1895 s/d Pasal 1914

BAB IV. PERSANGKAAN

Pasal 1915 s/d Pasal 1922

BAB V. PENGAKUAN

Pasal 1923 s/d Pasal 1928

BAB VI. SUMPAH DI HADAPAN HAKIM

Pasal 1929 s/d Pasal 1945

BAB VII. KEDALUWARSA

Bagian 1. Kedaluwarsa Pada Umumnya.

Pasal 1946 s/d Pasal 1962

Bagian 2. Kedaluwarsa Sebagai Suatu Sarana Hukum Untuk Memperoleh Sesuatu.

Pasal 1963 s/d Pasal 1966

Ummi Habsyah SH9 / 400

Bagian 3. Kedaluwarsa Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban.

Pasal 1967 s/d Pasal 1977

Bagian 4. Sebab sebab Yang Mencegah Kedaluwarsa.

Pasal 1978 s/d Pasal 1985

Bagian 5. Sebab-sebab Yang Menangguhkan Kedaluwarsa.

Pasal 1986 s/d Pasal 1992

Ketentuan Penutup.

Pasal 1993

Ummi Habsyah SH10 / 400

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

(Diumumkan dengan Maklumat tgl. 30 April 1847, S. 1847-23.)

BUKU PERTAMA

ORANG

BAB I

MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK-HAK KEWARGAAN

(Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Pasal 1

Penikmatan hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan.

Pasal 2

Anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali

kepentingannya menghendakinya.

Bila telah mati waktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. (KUHPerd.

348, 489, 758, 836, 899, 1679.)

Pasal 3

Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau

hilangnya segala hak-hak kewargaan. (ISR. 144.)

BAB II

AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Bagian 1

Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya.

Pasal 4

(s.d.u. dg. S. 1916-38 jo. S. 1917-18; S. 1907-205 pasal 3 jo. S. 1919-816;

S.1937-595.) Tanpa mengurangi ketentuan pasal 10 Ketentuan-ketentuan

Umum Perundang-undangan di Indonesia, maka untuk golongan Eropa di

seluruh Indonesia ada daftar kelahiran, daftar lapor kawin, daftar izin kawin,

daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian. (KUHPerd. 5; BS. 1.)

Pegawai yang ditugaskan menyelenggarakan daftar-daftar itu, disebut pegawai

catatan sipil.

Pasal 5

Pemerintah (Gouverneur-Generaal), setelah mendengar Mahkamah Agung

(Hooggerechtshof), dengan peraturan tersendiri, menentukan tempat dan cara

menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, demikian pula cara menyusun aktaaktanya

dan syarat-syarat yang harus diindahkan. Dalam peraturan itu juga

ditetapkan hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh

pegawai catatan sipil, sejauh dalam hal itu belum atau tidak akan diatur

dengan ketentuan undang-undang hukum pidana. (KUHP 436, 556 dst. lihat

peraturan BS. golongan Eropa, Indonesia dan Indonesia-Kristen dan catatan di

bawah judul BS.)

Bagian 2

Nama, Perubahan Nama, Dan Perubahan Nama Depan.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan

Ummi Habsyah SH11 / 400

Tionghoa.)

Pasal 5a

(s.d.t. dg. S. 1937-595.) Anak sah, dan juga anak tak sah tetapi yang diakui

oleh ayahnya, menyandang nama keturunan ayahnya; anak yang tidak diakui

oleh ayahnya, menyandang nama keturunan ibunya. (KUHPerd. 250 dst., 255,

256 dst., 261, 272 dst., 280, 283 dst., 306; BS. 41.)

Pasal 6

Siapa pun tidak diperkenankan mengganti nama keturunannya, atau

menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin pemerintah. (BS. 28, 40; S.

1824-13 pasal 2; S. 1837-11; S. 1867-168 § V; S. 1917-12.)

(s.d.t. dg. S. 1937-595.) Barangsiapa tidak dikenal nama-keturunannya atau

nama depannya, boleh mengambil suatu nama-keturunan atau nama-depan

dengan izin pemerintah.

Pasal 7

(s.d.u. dg. S. 1937-595 dan S. 1941-370.) Permohonan untuk itu tidak dapat

dikabulkan sebelum habis jangka waktu empat bulan, terhitung mulai dari hari

pemberitaan permohonan itu dalam Berita Negara. (S. 1883-192 pasal 3.)

Pasal 8

(s.d.u. dg. S. 1883-190.) Selama jangka waktu tersebut dalam pasal yang lain,

pihak-pihak yang berkepentingan boleh mengemukakan kepada pemerintah,

dengan surat permohonan, dasar-dasar yang mereka anggap menjadi

keberatan untuk menentang permohonan tersebut di atas. (S. 1883-192 pasal

3.)

Pasal 9.

(s.d.u. dg. S. 1937-595.) Bila dalam hal yang dimaksud dalam alinea pertama

pasal 6 permohonan dikabulkan, maka surat penetapannya harus disampaikan

kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal si pemohon, dan pegawai itu

harus menuliskannya dalam buku daftar yang sedang berjalan, dan membuat

catatan tentang hal itu pada margin akta kelahiran si pemohon. (BS. 26.)

(s.d.t. dg. S. 1937-595.) Surat penetapan yang diberikan berkenaan dengan

dikabulkannya permohonan termaksud dalam pasal 6 alinea kedua, dibukukan

dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan di tempat tinggal yang

bersangkutan, dan dalam hal termaksud dalam pasal 43 alinea pertama

Reglemen tentang Catatan Sipil untuk Golongan Eropa, dicatat pula pada

margin akta kelahiran. (s.d.t. dg. S. 1937-595.) Bila suatu permohonan tidak

dikabulkan seperti yang dimaksud pada alinea yang lain, pemerintah dapat

memberikan nama-keturunan atau nama-depan kepada yang berkepentingan.

Surat penetapan ini harus diperlakukan sesuai dengan pasal yang lain.

Pasal 10.

(s.d.u. dg. S. 1937-595.) Diperolehnya suatu nama sesuai dengan ketentuanketentuan

dalam keempat pasal yang lain, sekali-kali tidak boleh diajukan

sebagai bukti adanya hubungan sanak-saudara. (KUHPerd. 262; S. 1883-192

pasal 3.)

Pasal 11.

Tiada seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambahkan

nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie)

tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawatan

Ummi Habsyah SH12 / 400

kejaksaan (openbaar ministries. (BS. 40.)

Pasal 12.

Bila pengadilan negeri mengizinkan penggantian atau penambahan nama

depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan

sipil tempat tinggal si pemohon, dan pegawai itu harus membukukannya

dalam daftar yang sedang berjalan, dan mencatatnya pula pada margin akta

kelahiran. (BS. 26.)

Bagian 3

Pembetulan Akta Catatan Sipil, Dan Penambahannya. (S. 1836-16.)

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Pasal 13.

Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek,

dimusnahkan, dgelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam

daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan

atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan

penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14,

101; S. 1854-40, lihat BS. 67.)

Pasal 14.

Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di

daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya

diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan

setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan

bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding. (Rv.

844 dst.)

Pasal 15.

Keputusan ini hanya berlaku antara pihak-pihak yang telah memohon, atau

yang pernah dipanggil. (KUHPerd. 1917.)

Pasal 16.

Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang

telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil

dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila

ada perbaikan, hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki,

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil. (BS. 26;

Rv. 166.)

BAB III

TEMPAT TINGGAL ATAU DOMISILI

(Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Pasal 17.

Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dbadikan pusat

kediamannya.

Bila tidak ada tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman yang

sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya. (Rv. 6-71, 99.)

Pasal 18.

Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke

Ummi Habsyah SH13 / 400

tempat lain disertai niat untuk menempatkan pusat kediamannya di sana.

(KUHPerd. 19, 53 dst.)

Pasal 19.

Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada kepala

pemerintahan, baik di tempat yang ditinggalkan, maupun di tempat tujuan

pindah rumah kediaman. (KUHP 515; S. 1919-573 jis. 1931-373, 423.)

Bila tidak ada pernyataan, maka bukti tentang adanya niat itu harus

disimpulkan dari keadaan-keadaannya.

Pasal 20.

Mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum, dianggap bertempat

tinggal di tempat mereka melaksanakan dinas. (RO. 21; Rv. 99.)

Pasal 21.

(s.d.u, dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Seorang wanita yang telah kawin dan

tidak pisah meja dan ranjang, tidak mempunyai tempat tinggal lain daripada

tempat tinggal suaminya; anak-anak di bawah umur mengikuti tempat tinggal

salah satu dari kedua orang tua mereka yang melakukan kekuasaan orang tua

atas mereka, atau tempat tinggal wali mereka; orang-orang dewasa yang

berada di bawah pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampu mereka.

(KUHPerd. 106, 207, 211, 242, 298, 301, 383, 452.)

Pasal 22.

(s.d.u. dg. S. 1926-335 jis. 458, 565 dan S. 1927-108.) Dengan tidak

mengurangi ketentuan dalam pasal yang lain, buruh mempunyai tempat

tinggal di rumah majikan mereka bila mereka tinggal serumah dengannya.

(KUHPerd. 17-2, 1061a dst.)

Pasal 23.

Yang dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia

adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir. (KUHPerd. 1023; Rv. 7, 99;

Weesk. 47.)

Pasal 24.

Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah

satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat

tinggal yang sebenarnya.

Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi

pelaksanaan keputusan hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa

sebagaimana dikehendaki kedua pihak atau salah satu pihak. Dalam hal ini

surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum

atau termaksud dalam akta itu, boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih

dan di muka hakim tempat tinggal itu. (KUHPerd. 1186, 1194, 1393, 1405,

1412; Rv. 8, 13, 85, 99, 106 dst., 411, 443, 461, 477, 504, 533, 550, 561, 594,

597, 601, 606, 655, 662, 666, 729, 816, 860 dst.)

Pasal 25.

Bila hal sebaliknya tidak disepakati, masing-masing pihak boleh mengubah

tempat tinggal yang dipilih untuk dirinya, asalkan tempat tinggal yang baru

tidak lebih dari sepuluh pal jauhnya dari tempat tinggal yang lama dan

perubahan itu diberitahukan kepada pihak yang lain.

BAB IV

PERKAWINAN.

Ummi Habsyah SH14 / 400

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Catatan: Ketentuan-ketentuan perkawinan dan segala sesuatu

yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dalam peraturanperaturan

lain, oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan

tidak berlaku lagi, sejauh telah diatur dalam UU No. 1 Tahun

1974.

Ketentuan Umum.

Pasal 26.

Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubunganhubungan

perdata. (KUHPerd. 81.)

Bagian 1

Syarat-syarat Dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi Untuk Dapat

Melakukan Perkawinan.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Lihat Peraturan Peralihan mengenai diberlakukannya perundangan

anak-anak

S. 1927-31 jis. 390, 421 sebelum Kitab Undang-undang Hukum

Perdata.

Pasal 27.

Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan

dengan satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu

orang lelaki saja. (KUHPerd. 60-4′, 62, 63-21, 65, 70-4-, 83, 86, 93, 95 dst., 493

dst.; KUHP 279 dst.)

Pasal 28.

Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami

dan calon istri. (KUHPerd. 61-3′, 4′, 62, 63_21, 65, 83, 87 dst., 95 dst. 901.)

Pasal 29.

Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan

perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak

diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan

penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan

memberikan dispensasi. (ISR. 43; KUHPerd. 61-41, 62, 63-21, 65, 83, 89; BS.

55, 61; W & B II-283.)

Pasal 30.

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai

hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena

kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena

perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak-beradik laki-perempuan,

sah atau tidak sah. (KUHPerd. 61-41, 62, 63-2′, 65, 83, 90, 93, 95 dst., 98, 290,

295, 297.)

Pasal 31.

Juga dilarang perkawinan:

1) (s.d.u. dg. S. 1941-370.) antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau

Ummi Habsyah SH15 / 400

tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya

periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami

atau si istri telah diberikan izin oleh hakim kepada suami atau istri yang

tinggal untuk melakukan perkawinan lain;

2) antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak

perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan

kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak

sah.

Jika ada alasan-alasan penting, pemerintah dengan memberi dispensasi,

berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini. (ISR. 43;

KUHPerd. 29, 61-4-, 62, 63-2′, 65, 83, 90, 93, 95 dst., 98, 295, 297.)

Pasal 32.

Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan

zinah, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinahnya itu.

(KUHPerd. 61-4′, 62, 63- 2′, 65, 83, 90, 93, 95 dst., 98, 209.)

Pasal 33.

(s.d.u. dg. S. 1923-31.) Antara orang-orang yang perkawinannya telah

dibubarkan sesuai dengan ketentuan pasal 199 nomor 31 atau 4′, tidak boleh

untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu

tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar

catatan sipil.

Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang. (KUHPerd. 61-

4, 62, 63-2, 65, 83, 90, 93, 199, 207 dst., 232a, 268, 493.)

Pasal 34.

Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru, kecuali setelah

lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang

terakhir. (KUHPerd. 61-41, 62, 63-21, 64 dst., 71-4-, 83, 99, 252, 494 dst.)

Pasal 35.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Untuk melaksanakan perkawinan, anak

sah di bawah umur memerlukan izin kedua orang tuanya.

Akan tetapi bila hanya salah seorang dari mereka memberi izin dan yang

lainnya telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu,

maka pengadilan negeri di daerah tempat tinggal anak itu, atas

permohonannya, berwenang memberi izin melakukan perkawinan itu, setelah

mendengar atau memanggil dengan sah mereka yang izinnya menjadi syarat

beserta keluarga keluarga sedarah atau keluarga-keluarga semenda.

Bila salah satu orang tua telah meninggal atau berada dalam keadaan tak

mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua

yang lain. (KUHPerd, 37, 40 dst., 49, 61-1, 71-2, 5, 83, 91, 151, 299 dst., 330,

424, 458, 901; BS. 61-4.)

Pasal 36.

(s.d.u. dg. S. 1927 31 jis. 390, 421.) Selain izin yang diharuskan dalam pasal

yang lalu, anak-anak sah yang belum dewasa memerlukan juga izin dari wajib

mereka, bila yang melakukan perwalian adalah orang lain daripada ayah atau

ibu mereka; bila izin itu diperlukan untuk kawin dengan wali itu atau dengan

salah satu dari keluarga sedarahnya dalam garis lurus, diperlukan izin dari wali

pengawas.

Ummi Habsyah SH16 / 400

Bila wali atau wali pengawas atau ayah atau ibu yang telah dipecat dari

kekuasaan orang tua atau perwaliannya, menolak memberi izin atau tidak

dapat menyatakan kehendaknya, maka berlakulah alinea kedua pasal yang

lain, asal orang tua yang tidak dipecat dari kekuasaan orang tua atau dari

perwaliannya atas anaknya telah memberikan izin itu. (KUHPerd. 42, 49, 62,

71-2, 51, 83 dst., 91, 151, 424, 901; BS. 61-4.)

Pasal 37.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila ayah dan ibu telah meninggal atau

berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak mereka, maka

mereka masing-masing hal dgantikan oleh orang tua mereka, sejauh mereka

masih hidup dan tidak dalam keadaan yang sama.

Bila orang lain daripada orang-orang tersebut di atas melakukan perwalian

atas anak-anak di bawah umur itu, maka dalam hal seperti yang dimaksud

dalam alinea yang lain, si anak memerlukan lagi izin dari wali atau wali

pengawas, sesuai dengan perbedaan kedudukan yang dibuat dalam pasal

yang lalu.

Alinea kedua pasal 35 berlaku, bila antara mereka yang izinnya diperlukan

menurut alinea satu atau alinea dua pasal ini ada perbedaan pendapat atau

bila salah satu atau lebih tidak menyatakan pendiriannya. (KUHPerd. 49, 62,

71-2, 5, 83 dst., 91, 151, 424, 497, 901; BS. 61-4.)

Pasal 38.

(s. d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila ayah dan ibu serta kakek dan nenek

si anak tidak ada, atau bila mereka semua berada dalam keadaan tak mampu

menyatakan kehendak mereka, anak sah yang masih di bawah umur tidak

boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali dan wali pengawasnya.

Bila baik wali maupun wali pengawas, atau salah seorang dari mereka,

menolak untuk memberi izin atau tidak menyatakan pendirian, maka

pengadilan negeri di daerah tempat tinggal anak yang masih di bawah umur,

atas permohonannya berwenang memberi izin untuk melakukan perkawinan,

setelah mendengar dan memanggil dengan sah wali, wali pengawas, dan

keluarga sedarah atau keluarga semenda. (KUHPerd. 39, 49, 61-2, 63 dst;

KUHP 524.)

Pasal 39.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Anak luar kawin yang diakui sah, selama

masih di bawah umur, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin ayah dan

ibu yang mengakuinya, sejauh kedua-duanya atau salah seorang masih hidup

dan tidak berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka.

Bila semasa hidup ayah atau ibu yang mengakuinya, orang lain yang

melakukan perwalian atas anak itu, maka hal pula diperoleh izin dari wali itu

atau dari wali pengawas bila izin itu diperlukan untuk perkawinan dengan wali

itu, sendiri atau dengan salah seorang dari keluarga sedarah dalam garis lurus.

Bila terjadi perselisihan pendapat antara mereka yang izinnya diperlukan

menurut alinea pertama dan kedua, dan salah seorang atau lebih menolak

memberikan izin itu, maka pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal

anak yang di bawah umur itu, atas permohonan si anak, berkuasa memberi

izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar atau memanggil dengan

sah mereka yang izinnya diperlukan.

Bila baik ayah maupun ibu yang mengakui anak di bawah umur itu telah

Ummi Habsyah SH17 / 400

meninggal atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak

mereka, diperlukan izin dari wali dan wali pengawas.

Bila kedua-duanya atau salah seorang menolak untuk memberi izin, atau tidak

menyatakan pendirian, maka berlaku pasal 38 alinea kedua, kecuali apa yang

ditentukan di situ mengenai keluarga sedarah atau keluarga semenda.

Pasal 40.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Anak tidak sah yang tidak diakui, tidak

boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali atau wali pengawas, selama ia

masih di bawah umur.

Bila kedua-duanya, atau salah seorang, menolak untuk memberikan izin atau

untuk menyatakan pendirian, pengadilan negeri di daerah hukum tempat

tinggal anak yang masih di bawah umur itu, atas permohonannya, berkuasa

memberikan izin untuk itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah

wali atau wali pengawas si anak. (KUHP 524.)

Pasal 41.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Penetapan-penetapan pengadilan negeri

dalam hal-hal yang termaksud dalam enam pasal yang lalu, diberikan tanpa

bentuk hukum acara. Penetapan-penetapan itu, baik yang mengabulkan

permohonan izin, maupun yang menolak, tidak dapat dimohonkan banding,

(s.d.u. dg, S. 1927-456.) Mendengar mereka yang izinnya diperlukan seperti

yang termaksud dalam enam pasal yang lain, bila mereka bertempat tinggal di

luar kabupaten tempat kedudukan pengadilan negeri itu, boleh dilimpahkan

kepada pengadilan negeri di tempat tinggal atau tempat kedudukan mereka,

dan pengadilan negeri ini akan menyampaikan berita acaranya kepada

pengadilan negeri. yang disebut pertama. Pemanggilan mereka yang izinnya

diperlukan, dilakukan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 333

terhadap keluarga sedarah dan keluarga semenda. Mereka yang disebut

pertama, atau pun mereka yang disebut terakhir, boleh mewakilkan diri

dengan cara seperti yang tercantum dalam pasal 334.

Pasal 42.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390,421.)Anak sah, yang telah dewasa, tetapi belum

genap tiga puluh tahun, juga wajib untuk mohon izin ayah dan ibunya untuk

melakukan perkawinan.

Bila ia tidak memperoleh izin itu, ia boleh memohon perantaraan pengadilan

negeri tempat tinggalnya, dan dalam hal itu harus diindahkan ketentuanketentuan

dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 43.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Dalam waktu tiga minggu, atau dalam

jangka waktu yang lain jika dianggap perlu oleh pengadilan negeri, terhitung

dari hari pengajuan surat permohonan itu, pengadilan harus berusaha

menghadapkan si ayah dan si ibu, beserta anak itu, agar dalam suatu sidang

tertutup kepada mereka diberi penjelasan-penjelasan yang dianggap berguna

oleh pengadilan demi kepentingan mereka masing-masing. Mengenai

pertemuan pihak-pihak tersebut hal dibuat berita acara tanpa mencantumkan

alasan-alasan yang mereka kemukakan.

Pasal 44.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila baik ayahnya maupun ibunya tidak

Ummi Habsyah SH18 / 400

hadir, perkawinan dapat dilangsungkan dengan penunjukan akta yang

memperlihatkan ketidak hadiran itu.

Pasal 45.

Bila anak itu tidak hadir, maka perkawinannya tidak dapat dilaksanakan,

kecuali sesudah permohonan diajukan sekali lagi untuk perantaraan

pengadilan. (KUHPerd. 47, 48.)

Pasal 46.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila, setelah anak itu dan kedua orang tua

atau salah satu orang tua hadir, kedua orang tua itu atau salah seorang tetap

menolak, maka perkawinan tidak boleh dilaksanakan bila belum lampau tiga

bulan, terhitung dari hari pertemuan.

Pasal 47.

(sd.u. dg, S. 1927-31 jis. 390, 421.) Ketentuan-ketentuan dalam lima pasal

terakhir ini juga berlaku untuk anak tak sah terhadap ayah dan ibu yang

mengakuinya.

Pasal 48.

(s.d.u. dg. S. 1,928-546.) Sekiranya kedua orangtua atau salah satu tidak

berada di Indonesia, pemerintah berkuasa memberi dispensasi dari kewajibankewajiban

yang tercantum dalam pasal 42 sampai dengan Pasal 47.

Pasal 49.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Dalam pengertian ketidak mampuan orang

tua atau para kakek-nenek untuk memberi izin kepada anak di bawah umur

untuk melakukan perkawinan, dalam hal-hal yang diatur dalam pasal 35, 37,

38 dan 39, sekali-kali tidak termasuk ketidakhadiran terus menerus atau

sementara di Indonesia. (S. 1927-31, peraturan peralihan.)

Bagian 2

Acara yang Harus Mendahului Perkawinan.

(berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Pasal 50.

Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, hal memberitahukan

hal itu kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal salah satu pihak.

(KUHPerd. 17; BS. 54 dst.)

Pasal 51.

Pemberitahuan ini hal dilakukan, baik secara langsung, maupun dengan surat

yang dengan cukup jelas memperlihatkan niat kedua calon suami-istri, dan

tentang pemberitahuan itu hal dibuat sebuah akta oleh pegawai catatan sipil.

(BS. 54 dst.)

Pasal 52.

(s.d.u. dg. S. 1916-338 jo. S. 1917-18.) Sebelum pelaksanaan perkawinan itu,

pegawai catatan sipil harus mengumumkan hal itu dan menempel surat

pengumuman pada pintu utama gedung tempat penyimpanan daftar-daftar

catatan sipil itu. Surat itu hal tetap tertempel selama sepuluh hari.

Pengumuman itu tidak boleh dilangsungkan pada hari Minggu; yang

disamakan dengan hari Minggu dalam hal ini ialah hari Tahun Baru, hari Paskah

kedua dan Pantekosta, hari Natal, hari Kenaikan Isa Almasih, dan hari Mikraj

Ummi Habsyah SH19 / 400

Nabi. (s.d.u. dg. S. 1937-595.) Surat pengumuman ini harus memuat:

1) nama, nama depan, umur, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami-istri

dan, bila mereka sebelumnya pernah kawin, nama suami atau istri mereka

yang dulu;

2) hari, tempat dan jam terjadinya pengumuman. (KUHPerd. 53, 61-6, 63-2,

75, 82 dst., 99; BS. 54 dst.)

(s.d.u. dg. S. 1937-595.) Surat itu ditandatangani oleh pegawai catatan sipil

itu.

Pasal 53.

(s.d.u. dg. S. 1916-338 jo. S. 1917-18.) Bila kedua calon suami-istri tidak

bertempat tinggal dalam wilayah catatan sipil yang sama, maka pengumuman

itu akan dilakukan oleh pegawai catatan sipil di tempat tinggal masing-masing

pihak. (KUHPerd. 17, 76, 83; BS. 56 dst.)

Pasal 54.

(s.d.u. dg. S. 1916-338 jo. S. 191 7-18.) Bila calon suami-istri belum sampai

enam bulan penuh bertempat tinggal dalam daerah suatu catatan sipil,

pengumumannya harus juga dilakukan oleh pegawai catatan sipil di tempat

tinggal mereka yang terakhir.

(s.d.u. dg. S. 1937-572, S. 1939-288.) Bila ada alasan-alasan yang penting, dari

kewajiban membuat pengumuman tersebut di atas boleh diberikan dispensasi

oleh kepala Pemerintahan Daerah yang di daerahnya telah dilakukan

pemberitahuan kawin. (BS. 56 dst.)

55, 56. Dihapus S. 1916-338 jo. 1917-18.

Pasal 57.

(s.d.u. dg.S. 1916-338jo. S. 1917-18.) Bila perkawinan itu belum dilangsungkan

dalam waktu satu tahun, terhitung dari waktu pengumuman, perkawinan itu

tidak boleh dilangsungkan, kecuali bila sebelumnya diadakan pengumuman

lagi. (KUHPerd. 75.)

Pasal 58.

(s.d.u. dg. S. 1916-338 jo. S. 1917-18.) Jadi kawin tidak menimbulkan hak

untuk menuntut di muka hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak

menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga,

akibat tidak dipenuhinya jadi itu; semua persetujuan untuk ganti rugi dalam

hal ini adalah batal.

Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin itu telah diikuti oleh suatu

pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian

biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita

oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dari penolakan pihak

yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan

keuntungan.

Tuntutan ini kedaluwarsa dengan lampaunya waktu delapan belas bulan,

terhitung dari pengumuman perkawinan itu. (AB 23; KUHPerd. 154, 1243 dst.,

1305, 1320, 1335, 1337.)

Bagian 3

Pencegahan Perkawinan.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Ummi Habsyah SH20 / 400

Pasal 59.

Hak untuk mencegah berlangsungnya perkawinan hanya ada pada orangorangdan

dalam hal-hal yang disebut dalam pasal-pasal berikut. (Rv. 816 dst.)

Pasal 60.

Barangsiapa masih terikat oleh perkawinan dengan salah satu pihak, termasuk

juga anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, berhak mencegah perkawinan

baru yang dilaksanakan, tetapi hanya berdasarkan perkawinan yang masih

ada. (KUHPerd. 27, 61-41, 62 dst., 68, 86.)

Pasal 61.

(s.d.u. dg. S. 1916-338jo. S. 1917-18; S. 1917-497; S. 27-31jis. 390, 421.) Ayah

atau ibu boleh mencegah perkawinan dalam hal-hal berikut:

1) bila anak mereka yang masih di bawah umur, belum mendapat izin yang

menjadi syarat;

2) bila anak mereka, yang sudah dewasa tetapi belum genap tiga puluh tahun,

lalai meminta izin mereka, dan dalam hal permohonan izin itu ditolak, lalai

untuk meminta perantaraan pengadilan negeri seperti yang diwajibkan

menurut pasal 42;

3) bila salah satu pihak, yang karena cacat mental berada dalam

pengampuan, atau dengan alasan yang sama telah dimohonkan

pengampuan, tetapi atas permohonan itu belum diambil keputusan;

(KUHPerd. 434.)

4) bila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengadakan

perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian pertama bab ini;

(KUHPerd. 27 dst., 60, 62 dst.)

5) bila pengumuman perkawinan yang menjadi syarat tidak diadakan;

(KUHPerd. 52 dst.)

6) bila salah satu pihak, karena sifat pemboros ditaruh di bawah pengampuan,

dan perkawinan yang hendak dilangsungkan tampaknya akan membawa

ketidak-bahagiaan bagi anak mereka. (KUHPerd. 434.)

Bila yang menjalankan perwalian atas anak itu orang lain daripada ayah atau

ibunya, maka wali atau wali pengawasnya, bila yang disebut terakhir ini harus

mengganti si wali, mempunyai hak yang sama dalam hal-hal seperti yang

tercantum dalam nomor-nomor 1, 3, 4, 5 dan 6.

Pasal 62.

(s.d.u. dg. S. 1917-497; S. 1927-31jis. 390, 421.) Dalam hal kedua orang tua

tidak ada, maka kakek-nenek dan wali atau wali pengawas, bila yang disebut

terakhir ini harus mengganti si wali, berhak untuk mencegah perkawinan

dalam hal-hal seperti yang tercantum dalam nomor 3, 4, 5 dan 6, pasal yang

lain.

Kakek-nenek dan wali atau wali pengawas, bila yang disebut terakhir ini

menggantikan si wali, berhak untuk mencegah perkawinan dalam hal-hal yang

tercantum pada nomor 11, jika izin mereka menjadi syarat.

Pasal 63.

(s.d.u. dg. S. 1917-497; S. 1927-31jis. 390, 421.) Dalam hal kakek-nenek tidak

ada, maka saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi, demikian pula

wali, dan wali pengawas, pengampu dan pengampu pengawas, berhak

mencegah perkawinan:

Ummi Habsyah SH21 / 400

1) bila ketentuan-ketentuan pasal 38 dan pasal 40 mengenai memperoleh izin

kawin tidak diindahkan;

2) karena alasan-alasan seperti yang tercantum datam nomor 3, 4, 5 dan 6

pasal 61. (KUHPerd. 58.)

Pasal 64.

Suami yang perkawinannya telah bubar karena perceraian, boleh mencegah

perkawinan bekas istrinya, bila dia hendak kawin lagi sebelum lampau tiga

ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang dulu. (KUHPerd. 34, 6, 61-4, 62,

20, 65.)

Pasal 65.

Jawatan kejaksaan wajib mencegah perkawinan yang hendak dilangsungkan

didar6 hal-hal yang tercantum dalam pasal 27 sampai dengan 34. (RO. 55;

KUHPerd. 94; RV. 323.)

Pasal 66.

Pencegahan perkawinan ditangani oleh pengadilan negeri, yang di daerah

hukumnya terletak tempat kedudukan pegawai Catatan sipil yang harus

melangsungkan perkawinan itu. (Rv. 817.)

Pasal 67.

Dalam akta pencegahan harus disebutkan segala alasan yang dijadikan dasar

pencegahan , dan tidak diperkenankan mengajukan alasan baru, sejauh hal itu

tidak timbul setelah pencegahan. (BS. 59; Rv. 816.)

68. Dihapus dg. S. 1937-595, berlaku terhitung; 1 Januari 1939.

Pasal 69.

Bila pencegahan itu ditolak, para penentang boleh dikenakan kewajiban

mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika penentang itu adalah

keluarga dalam garis ke atas dan garis ke bawah atau jawatan kejaksaan.

(KUHPerd. 62 dst.; Rv. 58.)

Pasal 70.

Bila terjadi pencegahan perkawinan, pegawai Catatan sipil tidak diperkenankan

untuk melaksanakan perkawinan itu, kecuali setelah kepadanya disampaikansuatu

putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap atau

suatu akta otentik dengan mana pencegahan itu ditiadakan; pelanggaran atas

ketentuan ini kena ancaman hukuman penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Bila perkawinan itu dilaksanakan sebelum pencegahan itu ditiadakan, maka

perkara mengenai pencegahan itu boleh dilanjutkan, dan perkawinan boleh

dinyatakan batal sekimnya gugatan penentang dikabulkan. (KUHPerd. 71-6, 82;

BS. 59.)

Bagian 4. Pelaksanaan Perkawinan

Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa,

kecuali KUHPerd. 71-6, 74, 75.)

Pasal 71.

Sebelum melangsungkan perkawinan, pegawai catatan sipil harus meminta

agar kepadanya disampaikan:

1) akta kelahiran masing-masing calon suami-istri; (KUHPerd. 29, 35 dst.; Chin.

Ummi Habsyah SH22 / 400

16.)

2) (s.d.u. dg. S. 1913-338 jo. S. 191 7-18; S. 1927–31 jis. 390, 421.) akta yang

dibuat oleh pegawai catatan sipil dan didaftarkan dalam daftar izin kawin,

atau akta otentik lain yang berisi izin ayah, ibu, kakek, nenek, wali, atau

wali Pengawas, ataupun izin yang diperoleh dari hakim, dalam hal-hal di

mana izin itu diperlukan; (KUHPerd. 35 dst., 42 dst., 452.)

lzin itu dapat juga diberikan pada akta perkawinan sendiri;

3) akta yang menunukkan adanya perantaraan pengadilan negeri; (KUHPerd.

38 dst., 41 dst.)

4) dalam hal perkawinan kedua atau perkawinan berikutnya: akta kematian

suami atau istri yang dulu, atau akta perceraian, atau salinan surat izin dari

hakim yang diberikan dalam hal pihak lain dari suami atau istri tidak ada;

(KUHPerd. 27, 32, 44, 493; Chin. 16.)

5) akta kematian dari mercka yang seharusnya memberikan izin kawin;

(KUHPerd. 71-2; Chin. 16.)

6) (s.d.u. dg. S. 1916-338jo. S. 1917-18.) bukti, bahwa pengumuman

perkawinan itu telah berlangsung tanpa pencegahan di tempat yang

disyaratkan menurut pasal 52 dan berikutnya, ataupun bukti bahwa

pencegahan yang dilakukan telah dihentikan; (KUHPerd. 70; BS. 59.)

7) dispensasi yang telah diberikan; (KUHPerd. 29, 31, 48, 54, 56.)

8) izin untuk Para perwira dan tentara bawahan yang menjadi syarat untuk

melakukan perkawinan.

Pasal 72.

Jika di antara calon suami-istri ada yang tidak dapat memperlihatkan akta

kelahiran seperti yang disyaratkan pada nomor 11 pasal yang lampau, maka

hal itu dapat dganti dengan akta tanda kenal yang dikeluarkan oleh kepala

Pemerintahan Daerah tempat lahir atau tempat tinggal calon suami atau istri

atas keterangan dua saksi laki-laki atau perempuan, keluarga atau bukan

keluarga.

Keterangan ini harus menyebutkan tempat dan waktu kelahirannya secermatcermatnya,

serta sebab-sebab yang menghalanginya untuk menunjukkan akta

kelahiran.

Tidak adanya akta kelahiran dapatjuga dganti dengan keterangan semacam itu

di bawah sumpah yang diberikan oleh saksi-saksi yang harus hadir pada

pelaksanaan perkawinan itu, ataupun dengan keterangan yang diberikan di

bawah sumpah di hadapan pegawai catatan sipil oleh calon suami atau istri,

dan sumpah itu berisi, bahwa dia tidak dapat memperoleh akta kelahiran atau

akta tanda kenal.

Dalam akta perkawinannya, keterangan yang satu dan yang lain harus

dicantumkan. (KUHPerd. 13, 76 dst.; BS. 27, 61; Chin. 16.)

Pasal 73.

Bila para pihak tidak dapat memperlihatkan akta kematian yang disebut dalam

pasal 71 nomor 5, maka kekurangan itu dapat diperbaiki dengan cara yang

sama seperti yang tercantum dalam pasal yang lain. (KUHPerd. 13, 82; BS. 27.)

Pasal 74.

Bila pegawai catatan sipil menolak untuk melangsungkan perkawinan atas

dasar tidak lengkapnya surat surat dan keterangan-keterangan yang

Ummi Habsyah SH23 / 400

diharuskan oleh pasal-pasal yang lain, maka pihak-pihak yang berkepentingan

berhak mengajukan surat permohonan kepada pengadilan negeri; setelah

mendengar jawatan kejaksaan, bila ada alasan untuk itu, dan mendengar

pegawai catatan sipil, pengadilan negeri itu secara singkat dan tanpa

kemungkinan banding, akan mengambil keputusan tentang lengkap atau tidak

lengkapnya surat-surat.

Pasal 75.

(s.d.u. dg. S. 1916-338 jo. S. 191 7-18.) Perkawinan tidak boleh dilangsungkan,

sebelum hari kesepuluh setelah hari pengumuman, di mana hari itu sendiri

tidak termasuk. (KUHPerd. 52, 57, 71-6, 99.)

Jika ada alasan penting, kepala Pemerintahan Daerah, yang di daerahnya telah

dilakukan pemberitahuan kawin, berkuasa memberikan dispensasi dari

pengumuman dan waktu tunggu yang diharuskan.

Jika dispensasi telah diberikan, berita tentang hal itu hal ditempel secepatcepatnya

pada pintu utama gedung yang dimaksud pada alinea pertama pasal

52.

Dalam berita tempel itu harus disebutkan kapan perkawinan itu akan atau

telah dilaksanakan.

Pasal 76.

(s.d.u. dg. S. 1901-353jo. S. 1905-552; S. 1932-42.) Perkawinan harus

dilaksanakan di muka umum, dalam gedung tempat membuat akta catatan

sipil, dihadapan pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu pihak, dan di

hadapan dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah

mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia. (KUHPerd. 17

dst., 53, 83, 92 dst., 99; BS. 13, 61 dst.)

Pasal 77.

Bila salah satu pihak karena halangan yang terbukti cukup sah, tidak dapat

pergi ke gedung tersebut, perkawinan boleh dilangsungkan dalam sebuah

ruangan khusus di daerah pegawai catatan sipil yang bersangkutan.

Jika terjadi demikian, dalam akta perkawinan hal dicantumkan sebab-sebab

terjadinya. tentang sah tidaknya halangan tersebut dalam pasal ini, diserahkan

kepada pegawai catatan sipil itu. (KUHPerd. 99; BS. 62.)

Pasal 78.

Kedua calon suami-istri harus datang secara pribadi menghadap pegawai

catatan sipil pada waktu pelaksanaan perkawinan itu. (S. 1947-137.)

Pasal 79.

Jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa untuk mengizinkan pihakpihak

yang bersangkutan melangsungkan perkawinan mereka dengan

menggunakan seorang wakil yang khusus diberi kuasa penuh dengan akta

otentik.

Bila pemberi kuasa itu, sebelum perkawinan itu dilaksanakan, telah kawin

orang lain secara sah, maka perkawinan yang telah berlangsung dengan wakil

khusus dianggap tidak pernah terjadi. (KUHPerd. 27, 29, 31, 48, 58, 1792 dst.,

1815, 1818; BS. 12, 62.)

Pasal 80.

Kedua calon suami-istri, di hadapan pegawai catatan sipil dan dengan

Ummi Habsyah SH24 / 400

kehadiran para saksi harus menerangkan bahwa yang satu menerima yang

lain suami atau istrinya, dan bahwa dengan ketulusan hati mereka akan

memenuhi kewajiban mereka, yang oleh undang-undang ditugaskan kepada

mereka sebagai suami-istri. (BS. 13, 60 dst.)

Pasal 81.

Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua

pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di

hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung. (KUHPerd. 26; KUHP 530.)

Pasal 82.

Jika terjadi pelanggaran oleh pegawai catatan sipil atas ketentuan-ketentuan

dalam bab ini, maka selama hal itu tidak diatur dalam aturan undang-undang

hukum pidana para pegawai itu boleh dihukum oleh pengadilan negeri dengan

denda-denda yang tidak melebihi seratus gulden, tanpa mengurangi hak

pihak-pihak yang berkepentingan untuk menuntut ganti rugi, bila ada alasan

untuk itu. (KUHPerd. 99; BS. 28; KUHP 530; ketentuan hukum yang terkandung

dalam KUHPer. 82 telah dihapus dengan Inv. Sv. 3.)

Bagian 5. Perkawinan-perkawinan yang Dilaksanakan Di Luar Negeri.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 83.

(s.d.u. dg. S. 1915-299jo. 642.) Perkawinan yang dilangsungkan di luar baik

antara sesama warganegara Indonesia, maupun antara warganegara Indonesia

dan warganegara lain, adalah sah bila perkawinan itu dilangsungkan menurut

hukum yang biasa di negara tempat berlangsungnya perkawinan itu, dan sang

istri yang warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan

tersebut dalam Bagian I bab ini. (AB 3, 16, 18; KUHPerd. 27 dst., 52 dst.; BS.

63.)

Pasal 84.

Dalam waktu satu tahun setelah kembalinya suami-istri ke wilayah Indonesia,

akta tentang perkawinan mereka di luar negeri harus didaftarkan dalam daftar

umum perkawinan di tempat tinggal mereka. (KUHPerd. 4 dst., 91, 152; BS. 1

dst., 63.)

Bagian 6. Batalnya Perkawinan.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan

Tionghoa; lihat KUHPerd. 99.)

Pasal 85.

Batalnya suatu perkawinan dapat dinyatakan hanya oleh hakim. (KUHPerd. 70.)

Pasal 86.

Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan pasal 27,

dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan

salah seorang dari suami-istri itu, oleh suami-istri itu sendiri, keluarga sedarah

dalam garis ke atas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan

batalnya perkawinan itu, dan oleh jawatan kejaksaan.

Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertahankan, maka terlebih dahulu

harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu. (KUHPerd. 60-65, 83,

93 dst., 493 dst.)

Ummi Habsyah SH25 / 400

Pasal 87.

Keabsahan suatu perkawinan, yang berlangsung tanpa persetujuan bekas

kedua suami-istri atau salah seorang dari mereka, hanya dapat dibantah oleh

suami-istri itu, atau oleh salah seorang dari mereka yang memberikan

persetujuan secara tidak bebas.

Bila telah terjadi kekhilafan tentang diri orang yang dikawini, keabsahan

perkawinan itu hanya dapat dibantah oleh suami atau istri yang telah khilaf itu.

Dalam hal-hal tersebut dalam pasal ini, tuntutan akan pembatalan suatu

perkawinan tidak boleh diterima, bila telah terjadi tinggal serumah terusmenerus

selama tiga bulan sejak si suami atau istri mendapat kebebasan, atau

sejak mengetahui kekeliruannya. (KUHPerd. 28, 58, 61-3 dan 41, 62, 63-2, 65,

83, 901.) 88. Bila perkawinan dilakukan oleh orang yang karena cacat mental

ditaruh di bawah pengampuan, keabsahan perkawinan itu hanya boleh

dibantah oleh ayahnya, ibunya dan keluarga sedarah dalam garis ke atas,

saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibinya, demikian pula oleh

pengampunya, dan akhimya oleh jawatan kejaksaan.

Setelah pengampuan itu dicabut, pembatalan perkawinannya hanya boleh

dituntut oleh suami atau istri yang telah ditaruh di bawah pengampuan itu,

tetapi tuntutan ini pun tidak dapat diterima bila kedua suami-istri telah tinggal

bersama selama enam bulan, terhitung dari pencabulan pengampuan itu.

(KUHPerd. 28, 61-3, 62, 63-2, 65, 83, 433 dst., 447, 460.)

Pasal 89.

Bila perkawinan dilakukan oleh orang yang belum mencapai umur yang

disyaratkan dalam pasal 29, maka pembatalan perkawinan itu boleh dituntut,

baik oleh orang yang belum cukup umur itu, maupun oleh jawatan kejaksaan.

Namun keabsahan perkawinan itu tidak dapat dibantah:

1) bila pada hari tuntutan akan pembatalan itu diajukan, salah seorang atau

kedua suami-istri telah mencapai umur yang disyaratkan;

2) bila si istri, kendati belum mencapai umur yang disyaratkan, telah hamil

sebelum tuntutan diajukan. (KUHPerd. 61-4, 62, 63-2, 65, 83.)

Pasal 90.

Semua perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan

dalam pasal-pasal 30, 31, 32, dan 33, boleh dimintakan pembatalan, baik oleh

suami-istri itu sendiri, maupun oleh orang tua mereka atau keluarga sedarah

mereka dalam garis ke atas, atau oleh siapa pun yang mempunyai

kepentingan dengan pembatalan itu, ataupun oleh-jawatan kejaksaan.

(KUHPerd. 61-4, 62, 63-2, 65, 83, 93.)

Pasal 91

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421,456.) Bila suatu perkawinan dilaksanakan

tanpa izin ayah, ibu, kakek, nenek, wali atau wali pengawas, maka dalam hal

izin harus diperoleh ataupun wali harus didengar menurut pasal-pasal 35, 36,

37, 38, 39, dan 40, pembatalan perkawinan hanya boleh dituntut oleh orang

yang harus diperoleh izinnya atau harus didengar menurut undang-undang.

Para keluarga sedarah yang izinnya disyaratkan tidak lagi boleh menuntut

pembatalan perkawinan, bila perkawinan itu telah mereka setujui secara tegas

atau secara diam-diam, atau perkawinan itu telah berlangsung enam bulan

tanpa bantahan apa pun dari mereka terhitung sejak saat mereka mengetahui

Ummi Habsyah SH26 / 400

perkawinan itu.

Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pengetahuan tentang

berlangsungnya perkawinan itu tidak boleh dianggap ada, selama suami-istri

itu tetap lalai untuk mendaftarkan akta pelaksanaan perkawinan mereka

dalam daftar umum perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 84. (KUHPerd.

35 dst., 61-l, 62, 63-l, 83 dst, 95 dst, 901; S. 1927-31 ketentuan peralihan 1.)

Pasal 92.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Perkawinan yang dilangsungkan tidak di

hadapan pegawai catatan sipil yang berwenang dan tanpa kehadiran sejumlah

saksi yang disyaratkan, dapat dimintakan pembatalannya oleh suami-istri itu,

oleh ayah, ibu dan keluarga sedarah lainnya dalam garis ke atas, dan pula oleh

wali, wali pengawas, dan oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dalam

hal itu, dan akhimya oleh jawatan kejaksaan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap pasal 76, sejauh mengenai keadaan saksisaksi,

maka perkawinan itu tidak mutlak harus batal; hakimlah yang akan

mengambil keputusan menurut keadaan.

Bila tampak jelas adanya hubungan selaku suami-istri, dan dapat pula

diperlihatkan akta perkawinan yang dibuat di hadapan pegawai catatan sipil,

maka suami-istri itu tidak dapat diterima untuk minta pembatalan perkawinan

mereka menurut pasal ini. (KUHPerd. 76 dst., 83, 99 dst. -1 BS. 13; S. 1927-31

ketentuan perauhan 1.)

Pasal 93.

Dalam segala hal di mana sesuai dengan pasal-pasal 86, 90, dan 92 suatu

tuntutan hukum pernyataan batal dapat dimulai oleh orang yang mempunyai

kepentingan dalam hal itu, yang demikian tidak dapat dilakukan oleh kerabat

dalam garis ke samping, oleh anak dari perkawinan lain, atau oleh orang-orang

luar, selama suami-istri itu kedua-duanya masih hidup, dan tuntutan boleh

diajukan hanya bila mereka dalam hal itu telah memperoleh atau akan segera

memperoleh kepentingan.

Pasal 94.

Setelah perkawinan dibubarkan, jawatan kejaksaan tidak boleh menuntut

pembatalannya.

Pasal 95.

Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat

perdatanya, baik terhadap suami-istri, maupun terhadap anak-anak mereka

bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami-istri

itu. (KUHPerd. 27 dst., 86 dst., 97.)

Pasal 96.

Bila itikad baik hanya ada pada salah seorang dari suami-istri, maka

perkawinan itu mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak

yang beritikad baik itu dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Suami istri yang beritikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya,

kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain. (KUHPerd. 97.)

Pasal 97.

Dalam hal-hal tersebut dalam dua pasal yang lalu, perkawinan itu berhenti

mempunyai akibat-akibat perdata, terhitung sejak hari perkawinan itu

dinyatakan batal.

Ummi Habsyah SH27 / 400

Pasal 98.

Batalnya suatu perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, bila dia telah

berbuat dengan itikad baik dengan suami-istri itu.

Pasal 99.

Tiada satu perkawinan pun yang harus batal bila terjadi pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan pasal-pasal 34, 42, 46, 52, dan 75, atau, kecuali apa yang

diatur dalam pasal 77, bila perkawinan itu dilangsungkan tidak di muka tempat

akta-akta catatan sipil dibuat.

Dalam hal-hal itu berlakulah ketentuan pasal 82 bagi pegawai-pegawai catatan

sipil.

Pasal 99.

(sd.u. dg. S. 1937-59,5, mb. 1 Januari 1939) Pembatalan suatu perkawinan oleh

pengadilan negeri atas tuntutan jawatan kejaksaan di pengadilan didaftar

dalam daftar perkawinan yang sedang berjalan oleh catatan sipil tempat

perkawinan itu dilangsungkan, dengan cara yang yang sesuai dengan alinea

pertama pasal 64 Reglemen tentang Catatan Sipil untuk golongan Eropa atau

alinea pertama pasal 72 Reglemen yang sama untuk golongan Tionghoa.

Tentang pendaftaran itu harus dibuat catatan pada margin akta perkawinan.

Bila perkawinan itu berlangsung di luar Indonesia, maka pendaftarannya

dilakukan di Jakana.

Bagian 7. Bukti Adanya Suatu Perkawinan.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 100.

Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada

dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam catatan sipil,

kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal (KUHPerd. 4, 92; BS. 1, 7,

61; S. 1847-64 pasal 5.)

Pasal 101.

Bila ternyata, bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau

akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup

tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada hakim,

asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami-istri. (KUHPerd. 13; BS.

27; S. 1847-64 pas. 5.)

Pasal 102.

Keabsahan seorang anak yang tidak dapat memperlihatkan akta perkawinan

orang tuanya yang sudah meninggal, tidak dapat dibantah, bila dia telah

memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta

kelahirannya, dan orang tuanya telah hidup secara jelas sebagai suami-istri.

(KUHPerd. 250, 261 dst.)

BAB V. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 103.

Suami-istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.

(KUHPerd. 140, 145 dst., 193, 225, 227, 237; KUHP 304.)

Ummi Habsyah SH28 / 400

Pasal 104.

Suami-istri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikat diri

untuk memelihara dan mendidik anak mereka. (KUHPerd. 109, 145 dst., 193,

214, 230, 293, 318, 320 dst., 1097, 1601i; KUHP 304.)

Pasal 105.

Sang suami menjadi kepala persatuan perkawinan. (KUHPerd. 124, 140.)

Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada istrinya atau tampil

untuknya di muka hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang

diatur di bawah ini. (KUHPerd. 110 dst.)

Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si istri, kecuali bila disyaratkan

yang sebaliknya. (KUHPerd. 140, 194, 215, 244; LN. 1953-86 pasal 6.)

Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang

baik, dan karenanya bertanggungjawab atas segala ketalaian dalam

pengurusan itu. (KUHPerd. 195.)

Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta

kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan si istri.

Pasal 106.

Sang istri harus patuh kepada suaminya. (KUHPerd. 140.)

Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikuti dia di mana pun

dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal. (KUHPerd. 21, 140, 211 dst., 242.)

Pasal 107.

Sang suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. (KUHPerd.

21.)

Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai

dengan kedudukan dan kemampuannya. (KUHPerd. 193, 213, 225 dst., 237.)

Pasal 108.

Sang istri, sekalipun dia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda

terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan,

memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa

bantuan suami dalam akta atau izin tertulis.

Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta

atau perjanjian tertentu, si istri tidaklah berwenang untuk menerima

pembayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas

dari suami. (KUHPerd. 109, 112 dst., 115 dst., 118, 125, 194, 896, 1006, 1046,

1171, 1330 dst., 1446, 1454, 1601f, 1676, 1678, 1684, 1702, 1722m, 1798.)

Pasal 109.

(s.d.u. dg. S. 1926-333 jis. 458, 565, S. 1927-108.) Mengenai perbuatan atau

perjanjian, yang dibuat oleh seorang istri karena apa saja yang menyangkut

perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian

perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah

tangga, undang-undang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan

dari suaminya. (KUHPerd. 1601a, 1601c, 1601f, 1916.)

Pasal 110.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Istri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa

bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau

dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan

Ummi Habsyah SH29 / 400

pekerjaan bebas. (KUHPerd. 105, 113 dst., 139, 194, 1171; Rv. 815.)

Pasal 111.

Bantuan suami tidak diperlukan: (LN. 1953-86 pasal 6; KUHPerd. 1601f.)

10. bila si istri dituntut dalam perkara pidana;

20. dalam perkara perceraian, pisah meja dan ranjang, atau pemisahan harta.

(Rv. 819 dst., 831 dst., 841.)

Pasal 112.

Bila suami menolak memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta, atau

menolak tampil di pengadilan, maka si istri boleh memohon kepada pengadilan

negeri di tempat mereka tinggal bersama supaya dikuasakan untuk itu.

(KUHPerd. 114; Rv. 813 dst.)

Pasal 113.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Seorang istri yang atas usaha sendiri melakukan suatu

pekerjaan dengan izin suaminya, secara tegas atau secara diam-diam, boleh

mengadakan perjanjian apa pun yang berkenaan dengan usaha itu tanpa

bantuan suaminya.

Bila dia kawin dengan suaminya dengan penggabungan harta, maka si suami

juga terikat pada perjanjian itu.

Bila si suami menarik kembali izinnya, dia wajib mengumumkan penarikan

kembali itu. (KUHPerd. 108, 110, 121, 130, 132, 1330 dst., 1916; Rv. 581.)

Pasal 114.

Bila si suami, karena sedang tidak ada atau karena alasan-alasan lain,

terhalang untuk membantu istrinya atau memberinya kuasa, atau bila ia

mempunyai kepentingan yang berlawanan, maka pengadilan negeri di tempat

tinggal suanti-istri itu boleh memberikan wewenang kepada si istri untuk

tampil di pengadilan mengadakan perjanjian, melakukan pengurusan, dan

membuat akta-akta lain. (KUHPerd. 112, 125, 496; Rv. 813.)

Pasal 115.

Pemberian kuasa umum, pun jika dicantumkan pada perjanjian perkawinan,

berlaku tidak lebih daripada yang berkenaan dengan pengurusan harta

kekayaan si istri itu sendiri. (KUHPerd. 108, 125, 140, 194, 1387, 1798.)

Pasal 116.

Batalnya suatu perbuatan berdasarkan tidak adanya kuasa, hanya dapat

dituntut si istri, suaminya, atau oleh para ahli waris mereka. (KUHPerd. 108,

1046. 1331, 1387. 1446, 1451, 1454, 1821.)

Pasal 117.

Bila seorang istri, setelah pembubaran perkawinan, melaksanakan suatu

perjanjian atau akta, seluruhnya atau sebagian, yang telah dia adakan tanpa

kuasa yang disyaratkan, maka dia tidak berwenang untuk minta pembatalan

perjanjian atau akta itu. (KUHPerd. 1456.)

Pasal 118.

Istri dapat membuat wasiat tanpa izin suami. (KUHPerd. 895.)

BAB VI. HARTA-HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN

PENGURUSANNYA

(Tidak berlaku untuk golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku

Ummi Habsyah SH30 / 400

bagi golongan Tionghoa.)

Bagian.1. Harta Bersama Menurut Undang-undang. (Ov. 62.)

(Untuk golonganTimur Asing selain Tionghoa, lihal: Bep. Vr.02; untuk Ind.

Kristen: HCI 50.)

Pasal 119.

Sejak saat dilangsukan perkawinan, maka menurut hukum terjadi hartabersama

menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan

ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau

diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. (KUHPerd. 126, 139, 149,

153, 180, 186; F. 60, 62.)

Pasal 120.

Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta-bersama itu meliputi barangbarang

bergerak dan barang-barang tak bergerak suami-istri itu, baik yang ada

maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma,

kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang memenentukan

kebalikannya dengan tegas. (KUHPerd. 158.)

Pasal 121.

Berkenaan dengan beban-beban, maka harta-bersama itu meliputi semua

utang yang dibuat oleh masing-masing suami-istri, baik sebelum perkawinan

maupun selama perkawinan. (KUHPerd. 130 dst., 163, F. 62.)

Pasal 122.

Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan dan yang

diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian bersama

itu. (KUHPerd. 155; Rv. 823j.)

Pasal 123.

Semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia,

hanya menjadi beban para ahli waris dari yang meninggal itu. (KUHPerd. 126-

10, 128.)

Bagian 2. Pengurusan harta-Bersama.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 124.

Hanya suami saja yang boleh mengurus harta-bersama itu.

Dia boleh menjualnya, memindahtangankannya dan membebaninya tanpa

bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140.

Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang

sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun

keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari barang-barang

bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka,

untuk memberi suatu kedudukan.

Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai

suatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai

hasil dari barang itu. (KUHPerd. 105, 119, 186, 320, 434, 903; LN 1953-86

pasal 6, bdk. catatan KUHPerd. 105.)

Ummi Habsyah SH31 / 400

Pasal 125.

Bila si suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk

menyatakan kehendaknya, sedangkan hal itu dibutuhkan segera, maka si istri

boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dari hartabersama

itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh pengadilan negeri. (KUHPerd.

108, 112, 114 dst., 496; Rv. 813 dst.)

Bagian 3. Pembubaran Gabungan Harta Bersama Dan Hak Untuk

Melepaskan Diri

Dari Padanya.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 126.

Harta-bersama bubar demi hukum:

1) karena kematian;

2) karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;

(KUHPerd. 493 dst.)

3) karena perceraian; (KUHPerd. 207 dst.)

4) karena pisah meja dan ranjang; (KUHPerd. 233 dst.)

5) karena pemisahan harta. (KUHPerd. 186 dst.)

6) Akibat-akibat khusus dari pembubaran dalam hal-hal tersebut pada

nomor 2, 3, 4 dan 5 pasal ini, diatur dalam bab-bab yang

membicarakan soal ini. (KUHPerd. 119, 222 dst.)

Pasal 127.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Setelah salah seorang dari suami istri

meninggal, maka bila ada ditinggalkan anak yang masih di bawah umur, pihak

yang hidup terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran harta-benda yang

merupakan harta-bersama dalam waktu empat bulan. Pendaftaran harta

bersama itu boleh dilakukan di bawah tangan, tetapi harus dihadiri oleh wali

pengawas. Bila pendaftaran harta-bersama itu tidak diadakan, gabungan harta

bersama berlangsung terus untuk keuntungan si anak yang masih di bawah

umur, dan sekali-kali tidak boleh merugikannya. (KUHPerd. 311, 315, 370, 408,

417; Wsk. 48.)

Pasal 128.

Setelah bubarnya harta-bersama, kekayaan-bersama mereka dibagi dua antara

suami dan istri, atau antara Para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari

pihak mana asal barang-barang itu.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai

pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama

menurut undang-undang. (KUHPerd. 123, 156, 243, 408, 903, 1066 dst., 1071

dst.; Rv. 689 dst.)

Pasal 129.

Pakaian, perhiasan dan perkakas untuk mata-pencaharian salah seorang dari

suami-istri itu, beserta buku-buku dan koleksi benda-benda kesenian dan

keilmuan, dan akhimya surat atau tanda kenang-kenangan yang bersangkutan

dengan asal-usul keturunan salah seorang dari suami-istri itu, boleh dituntut

oleh pihak asal benda itu, dengan membayar harga yang ditaksir secara

Ummi Habsyah SH32 / 400

musyawarah atau oleh ahli-ahli. (KUHPerd. 132.)

Pasal 130.

Sang suami, setelah pembubaran harta-bersama, boleh ditagih atas utang dari

harta-bersama seluruhnya, tanpa mengurangi haknya untuk minta

penggantian setengah dari utang itu kepada istrinya atau kepada para ahli

waris si istri. (KUHPerd. 121, 124, 128.)

Pasal 131

Suami atau istri, setelah pemisahan dan pembagian seluruh harta bersama,

tidak boleh dituntut oleh para kreditur untuk membayar utang-utang yang

dibuat oleh pihak lain dari suami atau istri itu sebelum perkawinan, dan utangutang

itu tetap menjadi tanggungan suami atau istri yang telah membuatnya

atau para ahli warisnya; hal ini tidak mengurangi hak pihak yang satu untuk

minta ganti rugi kepada pihak yang lain atau ahli warisnya. (KUHPerd. 121,

128, 132.)

Pasal 132.

Istri berhak melepaskan haknya atas harta-bersama; segala perjanjian yang

bertentangan dengan ketentuan ini batal; sekali melepaskan haknya, dia tidak

boleh menuntut kembali apa pun dari harta-bersama, kecuali kain seprei dan

pakaian pribadinya.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Dengan pelepasan ini dia dibebaskan dari kewajiban

untuk ikut membayar utang-utang harta-bersama.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Tanpa mengurangi hak Para kreditur atas

hartabersama, si istri tetap wajib untuk melunasi utang-utang yang dari

pihaknya telah jatuh ke dalam harta-bersama; hal ini tidak mengurangi haknya

untuk minta penggantian seluruhnya kepada suaminya atau ahli warisnya. (AB.

23; KUHPerd. 113, 121, 129, 131, 136, 138, 153, 483, 1023, 1045.)

Pasal 133.

Istri yang hendak mempergunakan hak tersebut dalam pasal yang lampau,

wajib untuk menyampaikan akta pelepasan, dalam waktu satu bulan setelah

pembubaran harta-bersama itu, kepada panitera pengadilan negeri di tempat

tinggal bersama yang terakhir, dengan ancaman akan kehilangan hak itu (bila

lalai).

Bila gabungan itu bubar akibat kematian suaminya, maka tenggang waktu satu

bulan berlaku sejak si istri mengetahui kematian itu. (Ov. 14; KUHPerd. 134,

108, 1023 dst., 1989; Rv. 135, 829.)

Pasal 134.

Bila dalam jangka waktu tersebut di atas istri meninggal dunia, sebelum

mendapatkan akta pelepasan, Para ahli warisnya berhak melepaskan hak

mereka atas harta bersama itu dalam waktu satu bulan setelah kematian itu,

atau setelah mereka mengetahui kematian itu, dan dengan cara seperti yang

dimaksud dalam pasal terakhir.

Hak istri untuk menuntut kembali kain seprei dan pakaiannya dari

hartabersama itu, tidak dapat diperjuangkan oleh Para ahli-warisnya. (Ov. 14;

KUHPerd. 132, 138, 903, 1023 dst).

Pasal 135.

Bila Para ahli waris istri tidak sepakat dalam tindakan, sehingga sebagian

menerima yang lain melepaskan diri dari harta-bersama itu, maka yang

Ummi Habsyah SH33 / 400

menerima itu, tidak dapat memperoleh lebih dari bagian warisan yang menjadi

atas barang-barang yang sedianya menjadi bagian istri itu seandainya terjadi

pemisahan harta.

Sisanya dibiarkan tetap pada si suami, atau pada ahli warisnya, yang

sebaliknya berkewajiban terhadap ahli waris yang melakukan pelepasan, untuk

memenuhi apa saja yang sedianya akan dituntut oleh si istri dalam hal

pelepasan, tetapi hanya sebesar bagian warisan yang menjadi hak ahli waris

yang melakukan pelepasan. (KUHPerd. 132, 134, 138, 903, 1048, 1051, 1061.)

Pasal 136.

Istri yang telah menarik pada dirinya barang-barang dari harta-bersama, tidak

berhak melepaskan diri dari harta-bersama itu.

Tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan semata-mata atau

penyelamatan tidak membawa akibat seperti itu. (KUHPerd. 137, 483, 1048

dst.)

Pasal 137.

Istri yang telah menghilangkan atau menggelapkan barang-barang dari hartabersama,

tetap berada dalam penggabungan, meskipun telah melepaskan

drinya; hal yang sama berlaku bagi para ahli warisnya. (KUHPerd. 136, 1031,

1064.)

Pasal 138.

Dalam hal gabungan harta-bersama berakhir karena kematian si istri, para ahli

warisnya dapat melepaskan diri dari harta-bersama itu, dalam waktu dan

dengan cara seperti yang diatur mengenai si istri sendiri. (Ov. 14; KUHPerd.

132 dst., 135, 242 dst., 1023.)

BAB VII. PERJANJIAN KAWIN

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Bagian I (Ov 62.) Perjanjian Kawin Pada Umumnya.

Pasal 139.

Para calon suami-istri, dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari

peraturan undang-undang mengenai harta-bersama, asalkan hal itu tidak

bertentangan dengan tata-susila yang baik atau dengan tata-tertib umum, dan

diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut. (AB. 23; KUHPerd. 119, 132, 153,

180, 888, 1254, 1;3:37.)

Pasal 140.

Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada

kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai ayah, tidak

pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup

paling lama. (KUHPerd. 105 dst., 110, 298 dst., 300, 307 dst., 311, 345 dst.,

355.)

Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang

diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-istri; namun hal

ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mempersyaratkan bagi dirinya

pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun

barang-barang tak bergerak, di samping penikmatan penghasilannya pribadi

secara bebas. (KUHPerd. 105, 115.)

Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada

Ummi Habsyah SH34 / 400

gabungan harta-bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam

buku besar piniaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan

piutang-piutang yang diperoleh alas nama istri, atau yang selama perkawinan

dari pihak istri jatuh ke dalam harta-bersama, tidak boleh dipindahtangankan

atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri. (KtJHPerd. 124, 132.)

Pasal 141.

Para calon suami-istri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, tidak boleh

melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas

warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu. (KUHPerd.

852 dst., 1063, 1334.)

Pasal 142.

Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai

kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam

keuntungankeuntungan harta-bersama.

Pasal 143.

Mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas lain, bahwa

ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau

oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau

peraturan daerah, yang pernah berlaku di Indonesia.

Pasal 144.

Tidak adanya gabungan harta-bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan

dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini secara tegas ditiadakan.

Penggabungan keuntungan dan kerugian diatur dalam Bagian 2 bab ini.

(KUHPerd. 155 dst., 164; F. 60 dst.)

Pasal 145.

Juga dalam hal tidak dgunakannya atau dibatasina gabungan hartabersama,

boleh ditetapkan jumlah yang harus disumbangkan oleh si istri setiap tahun

dari hartanya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak. (KUHPerd.

104, 193.)

Pasal 146.

Bila tidak ada perjanjian mengenai hal itu, hasil-hasil dan pendapatan dari

harta istri masuk dalam penguasaan suami. (KUHPerd. 105, 193; Rv. 823j.)

Pasal 147.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan

berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian.

(KUHPerd. 232a.)

Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan; tidak

boleh ditentukan saat lain untuk itu. (KUHPerd. 119, 149.)

Pasal 148.

Perubahan-perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan sebelum

perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam

bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dulu dibuat.

Lagipula tiada perubahan yang berlaku jika diadakan tanpa kehadiran dan izin

orang-orang yang telah menghadiri dan menyetujui perjanjian kawin itu.

(KUHPerd. 1873.)

Pasal 149.

Ummi Habsyah SH35 / 400

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan

cara apa pun. (KUHPerd. 196 dst., 232a, 237, 1678.)

Pasal 150.

Jika tidak ada gabungan harta-bersama, maka masuknya barang-barang

bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan

efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan

cara lain daripada dengan cara mencantumkannya dalam perjanjian kawin,

atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang

bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, yang di

dalamnya hal itu harus tercantum, (KUHPerd. 165 dst., 513; F. 60 dst., HCI 50;

Bep.Vr.O. 2.)

Pasal 151.

Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan

perkawinan, juga cakap untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian

yang boleh ada dalam perjanjian kawin, asalkan dalam perbuatan perjanjian

itu, anak yang masih di bawah umur itu dibantu oleh orang yang

persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan.

Bila perkawinan itu harus berlangsung dengan izin tersebut dalam pasal 38

dan pasal 41, maka rencana perjanjian kawin itu harus dilampirkan pada

permohonan izin itu, agar tentang hal itu dapat sekaligus diambil ketetapan.

(KUHPerd. 29, 35, 40 dst., 452, 458, 1447, 1677.)

Pasal 152.

Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dari

harta-bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan

berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu

dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada

pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan,

atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan

berlangsung di luar negeri. (KUHPerd. 84, 147, 245, 249; F. 60 dst.)

Pasal 153.

Segala ketentuan mengenai gabungan harta-bersama selalu berlaku, selama

tidak ada penyimpangan daripadanya, baik yang dibuat secara tertulis,

maupun secara tersirat, dalam perjanjian kawin.

Bagaimanapun sifat dan cara gabungan harta-bersama diperjanjikan, istri atau

para ahli warisnya berhak untuk melepaskan diri daripadanya, dengan cara

dan dalam hal-hal seperti yang diatur dalam bab yang lalu. (Ov. 14; KUHPerd.

119 dst., 132 dst., 138 dst., 1423.)

Pasal 154.

Perjanjian kawin, demikian pula hibah-hibah yang berkenaan dengan

perkawinan, tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan. (KUHPerd. 58, 168

dst., 176 dst., 1258.)

2. Gabungan Keuntungan Dan Kerugian Dan Gabungan Hasil Dan

Pendapatan.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golonganTionghoa; untuk golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, lihal Bep.

Vr. 0. ps. 2.)

Pasal 155.

Ummi Habsyah SH36 / 400

Bila para calon suami-istri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan

keuntungan dan kerugian, maka persyaratan ini menutup jalan untuk

mengadakan gabungan harta-bersama secara menyeluruh menurut undangundang,

dan segala keuntungan yang diperoleh suami-istri selama perkawinan

harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama,

bila gabungan harta-bersama bubar. (KUHPerd. 144; 165.)

Pasal 156.

Masing-masing dari suami-istri mendapat separuh keuntungan dan memikul

separuh kerugian, bila mengenai hal itu dalam perjanjian kawin tidak ada

ketentuan-ketentuan lain. (KUHPerd. 128, 142, 185.)

Pasal 157.

yang dianggap sebagai keuntungan pada harta-bersama suami-istri ialah

bertambahnya harta-kekayaan mereka berdua, yang selama perkawinan

timbul hasil harta-kekayaan mereka dan pendapatan masing-masing, dari

usaha dan kerajinan masing-masing dan dari penggabungan pendapatan yang

tidak dihabiskan; yang dianggap sebagai kerugian ialah berkurangnya hartabenda

itu akibat pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan. (KUHPerd.

120.)

Pasal 158.

Apa saja yang diperoleh seorang suami atau istri selama perkawinan dari

wasiat atau hibah, entah berasal dari keluarga entah dari orang lain, tidak

termasuk keuntungan, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 167.

(KUHPerd. 120, 166.)

Pasal 159.

Barang-barang tetap dan efek-efek yang dibeli selama perkawinan, atas nama

siapa pun juga, dianggap sebagai keuntungan, kecuali bila terbukti sebaliknya.

Pasal 160.

Naik atau turunnya harga barang salah seorang dari suami-istri itu, tidak

dihitung sebagai keuntungan atau kerugian bersama.

Pasal 161.

Perbaikan barang-barang tetap, yang terjadi karena pertumbuhan tanah,

perdamparan lumpur, penanganan oleh tukang kayu atau karena hal-hal lain,

tidak dianggap sebagai keuntuhgan bersama, melainkan hanya

menguntungkan pemilik barang-barang itu. (KUHPerd. 596 dst.)

Pasal 162.

Kerusakan atau pengurangan karena kebakaran, kebanjiran, hanyut atau lain

sebagainya, tidak termasuk kerugian bersama, tetapi menjadi beban si pemilik

barang yang rusak atau berkurang itu.

Pasal 163.

Semua utang kedua suami-istri itu bersama-sama, yang dibuat selama

perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama.

Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dari suami-istri itu, tidak

termasuk kerugian bersama itu. (KUHPerd. 121, 130 dst.)

Pasal 164.

Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan ada gabungan penghasilan

dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada

Ummi Habsyah SH37 / 400

gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan

tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian. (KUHPerd. 165.)

Pasal 165.

Barang-barang bergerak kepunyaan masing-masing suami-istri sewaktu

melakukan perkawinan, harus dinyatakan dengan tegas dalam akta perjanjian

kawin sendiri, atau dalam surat pertelaan yang ditandatangani oleh notaris

dan para pihak yang berjanji, dan dilekatkan pada akta asli perjanjian kawin,

yang di dalamnya harus tercantum hal itu, baik jika gabungan keuntungan dan

kerugian saja yang dipersyaratkan, maupun jika dipersyaratkan gabungan

penghasilan dan pendapatan seperti yang diuraikan dalam pasal 155 dan 164;

tanpa bukti ini, barang-barang bergerak itu dianggap sebagai keuntungan.

(KUHPerd. 150, 513, 1977; F. 60 dst.)

Pasal 166.

Adanya barang-barang bergerak yang diperoleh masing-masing pihak dari

suami-istri itu dengan pewarian, hibah wasiat atau hibah biasa selama

perkawinan, harus dapat diperlihalkan dengan surat pertelaan.

Bila tidak ada surat pertelaan barang-barang bergerak yang diperoleh si suami

selama perkawinan, atau bila tidak ada surat yang dapat memperlihatkan hal

itu, maka suami itu tidak berwenang untuk mengambil kembali barang-barang

itu sebagai kepunyaannya.

Bila tidak ada surat pertelaan barang-barang bergerak yang diperoleh si istri

selama perkawinan, atau bila tidak ada surat yang memperlihatkan apa saja

barang-barang itu dan berapa harga masing-masing, istri itu atau para ahli

warisnya berwenang untuk membuktikan adanya dan harga barang-barang itu

dengan saksi-saksi, dan jika perlu, dengan menunjukkan bahwa umum

mengetahuinya. (KUHPerd. 165, 513.)

Pasal 167.

yang termasuk penghasilan dan pendapatan ialah segala hibah wasiat, hibah

atau penerimaan uang tahunan, bulanan, mingguan dan sebagainya seperti

juga cagak hidup; dan dengan demikian tercakup kedua jenis gabungan yang

dibicarakan dalam bagian ini. (KUHPerd. 120, 157 dst.)

Bagian 3. Hibah-hibah Antara Kedua Calon Suami-Isteri.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 168.

Dalam mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri, secara timbalbalik

atau secara sepihak, boleh memberikan hibah yang menurut

pertimbangan mereka pantas diberikan, tanpa mengurangi kemungkinan

pemotongan hibah itu sejauh penghibahan itu kiranya akan merugikan mereka

yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang. (KUHPerd. 182, 222,

913 dst., 919 dst., 1666 dst., 1678, 1692.)

Pasal 169.

Hibah-hibah itu dapat berkenaan dengan barang-barang yang telah ada seperti

yang diperinci dalam aktanya, dapat pula dengan seluruh atau sebagian harta

warisan si penghibah. (KUHPerd. 175, 179, 222, 224, 1334, 1667.)

Pasal 170.

Pemberian hibah-hibah demikian itu berlaku biarpun disambut tanpa

Ummi Habsyah SH38 / 400

pernyataan setuju secara tegas oleh pihak yang diberi hibah. (KUHPerd. 151,

402, 452, 1683, 1685.)

Pasal 171.

Hibah-hibah itu dapat diberikan dengan persyaratan-persyaratan, yang

pelaksanaannya tergantung pada kehendak si penghibah. (KUHPerd. 179,

1256, 1668.)

Pasal 172.

Hibah yang terdiri dari barang-barang yang telah ada dan tertentu tidak dapat

ditarik kembali, kecuali jika tidak dipenuhi persyaratan-persyaratan hibah itu.

(KUHPerd. 179, 1253-1255, 1688.)

Pasal 173.

Hibah yang mencakup seluruh atau sebagian warisan si pengbibah tidak dapat

ditarik kembali, dengan pengertian, bahwa dia tidak lagi menguasai

barangbarang yang termasuk dalam hibah itu, kecuali uang dalam jumlalijumlah

kecil untuk upah, atau untuk soal-seal lain menurut pertimbangan

hakim.

Bila syarat-syarat tidak dipenuhi, hibah-hibah itu dapat ditarik kembali.

(KUHPerd. 173, 178 dst., 1608.)

Pasal 174.

Hibah yang terdiri dari barang-barang yang telah ada dan terperinci secara

tertentu, dan diberikan antara suami-istri dalam perjanjian kawin, tak dapat

dianggap diberikan dengan syarat, bahwa penerima hibah harus hidup lebih

lama daripada pemberinya, kecuali bila syarat dibuat secara tegas dalam

perjanjian. (KUHPerd. 1666, 1672.)

Pasal 175.

Tiada hibah seluruh atau sebagian dari warisan si penghibah, yang diberikan

dalam perjanjian kawin, baik yang diberikan oleh yang seorang dari suami istri

kepada yang lain, maupun yang diberikan secara timbal-balik, akan beralih

kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, bila yang diberi hibah

meninggal sebelum si penghibah. (KUHPerd. 174, 178, 231, 899.)

Bagian 4. Hibah-hibah yang Diberikan Kepada Kedua Calon Suami-Istri

Atau Kepada Anak-anak Dari Perkawinan Mereka.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 176.

Baik dalam perjanjian kawin, maupun dengan akta notaris tersendiri, yang

dibuat sebelum pelaksanaan perkawinan, pihak ketiga boleh memberikan

hibah, yang menurut pendapat mereka pantas diberikan kepada kedua calon

suami-istri atau kepada salah seorang dari mereka, dengan tidak mengurangi

hibah itu, bila dengan hibah itu orang yang mempunyai hak atas suatu bagian

menurut undang-undang itu dirugikan. (KUHPerd. 228, 913 dst., 1090, 1334,

1693.)

Pasal 177.

Bila hibah-hibah itu diberikan dalam perjanjian kawin, maka untuk berlakunya

secara sah tidak perlu ada persetujuan tegas dari yang diberi hibah;

sebaliknya bila hibah itu diberikan dengan akta tersendiri, maka hal itu tidak

mempunyai akibat kecuali setelah ada persetujuan tegas untuk

Ummi Habsyah SH39 / 400

menerima.(KUHPerd. 170, 1666, 1683.)

Pasal 178.

Suatu hibah yang terdiri dari seluruh atau sebagian warisan si penghibah,

meskipun diberikan hanya untuk kedua suami-istri atau untuk salah seorang

dari mereka, selalu dia diberikan untuk anak-anak dan keturunan mereka, bila

st penghibah hidup lebih lama daripada yang diberi hibah, dan bila dalam akta

tidak ditentukan lain.

Hibah seperti itu hapus, bila si penghibah hidup lebih lama daripada anak-anak

dan keturunan mereka selanjutnya yang diberi hibah. (KUHPerd. 173, 175, 231,

1334, 1679.)

Pasal 179.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 169, 171, 172, dan 173, berlaku juga

pada hibah-hibah yang dibicarakan dalam bagian ini.

BAB VIII. GABUNGAN HARTA-BERSAMA ATAU PERJANJIAN KAWIN PADA

PERKAWINAN KEDUA ATAU SELANJUTNYA

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 180.

Juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada hartabenda

menyeluruh antara suami-istri, bila dalam perjanjian kawin tidak

diadakan ketentuan lain. (KUHPerd. 119, 139.)

Pasal 181.

Akan tetapi pada perkawinan kedua atau berikutnya, bila ada anak dan

keturunan dari perkawinan yang sebelumnya, suami atau istri yang baru, oleh

percampuran harta dan utang-utang pada suatu gabungan, tidak boleh

memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil

yang diperoleh seorang anak, atau bila anak itu telah meninggal lebih dahulu,

oleh keturunannya dalam penggantian ahli waris, dengan ketentuan, bahwa

keuntungan ini sekali-kali tidak boleh melebihi seperempat bagian dari hartabenda

suami atau istri yang kawin lagi itu.

Anak-anak dari perkawinan terdahulu atau keturunan mereka, pada waktu

terbukanya warisan dari suami atau istri yang kawin lagi, berhak menuntut

pemotongan atau pengurangan; dan apa yang melebihi bagian yang

diperkenankan, masuk ke dalam warisan itu. (KUHPerd. 182, 185, 231, 842,

902, 913 dst., 920, 929, 1060.)

Pasal 182.

Suami atau istri, yang mempunyai anak-anak dari perkawinan yang terdahulu

dan melakukan perkawinan berikutnya, tidak boleh menyediakan kepada

suami atau istri yang baru, dengan perjanjian kawin pun, keuntungankeuntungan

yang lebih daripada yang tersebut dalam pasal sebelum ini.

(KUHPerd. 168, 902.)

Pasal 183.

Suami-istri tidak diperkenankan dengan cara yang berliku-liku saling memberi

hibah lebih daripada yang diperkenankan dalam ketentuan-ketentuan di atas.

Semua hibah yang diberikan dengan dalih yang dikarang-karang, atau

diberikan kepada orang-orang perantara, adalah batal. (KUHPerd. 911, 1057

dst.)

Ummi Habsyah SH40 / 400

Pasal 184.

yang dimaksud dengan hibah yang diberikan kepada perantara ialah hibah

yang diberikan oleh seorang suami atau istri kepada semua anak atau salah

seorang anak dari perkawinan terdahulu istri atau suaminya, demikian pula

hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah penghibah dan pada waktu

penghibahan diperkirakan akan menjadi warisan istri atau suami penghibah

itu, meskipun suami atau istri pengbibah ini mungkin tidak hidup lebih lama

dari penerima hibah. (KUHPerd. 911, 1916-l’, 1921.)

Pasal 184a.

(s.d.t. dg. S. 1923-31.) Pasal-pasal 181-184, dalam hal suami-istri yang kawin

kembali satu sama lain, tidak berlaku bagi anak-anak atau keturunan dari

perkawinan mereka yang terdahulu.

Pasal 185.

Juga jika ada anak-anak dari perkawinan yang dulu, maka keuntungan dan

kerugian harus dibagi rata antara suami dan istri, kecuali bila peraturan

tentang itu ditiadakan atau diubah oleh perjanjian kawin. (KUHPerd. 128, 156,

164.)

BAB IX. PEMISAHAN HARTA-BENDA

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 186.

Selama perkawinan, Si istri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan hartabenda

kepada hakim, tetapi hanya dalam hal-hal berikut:

1) bila suami, dengan kelakukan buruk yang nyata, memboroskan

barangbarang dari gabungan harta-bersama, dan membiarkan rumahtangga

terancam bahaya kehancuran;

2) bila karena kekacau-balauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si

suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut

hukum menjadi hak istri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam

pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam keadaan

bahaya.

Pemisahan harta-benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama,

adalah batal. (KUHPerd. 105, 119. 124, 126-1 nomor 51, 149; Rv. 819 dst.,

825.)

Pasal 187.

Tuntutan akan pemisahan harta-benda harus diumumkan secara terbuka. (Rv.

822.)

Pasal 188.

Orang yang berpiutang kepada Si suami dapat ikut-campur dalam

penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta-benda

itu. (KUHPerd. 192; Rv. 279 dst.)

Pasal 189.

Putusan hakim yang mengabulkan tuntutan akan pemisahan hartabenda

itu, sebelum pelaksanaannya, harus diumumkan secara terbuka,

dengan ancaman menjadi batal pelaksanaannya bila tidak dipenuhi

persyaratan pengumuman itu. (Rv. 81 1.)

Ummi Habsyah SH41 / 400

Putusan tentang dikabulkannya pemisahan harta-benda itu, dalam hal akibat

hukumnya, mempunyai kekuatan berlaku surut, terhitung dari hari gugatan

diajukan. (KUHPerd. 192.)

Pasal 190.

Selama penyidangan, istri boleh melakukan tindakan-tindakan, dengan seizin

hakim, untuk menjaga, agar barang-barangnya tidak hilang atau diboroskan.

(Rv. 823 dst.)

Pasal 191.

Keputusan, di mana pemisahan harta-benda diizinkan, hapus menurut hukum,

bila hal itu tidak dilaksanakan secara sukarela dengan pembagian

barangbarang itu, seperti yang ternyata dari akta otentik tentang itu; atau bila

dalam waktu satu bulan setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum

tetap, si istri tidak mengajukan tuntutan untuk pelaksanaannya kepada hakim

dan tidak melanjutkan penuntutan secara teratur. (KUHPerd. 1066; Rv. 827.)

Pasal 192.

Para kreditur si suami yang tidak campur dalam penyidangan, boleh

menentang pemisahan itu, meskipun hal itu telah dilaksanakan, bila hak-hak

mereka, dengan pelaksanaan itu, secara sengaja dirugikan. (KUHPerd. 188,

215, 1341; Rv. 828.)

Pasal 193.

Meskipun ada pemisahan harta-benda, si istri wajib memberi sokongan untuk

biaya rumah-tangga dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan olehnya karena

perkawinan dengan si suami itu, menurut perbandingan antara harta si istri

dan harta si suami.

Bila si suami itu ada dalam keadaan tidak mampu, biaya-biaya itu menjadi

tanggungan si istri saja. (KUHPerd. 104, 145 dst., 298.)

Pasal 194.

Istri yang berpisah harta-benda dengan suaminya, memperoleh kembali

kebebasan untuk mengurusnya, dan meskipun ada ketentuan-ketentuan pasal

108, dia dapat memperoleh izin umum dari hakim untuk menguasai barang

bergeraknya. (KUHPerd. 105, 110, 115, 124.)

Pasal 195.

Suami tidak bertanggung-jawab kepada istrinya, bila si istri, setelah terpisah

harta-bendanya, telah lalai untuk memanfaatkan atau menanamkan kembali

uang penjualan barang tetap yang telah dipindahtangankannya atas izin yang

diperolehnya dari hakim, kecuali bila si suami telah ikut membantu dalam

mengadakan kdntrak, atau bila dapat dibuktikan, bahwa uang itu telah

diterima oleh suami, atau telah dipergunakan untuk kepentingan suami.

Pasal 196.

harta-benda yang telah dibubarkan, dapat dipulihkan kembali atas persetujuan

kedua suami-istri.

Persetujuan yang demikian tidak boleh diadakan selain dengan akta otentik.

(KUHPerd. 149, 232a, 1868; Rv. 826, 830.)

Pasal 197.

Bila gabungan harta-bersama itu telah pulih kembali, barang-barangnya

dikembalikan kekeadaan semula, seakan-akan tidak pernah ada pemisahan,

tanpa mengurangi kewajiban si istri untuk memenuhi perjanjian, yang

Ummi Habsyah SH42 / 400

dibuatnya selama waktu sejak pemisahan sampai dengan pemulihan kembali

gabungan harta-bersama itu.

Segala perjanjian yang oleh suami-istri itu dipergunakan untuk memulihkan

kembali gabungan harta-bersama itu dengan syarat-syarat yang lain dari

syarat-syarat yang semula, adalah batal. (AB 23; KUHPerd. 119, 149, 232a,

1340.)

Pasal 198.

Suami-istri itu wajib untuk mengumumkan pemulihan kembali gabungan harta

bersama itu secara terbuka.

Selama pengumuman seperti itu belum dilaksanakan, suami-istri itu tidak

boleh mempersoalkan akibat-akibat pemulihan gabungan harta-bersama itu

dengan pihak-pihak ketiga. (KUHPerd. 232a; Rv. 828, 830.)

BAB X. PEMBUBARAN PERKAWINAN

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa; untuk Ind.-Kristen, lihat HCI 51. dst.)

Bagian 1. Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya.

Pasal 199.

Perkawinan bubar:

1) oleh kematian; (KUHPerd. 3, 220.)

2) oleh tidak-hadirnya si suami atau si istri selama sepuluh tahun, yang disusul

oleh perkawinan baru istrinya atau suaminya, sesuai dengan ketentuanketentuan

Bagian 5 Bab XVIII; (KUHPerd. 493 dst.)

3) (s.d.u. dg. S. 1916-530.) oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan

ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan itu dalam

daftar-daftar catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab

ini; (KUHPerd. 200 dst.)

4) Oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 3 bab ini.

(KUHPerd. 207 dst.)

Bagian 2. Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja Dan Ranjang.

(Ov. 64; S. 1927-31.)

(Tidak Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, Tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 200.

Bila suami-istri pisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan dari

alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 233, maupun atas permohonan

kedua belah pihak, dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun

penuh tanpa perdamaian antara kedua belah pihak, maka mereka masingmasing

bebas untuk menghadapkan pihak lain ke pengadilan, dan menuntut

agar perkawinan mereka dibubarkan. (KUHPerd. 233, 236, 242, 248.)

Pasal 201.

Tuntutan itu hal segera ditolak, bila pihak tergugat, setelah tiga kali dari bulan

ke bulan dipangggil ke pengadilan tidak muncul-muncul, atau datang dengan

mengadakan perlawanan terhadap tuntutan itu, atau menyatakan bersedia

untuk berdamai dengan pihak lawan. (KUHPerd. 248.)

Pasal 202.

Bila pihak tergugat menyetujui tuntutan, pengadilan negeri hal

Ummi Habsyah SH43 / 400

memerintahkan, agar suami-istri itu secara pribadi bersama-sama menghadap

seorang atau lebih hakim anggota, yang akan berusaha mendamaikan mereka.

Bila usaha itu tidak berhasil, hakim harus memerintahkan untuk menghadap

kembali lagi, paling cepat tiga bulan dan paling lambat enam bulan setelah

pertama kali menghadap. (Ov. 46; KUHPerd. 208, 236, 239, 248, 1023; Rv. 31.)

(s.d.t. dg. S. 1923-287jo. 441.) Bila ada alasan sah untuk tidak menghadap,

maka anggota atau para anggota yang ditunjuk itu harus pergi ke rumah

suami istri itu.

(s.d.t. dg. S. 192,3-287, 441, s.d.u. dg. S. 1,925-497, 678jo. S. 1926-63.) Bila

salah seorang dari suami-istri, atau kedua-duanya, bertempat tinggal di luar

daerah hukum pengadilan negeri yang kepadanya permohonan itu diajukan,

maka pengadilan negeri itu boleh meminta pengadilan negeri yang di daerah

hukumnya kedua suami-istri itu bertempat tinggal untuk melakukan tindakantindakan

tersebut dalam tiga alinea terdahulu. Pengadilan negeri ini akan

membuat berita acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya dan

segera mengirimkannya kepada pengadilan negeri tersebut per-tama.

(s.d.t. dg. S. 1923-287jo. 441.) Bila salah seorang dari suami-istri, atau keduaduanya,

bertempat tinggal di luar Indonesia, pengadilan negeri boleh meminta

kepada seorang pejabat pengadilan di negara tempat mereka berdiam, untuk

melakukan tindakan-tindakan tersebut dalam alinea satu dan dua, atau

memerintahkannya kepada pegawai perwakilan Indonesia di tempat tinggal

suami istri itu. Berita acara mengenai hal itu dikirimkan kepada pengadilan

negeri itu.

Pasal 203.

(s.d.u. dg. S. 1923-286 jo. 441.) Bila pertemuan yang kedua ternyata sia-sia

juga, maka setelah mendengar penuntut umum, pengadilan negeri harus

mengambil keputusan dan menerima tuntutan itu, jika segala persyaratan

acara telah dipenuhi seperti yang dikemukakan di atas.

Namun demikian, setelah mengadakan pemeriksaan, pengadilan negeri bebas

untuk menangguhkan putusan selama enam bulan, bila ternyata baginya

masih ada kemungkinan untuk berdamai. (KUHPerd. 240.)

Pasal 204.

Terhadap putusan pengadilan negeri ini boleh dimintakan banding kepada

hakim yang lebih tinggi selambat-lambamya dalam waktu satu bulan. (Ov. 45;

KUHPerd. 241, 1023.)

Pasal 205.

(s.d.u. dg. S. 1916-530.) Perkawinan itu dibubarkan oleh putusan tersebut dan

pendaftarannya dalam daftar-daftar catatan sipil.

Pendaftarannya hal dilakukan dengan cara, dalam jangka waktu dan dengan

ancaman hukuman seperti yang ditentukan dalam pasal 221 tentang

perceraian. (KUHPerd. 245; BS. 64; bdgk. S. 1945-14, S. 1946-24.)

Pasal 206.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pembubaran perkawinan tidak mengurangi

akibat-akibat yang diatur dalam pasal-pasal 222 sampai dengan 228 dan pasal

231 yang berdasarkan pasal 246 juga berlaku terhadap pisah meja dan

ranjang, dan juga tidak mengurangi syarat-syarat, yang berdasarkan

permufakatan berkenaan dengan pasal 237, telah ditetapkan oleh suami-istri

Ummi Habsyah SH44 / 400

itu, baik terhadap diri mereka maupun terhadap pemeliharaan dan pendidikan

anak-anak.

Pada waktu memutuskan pisah meja dan ranjang itu, hakim mengangkat salah

seorang dari antara orang tua yang telah melakukan kekuasaan orang tua

sebagai wali.

Atas permohonan kedua orang tua atau salah seorang dari mereka, pengadilan

negeri, berdasarkan keadaan yang timbul setelah putusan pembubaran

perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, boleh mengubah

penetapan yang telah diberikan berdasarkan alinea yang lalu, dan

persyaratan-prsyaratan terhadap anak-anak seperti yang termaksud dalam

alinea pertama, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang

tua, wali pengawasnya dan keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak

yang masih di bawah umur. Boleh dinyatakan, bahwa penetapan ini dapat

segera dilaksanakan, meskipun ada perlawanan atau banding, dengan atau

tanpa jaminan. (KUHPerd. 230, 246a; Rv. 54 dst.)

(s.d.u. dg. S. 1.927-456.) Pemeriksaan terhadap orang tua dan wali pengawas,

yang bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri itu, boleh

dilimpahkan kepada pengadilan negeri di tempat tinggat atau tempat

kediaman mereka, yang akan menyampaikan berita acara tentang hal itu

kepada pengadilan negeri tersebut pertama. Pemanggilan para orang tua dan

wali pengawas dilakukakan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal

333 terhadap keluarga sedarah, dan semenda. Mereka dapat mewakilkan diri

dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 334.;

Salah satu dari kedua orang tua yang tidak mengajukan permohonan dan yang

tidak menghadap atas panggilan, boleh mengadakan perlawanan dalam waktu

tiga puluh hari setelah suatu penetapan atau suatu akta yang dibuat

berdasarkan hal itu atau untuk pelaksanaan penetapan itu, disampaikan

kepada orang tua itu sendiri. Atau setelah dia melakukan suatu perbuatan

yang tak dapat tidak memberi kesimpulan, bahwa dia telah maklum tentang

penetapan itu atau tentang pe laksanaannya yang dimulai. Orang tua yang

permohonannya telah ditolak, dan orang tua yang kendati mengadakan

perlawanan telah dinyatakan salah, demikian pula yang perlawanannya telah

ditolak, boleh mohon banding dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan

itu diucapkan. (Rv. 83, 341.)

Bila anak yang belum dewasa belum benar-benar berada dalam kekuasaan

orang yang berdasarkan salah satu ketentuan pasal ini ditugaskan menjadi

wali, maka dalam putusan atau dalam penetapan harus diperintahkan juga

penyerahan anak-anak itu. Ketentuan-ketentuan alinea kedua, ketiga, keempat

dan kelima pasal 319h berlaku terhadap hal ini.

Pasal 206a.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis 390, 421; s.d.u. dg. S. 1938-622.) Dalam menyatakan,

pemutusan atau pada pengubahan seperti yang dimaksud dalam alinea ketiga

pasal 206, bila ada ketakutan yang beralasan, jangan-jangan orang tua yang

tidak diserahi tugas perwalian tidak akan memberi cukup bantuan untuk

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang belum dewasa, pengadilan

negeri dapat pula memberi perintah tersebut dalam pasal 230b, dengan cara

dan akibat-akibat seperti yang ditentukan dalam pasal itu.

Dalam hal tidak ada perintah ini, dewan perwalian boleh menuntut

pembayaran itu pada pengadilan, setelah penetapan pembubaran perkawinan

Ummi Habsyah SH45 / 400

itu didaftarkan dalam daftar-daftar catatan sipil. (KUHPerd. 2982.)

Pasal 206b.

(s.d.t. dg. S. 1923-31.) Ketentuan pasal 232a berlaku juga bagi orang-orang

yang kawin kembali satu sama lain, setelah perkawinan mereka yang dahulu

dibubarkan sesuai dengan pasal-pasal sebelum ini.

Bagian 3. Perceraian Perkawinan.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 207.

(s.d.u. dg. S.1925-199 jo. 273.) Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan

kepada pengadilan negeri yang di daerah hukumnya si suami mempunyai

tempat tinggal pokok, pada waktu memajukan permohonan termaksud dalam

pasal 831 Reglemen Acara Perdata, atau tempat tinggal yang sebenarnya bila

tidak mempunyai tempat tinggal pokok.

Jika pada waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak

mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal yang sesungguhnya di

Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat

kediaman si istri yang sebenarnya. (KUHPerd. 17, 20 dst., 33; Rv. 831 dst.)

Pasal 208.

Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan

persetujuan bersama. (KUHPerd. 200 dst., 236; Rv. 78.)

Pasal 209.

Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai

berikut:

1) zinah; (KUHPerd. 32, 310, 909.)

2) meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk; (KUHPerd. 211,

218.)

3) (s.d.u. dg. S. 1917-497io. 645.) dikenakan hukuman penjara lima tahun atau

hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;

(KUHPerd. 210.)

4) pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang

dari suami-istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga

membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang

berbahaya. (Ov. 63; KUHPerd. 233.)

Pasal 210.

Bila salah seorang dari suami-istri itu dengan keputusan hakim dikenakan

hukuman, karena telah berzinah, maka untuk mendapatkan perceraian

perkawinan, cukuplah salinan surat putusan itu disampaikan kepada

pengadilan negeri, dengan surat keterangan, bahwa putusan itu telah

mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

(s.d.u. dg. S. 1917-497 jo. 645.) Ketentuan ini berlaku juga, bila perceraian

perkawinan ini dituntut karena si suami atau si istri dikenakan hukuman

penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat. (KUHPerd. 219, 233 dst.,

909.,1918; Sv. 189, 314.)

Pasal 211.

(s.d.u. dg. S. 1925-199 jo. 273.) Dalam hal perbuatan meninggalkan tempat

Ummi Habsyah SH46 / 400

tinggal bersama dengan itikad buruk, demikian pula dalam hal perubahan

tempat tinggal pokok atau tempat tinggal sebenarnya, yang terjadi setelah

timbulnya sebab perceraian perkawinan, tuntutan perceraian perkawinan itu

boleh juga diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal bersama yang

terakhir.

Tuntutan akan perceraian perkawinan atas dasar meninggalkan tempat tinggal

bersama dengan itikad buruk hanya dapat dikabulkan, bila yang meninggalkan

tempat tinggat bersama tanpa alasan sah, tetap menolak untuk kembali

kepada suami atau istrinya.

Tuntutan itu tidak boleh dimulai sebelum lampau lima tahun, terhitung sejak

suami atau istri itu meninggalkan tempat tinggal bersama mereka.

Bila kepergian itu mempunyai alasan yang sah, jangka waktu lima tahun itu

akan dihitung sejak berakhimya alasan itu. (KUHPerd. 21, 106 dst., 199, 218,

233 dst., 463, 493.)

Pasal 212.

Isteri itu, baik sebagai penggugat untuk perceraian maupun sebagai tergugat,

dengan izin hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama

berlangsungnya persidangan.

Pengadilan negeri akan menunjuk rumah di mana istri itu harus tinggal.

(KUHPerd. 21, 106, 214, 216; Rv. 835.)

Pasal 213.

Isteri itu berhak untuk menuntut tunjangan nafkah, yang setelah ditentukan

hakim harus dibayar oleh si suami kepada istrinya selama berlangsungnya

perkara itu.

Bila istri itu, tanpa izin hakim, meninggalkan tempat tinggal yang ditunjuk

baginya, maka tergantung pada keadaan, dia boleh tidak diberi hak lagi untuk

menuntut tunjangan, bahkan bila dia adalah penggugat, dia dapat dinyatakan

tidak dapat diterima untuk melanjutkan tuntutan hukumnya. (KUHPerd. 105,

107, 212, 217, 226, 324 dst.; Rv. 839.)

Pasal 214.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390,421.) Pengadilan negeri, selama persidangan

masih berjalan, bebas untuk mencabut pelaksanaan kekuasaan orang tua

untuk sementara, seluruhnya atau sebagian, dan sejauh dianggap perlu,

memberi wewenang-wewenang yang demikian atas diri dan barang-barang

anak-anak kepada pihak lain dari antara orang tua itu, atau kepada orang yang

ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau kepada dewan perwalian.

Terhadap penetapan-penetapan ini tidak diperkenankan memohon banding.

Penetapan-penetapan itu tetap berlaku sampai putusan yang menolak gugatan

Perceraian memperoleh kekuatan hukum yang pasti; dalam hal gugatan

diterima, penetapan-penetapan itu tetap berlaku sampai satu bulan berlalu,

setelah penetapan yang diberikan berkenaan dengan itu untuk mengatur soal

perwalian memperoleh kekuatan hukum yang pasti. (Rv. 835, 839.)

Mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai dengan alinea pertama, berlaku

alinea ketujuh dan kedelapan pasal 319f.

Pasal 215.

Hak-hak si suami mengenai pengurusan harta si istri tidak terhenti selama

perkara berjalan; hal ini tidak mengurangi wewenang si istri untuk melindungi

Ummi Habsyah SH47 / 400

haknya, dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang ditunjukkan

dalam ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.

Semua akta Si suami yang sengaja mengurangi hak-hak si istri adalah batal.

(KUHPerd. 105, 124, 192, 1341; Rv. 840.)

Pasal 216.

Hak untuk menuntut perceraian perkawinan gugur jika terjadi perdamaian

suami-istri, entah perdamaian itu terjadi sesudah si suami atau si istri

mengetahui perbuatan-perbuatan yang sedianya boleh dipakai sebagai alasan

untuk menggugat, entah setelah gugatan untuk perceraian dilakukan.

Undang-undang menganggap telah ada perdamaian, bila si suami dan si istri

tinggal bersama lagi setelah si istri dengan izin hakim meninggalkan rumah

mereka bersama. (KUHPerd. 212 dst., 217, 220, 235, 1921; Rv. 831 dst.)

Pasal 217.

Suami atau istri, yang mengajukan gugatan baru atas dasar suatu sebab baru

yang timbul setelah perdamaian, boleh mempergunakan alasan-alasan yang

lama untuk mendukung gugatannya. (KUHPerd. 209, 213, 219.)

Pasal 218.

Gugatan untuk perceraian perkawinan atas dasar meninggalkan tempat itikad

buruk, gugur bila suami atau istri, sebelum diputuskan perceraian kembali ke

rumah kediaman bersama. Namun bila setelah kembali, suami atau istri itu

meninggalkan lagi rumah tinggal bersama tanpa sebab yang sah, pihak lain

boleh memulai gugatan baru untuk perceraian perkawinan enam bulan setelah

kepergian itu, dan boleh menggunakan alasan-alasan lama untuk mendukung

gugatannya.

Dalam hal itu, gugatan perceraian perkawinan tidak akan gugur bila pihak

yang kan tempat tinggal bersama itu kembali sekali lagi. (KUHPerd. 21 1, 216

dst.)

Pasal 219.

Dalam kedua hal yang diatur dalam pasal 210, suami atau istri yang

membiarkan lampau waktu enam bulan terhitung dari hari putusan hakim

mendapat kekuatan hukum yang pasti, tidak dapat diterima lagi untuk

memulai gugatan perceraian perkawinan.,

Bila salah seorang dari suami-istri itu berada di luar negeri pada waktu pihak

yang lain mendapat putusan hukuman, maka jangka waktu yang ditetapkan

adalah enam bulan dihitung mulai dari hari kembalinya ke Indonesia.

Pasal 220.

Gugatan untuk perceraian gugur, bila salah seorang dari kedua suami-istri

meninggal sebelum ada putusan. (KUHPerd. 199-1 1.)

Pasal 221.

(s.d.u. dg. S.1916-530.) Perkawinan dibubarkan oleh keputusan hakim dan

pendaftaran perceraian yang ditetapkan dengan putusan itu dalam daftar

catatan sipil.

Pendaftaran itu harus dilakukan atas permohonan kedua suami-istri atau salah

dari mereka di tempat pendaftaran perkawinan itu.

Jika perkawinan itu dilaksanakan di luar Indonesia, maka pendaftaran harus

dilakukan dalam daftar-daftar catatan sipil di Jakana.

Ummi Habsyah SH48 / 400

Pendaftaran itu harus dilakukan dalam jangka waktu enam bulan, terhitung

dari hari putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Bila pendaftaran itu tidak dilakukan dalam jangka waktu itu, kekuatan putusan

perceraian itu hapus, dan perceraian tidak dapat dituntut sekali lagi atas dasar

dan alasan yang sama. (KUHPerd. 245, 254; BS. 64; Rv. 843; untuk

ketentuanketentuan sementara yang menyimpang dan pengaturanpengaturan

tentang pendaftaran, lihal S. 1945-14, S. 1946-24.)

Pasal 222.

Suami atau istri yang gugatannya untuk perceraian perkawinan dikabulkan,

boleh menikmati keuntungan-keuntungan yang dijadikan kepadanya oleh pihak

lain berkenaan dengan perkawinan mereka, sekalipun keuntungankeuntungan

itu dikan secara timbal-balik. (KUHPerd. 139, 168 dst., 228, 327.)

Pasal 223.

Sebaliknya, suami atau istri yang dinyatakan kalah dalam putusan perceraian

itu, kehilangan semua keuntungan yang dijanjikan oleh pihak lain kepadanya

berkenaan dengan perkawinan mereka. (KUHPerd. 139, 168 dst., 228, 317.)

Pasal 224.

Dengan berlakunya perceraian perkawinan, keuntungan-keuntungan, yang

dijanjikan akan keluar setelah kematian salah seorang dari suami-istri itu, tidak

segera dapat dituntut; pihak yang gugatannya untuk perceraian perkawinan

dikabulkan, baru boleh mempergunakan haknya akan keuntungan-keuntungan

itu setelah pihak lawannya meninggal. (KUHPerd. 168 dst., 173, 175, 317.)

Pasal 225.

Bila suami atau istri, yang atas permohonannya dinyatakan perceraian, tidak

mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka

pengadilan negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya

dari harta pihak yang lain. (KUHPerd. 103, 227.)

226. Dihapus dg. S, 1938-622.

Pasal 227.

Kewajiban untuk memberi tunjangan hidup terhenti dengan kematian si suami

atau si istri.

Pasal 228.

Tunjangan-tunjangan yang dijanjikan oleh pihak ketiga dalam perjanjian

perkawinan, tetap harus dibayar kepada si suami atau si istri yang mendapat

janji untuk kepentingannya. (KUHPerd. 176 dst., 222.)

Pasal 229.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis 390, 421.) Setelah memutuskan perceraian, dan

setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga

sedarah atau semenda dari anak-anak yang di bawah umur, pengadilan negeri

akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas

tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu telah dipecat atau dilepaskan

dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim

terdahulu yang mungkin memecat atau melepaskan mereka dari kekuasaan

orang tua. (KUHPerd. 230a, b, 319a.)

Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu

memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan

pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding.

Ummi Habsyah SH49 / 400

Terhadap penetapan ini, si ayah atau si ibu yang tidak diangkat menjadi wali

boleh melakukan perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang

dimaksud dalam alinea pertama. Perlawanan ini hal dilakukan dalam waktu

tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. (Rv. 83.)

Si ayah atau si ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi

wali, atau yang perlawanannya ditolak dalam tiga puluh hari setelah hari

termaksud dalam alinea kedua, dapat naik banding mengenai penetapan itu.

(Rv.341.)

Alinea keempat pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua.

Pasal 230.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pengadilan negeri, atas dasar hal-hal yang

terjadi setelah putusan perceraian perkawinan memperoleh kekuatan hukum

yang pasti, berkuasa untuk mengubah penetapan-penetapan yang telah

diberikan menurut alinea pertama pasal yang lalu atas permohonan kedua

orang tua atau salah seorang setelah mendengar atau memanggil dengan sah

kedua orang tua, para wali pengawas dan keluarga sedarah atau semenda

anak-anak yang di bawah umur. Penetapan-penetapan ini boleh dinyatakan

dapat dilaksanakan segera meskipun ada perlawanan atau banding, dengan

atau tanpa jaminan.

Ketentuan alinea keempat dan kelima pasal 206 berlaku terhadap hal ini.

Pasal 230a.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390.) Bila anak-anak yang di bawah umur belum

berada dalam kekuasaan nyata orang yang berdasarkan pasal 229 atau pasal

230 ditugaskan menjadi wali, atau dalam kekuasaan si ayah, si ibu, atau

dewan perwalian yang mungkin diserahi anak-anak itu berdasarkan pasal 214

alinea pertama, maka dalam penetapan itu juga hal diperintahkan penyerahan

anak-anak itu.

Ketentuan-ketentuan alinea kedua, ketiga, keempat dan kelima pasal 319h

dalam hal ini berlaku.

Pasal 230b.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pada penetapan termaksud dalam alinea

pertama pasal 229, setelah mendengar atau memanggil dengan sah seperti

yang dimaksud dalam alinea itu dan setelah mendengar dewan perwalian, bila

ada kekhawatiran yang beralasan, bahwa orang tua yang tidak diserahi tugas

Perwalian, tidak akan memberikan tunjangan secukupnya untuk biaya hidup

dan pendidikan anak-anak yang masih di bawah umur, pengadilan negeri

boleh memerintahkan juga, bahwa orang tua itu untuk biaya hidup dan

pendidikan angk tiap-tiap minggu atau tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan

akan membayarkan kepada dewan perwalian suatu jumlah yang dalam pada

itu ditentukan.

Ketentuan-ketentuan alinea kedua, ketiga dan keempat pasal 229 berlaku juga

terhadap perintah ini.

Pasal 230c.

(s.d.t. sdg. S. 192 7-31 jis. 390, 421; s. d. u. dg. S. 1938-622.) Bila tidak ada,

perintah seperti yang dimaksud dalam alinea pertama pasal sebelum ini,

dewan perwalian boleh menuntut pembayaran tunjangan itu lewat pengadilan,

setelah, putusan tentang perceraian perkawinan itu didaftarkan dalam daftardaftar

catatan sipil.

Ummi Habsyah SH50 / 400

Pasal 230d.

s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421;, hapus dg. S. 1938-622.

Pasal 231.

Bubarnya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak

dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijaminkan

bagi mereka oleh undang-undang, atau oleh perjanjian perkawinan orang tua

mereka.

Akan tetapi anak-anak itu tidak boleh menuntutnya, selain dengan cara yang

sama dan dalam keadaan yang sama seakan-akan tidak pernah terjadi

perceraian perkawinan. (KUHPerd. 175, 178, 181 dst., 311, 317, 852 dst.)

Pasal 232.

Bila suami-istri yang bercerai itu dahulu kawin dengan gabungan hartabersama,

pembagian harta harus dilakukan berdasarkan dan dengan cara

seperti yang ditentukan dalam Bab VI. (KUHPerd. 126, 128, 1066 dst.)

Pasal 232a.

(s.d.t. dg. S. 1923-31, s.d.u. dg. S. 1928-546.) Bila suami-istri itu kawin kembali

satu sama lain, semua akibat perkawinan itu menurut hukum timbul kemball,

seakan-akan tidak pernah terjadi perceraian. Namun. hal ini tidak mengurangi

kelanjutan berlakunya perbuatan-perbuatan yang sekiranya telah dilakukan

terhadap pihak-pihak ketiga selama waktu antara perceraian itu dan

perkawinan baru, dan tidak mengurangi kelanjutan berlakunya penetapanpenetapan

hakim, yang sekiranya telah memecat atau melepaskan suami-istri

itu dari perwalian atas anak-anak mereka sendiri, penetapan-penetapan hakim

dipandang sebagai pemecatan atau pelepasan dari kekuasaan orang-tua.

Segala persetujuan antara suami-istri yang bertentangan dengan ini adalah

Batal. (KUHPerd. 33, 149, 196-198.)

BAB XI. PISAH MEJA DAN RANJANG

(berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

Tionghoa; untuk Ind. Kristen, lihal HCI 68 dst.)

Pasal 233.

Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian

perkawinan, si suami atau si istri berhak untuk menuntut pisah meja dan

ranjang.

Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang

melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang

dilakukan dari suami-istri itu terhadap yang lainnya. (Ov. 63; KUHPerd. 126;

200, 209; Rv. 941.)

Pasal 234.

Gugatan itu diajukan, diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang sama untuk

perceraian perkawinan. (KUHPerd. 207 dst., 216 dst.; Rv. 831 dot.)

Pasal 235.

Suami atau istri yang telah mengajukan gugatan untuk pisah meja dan

ranjang, tidak dapat diterima untuk menuntut perceraian perkawinan atas

dasar yang sama. (KUHPerd. 209.)

Pasal 236.

Pisah meja dan ranjang juga boleh ditetapkan oleh hakim atas permohonan

Ummi Habsyah SH51 / 400

kedua suami-istri bersama-sama, yang boleh diajukan tanpa kewajiban untuk

mengemukakan alasan tertentu.

Pisah meja dan ranjang tidak boleh diizinkan, kecuali bila suami-istri itu telah

kawin selama dua tahun. (KUHPerd. 200, 202, 208.)

Pasal 237.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Sebelum meminta pisah meja dan ranjang,

suami-istri itu wajib mengatur dengan akta otentik semua persyaratan untuk

itu, baik yang mengenai diri mereka maupun yang mengenai pelaksanaan

kekuasaan orang tua dan urusan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak

mereka.

Tindakan-tindakan yang telah mereka rancang untuk dilaksanakan selama

pemeriksaan pengadilan, hal dikemukakan supaya dikuatkan oleh pengadilan

negeri, dan jika perlu, supaya diatur olehnya. (KUHPerd. 104 dst., 124 dst.,

149, 206, 212 dst., 229, 247, 298 dst.)

Pasal 238.

Permintaan kedua suami-istri hal diajukan dengan surat permohonan kepada

pengadilan negeri tempat tinggal mereka; dan dalam surat itu harus

dilampirkan baik salinan akta perkawinan maupun salinan perjanjian yang

dibicarakan dalam alinea pertama pasal yang lampau. (Rv. 831 dst.)

Pasal 239.

Berkenaan dengan itu pengadilan negeri akan memerintahkan kedua suamiistri

untuk bersama-sama secara pribadi menghadap seorang atau lebih hakim

anggota yang akan memberi wejangan-wejangan seperlunya kepada mereka.

Bila suami-istri itu bertahan dengan niat mereka, hakim akan memerintahkan

mereka untuk menghadap lagi setelah lewat enam bulan. (Rv. 832, 834.)

(s.d.t. dg. S. 1923-287 jo. 441.) Bila ternyata ada alasan sah yang menghalangi

mereka untuk menghadap, maka hakim yang ditunjuk harus pergi ke rumah

suami-istri itu,

(s.d.t. dg. S. 1923-287 jo. 441; s.d.u. dg. S. 1925-497, 678jo. 1926-63.) Bila

suami-istri itu bertempat tinggal di luar daerah di mana pengadilan negeri itu

bertempat kedudukan, pengadilan negeri dapat menunjuk kepala daerah

setempat untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam tiga

alinea yang lampau. Pejabat yang telah ditunjuk itu akan membuat berita

acara tentang apa yang telah dilakukannya dan segera mengirimkan kepada

pengadilan negeri.

(s.d.t. dg. S. 1923-287jo. 441.) Bila seorang dari suami-istri itu atau keduaduanya

bertempat tinggal di luar Indonesia, pengadilan negeri itu boleh

memohon kepada seorang hakim di negara tempat suami-istri itu berdiam,

untuk memanggil kedua suami-istri atau salah seorang menghadap kepadanya

dengan tujuan melakukan ikhtiar perdamaian, atau menugaskan hal ini kepada

pejabat perwakilan Indonesia di wilayah tempat suami-istri itu berdiam. Berita

acara yang dibuat mengenai hal itu harus dikirimkan kepada pengadilan negeri

itu.

Pasal 240.

(s.d.u. dg. S. 1927-31jis390,421.) Pengadilan negeri hal mengambil keputusan

enam bulan setelah berlangsung pertemuan kedua. (KUHPerd. 202.)

(s.d.u.dg. S. 1938-622.) Ketentuan-ketentuan pasal-pasal 230b dan 230c

Ummi Habsyah SH52 / 400

berlaku sama terhadap ibu dan bapak, yang tidak ditugaskan untuk melakukan

kekuasaan orang tua.

Pasal 241.

Bila permohonan yang diajukan ditolak, paling lambat satu bulan setelah

diberikan keputusan, suami-istri itu bersama-sama boleh mengajukan

permohonan banding dengan surat permohonan. (Ov. 45; KUHPerd. 204, 236

dst., 247, 1023.)

Pasal 242.

Dengan pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan

itu suami-istri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama. (KUHPerd. 21, 106 dst.,

200.)

Pasal 243.

Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan

menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan

itu dibubarkan. (KUHPerd. 128, 186, 232, 1066 dst.)

Pasal 244.

Karena pisah meja dan ranjang, pengurusan suami atas harta istrinya

ditangguhkan.

Si istri mendapat kembali keleluasaan untuk mengurus hartanya, dan dapat

memperoleh kuasa umum dari hakim untuk menggunakan barang-barangnya

yang bergerak. (KUHPerd. 105, 124, 194.)

Pasal 245.

Putusan-putusan mengenai pisah meja dan ranjang harus diumumkan terangterangan.

Selama pengumuman terang-terangan ini belum berlangsung, putusan

tentang pisah meja dan ranjang tidak berlaku bagi pihak ketiga. (KUHPerd.

152, 205, 221, 249; Rv. 826, 843.)

Pasal 246.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Ketentuan-ketentuan pasal 210 sampai

dengan 220, pasal 222 sampai dengan 228, dan pasal 231, berlaku juga

terhadap pisah meja dan ranjang yang diminta oleh salah seorang dari suami

istri terhadap yang lain.

Setelah mengucapkan putusan tentang pisah meja dan ranjang, pengadilan

negeri, setelah mendengar dan memanggil dengan sah kedua orang tua dan

keluarga sedarah dan semenda anak-anak yang masih di bawah umur, harus

menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan kekuasaan

orang tua atas diri tiap-tiap anak, kecuali bila kedua orang tua itu telah dipecat

atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusanputusan

hakim yang terdahulu yang mungkin telah memecat atau melepaskan

mereka dari kekuasaann orang tua. (KUHPerd. 319a.)

Ketetapan ini berlaku setelah hari putusan tentang pisah meja dan ranjang

memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum hari itu tidak usah

dilakukan pemberitahuan, dan perlawanan serta banding pun tidak

diperbolehkan.

Terhadap penetapan ini, pihak orang tua yang tidak ditugaskan untuk

mekekuasaan orang tua, boleh melakukan perlawanan, bila atas panggilan

termaksud dalam alinea kedua dia tidak menghadap. Perlawanan ini harus

Ummi Habsyah SH53 / 400

dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan

kepadanya. (Rv. 83.)

Pihak orang tua yang telah menghadap atas pemanggilan dan tidak ditugaskan

untuk menjalankan kekuasaan orang tua, atau yang perlawanannya ditolak,

boleh mohon banding terhadap penetapan itu dalam waktu tiga puluh hari

setelah hari termaksud dalam alinea ketiga. (Rv. 341.)

(s.d.u. dg. S. 1938-622.) Ketentuan pasal 230b dan pasal 230c berlaku sama

terhadap orang-tua yang tidak diserahi tugas melakukan kekuasaan orang tua.

Terhadap pemeriksaan para orang tua itu berlaku alinea keempat pasal 206.

Pasal 246a.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Berdasarkan keadaan yang timbul setelah

putusan pisah meja dan ranjang mendapat kekuatan hukum yang pasti;

perubahan pada penetapan-penetapan kedua pasal yang lampau, atas perang

dari mereka, setelah mendengar me dengan sah kedua orang tua dan para

keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang masih di bawah umur.

Penetapan ini boleh dinyatakan segera meskipun ada perlawanan atau

banding, dengan atau tanpa jaminan. (Rv. 54 dst4)

Ketentuan alinea keempat dan kelima pasal 206 dalam hal ini berlaku.

Pasal 246b.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis 390, 421.) Bila anak-anak yang masih di bawah umur

itu belum berada dalam kekuasaan nyata orang yang berdasarkan pasal 246

dan pasal 246a diserahi tugas melakukan kekuasaan orang tua, atau dalam

kekuasaan siayah, si ibu atau dewan perwalian yang mungkin diserahi anakanak

itu berdasarkan alinea pertama pasal 246 dan sesuai dengan pasal 214,

maka dalam penetapan itu juga hal diperintahkan penyerahan anak-anak itu.

Ketentuan-ketentuan alinea kedua, ketiga, keempat dan kelima pasal 319h

dalam hal ini berlaku.

Pasal 247.

Bila setelah mempertimbangkan perjanjian yang dibicarakan dalam alinea

pertama pasal 237, hakim mengabulkan permintaan pisah meja dan atas

permohonan kedua suami-istri, maka pisah meja dan ranjang itu memperoleh

segala akibat yang dijanjikan dalam perjanjian itu. (KUHPerd. 206.)

Pasal 248.

Pisah meja dan ranjang menurut hukum dengan sendirinya batal karena dan

perdamaian itu menghidupkan kembali segala akibat dari perkawinan mereka,

tanpa mengurangi berlangsungnya terus kekuatan perbuatan-perbuatan

terhadap pihak-pihak ketiga, yang sekiranya telah dilakukan dalam tenggang

waktu antara perpisahan itu dan perdamaiannya.

Semua persetujuan suami-istri yang bertentangan dengan ini adalah batal.

(AB. 23; KUHPerd. 149, 196 dst., 200, 216, 244.)

Pasal 249.

Bila putuan yang menyatakan suami-istri pisah meja dan ranjg sudah

diumumkan secara jelas, suami-istri itu tidak boleh menerapkan berlakunya

akibat-akibat perdamaian mereka terhadap pihak ketiga, bila mereka tidak

mengumumkan secara jelas, bahwa pisah meja dan ranjang itu telah

tiadakan(KUHPerd. 152, 245.)

BAB XII. KEAYAHAN DAN ASAL KETURUNAN ANAK-ANAK

Ummi Habsyah SH54 / 400

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa, kecuali KUHPerd. 268, alinea kedua.)

Bagian 1. Anak-anak Sah.

Pasal 250.

Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si

suami sebagai ayahnya. (KUHPerd. 34, 95, 100-102, 106 dst., 1916)

Pasal 251

Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan putuh darl

perkawinan, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh

dilakukan dalam hal-hal berikut:

1. bila sebelum perkawinan, suami itu telah mengetahui kehamilan itu;

2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani

olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia

tidak dapat menandatanganinya;

3. bila anak itu dilahirkan tidak hidup. (KUHPerd. 2; BS. 39.)

Pasal 252.

Si suami boleh mengingkari keabsahan si anak, bila dia dapat membuktikan,

bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh sebelum lahimya

anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan

hubungan jasmaniah dengan istrinya, baik karena keadaan terpisah, maupun

karena sesuatu yang kebetulan saja.

Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, si suami tidak

dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya. (KUHPerd. 258, 1865.)

Pasal 253.

Si suami tidak dapat mengingkari keabsahan si anak atas dasar perzinahan,

kecuali bila kelahiran si anak telah dirahasiakan terhadapnya; dalam hal itu,

dia harus diperkenankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang

sempuma, bahwa dia bukan ayah anak itu. (KUHPerd. 1965.)

Pasal 254.

Dia dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tiga ratus

hari setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum

yang pasti, tanpa mengurangi hak istrinya untuk mengemukakan peristiwaperistiwa

yang cocok kiranya untuk menjadi bukti bahwa suaminya adalah

ayah anak itu.

Bila pengingkaran itu telah dinyatakan sah, perdamaian antara suami-istri itu

tidak menyebabkan anak itu memperoleh kedudukan sebagai anak sah.

(KIJHPerd. 221, 242, 248, 1965.)

Pasal 255.

Anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak

sah. (KUHPerd. 106, 199.)

(s.d.t. dg. S 1923-31). Bila kedua orang tua seorang anak yang dilahirkan tiga

ratus hari setelah putusnya perkawinan kawin kembali satu sama lain, si anak

tidak dapat memperoleh kedudukan anak sah selain dengan cara yang sesuai

dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini.

Pasal 256.

Dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal 251, 252, 253, dan 254,

Ummi Habsyah SH55 / 400

pengingkaran keabsahan anak harus dilakukan si suami dalam waktu satu

bulan, bila dia berada di tempat kelahiran anak itu, atau di sekitar itu:

dalam waktu dua bulan setelah dia kembali, bila dia telah tidak berada di situ;

dalam waktu dua bulan setelah diketahuinya penipuan, bila kelahiran anak itu

telah disembunyikan terhadapnya.

Semua akta yang dibuat di luar pengadilan, yang berisi pengingkaran si suami,

tidak mempunyai kekuatan hukum, bila dalam dua bulan tidak diikuti oleh

suatu tuntutan di muka hakim.

Bila si suami, setelah melakukan pengingkaran dengan akta yang dibuat di luar

pengadilan, meninggal dunia dalam jangka waktu tersebut di atas, maka bagi

para ahli warisnya terbuka jangka waktu baru selama dua bulan untuk

mengajukan tuntutan hukum mereka. (KUHPerd. 257 dst., 1058, 1979; lihal S.

1946-67.)

Pasal 257.

Tuntutan hukum yang diajukan oleh si suami itu gugur bila para ahli waris tidak

melanjutkannya dalam waktu dua bulan, terhitung dari hari meninggalnya si

suami. (KUHPerd. 259, 1979.)

Pasal 258.

Bila si suami meninggal sebelum dia menerapkan haknya dalam hal ini,

padahal waktunya untuk itu masih berjalan, maka para ahli warisnya tidak

dapat mengingkari keabsahan anak itu selain dalam hal tersebut dalam pasal

252.

Gugatan untuk membantah keabsahan anak itu harus dimulai dalam waktu

dua bulan terhitung sejak anak itu memiliki harta_benda si suami, atau sejak

para ahli warisnya terganggu dalam memilikinya oleh si anak. (KUHPerd. 259,

472, 833 dst.)

Pasal 259.

Dalam hal-hal di mana para ahli waris, berkenaan dengan pasal-pasal 256,

257, dan 258, mempunyai wewenang untuk memulai atau melanjutkan suatu

gugatan untuk membantah keabsahan seorang anak, mereka akan

memperoleh jangka waktu satu tahun, bila salah seorang atau lebih dari

mereka bertempat tinggal di luar negeri.

Dalam hal ada perang di laut, jangka waktu itu dilipatduakan.

Dengan S. 1946-67, berlaku 13 Juli 1946, ditentukan:

(1)Hakim yang menangani gugatan yang dilakukan atau mungkin akan

dilakukan untuk mengingkari keabsahan seorang anak, berwenang sampai

pada waktu yang ditentukan oleh pemerintah, untuk memperpanjang

jangka waktu yang diatur dalam pasal 256 sampai 259 Kitab Undangundang

Hukum Perdata untuk mepelajari keabsahan seorang anak dengan

akta yang dibuat di luar pengadilan, untuk mengajukan suatu gugatan

pengingkaran semacam itu, atau untuk melanjutkan gugatan demikian

dengan jangka waktu tertentu ataupun sampai saat tertentu, bila

pengindahan jangka waktu tersebut di atas karena keadaan-keadaan luar

biasa, selayaknya tidak dapat diharapkan.

(2)Perpanjangan waktu termaksud dalam ayat (1) boleh diberikan hakim

karena jabatan.

Pasal 260.

Ummi Habsyah SH56 / 400

Semua gugatan untuk mengingkari keabsahan seorang anak harus ditujukan

kepada wali yang secara khusus diperbantukan kepada anak itu, dan ibunya

harus dipanggil dengan sah untuk sidang itu. (KUHPerd. 102, 110, 310, 359,

1920.)

Pasal 261.

Asal-keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang

didaftarkan dalam daftar-daftar catatan sipil. (BS. 34.)

Bila tidak akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai

kedudukan tak terganggu sebagai anak sah. (KUHPerd. 13, 101, 286; BS. 37.)

Pasal 262.

Pemilikan kedudukan demikian dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa

yang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan hubungan

karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu dan

keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di dalamnya.

yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara lain adalah: bahwa orangorang

itu selalu memakai nama si ayah yang dikatakannya telah

menurunkannya; (KUHPerd. 10; BS. 30.)

bahwa ayah itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya, dan dia sebagai

anak telah diurus dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya;

(KUHPerd. 104,, 298 dst.)

bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak si ayah;

bahwa sanak-saudaranya mengakui dia sebagai anak si ayah. (KUHPerd. 102.)

Pasal 263.

Tiada seorang pun dapat menyandarkan diri pada kedudukan yang

bertentangan dengan kedudukan yang nyata dinikmatinya dan sesuai dengan

akta kelahiran, dan sebaliknya tiada seorang pun dapat menyanggah

kedudukan yang dimiliki seseorang sesuai dengan akta kelahirannya.

(KUHPerd. 102, 322.)

Pasal 264.

Bila tidak ada akta kelahiran dan tidak nyata pemilikan kedudukan yang tak

terputus-putus, dan bila anak itu didaftarkan dengan nama-nama palsu dalam

daftar-daftar catatan sipil atau seakan-akan dilahirkan dari ayah-ibu yang tidak

dikenal maka asal-keturunannya dapat dibuktikan dengan saksi-saksi.

Namun pembuktian dengan cara demikian tidak boleh diperkenankan, kecuali

bila ada bukti permulaan tertulis; atau bila dugaan-dugaan atau petunjukpetunjuk

dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya,

dapat dianggap cukup berbobot untuk memperkenankan pembuktian

demikian. (KUHPerd. 288, 1922; BS. 27.)

Pasal 265.

Bukti permulaan tertulis adalah surat-surat keluarga, daftar-daftar dan suratsurat

rumah tangga si ayah atau si ibu, atau akta-akta notaris atau akta-akta

di bawah tangan yang berasal dari pihak-pihak yang tersangkut dalam

perselisihan, atau bila masih hidup, mereka yang sedianya berkepentingan

dalam perselisihan itu. (KUHPerd. 268, 1881, 1902; BS. 27.)

Pasal 266.

Bukti lawan itu terdiri dari segala alat bukti yang cocok untuk menunjukan,

bahwa orang yang menyandarkan diri pada asal-keturunannya bukan anak dari

Ummi Habsyah SH57 / 400

ibu yang diakuinya sebagai ibunya; atau juga, bila soal ibu telah dibuktikan,

bahwa dia bukan anak dari suami ibu itu. (KUHPerd. 264 dst., 286 dst.)

Pasal 267.

Hanya hakim perdatalah yang berwenang untuk mengadili tuntutan-tuntutan

akan suatu kedudukan. (KUHPerd. 268, 1920.)

Pasal 268.

Tuntutan pidana karena kejahatan penggelapan kedudukan tidak dapat

dilancarkan, sebelum keputusan akhir atas sengketa mengenai kedudukan iu

diucapkan.

Akan tetapi jawatan kejaksaan bebas untuk melancarkan suatu tuntutan

pidana seperti itu, bila pihak-pihak yang berkepentingan tinggal diam, asalkan

ada bukti permulaan tertulis, sesuai dengan ketentuan pasal 265, dan pada

permulaan pemeriksaan pidana telah dinyatakan adanya bukti permulaan.

(KUHPerd. 268, alinea kedua tak berlaku terhadap golongan Tionghoa, lihat

Chin. I – I -g.)

Dalam hal terakhir ini, pemeriksaan perkara pidana di sidang umum tidak

boleh lagi dihentikan karena peineriksaan perkara perdata. (AB. 30; KUHPerd.

267, 1918; BS. 27 dst.; Sv. 409; KUHP 529.)

Pasal 269.

Gugatan untuk menarik kembali kedudukan terhadap si anak, tidak terkena

kedaluwarsa. (KUHPerd. 1967, 1986.)

Pasal 270.

Para ahli waris anak yang tidak memperjuangkan kedudukannya, tidak dapat

melancarkan gugatan seperti itu, kecuali bila anak itu meninggal waktu masih

di bawah umur atau dalam tiga tahun setelah menjadi dewasa. (KUHPerd.258,

883, 1058.)

Pasal 271.

Namun Para ahli waris itu dapat melanjutkan tuntutan hukum demikian, bila

hal itu telah dimulai oleh anak itu, kecuali bila anak itu tidak melanjutkan

tuntutan itu selama tiga tahun sejak tindakan acara yang terakhir dilakukan,

(KUHPerd. 257, 833; Rv. 273 dst.)

Pasal 271a.

(s.d.t. dg. S. 1937-5.9,5, mb. 1 Januari 1939.) Orang yang gugatannya untuk

memperjuangkan suatu kedudukan perdata atau untuk mengingkari

keabsahan seorang anak dikabulkan, setelah putusan itu memperoleh

kekuatan hukum yang pasti, harus menyuruh mendaftarkan putusan itu dalam

daftar kelahiran yang sedang berjalan di tempat kelahiran anak itu didaftar. Hal

ini harus diterangkan pada margin akta kelahiran itu.

Bagian 2. Pengesahan Anak-anak Luar Kawin.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 272.

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan

darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka,

bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan

secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta

perkawinannya sendiri. (KUHPerd. 40, 275, 277, 280 dst., 862, 867; BS. 53, 61-

Ummi Habsyah SH58 / 400

9.)

Pasal 273.

Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari

pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain

dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran. (KUHPerd. 29, 31, 280,

283.)

Pasal 274.

Bila orang tua itu, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan, telah lalai

untuk mengakui anak di luar kawin mereka, kelalaian ini dapat diperbaiki

dengan surat pengesahan dari pemerintah, yang diberikan setelah mendengar

nasihat mahkamah agung. (Ov. 16; KUHPerd. 176; BS. 61-91.)

Pasal 275.

(s.d.u. dg. S. 1896-115.) Dengan cara yang sama seperti yang diatur dalam

pasal yang lampau, dapat juga disahkan anak di luar kawin yang telah diakui

menurut undang-undang:

1. bila anak itu lahir dari orang tua, yang karena kematian salah seorang dari

mereka, perkawinan mereka tidak jadi dilaksanakan;

2. Bila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk golongan Indonesia

atau yang disamakan dengan golongan itu; bila ibunya meninggal dunia,

atau bila ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan orang tua

itu, menurut pertimbangan pemerintah. (KUHPerd. 272, 276, 278.)

Pasal 276.

(s.d.u. dg. S. 1896-115.) Dalam hal-hal seperti yang dinyatakan dalam dua

pasal yang tersebut terakhir, mahkamah agung, bila menganggap perlu,

sebelum memberikan nasihatnya, harus mendengar atau memerintahkan

untuk mendengar keluarga sedarah si pemohon, dan bahkan dapat

memerintahkan, bahwa permohonan pengesahan itu diumumkan dalam Berita

Negara. (KUHPerd. 290.)

Pasal 277.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pengesahan anak, baik dengan

menyusumya perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan

ntenurut pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu

berlaku ketentuan undang-undang yang , seakan-akan mereka dilahirkan

dalam perkawinan itu. (KUHPerd. 852.)

Pasal 278.

(s.d.u. dg. S. 1896-115.) Dalam hal-hal yang diatur dalam pasal 275,

pengesahan itu hanya berlaku mulai hari diberikannya surat pengesahan dari

pemerintah; hal itu tidak boleh berakibat merugikan anak-anak sah

sebelumnya dalam hal pewarisan, demikian pula hal itu tidak berlaku bagi

keluarga sedarah lairmya dalam hal pewarisan, kecuali bila mereka yang

terakhir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu. (KUHPerd. 852

dst.)

Pasal 279.

Dengan cara yang sama dan menurut ketentuan-ketentuan yang sama dan

menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal yang lalu, anak yang

telah meninggal dan meninggalkan keturunan, boleh juga disahkan;

pengesahannya itu berakibat menguntungkan keturunan itu, (KUHPerd. 272,

Ummi Habsyah SH59 / 400

274, 842, 852.)

Bagian 3. Pengakuan Anak-anak Luar Kawin.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 280.

Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata

anak itu dan ayah atau ibunya. (KUHPerd. 30 dst., 40, 47, 272 dst. 306, 319,

328, 353, 363, 862, 871, 873, 908, 916.)

Pasal 281.

Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta

otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu

pelaksanaan perkawinan . (Not. 37a.)

Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh

pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari

penandatangan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta

kelahiran, bila akta itu ada. (KUHPerd. 40, 272, 862, 908, 1868; BS. 41, 53, 61-

9.)

Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang

yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta

kelahiramya.

Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran

itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah

diperoleh anak yang diakui itu.

Pasal 282.

Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada

harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah mencapai

umur genap sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari

paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan. (BS. 42.)

Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu,

sebelum dia mencapai umur sembilan belas tahun. (KUHPerd. 29, 108, 330,

446, 452, 1321, 1446, 1449.)

Pasal 283.

Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (incest), tidak

boleh diakui, tanpa mengurangi ketentuan pasal 273 mengenai anak penodaan

darah. (KUHPerd. 30 dst., 41, 252 dst., 272, 289, 867 dst.; BS. 42.)

Pasal 284.

(s.du.dg. S. 1896-108.) (1) Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima

selama ibunya hidup, meskipun ibu itu termasuk golongan Indonesia atau yang

disamakan dengan golongan itu, bila si ibu tidak menyetujui pengakuan itu.

(KUHPerd. 280 dst., 354.)

Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak

mempunyai akibat lain daripada terhadap ayahnya. (KUHPerd. 288.)

Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan

Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirtah hubungan

perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa

mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh si ibu

dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan Si

Ummi Habsyah SH60 / 400

ayah.

Pasal 285.

Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami-istri selama

perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan

sebelum perkawinan dengan orang lain dari istrinya atau suaminya, tidak

dapat kepada anak mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau istri itu

maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.

Walaupun demikian, pengakuan itu mempunyai akibat-akibat setelah

pembubaran perkawinan, bila dari perkawinan itu tidak ada seorang keturunan

pun yang lahir. (KUHPerd. 199, 277.)

Pasal 286.

Semua pengakuan yang dilakukan oleh ayah atau ibunya, demikian pula

semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak anak, dapat

dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu.

(KUHPerd. 261 dst., 282.)

Pasal 287.

Dilarang menyelidiki siapa ayah seorang anak.

(s.d.u. dg S.1917-497.) Namun dalam hal kejahatan tersebut dalam pasal 285

sampai dengan 288, 294 atau 132 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila

saat dilakukannya kejahatan ini bertepatan dengan saat kehamilan perempuan

yang terhadapnya dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang

berkepentingan, orang yang bersalah boleh dinyatakan sebagai ayah anak itu.

(KUHPerd. 252 dst.)

Pasal 288.

Menyelidiki siapa ibu seorang anak, diperkenankan dalam hal ini, si anak wajib

membuktikan bahwa dia adalah anak yang dilahirkan ibu ini.

Si anak tidak melakukan pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali bila telah ada

bukti permulaan tertulis. (KUHPerd. 265, 1902, 1914.)

Pasal 289.

Tiada seorang anak pun diperkenankan menyelidiki siapa ayah atau ibunya,

dalam hal hal di mana menurut pasal 283 pengakuan tidak boleh dilakukan.

BAB XIII. KEKELUARGAAN SEDARAH DAN SEMENDA

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 290.

Kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang, di

mana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang

yang mempunyai bapak asal yang sama.

Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran: setiap

kelahiran disebut derajat. (KUHPerd, 30, 872 dst., 877.)

Pasal 291.

Urutan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus

adalah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang satu merupakan

keturunan dari yang lain; garis-menyimpang ialah urutan derajat antara

orangorang, di mana yang seorang bukan keturunan dari yang lain tetapi

mereka mempunyai bapak asal yang sama.

Ummi Habsyah SH61 / 400

Pasal 292.

Dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dari garis lurus ke atas.

yang pertama merupakan hubungan antara bapak-asal dan keturunannya;

yang terakhir adalah hubungan antara seseorang dan mereka yang

menurunkannya. (KUHPerd. 842, 850, 852 dst., 857.)

Pasal 293.

Dalam garis lurus derajat-derajat antara dua orang dihitung menurut

banyaknya kelahiran; dengan demikian, dalam garis ke bawah, seorang anak,

dalam pertalian dengan ayahnya ada dalam derajat pertama, seorang cucu

ada dalam derajat kedua, dan demikianlah seterusnya; sebaliknya, dalam garis

ke atas, seorang bapak dan seorang kakek, sehubungan dengan anak dan

cucu, ada dalam derajat pertama dan kedua, dan demikianlah seterusnya.

Pasal 294.

Dalam garis menyimpang, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya

kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak-asal yang –

dan terdekat, dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah

yang lain; dengan demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua,

paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam

derajat keempat dan demikian seterusnya. (KUHPerd. 850.)

Pasal 295.

Kekeluargaan semenda adalah suatu pertahan kekeluargaan karena pertalian

kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari

suami-istri dan keluarga sedarah dari Pihak lain.

Antara keluarga sedarah pihak suami dan keluarga sedarah pihak istri dan

sebaliknya tidak ada kekeluargaan semenda. (KUHPerd. 30 dst., 322, 376.)

Pasal 296.

Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara

menghitung derajat kekeluargaan sedarah. (KUHPerd. 293.)

Pasal 297.

Dengan terjadinya suatu perceraian, kekeluargaan semenda antara salah satu

suami-istri dan para keluarga sedarah dari pihak yang lain tidak dihapuskan

(KUHPerd. 30 dst., 199, 322-2, 323.)

BAB XIV. KEKUASAAN ORANG TUA

(Tiidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Bagian 1. Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Si

Anak.

Pasal 298.

Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai

orang tuanya. (Rv. 582; IR. 21 1.)

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Orang tua wajib memelihara dan mendidik

mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau

kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi

menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan

pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan

yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini. (KUHPerd. 104, 145 dst., 193, 230, 320

Ummi Habsyah SH62 / 400

dst., 328; S. 1911-55 jis. 1913-556, 1937-48.)

Pasal 299.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 290, 421.) Selama perkawinan orang tuanya, setiap

anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan mereka, sejauh mereka

tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. (KUHPerd. 21, 35 dst., 419,

424, 426, 430, 1367.)

Pasal 300.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Kecuali jika terjadi pelepasan atau dan

berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, si ayah sendiri

yang melakukan kekuasaan itu.

Bila si Ayah dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang

tua, kekuasaan itu dilakukan oleh si ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja

dan ranjang.

Bila si ibu ini juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh pengadilan

negeri diangkat seorang wali sesuai dengan pasal 359. (KUHPerd. 105, 230,

451, 496.)

Pasal 301.

(Dihapus dg S. 1927-31 jis. 390, 421; s.d. t. dg, S. 1938-622.) Tanpa ketentuan

dalam hal pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang, perceraian

perkawinan, serta pisah meja dan ranjang, orang tua itu wajib untuk tiap-tiap

minggu, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan, membayar kepada dewan

wali sebanyak yang ditetapkan oleh pengadilan negeri atas tuntutan dewan

itu, untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak yang masih di

bawah umur, pun sekiranya mereka tidak mempunyai orang tua atau

perwalian atas anak itu dan tidak dibebaskan atau dari itu.

Pasal 302.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390,421.) Bila si ayah atau si ibu yang melakukan

kekuasaan orang tua mempunyai alasan-alasan yang sungguh-sungguh untuk

merasa tak puas akan kelakuan anaknya, maka pengadilan negeri, atas

permohonannya atau atas permohonan dewan wali, asal dewan ini diminta

olehnya untuk itu dan melakukannya untuk kepentingannya, boleh

memerintahkan penampungan anak itu selama waktu tertentu dalam suatu

lembaga negara atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.

Penampungan ini dibiayai oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua,

atau bila dia tidak mampu, oleh anak itu; penampungan itu tidak boleh

diperintahkan untuk lebih lama dari enam bulan berturut-turut, bila pada

waktu penetapan itu si anak belum mencapai umur empat belas tahun, atau

bila pada waktu penetapan itu dicapai umur itu, paling lama satu tahun dan

sekali-kali tidak boleh melewali saat dia mencapai kedewasaan.

Pengadilan negeri tidak boleh memerintahkan penampungan sebelum

mendengar dewan perwalian dan, dengan tidak mengurangi ketentuan alinea

pertama pasal 303, sebelum mendengar anak itu; bila orang tua yang satu lagi

tidak kehilangan kekuasaan orang tua, maka dia pun harus didengar lebih

dahulu, setidak-tidaknya dipanggil dengan sah. Alinea keempat pasal 206

berlaku terhadap pemeriksaan tersebut terakhir.

Pasal 303.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila si anak itu tidak menghadap untuk

didengar pada hari yang ditentukan, pengadilan negeri harus menunda

Ummi Habsyah SH63 / 400

pemeriksaan itu sampai hari yang kemudian lantas ditentukan, dan hal

memerintahkan, agar pada hari itu anak itu dibawa ke hadapannya oleh

jurusita atau polisi; penetapan ini dilaksanakan atas perintah jawatan

kejaksaan; bila ternyata anak itu pada hari itu tidak menghadap, maka

pengadilan negeri, tanpa mendengar anak itu, boleh memerintahkan

penampungan atau menolaknya.

Dalam hal ini tidak usah diindahkan tata-tertib acara selanjutnya, kecuali

perintah untuk penampungan, yang tidak usah dinyatakan alasan-alasannya.

Bila pengadilan negeri, dalam penetapan, memutuskan bahwa orang yang

melakukan kekuasaan orang tua dan anak itu tidak mampu membiayai

penampungan itu, maka segala biaya dibebankan kepada negara.

Penetapan yang memerintahkan penampungan itu, hal dilaksanakan atas

perintah jawatan kejaksaan atas permohonan orang yang melakukan

kekuasaan orang tua.

Pasal 304.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Dengan penetapan Menteri Kehakiman,

anak itu sewaktu-waktu boleh dilepaskan dari lembaga seperti yang dimaksud

dalam pasal 302, bila alasan penampungan itu tidak ada lagi, atau bila

keadaan jasmaninya atau keadaan rohaninya tidak mengizinkan untuk tinggal

lebih lama lagi di situ.

Orang yang menjalankan kekuasaan orang tua, tetap bebas untuk

memperpendek waktu penampungan yang ditentukan dalam perintah. Untuk

perpanjangan, hal diindahkan lagi apa yang ditentukan dalam pasal 302 dan

pasal 303.

Pengadilan negeri hanya boleh memerintahkan perpanjangan itu tiap-tiap kali

untuk jangka waktu yang tidak lebih dari enam bulan berturut-turut; perintah

itu tidak boleh diberikan sebelum kepala lembaga tempat anak itu tinggal

waktu permohonan untuk perpanjangan diajukan, atau orang yang

menggantikannya didengar atas permohonan itu, jika perlu secara tertulis.

Pasal 305.

Hapus dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.

Pasal 306.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Anak di luar kawin yang diakui secara sah

sama sekali berada di bawah perwalian. Pasal 298 berlaku baginya. (KUHPerd.

280 dst.)

(s.d. t. dg. S. 1938-622.) Ketentuan pasal 301 berlaku bagi orang yang telah

mengakui anak luar kawin yang belum dewasa, bila ia tidak melakukan

kekuasaan perwalian atas anak itu tanpa dibebaskan atau dipecat dari itu.

Bagian 2. Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Barang Barang Si Anak.

Pasal 307.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Orang yang melakukan kekuasaan orang

tua atas seorang anak yang masih di bawah umur, hal mengurus barangbarang

kepunyaan anak itu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 237

dan alinea terakhir pasal 319e.

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang dihibahkan atau

diwasiatkan kepada anak-anak, baik dengan akta antara yang sama-sama

masih hidup maupun dengan surat wasiat, dengan ketentuan bahwa

Ummi Habsyah SH64 / 400

pengurusan atas barang-barang itu akan dilakukan oleh seorang pengurus

atau lebih yang ditunjuk untuk itu di luar orang yang melakukan kekuasaan

orang tua.

Bila pengurusan yang diatur demikian, karena alasan apa pun juga sekiranya,

hapus, maka barang-barang termaksud, beralih pengelolaannya kepada orang

yang melakukan kekuasaan orang tua.

Meskipun ada pengangkatan pengurus-pengurus khusus seperti di atas, orang

yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai hak untuk minta

perhitungan dan pertanggungawaban dari orang-orang tersebut selama

anaknya belum dewasa. (KUHPerd. 140, 300 385(2), 1019.)

Pasal 308.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Orang yang berdasarkan kekuasaan orang

tua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya, hal bertanggungjawab, baik

atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang

demikian yang tidak boleh dinikmatinya.

Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh

dinikmatinya, ia hanya bertanggungjawab atas hak miliknya. (KUHPerd. 311,

840.)

Pasal 309.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390,421.) Dia tidak boleh memindah-tangankan

barang-barang anak-anaknya yang masih di bawah umur, kecuali dengan

mengindahkan peraturan-peraturan yang diatur dalam Bab XV Buku Pertama

mengenai Pemindahtanganan barang-barang kepunyaan anak-anak di bawah

umur. (KUHPerd. 393 dst., 1685; LN. 1953-86, pasal 7 di bawah KUHPerd. 383.)

Pasal 310.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Dalam hal-hal di mana dia mempunyai

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan anak-anaknya yang di

bawah umur, maka anak-anak ini harus diwakili oleh pengampu khusus yang

untuk itu diangkat oleh pengadilan negeri. (KUHPerd. 260, 366, 370.)

Pasal 311.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis 390, 421.) Ayah atau ibu yang melakukan kekuasaan

orang tua atau perwalian, berhak menikmati hasil dari barang-barang anakanaknya

yang belum dewasa. (S. 1927-31.)

Dalam hal orang tua itu, baik si ayah maupun si ibu, dilepaskan dari kekuasaan

orang tua atau perwalian, kedua orang tua itu berhak untuk menikmati hasil

kekayaan anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

Pembebasan si ayah atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau

perwalian, sedang orang tua yang lain telah meninggal atau dibebaskan atau

dipecat dari kekuasaan perwalian, tidak berakibat terhadap hak menikmati

hasil. (KUHPerd. 127, 206, 237, 299 dst., 308, 313, 321, 390, 496, 756 dst.,

809, 840; LN- 1953 pasal 7 di bawah KUHPerd.383.)

Pasal 312.

Dengan hak menikmati hasil terkait kewajiban-kewajiban berikut:

1) Hal-hal yang diwajibkan bagi pemegang hak pakai hasil; (KUHPerd. 782

dst., 785)

2) Pemeliharan dan pendidikan anak-anak itu, sesuai dengan harta kekayaan

mereka yang disebut terakhir; (KUHPerd. 298.)

Ummi Habsyah SH65 / 400

3) Pembayaran semua angsuran dan bunga atas uang pokok; (KUHPerd. 511-

2, 796, 800.)

4) biaya penguburan si anak (KUHPerd. 127).

Pasal 313.

Hak menikmati hasil tidak terjadi: (LN. 1953-86, pasal 7 di bawah KUHPer.

383).

1) Terhadap barang barang yang diperoleh anak-anak itu sendiri dari pekerjaan

dan dan usahanya sendiri;

2) terhadap barang-barang yang dihibahkan dengan akta semasa pewaris

masih hidup atau dihibahkan dengan wasiat kepada mereka, dengan

persyaratan bahwa kedua orang-tua mereka tidak berhak menikmati

hasilnya. (KUHPer.. 307, 818, 840.)

Pasal 314.

Hak menikmati hasil berhenti dengan kematian anak-anak itu. (KUHPerd. 887

dst., 809.)

Pasal 315.

Si ayah atau si ibu yang hidup terlama, sekiranya telah lalai untuk

menyelenggarakan pendaftaran sesuai dengan pasal 127, oleh kelalaian itu

kehilangan hak menikmati hasil atas seluruh barang-barang kepunyaan anakanaknya

dibawah umur. (KUHPerd. 318.)

316, 317. Hapus dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.

Pasal 318.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila hak menikmati hasil itu hilang

berdasarkan pasal 315, pengadilan negeri boleh menetapkan pembayaran

kepada orang tua yang hidup terlama suatu tunjangan tahunan dari

pendapatan anak-anaknya agar dipergunakan untuk memajukan pendidikan

mereka selama mereka masih di bawah umur. (F. 21-5)

Pasal 319.

Ayah atau ibu anak-anak di luar kawin yang diakui secara sah, tidak

mempunyai hak menikmati hasil atas barang-barang kepunyaan anak anak itu.

(KUHPerd. 306, 328, 353.)

Dengan S. 1927-31 jis. 390, 421 bagian berikut ini ditambahkan:

Bagian 2 A. Pembebasan Dan Pemecatan Dari Kekuasaan Orang Tua.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku lagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 319a.

Si ayah atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua, dapat dibebaskan

dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap

seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas

tuntutan jawatan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak

mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anakanaknya,

dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan

pembebasan itu berdasarkan hal lain. (KUHPerd. 382c, 416a.)

Bila hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing

dari orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat

dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap

Ummi Habsyah SH66 / 400

seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah

seorang keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak itu sampai dengan

derajat keempat, atau dewan perwalian, atau jawatan kejaksaan, atas dasar:

1) menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan

kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;

2) berkelakuan buruk;

3) dijatuhi hukuman yang tak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta

dalam suatu kejahatan dengan seorang anak di bawah umur yang ada

dalam kekuasaannya; (KUHP. 55 dst.)

4) dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembabi karena melakukan suatu

kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX, Buku

Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah

umur yang ada dalam kekuasaannya;

5) dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun

atau lebih.

Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu

dan percobaan melakukan kejahatan. (KUHP. 53 dst.,, 56.)

Pasal 319b.

Permohonan atau tuntutan yang dimaksud dalam pasal yang lalu, harus

memuat peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang menjadi dasarnya, dan

diajukan bersama dengan surat-surat yang diperlukan sebagai bukti kepada

pengadilan negeri di tempat tinggal orang tua yang dimintakan

pembebasannya atau pemecatannya, atau bila tidak ada tempat tinggal yang

demikian, kepada pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang terakhir, atau

bila permohonan atau tuntutan itu mengenai pembebasan atau pemecatan

salah seorang dari orang tua yang diserahi tugas melakukan kekuasaan orang

tua setelah pisah meja dan ranjang, kepada pengadilan negeri yang telah

menangani permohonan pisah meja dan ranjang. Dalam permohonan atau

tuntutan itu, panitera pengadilan hal dicatat terlebih dahulu hari

pengajuannya. Kemudian salinan permohonan atau tuntutan itu beserta suratsurat

tersebut di atas harus disampaikan secepatnya oleh panitera pengadilan

negeri kepada dewan perwalian, kecuali bila permohonan atau tuntutan untuk

pelepasan atau pemecatan itu diajukan oleh dewan perwalian sendiri.

(KUHPerd. 381:3.)

Dalam permohonan atau tuntutan akan pembebasan, sedapat-dapatnya

diberitahukan juga dengan cara bagaimana kekuasaan orang tua atau

perwaliannya harus diatur, tiap dalam setiap permohonan atau tuntutan

termaksud dalam pasal yang lalu, harus disebut juga nama kedua orang tua,

tempat tinggal dan tempat kediaman mereka sejauh hal ini diketahui, nama

dan tempat tinggal keluarga sedarah atau keluarga semenda, yang menurut

pasal 333 harus dipanggil, demikian pula nama dan tempat tinggal para saksi

yang kiranya dapat membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam

permohonan atau tuntutan tersebut. (KUHPerd. 19, 1895.)

Pembebasan tidak boleh diperintahkan, bila orang yang melakukan kekuasaan

orang-tua menentangnya.

Pasal 319c.

Pengadilan negeri mengambil keputusan, setelah mendengar atau memanggil

dengan sah kedua orang tua dan keluarga sedarah atau semenda anak lah itu

Ummi Habsyah SH67 / 400

dan setelah mendengar dewan perwalian. Pengadilan negeri boleh

memerintahkan supaya saksi-saksi yang ditunjuk dan dipilih olehnya, baik dari

keluarga atau semenda maupun dari luar mereka, dipanggil untuk didengar di

bawah Sumpah. (KUHPerd. 381a, 416a, 1895.)

Bila kedua orang tua atau saksi-saksi yang harus didengar bertempat tinggal di

luar daerah hukum pengadilan negeri, maka tugas mendengar itu boleh

dilimpahkan dengan cara seperti yang ditentukan bagi keluarga sedarah atau

semenda dalam pasal.333.

Anak kalimat terakhir alinea keempat pasal 206 berlaku juga bagi kedua orangtua

(KUHPerd. 334, 381a,)

Pasal 319d.

Semua panggilan harus dilakukan dengan cara seperti yang ditentukan dalam

pasal 333 bagi keluarga sedarah dan semenda; tetapi bila harus dilakukan

terhadap orang-orang yang tempat tinggalnya tidak diketahui, hal itu harus

segera dipasang oleh panitera dalam satu atau beberapa surat kabar yang

ditunjuk oleh pengadilan negeri itu. Panggilan terhadap orang yang

pembebasannya atau pemecatannya dari kekuasaan orang tua dimohon atau

dituntut, harus disertai keterangan singkat tentang isi permohonan atau isi

tuntutan itu, kecuali bila tempat tinggalnya tidak diketahui.

Bila perlu, pengadilan negeri boleh juga mendengar orang-orang selain mereka

yang telah ditunjuk, sebagai saksi di bawah sumpah, pula orang-orang yang

telah menghadap pada hari yang ditentukan itu, dan boleh pula menetapkan

akan memeriksa saksi-saksi lebih lanjut; saksi-saksi terakhir ini harus ditunjuk

dalam penetapan itu dan harus dipanggil dengan cara yang sama.

Pasal 319e.

Selama pemeriksaan, setiap penduduk Indonesia yang berwenang untuk

melakukan perwalian itu dan setiap pengurus perkumpulan, yayasan dan

lembaga amal boleh mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri

supaya ditugaskan memangku perwalian itu. Pengadilan negeri boleh

memerintahkan pemanggilan mereka untuk didengar tentang surat

permohonan itu.

Jika permohonan atau tuntutan itu dikabulkan, suami atau istri orang yang

dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, kecuai bila dia pun juga

telah dibebaskan atau dipecat.

Namun demikian, pengadilan negeri, atas permohonan dewan perwalian, atau

atas tuntutan jawatan kejaksaan, atau karena jabatan boleh membebaskannya

juga dari kekuasaan orang tua, bila ada alasan untuk itu. Terhadap

pembebasan ini berlaku alinea terakhir pasal 319b.(KUHPed. 374a1).

Bila terjadi pembebasan yang seperti itu, demikian pula bila suami atau

istrinya juga telah dibebaskan atau dipecat atau dipecat dari kekuasaan orang

tua, maka pengadilan negeri harus mengadakan perwalian bagi anak-anak

terlepas dari kekuasaan orang tua.

Dalam penetapan tentang pembebasan atau pemecatan itu, orang tua yang

kehilangan kekuasaan orang tua, harus dijatuhi hukuman memberikan

perhitungan dan pertanggungjawaban kepada istrinya atau suaminya, atau

kepada dewan perwalian.

Bila anak-anak yang diserahkan kepada kekuasaan orang tua atau perwalian

beberapa orang, mempunyai hak milik bersama atas barang-barang,

Ummi Habsyah SH68 / 400

pengadilan negeri boleh menunjuk salah seorang dari mereka atau orang lain

untuk mengurus barang-barang itu, dengan jaminan yang ditetapkan

pengadilan negeri, sampai diadakan pemisahan dan pembagian menurut Bab

XVII Buku kedua. (KUHPerd. 406a, 573.).

Pasal 319f.

Pemeriksaan perkara ini berlangsung dalam sidang tertutup.

Keputusan beserta alasan-alasannya harus diucapkan di muka umum sesegera

mungkin setelah pemeriksaan terakhir; keputusan ini boleh dinyatakan dapat

dilaksanakan segera meskipun ada perlawanan atau banding, dengan atau

tanpa jaminan, dan semuanya atas naskah aslinya. (Rv. 54 dst., 297.)

Bila orang yang dimohon atau dituntut pembebasannya atau pemecatannya

itu atas panggilan tidak datang, maka ia boleh mengajukan perlawanan dalam

tiga puluh hari setelah keputusan itu atau akta yang dibuat berdasarkan hal itu

atau yang dibuat untuk melaksanakan hal itu disampaikan kepadanya, atau

setelah ia melakukan suatu perbuatan yang tak dapat tidak memberi

kesimpulan, bahwa keputusan itu atau permulaan pelaksanaannya telah

diketahui olehnya. (Rv. 83.)

Orang yang permohonannya atau jawatan kejaksaan yang tuntutannya untuk

pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua ditolak, dan orang

yang dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua kendati telah

menghadap setelah dipanggil, demikian Pula orang yang perlawanannya

ditolak, boleh naik banding dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan

diucapkan. (Rv. 341.)

Bila tujuan permohonan atau tuntutan itu adalah pembebasan atau pemecatan

dari kekuasaan orang tua, maka selama pemeriksaan, pengadilan negeri bebas

untuk menghentikan sementara pelaksanaan kekuasaan orang tua, seluruhnya

atau sebagian, dan menyerahkan wewenang atas diri dan barang-barang

anakanak itu, sekiranya pengadilan negeri menganggap hal itu perlu, kepada

istri atau suami orang yang dgugat, atau kepada orang yang ditunjuk oleh

dewan perwalian, atau kepada dewan perwalian. (KUHPerd. 416a.)

Terhadap penetapan termaksud dalam alinea yang lalu tidak diperkenankan

mengajukan perlawanan atau naik banding. Penetapan itu tetap berlaku

sampai keputusan tentang pemecatan memperoleh kekuatan hukum yang

pasti.

Biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak di bawah umur, yang

menurut alinea kelima harus dikeluarkan oleh orang yang ditunjuk oleh

pengadilan negeri, atau oleh dewan perwalian, boleh diambil dari harta

kekayaan dan pendapatan anak-anak yang masih di bawah umur, dan jika

anak-anak itu tidak mampu, dari harta kekayaan dan pendapatan orang tua

mereka; kedua orang tua ini bertanggung jawab atas biaya-biaya itu secara

tanggung-menanggung.

Orang yang mengajukan tuntutan di muka hakim untuk perhitungan dan

pertanggung-jawaban demikian, hal dianggap telah mendapat izin dari hakim

untuk berperkara secara cuma-cuma. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang

yang pernah mengajukan tuntutan demikian tetapi ditolak tuntutannya. (Rv.

872 dgt.i 890a.)

Pasal 319g.

(s.d.u. dg. S. 1928-546.) Orang yang telah dilepaskan atau dipecat dari

Ummi Habsyah SH69 / 400

kekuasaan orang tua, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan

mereka yang berwenang untuk memohon pembebasan atau pemecatan

menurat pasal 319a, atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, boleh diberi

kekuasaan orang tua kembali atau diangkat menjadi wali atas anak-anaknya

yang masih di bawah umur, bila ternyata, bahwa peristiwa-peristiwa yang

telah mengakibatkan pembebasan atau pemecatan, tidak lagi menjadi

halangan untuk pemulihan atau pengangkatan itu. Demikian pula, orang yang

telah dibebaskan atau dipecat dari perwalian atas anak-anaknya sendiri dan

kemudian kawin kembali dengan suami atau istri yang dahulu, selama

perkawinan itu, boleh diberi kekuasaan orang tua kembali. Permohonan atau

tuntutan untuk itu hal diajukan kepada pengadilan negeri yang dulu

menangani permohonan atau tuntutan untuk pembebasan atau pemecatan,

kecuali bila yang dibebaskan atau dipecat itu pisah meja dan ranjang, atau

perkawinannya dibubarkan oleh perceraian perkawinan atau setelah pisah

meja dan ranjang; dalam hal kekecualian ini, semua permohonan atau

tuntutan hal diajukan kepada pengadilan negeri yang telah menangnya

permohonan atau tuntutan untuk pisah meja dan ranjang, perceraian atau

pembubaran perkawinan.

Pengadilan negeri, sebelum mengambil keputusan, hal mendengar atau nw

manggil dengan sah, jika mungkin, kedua orang tua, keluarga sedarah atau

semenda dari anak-anak, beserta dewan perwalian; bila anak-anak itu berada

di bawah perwalian, yang harus didengar atau dipanggil dengan sah adalah

wali atau pengurus perkumpulan, yayasan atau lembaga amal yang ditugaskan

melakukan perwalian, dan wali pengawasnya. Bila perlu, pengadilan negeri

boleh memerintahkan agar saksi-saksi yang dipilih, baik dari keluarga sedarah

maupun dari keluarga semenda, didengar di bawah sumpah. (KUHPerd. 381a,

461a, 1895.)

Bila saksi-saksi yang harus didengar itu bertempat tinggal atau berkediaman di

luar daerah hukum pengadilan negeri yang memeriksa permintaan, maka

pemeriksaan boleh dilimpahkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam

pasal 333 terhadap keluarga sedarah dan semenda. Ketentuan dalam anak

kalimat terakhir dari alinea keempat pasal 206 berlaku, kecuali bagi para saksi.

Pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup.

Keputusan beserta alasan-alasannya harus diucapkan di muka umum.

Keputusan itu boleh dinyatakan dapat dilaksanakan segera meskipun ada

perlawanan atau banding, dengan atau tanpa jaminan, semuanya atas naskah

aslinya. (Rv. 54 dst., 297.)

Terhadap keputusan yang mengabulkan permohonan atau tuntutan, orang tua

yang dengan itu kehilangan kekuasaan orang tua atau perwaliannya, bila dia

telah tidak menghadap atas panggilan, boleh melakukan perlawanan dalam

tiga puluh hari setelah keputusan itu atau suatu akta yang dibuat berdasarkan

hal itu atau untuk pelaksanaannya telah disampaikan kepadanya pribadi, atau

setelah dia melakukan suatu perbuatan yang tak dapat tidak memberi

kesimpulan, bahwa keputusan itu atau pelaksanaannya yang telah dimulai

diketahui olehnya. (Rv. 83)

Dalam waktu tiga Puluh hari setelah keputusan diucapkan, permohonan

banding boleh diajukan oleh orang yang permohonannya ditolak, atau oleh

jawatan kejaksaan yang tuntutannya ditolak, demikian pula oleh orang-orang

yang perlawanannya ditolak atau orang-orang yang telah didengar dan

Ummi Habsyah SH70 / 400

meskipun menentangnya, terhadapnya permohonan dan tuntutan itu

dikabulkan (Rv. 341.)

Pasal 319h.

Bila anak-anak yang masih dibawah umur tidak nyata-nyata berada dalam

kekuasaan orang atau pengurus perkumpulan, yayasan atau lembaga amal,

yang mendapat tugas melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian

berdasarkan keputusan hakim termaksud dalam bagian ini, atau dalam

kekuasaan orang atau dewan perwalian yang mungkin kepadanya anak-anak

itu dipercayakan berdasarkan penetapan dalam pasal 319f, alinea kelima,

maka dalam keputusan itu juga harus diperintahkan penyerahan anak-anak itu

kepada pihakpihak yang berdasarkan keputusanitu mendapat kekuasaan atas

anak-anak yang masih dibawah umur itu.

Bila orang-orang yang memegang kekuasaan yang nyata atas anak-anak yang

bawah umur menolak untuk menyerahkan anak-anak itu, maka pihak yang

menurut keputusan hakim mendapat kekuasaan atas anak-anak itu, dapat

berusaha agar penyerahan dilakukan oleh juru sita yang diserahi tugas

olehnya untuk melaksanakan keputusan itu.

Bila terjadi perlawanan secara nyata, juru sita boleh meminta bantuan polisi.

Juru sita boleh memasuki tiap-tiap berada atau diperkirakan berada; tetapi bila

anak-anak yang dibawah umur itu berada atau diperkirakan berada didalam

rumah, yang dilarang oleh penghuninya dimasuki atau yang pintu-pintunya

terkunci, juru sita boleh menghubungi kepala daerah setempat, atu pegawai

yang ditunjuk oleh kepala daerah itu, dan dalam kehadirannya masuk ke

dalam rumah itu. Kehadiran kepala daerah atau seorang pegawai dan apa

yuang dilakukan dalam kehadirannnya berdasarkan pasal ini, harus

dicantumkan dalam berita acara pelaksanaan yang harus ditandatangani juga

olehnya.

Pasal 319i.

Jawatan kejaksanaan, baik jika terjadi peristiwa yang dapat menjadi alasan

untuk mengadakan pemecatan dari kekuasaan orang tua, maupun jika ada

anak dibawah umur yang terlantar atau tanpa pengawasan, berhak

mempercayakan anak-anak di bawah umur itu untuk sementara kepada dewan

perwalian sampai pengadilan mengangkat seorang pemangku kekuasaan

orang tua atau perwalian, atau sampai pengadilan menetapkan tidak perlu

diadakan pengangkatan dan ketetapan ini mendapat kekuatan tetap.

Ketentuan alinea ketujuh dan kedelapan pasal 319f berlaku dalam hal ini.

(KUHPerd. 416a.)

Bila jawatan kejaksaaan mempergunakan wewenang termaksud di atas

sebelum mengajukan permohonan atau tuntutan untuk pemecatan itu, kepada

hakim dia wajib inengajukan tuntutan itu sesegera mungkin.

Perintah untuk menyerahkan pengawasan anak yang masih di bawah umur

kepada dewan perwalian, menghentikan pelaksanaan kekuasaan orang tua

sejauh hal itu mengenai diri anak itu.

Bila pihak yang bersangkutan menolak untuk menyerahkan anak yang di

bawah uinur itu kepada dewan perwalian, maka jawatan kejaksaan berhak

memerintahkan juru sita membawa anak itu kepada dewan perwalian atau

memerintahkan polisi untuk melaksanakan surat perintahnya. Ketentuan alinea

ketiga, keempat dan kelima pasal 319h berlaku juga dalam hal ini. (S. 1928-

Ummi Habsyah SH71 / 400

179.)

Pasal 319j.

(s.d.u. dg. S. 1.938-622.) Orang yang dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan

orang tua, wajib memberikan tunjangan kepada dewan perwalian untuk biaya

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang telah ditarik dari kekuasaannya,

tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, atau tiap-tiap tiga bulan, sebesar jumlah

yang ditentukan oleh pengadilan negeri atas permohonan dewan perwalian.

Bila penentuan tunjangan itu telah dimohon oleh dewan perwalian dalam

permohonan untuk pelepasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua

kepada pengadilan negeri, atau telah dimohon selama berjalan pemeriksaan

termaksud dalam pasal 319e, maka pengadilan harus menentukan tunjangan

itu dalam penetapan yang menyatakan pelepasan atau pemecatan itu.

(KUHPerd. 298 2.)

(Alinea kedua-kelima dihapus dg. S. 1938-622.)

Pasal 319k.

(s.d.u. dg. S. 1938-622.) Tiap-tiap keputusan yang mengandung pembebasan

atau pemecatan dari kekuasaan orang tua, harus segera diberitahukan oleh

panitera berupa salinan kepada pibak yang menerima kekuasaan orang tua itu

atau kepada pihak yang ditugaskan untuk melakukan perwalian, demikan pula

kepada dewan Perwalian.

Pemberitahuan yang sama harus dilakukan oleh panitera tentang penetapanpenetapan

pengadilan termaksud dalam pasal yang lalu.

(Alinea ketiga-kedelapan dihapus dg. S. 1938-622.) 3191. Haptis dg. S. 1928-

622.

Pasal 319m.

Segala surat-surat permohonan, tuntutan, penetapan, pemberitahuan dan

semua surat lain yang dibuat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam

bagian ini, bebas dari meterai.

Segala permohonan termaksud dalam bagian ini, yang diajukan oleh dewan

perwalian, harus diperiksa oleh pengadilan dengan cuma-cuma, dan salinansalinan

yang diminta oleh dewan dewan itu untuk kepentingan tugas yang

diperintahkan kepadanya, harus diberikan oleh panitera kepada mereka secara

bebas dari segala biaya.

Bagian 3. Kewajiban-kewajiban Timbal balik Antara Kedua Orang Tua

Atau Keluarga Sedarah

Dalam Garis Ke Atas Dan Anak-anak Beserta Keturunan Mereka

Selanjumya.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku Bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 320.

Anak tidak berhak menuntut kedudukan yang tetap dari orang tuanya dengan

cara menyediakan segala sesuatu untuk itu sebelum ia kawin, atau dengan

cara lain. (KUHPerd. 104, 298, 1096.)

Pasal 321.

Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam

Ummi Habsyah SH72 / 400

garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin. (KUHPerd. 311, 323, 329,

1282, 1296, 1429-3; Rv. 749-3.)

Pasal 322.

Menantu laki laki dan perempuan juga, dalam hal-hal yang sama, wajib

memberi riafkah kepada mertua mereka, tetapi kewajiban ini berakhir:

1) bila si ibu mertua melangsungkan perkawinan kedua;

2) bila suami atau istri yang menimbulkan hubungan keluarga semenda

itu, (tan anak-anak dari perkawinan dengan istri atau suaminya telah

meninggal dunia. (KUHPerd. 107, 297, 323.)

Pasal 323.

Kewajiban-kewajiban yang timbul dari ketentuan-ketentuan dua pasal yang lalu

berlaku timbal-balik. (KUHPerd. 329.)

324 dan 325. Hapus,dg. s. 1938-622,

Pasal 326.

Bila orang yang wajib memberi nafkah itu membuktikan bahwa ia tidak mampu

menyediakan uang untuk itu, pengadilan negeri dapat memerintahkan, setelah

menyelidiki duduknya perkara, agar dia membawa orang yang wajib

dipeliharanya ke rumahnya dan menyediakan kebutuhannya di sana.

Pasal 327.

Bila si ayah atau si ibu menawarkan untuk memberi nafkah dan memelihara di

rumahnya anak yang wajib diberinya nafkah, maka ia karena itu terbebas dari

keharusan untuk memenuhi kewajiban itu dengan cara lain. (KUHPerd. 104

dst., 326.)

Pasal 328.

Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara

orang tuanya.

Kewajiban ini berlaku timbal-balik. (KUHPerd. 280, 319, 323, 867.)

Pasal 329.

Perjanjian-perjanjian di mana dilepaskan hak untuk menikmati nafkah adalah

batal dan tidak berlaku. (AB. 23.)

Berdasarkan S. 1,938-622, rub. 22 Dea. 1938, ditambahkan bab berikut:

BAB XIV A. PENENTUAN, PERUBAHAN DAN

PENCABULAN TUNJANGAN NAFKAH.

(tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 329a.

Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk

pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan

menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu,

dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar,

dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini

menjadi tanggungannya.

Pasal 329b.

Penetapan mengenai tunjangan, atas tuntutan pihak yang dihukum untuk

membayar nafkah atau atas tuntutan pihak yang harus diberi nafkah, boleh

Ummi Habsyah SH73 / 400

diubah atau dicabut oleh hakim.

Perubahan atau pencabulan itu harus didasarkan atas pertimbangan, bahwa

perbandingan nyata antara kebutuhan orang yang berhak atas nafkah itu di

satu pihak dan Pendapatan dan kekayaan orang yang dihukum untuk

membayar sehubungan dari beban-beban yang menjadi tanggungannya di lain

pihak, sejak saat penetapan itu diberikan telah berubah sedemikian mencolok,

sehingga seandainya perbandingan yang berubah ini ada pada saat tersebut,

maka penetapan itu sedianya akan lain.

Dengan cara yang sama, peraturan yang telah dimufakati oleh kedua pihak

mengenai nafkah yang diwajibkan berdasarkan buku ini, boleh diubah atau

dicabut oleh hakim.

BAB XV. KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa kecuali bagian ke-

13, tetapi berlaku bagi golongan Tionghoa; untuk kebelumdewasaan, berlaku

Ketentuan ketentuan , Golongan Timur Asing IA sub c, yang mengandung

ketentuan yang sama seperti ketentuan pasal 330 alinea pertama dan kedua

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.)

Bagian 1. Kebelumdewasaan.

Pasal 330.

(s.d.u.,dg. S. 1901-194 jo. S. 1905-552.). yang belum dewasa adalah adalah

mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak

kawin sebelunya. (Lihat ketentuan lama dalam S. 1819-60, 1839-22; pada 1

Desember 1905 batas usia belum dewasa diubah dari 23 tahun menjadi 21

tahun.)

Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka

mereka tkiak kembali berstatus belum dewasa.

(s.du. dg. S. 1917-497, 1927-31 jis. 390, 421.) Mereka yang belum dewasa dsn

tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar

dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.

(KUHPerd. 21, 29, 35, 61 – 1o dan 2 o, 298 dst., 306, 333, 365, 379-1o, 419

dst., 424, 427 dst., 462, 897, 904 dst., 1006, 1046, 1073, 1446, 1448, 1677,

1798, 1912, 1973, 1987; BS. 13, 61-1o dan 2 o; Sv. 149; IR. 145, 278; RBg.

172, 580.)

Penentuan tentang arti istilah “belum dewasa” yang dipergunakan dalam

beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia (Ord. 31

Jan. 1931) S. 1931-54.

Untuk menghilangkan keragu-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi

tgl. 21 Desember 1917 dalam S. 1917-738, maka Ordonansi ini dicabut

kembali dan ditentukan sebagai berikut:

(1)Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “belum dewasa”,

maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini

dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang

sebelumnya tidak pernah kawin.

(2)Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur dua puluh dua tahun,

maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

(3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak. (Bdk.

ketentuan-ketentuan yang dahulu berlaku: S. 1819-60; 1839-22; S. 191 7-

Ummi Habsyah SH74 / 400

738.)

Bagian 2. Perwalian Pada Umumnya.

(Tidak Perlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 331.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Dalam tiap perwalian, hanya ada seorang

wali, kecuali yang ditentukan dalam pasal 351 dan pasal 361. (Ov. 66 dst.,

KUHPerd. 355, 365, 452.)

Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang

sebagai satu perwalian, sejauh anak-anak itu mempunyai seorang wali yang

sama. (KUHPerd. 319a, 380, 382c.)

Pasal 331a.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Perwalian mulai berlaku:

1) bila oleh hakim diangkat seorang wali yang hadir, pada saat pengangkatan

itu dilakukan, atau apabila pengangkatan itu tidak dihadirinya, pada waktu

pengangkatan diberitahukan kepadanya; (KUHPerd. 359 dst.)

2) bila scorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tua, pada saat

pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkat,

memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan

kesanggupannya untuk menerima pengangkatan tersebut; (KUHPerd. 323a,

355 dst.)

3) bila seorang wanita bersuami diangkat menjadi wali, hakim atau oleh salah

seorang dari kedua orang tua, pada saat ia, dengan bantuan atau kuasa

dari suaminya atau atas kuasa hakim, menyatakan sanggup menerima

pengangkatan itu; (KUHPerd. 332a, 332b.)

4) bila suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, bukan alas

permintaan sendiri atau pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada

saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu; (KUHPerd. 332a,

365 dst.)

5) dalam hal termaksud dalam pasal 358, pada saat pengesahan;

6) bila seorang menjadi wali demi hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang

mengakibatkan perwalian itu. (KUHPerd. 345, 3483, 351, 353, 375.)

Dalam segala hal, bila pemberitahuan tentang pengangkatan wali ditentukan

dalam pasal ini atau pasal-pasal lain, balai harta peninggalan wajib

melaksanakan pemberitahuan ini secepat-cepatnya.

Pasal 33lb.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila bagi anak belum dewasa yang ada di

bawah perwalian, diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain

menjadi wali, maka perwalian yang pertama berakhir pada saat perwalian lain

mulai berlaku, kecuali jika hakim menentukan saat lain.

Perwalian berakhir: (KUHPerd. 375.)

1) bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali ke

kekuasaan orang tua, karena ayah atau ibunya mendapat kekuasaan

kembau, pada saat penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan

kepada walinya; (KUHPerd. 382d.)

2) (s.d.t. dg. S. 1928-546.) bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah

Ummi Habsyah SH75 / 400

perwalian, kembali di bawah kekuasaan orang tua berdasarkan pasal-pasal

206b atau 323a, pada saat beriangsungnya perkawinan;

3) bila anak belum dewasa yang lahir di luar perkawinan diakui menurut

undang-undang, pada saat berlangsungnya perkawinan yang

mengakibatkan sahnya Si anak, atau pada saat pemberian surat

pengesahan yang diatur dalam pasal 274; (KUHPerd. 272 dst.)

4) bila dalam hal yang diatur dalam pasal 453 orang yang berada di bawah

pengampuan memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat

pengampuan itu berakhir.

Pasal 332.

(s.d.u. dg. S. 1927-31jis. 390, 421.) Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal

berikut, barangsiapa sehubungan dengan Bagian 8 dan Bagian 9 dalam bab ini

tidak dikecualikan atau dibebaskan dari perwalian, wajib menerima perwalian

tersebut.

Bila orang yang diangkat menjadi wali menolak atau lalai menjalankan

perwalian itu, balai harta peninggalan, sebagai pengganti dan atas tanggung

jawab si wali, harus melakukan tindakan-tindakan sementara guna mengurus

pribadi dan harta benda anak belum dewasa dengan cara seperti yang diatur

dalam instruksi untuk balai harta peninggalan.

Dalam hal itu wali bertanggungjawab atas tindakan-tindakan balai harta

peninggalan, tanpa mengurangi tuntutan terhadapnya. (KUHPerd. 360, 370,

378 dst., 388, 452, 1365.)

Pasal 332a.

(s.d.t. dg. S. 1927-31jis. 390, 421.) Baik orang yang diangkat menjadi wali oleh

salah seorang dari kedua orang tua, maupun wanita bersuami yang diangkat

menjadi wali, tidaklah wajib menerimanya. Pengangkatan itu tidak

mengakibatkan suatu apa pun bila mereka tidak menyatakan sanggup

menerima. Pernyataan ini harus dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri

tempat tinggal si anak yang belum dewasa dalam waktu enam puluh hari,

setelah pengangkatan itu diberitahukan kepada mereka.

Bila yang diangkat bertempat tinggal sejauh lebih dari lima belas pal dari

kepaniteraan pengadilan negeri itu, pernyataan tersebut boleh diajukan secara

tertulis di atas kertas tanpa meterai.

Pemberitahuan, bila menyangkut wanita bersuami, harus dilakukan baik

kepadanya maupun kepada suaminya.

Pemberitahuan tidak diwajibkan bila di kepaniteraan pengadilan negeri telah

diajukan pernyataan, bahwa pengangkatan itu ditolak.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku terhadap perkumpulan, yayasan

dan lembaga sosial tersebut dalam 365, kecuali jika perwalian itu itu

diperintahkan atas permintaan atau kesanggupan mereka sendiri. (KUHPerd.

387, 355 dst., 377-9, 381b; Rv. 3.)

Pasal 332b.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Wanita bersuami tidak boleh menjadi wali

tanpa bantuan atau izin tertulis dari suami.

Bila, si suami telah memberikan bantuan atau izin atau bila ia kawin dengan

wanita teresbut setelah perwalian dimulai, seperti halnya bila wanita tersebut

Ummi Habsyah SH76 / 400

menurut pasal 112 atau pasal 114 telah menerima perwalian itu berdasarkan

keputusan hakim, maka si wali wanita bersuami itu, seperti tidak bersuami,

berhak melakukan segala tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu

dan bertanggung-jawab atas tindakan-tindakan itu, tanpa pemberian kuasa

atau bantuan apapun juga.

Perintah untuk melimpahkan perwalian kepada suatu perkumpulan, yayasan

atau lembaga sosial memberikan kekuatan hukum kepada perjanjian-perjanjian

yang dilakukan wanita bersuami itu selaku pengurus perwalian tersebut tanpa

adanya bantuan atau pemberian kuasa suaminya. (KUHPerd. 105, 109, 113,

365)

Pasal 333.

(s.d.u. dg, S. 1925-497; 1927-31 jis. 390, 421, 456.) Bila sehubungan

ketentuan-ketentuan kitab undang-undang ini ikut sertanya keluarga sedarah

atau semenda dari anak belum dewasa diharuskan, maka sedapat-dapatnya

harus selalu dipanggil sejumlah empat orang, dipilih dari keluarga terdekat dan

sedapat-dapatnya dari garis kedua pihak, dengan catatan bahwa yang

dipanggil hakim adalah mereka yang bertempat tinggal atau berkediaman di

daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan; sedang bila dipandang

perlu mendengar anggota keluarga sedarah atau semenda yang bertempat

tinggal atau berkediaman di luar daerah hukum tersebut, pemanggilan dan

pemeriksaan mereka boleh dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang dalam

daerah hukumnya orang-orang itu bertempat tinggal atau berkediaman atau

kepada kepala daerah setempat, yang akan mengirimkan berita acara yang

dibuatnya kepada pengadilan negeri tersebut pertama.

Keluarga sedarah atau semenda yang harus dipanggil adalah mereka yang

telah dewasa dan bertempat tinggal atau berkediaman di Indonesia.

Semua panggilan termaksud dalam pasal ini dilakukan dengan surat tercatat.

(KUHPerd. 334, 338a, 358, 360, 393, 396, 400-403, 408, 422, 427, 438, 445,

452; Wsk. 54; KUHP. 524.)

Pasal 334.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Setiap kali diperlukan kehadiran para

keluarga sedarah atau semenda dari anak belum dewasa, mereka dapat

diwakili oleh seorang kuasa khusus. Surat kuasa bebas dari bea meterai. Yang

diberi kuasa hanya boleh bertindak atas nama satu orang saja. (KUHPerd.

382g, 1793 dst.; KUHP. 524.)

Pasal 335.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Dalam waktu satu bulan setelah

perwalian mulai berjalan atau bila sepanjang perwalian harta anak belum

dewasa sangat bertambah, dalam waktu satu bulan setelah mendapat teguran

dari balai harta peninggalan, setiap wali, kecuali perkumpulan, yayasan dan

lembaga sosial tersebut dalam pasal 365, atas kerelaan balai harta

peninggalan tersebut dan guna menjamin pengurusan mereka, wajib menaruh

suatu ikatan jaminan, memberikan hipotek atau gadai, atau menambah

jaminan yang telah ada.

Hipotek itu harus didaftarkan atas permintaan balai harta peninggalan.

Dalam hal perbedaan pendapat tentang cukup tidaknya jaminan yang ditaruh

antara wali dan balai harta peninggalan, pengadilan negeri memutuskannya

atas permintaan pihak yang lebih dulu siap memintanya.

Ummi Habsyah SH77 / 400

Bila harta anak belum dewasa dianggap kurang, balai harta peninggalan

berwenang untuk membebaskan si wali dari kewajiban tersebut dalam alinea

pertama pasal ini, tetapi sewaktu-waktu boleh menuntut penaruhan jaminan

menurut alinea pertama dan ketiga. (Ov. 19, 35; 68; KUHPerd. 336 dst., 342

dst., 365, 371, 452, 1149-7, 1168, 1179, 1215, 1830; Wsk. 51 dst.)

Pasal 336.

Bila wali lalai dalam waktu yang ditentukan dalam alinea pertama pasal yang

lalu untuk menaruh salah satu jaminan tersebut di dalamnya, balai harta

peninggalan harus melakukan pendaftaran hipotek atas beban wali tersebut.

(KUHPerd. 337.)

Bila si wali berkeberatan karena pendaftaran yang baru itu diambil untuk

jumlah uang yang terlampau besar atau atas barang-barang yang lebih banyak

daripada seperlunya guna menjamin anak belum dewasa, maka persoalan ini

harus diputus oleh pengadilan negeri. (Ov. 36; KUHPerd. 341, 344, 542; Wsk.

52 dst.)

Pasal 337.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Baik wali yang telah menanggung

pendaftaran semacam itu maupun wali yang dengan sukarela telah menaruh

jaminan, setiap waktu berwenang untuk mengakhiri akibatnya dengan

meletakkan jaminan lain atas kerelaan balai harta peninggalan atau, dalam hal

adanya perbedaan pendapat dengan balai harta peninggalan tentang cukup

tidaknya jaminan yang ditawarkan, dengan keputusan pengadilan negeri

menurut ketentuan pasal 335.

Bila soalnya diselesaikan di luar pengadilan, maka penghapusan hipotek

berlangsung berdasarkan tuntutan balai harta peninggalan; dalam hal

kebalikannya penghapusan itu dilakukan berdasarkan perintah hakim dan

dilangsungkan oleh penyimpan hipotek karena jabatannya dengan penunjukan

perintah hakim.

(s.d.t. dg. S. 1872-42.) Wali itu boleh minta pengurangan jaminan yang telah

ditaruhnya, bila sepanjang pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa

sangat mengalami kemerosotan di luar kesalahannya. Bila ada perbedaan

pendapat tentang hal itu antara wali dan balai harta peninggalan, pengadilan

negeri memutuskannya atas permintaan pihak yang lebih dulu memintanya.

Pasal 338.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila dalam tenggang waktu yang

ditentukan untuk itu, wali lalai menaruh ikatan jaminan atau gadai dan tidak

memiliki harta benda tak bergerak yang cukup, maka atas tuntutan balai harta

peninggalan, pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa harus dicabut

oleh pengadilan negeri, dan diberikan kepada balai harta peninggalan, sampai

wali memberikan jaminan secukupnya, yaitu bila atas permintaan wali,

pengadilan negeri, setelah mendengar balai harta peninggalan, menyerahkan

tugas tersebut kembali kepada wali. (ov. 17, 19; KUHPerd. 341, 344, 452; Wsk.

52.)

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Wali yang telah dicabut pengurusannya,

tetap ditugaskan memelihara anak-anak yang belum dewasa dengan dasar

dan cara yang jika perlu akan ditentukan oleh pengadilan negeri, atas usul

balai harta peninggalan.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Akan tetapi bila pengurusan harta tak

Ummi Habsyah SH78 / 400

bergerak dari anak belum dewasa memerlukan pengawasan terus-menerus,

pengadilan negeri, setelah mendengar balai harta peninggalan, dapat

menentukan bahwa tugas pengurusan itu tetap pada si wali, asal saja wali itu

menyerahkan kepada balai harta peninggalan semua uang tunai, barangbarang

berharga dan surat-surat berharga milik si anak yang belum dewasa;

dalam hal yang demikian, balai harta peninggalan akan memberikan uang

secukupnya kepada wali untuk pemeliharaan dan pendidikan anak belum

dewasa dan untuk keperluan sehari-hari pengurusan barang-barang tak

bergerak, dengan kewajiban pula bagi wali supaya setiap tahun memberikan

kepada balai harta peninggalan pertanggung-jawaban tentang pemakaian

uang itu menurut cara yang ditetapkan dalam pasal 372.

Pasal 338a.

(s.dt. dg. S. 1927-31 jis 390, 421.) Wali yang berminat meninggalkan

Indonesia, boleh mengajukan surat permohonan kepada pengadilan negeri

agar memperoleh pencabutan jaminan benda yang telah diberikan olehnya

atau yang telah diambil atas tanggungannya.

Permohonan itu harus didahului dengan pertanggungjawaban yang lengkap

kepada balai harta peninggalan menurut cara yang diatur dalam pasal 372 dan

dalam surat permohonan itu harus dilampirkan surat keterangan dari balai

harta Peninggalan, bahwa balai harta peninggalan itu telah menyetujui

pertanggung-jawaban yang diserahkan kepadanya.

Pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan setelah mendengar balai

harta peninggalan dan keluarga sedarah beserta semenda. (KUHPerd. 333 dst.)

Permohonan akan dikabulkan bila ternyata si wali telah memenuhi

kewajibannya sebagai wali.

Bila karena ini pencabutan jaminan diizinkan, maka jaminan itu harus dganti

dengan penyerahan tanggungan; apabila hal ini tidak bisa dijalankan, harus

dilakukan menurut ketentuan-ketentuan pasal yang lalu.

Pasal 339

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis 390,421.) Bila wali itu meninggalkan Indonesia

bersama si anak yang belum dewasa, maka atas permintaan wali tersebut dan

setelah mendengar balai harta peninggalan tugas pengurusan yang dicabut

menurut pasal 338, oleh pengadilan negeri, boleh dikembalikan kepadanya,

seluruhnya atau sebagian, dengan penentuan sebagaimana dianggap perlu

oleh pengadilan negeri bagi kepentingan anak belum dewasa. (Ov. 19 dst.;

KUHPerd. 344, 452.)

Pasal 340.

Penanggung-penanggung yang diikatkan sedapat-dapatnya bertempat tinggal

dalam daerah hukum pengadilan negeri, tanpa mengurangi syarat-syarat

umum yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. (KUHPerd. 344,

452.)

Pasal 341.

Bila seorang Penanggung meninggalkan Indonesia karena pindah atau

meninggal dunia, maka pengadilan negeri, atas permintaan balai harta

peninggalan boleh memerintahkan kepada wali, supaya dalam tenggang waktu

yang ditetapkan oleh Pengadilan negeri, ditunjuk penanggung baru, yang

setelah penunjukan diterima, penanggung yang pertama atau ahli warisnya

demi hukum bebas dari ikatan.

Ummi Habsyah SH79 / 400

Dalam hal si wali tidak mematuhi perintah itu, maka berlakulah ketentuan

pasal 336 dan pasal 338. (KUHPerd. 344, 452.)

Pasal 342.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Penanggungan dan hak gadai berakhir,

hipotek-hipotek yang didaftarkan harus dihapuskan, bila tugas pengurusan

wali berakhir dan bila Pertanggung-jawaban pun berakhir dengan memberi

perhitungan, menyerahkan surat-surat dan membayar uang sisa. (KUHPerd.

344, 452.)

Pasal 343.

Akta untuk penyelenggaraan pendaftaran hipotek dan penghapusan yang

harus dilakukan menurut bagian ini tidak dikenakan biaya dan pajak, kecuali

uang upah bagi penyimpan hipotek yang masuk tanggungan si anak yang

belum dewasa, (KUHPerd. 452.)

Pasal 344.

Segala penetapan pengadilan negeri tersebut dalam bagian ini diambil atas

surat permintaan, setelah mendengar pertimbangan jawatan keiaksaan, tanpa

adanya bentuk acara dan tidak dapat dimintakan banding. (KUHPerd. 335-:339,

341, 452.)

Bagian 3. Perwalian Oleh Ayah Dan lbu.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 345.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila salah satu dari orang tua meninggal

dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang

tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari

kekuasaan orang tua. (KUHPerd. 140, 229, 299 dst., 368, 371, 379-3-, 388,

390; Chin. 19.)

346, 347. Dicabut dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.

Pasal 348.

Jika setelah suami meninggal dunia, istri menerangkan, atau setelah dipanggil

secara sah untuk itu, mengaku bahwa ia sedang mengandung, maka balai

harta peninggalan harus jadi pengampu atas buah kandungan itu dan wajib

mengadakan segala tindakan yang perlu dan yang mendesak guna

menyelamatkan dan mengurus harta kekayaannya, baik demi kebaikan anak

bila ia lahir hidup maupun demi kebaikan semua orang yang berkepentingan.

Bila anak itu lahir hidup, ketentuan-ketentuan biasa tentang perwalian hal

diperhatikan. (KUHPerd. 2, 359, 836, 899, 1679; Wsk. 44 dst.)

349, 350. Dicabut dg S. 1927-31 jis. 390, 421.

Pasal 351.

(s.d.u. dg, S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila wali-ibu kawin, maka suaminya,

kecuali jika ia dikecualikan atau dipecat dari perwalian, selama dalam

perkawinan antara suami dan istri tidak ada pisah meja dan ranjang atau tidak

ada pisah harta benda, demi hukum menjadi wali peserta dan di samping

istrinya bertanggungjawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas

segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

Perwalian peserta si suami berakhir, bila ia dipecat dari perwalian atau si ibu

berhenti sebagai wali. (KUHPerd. 331, 358, 366, 379.)

Ummi Habsyah SH80 / 400

Pasal 352.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Wali-bapak atau wali-ibu yang kawin lagi,

bila wali pengawas menghendakinya, sebelum atau sesudah perkawinan itu

dilangsungkan, wajib menyampaikan daftar lengkap harta kekayaan anak

belum dewasa kepada wali pengawas.

Bila yang dimaksudkan dalam alinea yang terdahulu tidak dipenuhi dalam

waktu satu bulan, maka wali pengawas, dengan melampirkan bukti tentang

permintaannya untuk itu, boleh mengajukan Permohonan kepada pengadilan

negeri supaya wali itu dipecat; pengadilan negeri harus membuat penetapan

sesuai dengan permohonan itu, kecuali bila dalam jangka waktu yang

ditentukan oleh pengadilan negeri dan diberitahukan kepadanya, si wali masih

menyampaikan daftar yang dikehendakinya kepada pengadilan negeri;

ketetapan diambil tanpa suatu bentuk acara.

Sedapat-dapatnya dalam penetapan yang sama, yang berisi pemecatan itu,

oleh pengadilan negeri diangkat pula wali yang baru. (KUHPerd. 357, 360,

381.)

Pasal 353.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Seorang anak tidak sah, demi hukum

berada di bawah perwalian ayahnya atau ibunya yang telah dewasa dan telah

mengakui anak itu, kecuali jika ayah atau ibu ini dikecualikan dari perwalian,

atau orang lain telah ditugaskan sebagai wali selama ayah atau ibu itu belum

dewasa, atau orang itu telah mendapat tugas sebagai wali sebelum anak itu

diakui.

Bila pengakuan itu dilakukan kedua orang tua, maka perwalian terhadap anak

itu, dengan pengecualian yang sama, dilakukan oleh orang tua yang lebih dulu

mengakui, dan bila pengakuan itu dilakukan pada waktu yang sama, si ayahlah

yang memangku perwalian.

Bila orang tua yang melakukan perwalian berdasarkan ketentuan-ketentuan

yang lalu meninggal dunia, dipecat dari perwalian, ditempatkan di bawah

pengampuan, atau dalam hal tersebut dalam pasal 354 tidak dipertahankan

sebagai wali atau tidak diangkat sekali lagi sebagai wali, maka orang tua yang

satu lagi demi hukum menjadi wali, kecuali jika ia telah dikecualikan atau

dipecat dari perwalian atau telah kawin.

Bila si ayah atau si ibu yang menurut ketentuan yang lalu memangku

perwalian tidak hadir, maka pengadilan negeri harus mengangkat seorang

wali. Bila si ayah atau si ibu yang tidak dikecualikan atau dibebaskan dari

perwalian dan telah kawin dan oleh karena itu menurut alinea yang lalu demi

hukum tidak memangku perwalian, mengajukan permohonan kepada

pengadilan negeri supaya diangkat menjadi wali, maka pengadilan negeri

harus mengabulkannya, kecuali jika kepentingan anak tidak mengizinkannya;

pengadilan negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil

dengan sah suami atau istri si pemohon dan, jika orang tua yang lain masih

hidup, juga dia dan wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang ini

berlaku ketentuan alinea keempat pasal 206. Terhadap wali-ibu atas anak di

luar kawin yang diakui dan terhadap suaminya ber@ pasal 351, kecuali bila

karena perkawinan tersebut anak menjadi sah. (KUHPerd. 280, 299 dst., 306,

363.)

Pasal 354.

Ummi Habsyah SH81 / 400

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390,421.) Bila orang yang melakukan perwalian

terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, hendak kawin, maka kecuali

jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah, ia harus mengajukan

permohonan kepada pengadilan negeri, supaya dapat meneruskan perwalian.

Pengadilan negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil

dengan sah orang tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan

juga wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku

alinea keempat pasal 206.

Orang yang lalai memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat pertama alinea

pertama, demi hukum kehilangan haknya untuk menjadi wali; kedua suamiistri

bertanggung-jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas

segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak.

Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, tidak

menghalang-halangi orang yang berdasarkan alinea yang lalu kehilangan

perwalian, sekiranya ada alasan-alasan, untuk diangkat oleh pengadilan negeri

menjadi wali, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Bagian 5

bab ini. (KUHPerd. 280 dst., 248; BS. 42.)

Pasal 354a.

(s.d.t. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila perwalian diserahkan kepada orang lain

dalam salah satu hal yang dimaksudkan dalam alinea pertama pasal 353,

maka ayah yang telah dewasa atau ibu yang telah dewasa dari anak tidak sah

yang diakuinya, sejauh mereka tidak dikecualikan, dibebaskan atau dipecat

dari perwalian, boleh mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri

supaya diangkat menjadi wali sebagai pengganti wali yang lain itu.

Pengadilan negeri mengambil ketetapan atas permohonan itu setelah

mendengar atau memanggil dengan sah si pemohon, wali, wali pengawas,

suami atau istri pemohon bila pemohon ini telah kawin lagi, dan orang tua

yang lain bila ia ikut mengakui si anak dan masih hidup, serta dewan

perwalian. Pengadilan negeri mengabulkan permohonan ini, kecuali jika ada

kekhawatiran yang berdasar, bahwa si ayah dan si ibu akan melalaikan si

anak.

Ketentuan dalam kalimat terakhir pasal 253 berlaku dalam hal ini.

Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut di atas berlaku ketentuan alinea

keempat pasal 206 dengan penyesuaian sekadamya.

Bagian 4. Perwalian yang Diperintahkan Oleh Ayah Atau lbu.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 355.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Masing-masing orang tua yang

menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa

orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika

sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan hakim yang

dimaksud dalam alinea terakhir pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain

dari orang tua.

Badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali. Pengangkatan dilakukan

dengan wasiat atau dengan akta notaris yang dibuat semata-mata untuk

keperluan itu.

Dalam hal ini boleh diangkat beberapa orang dengan urutan pengangkatan,

Ummi Habsyah SH82 / 400

sehingga yang diangkat belakangan bertindak sebagai wali, bila yang lebih

dulu tidak ada. (Ov. 67; KUHPerd. 140, 331, 358, 368.)

Pasal 356.

(sd.u. dg. S. 1,927-31 jis. 390, 421.) Pengangkatan seorang wali tidak

mempunyai akibat apa pun bila orang tua yang melakukan pengangkatan itu

pada saat meninggal dunia tidak melakukan perwalian atas anak-anaknya atau

tidak merjalankan kekuasaan orang tua. (KUHPerd. 431, 941, 1898.)

Pasal 357.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pasal 319g dan pasal 382d tetap berlaku,

juga bila yang bertindak sebagai wali adalah orang yang diangkat oleh salah

seorang dari kedua orang tua.

Bila selama pengampuan salah seorang dari kedua orang tua yang karena

sebab lain belum pernah kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian,

orang tua yang lain telah mengangkat seorang wali dan meninggal dunia,

maka perwalian dari wali yang diangkat itu berakhir demi hukum, dengan

berakhimya pengampuan. (KUHPerd. 331b.)

Pasal 358.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pengangkatan seorang wali bagi anak di

luar kawin yang dengan sah diakui oleh ayah atau ibunya yang telah

dipertahankan sebagai wali atau telah diangkat menjadi wali lagi, tidak

mempunyai kekuatan, kecuali bila disahkan oleh pengadilan negeri. (KUHPerd.

333 dst.,355.)

Bagian 5. Perwalian Yang Diperintahkan Oleh Pengadilan Negeri.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tiongboa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 359.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390,421.) Bagi anak belum dewasa yang tidak berada

di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur

dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali,

setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan

semenda. (KUHPerd. 333 dst.)

Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara

waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh pengadilan

negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu

ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh pengadilan negeri atas permohonan orang

yang dgantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat tidak ada

lagi.

Bila pengangkatan itu diperlukan karena si ayah atau si ibu tidak diketahui ada

tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh pengadilan

negeri diangkat juga seorang wali.

Atas permohonan orang yang dgantinya, wali ini diberhentikan oleh pengadilan

negeri, bila alasan yang menyebabkan pengangkatan tidak ada lagi.

Atas permohonan ini pengadilan negeri mengambil ketetapan setelah

mendengar atau memanggil dengan sah pemohon, wali, wali pengawas, para

keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa, dan dewan perwalian;

bila permohonan ini menyangkut perwalian anak di luar kawin, maka

Ummi Habsyah SH83 / 400

pengadilan negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil

dengan sah, sebagaimana diatur dalam pasal 354a. Permohonan dikabulkan,

kecuali jika ada kekhawatiran yang berdasar kalau-kalau si ayah atau si ibu

menelantarkan si anak. Terhadap pemeriksaan orang-orang ini, ketentuan

dalam alinea keempat pasal 206 berlaku dengan sekedar penyesuaian.

Selama perwalian termaksud dalam alinea kedua dan ketiga berjalan,

penunaian kekuasaan orang tua ditangguhkan.

Dalam hal diperlukan pengangkatan seorang wali, maka bila perlu, oleh balai

harta peninggalan, baik sebelum maupun setelah pengangkatan itu, diadakan

tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak

belum dewasa, sampai perwalian itu mulai berlaku. (KUHPerd. 260, 332,

345,346 dst., 355, 357 dst., 361, 364, 369, 379 dst., 453; Wsk. 55; S. 1928-

179.)

Pasal 360.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pengangkatan seorang wali dilakukan atas

permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para

kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan balai harta

peninggalan, atas tuntutan jawatan kejaksaan, atau pun karena jabatan, oleh

pengadilan negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu

bertempat tinggal. (KUHPerd. 364.)

Bila si anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau

bila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh

pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang terakhir di Indonesia, sedangkan

bila ini juga tidak ada, oleh pengadilan negeri di Jakana. (KUHPerd. 17, 21.)

Pegawai catatan sipil wajib memberitahukan kepada balai harta peninggalan

semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan

keterangan apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak belum

dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan perkawinan yang akan

dibukukan mengenai orang-orang tua yang mempunyai anak belum dewasa.

(Ov. 41; KUHPerd. 21, 362, 381; BS. 83; BS. Chin. 91; Wsk. 55.)

Pasal 361.

Bila seorang anak belum dewasa yang berdiam di Indonesia mempunyai harta

kekayaan di Negeri Belanda atau di daerah jajahannya di luar Indonesia, maka

atas permintaan walinya, pengurusan harta kekayaan itu boieh dipercayakan

kepada seorang pengurus di Negeri Belanda dan di daerah jajahan tersebut.

(KUHPerd. 1803.)

Dalam hal itu wali tidak bertanggungjawab atas tindakan-tindakan pengurus

itu.

Pengurus dipilih dengan cara yang sama seperti wali. (KUHPerd. 331, 359 dst.,

388.)

Pasal 362.

(s.d.u. dg. S.1927-31 jis. 390, 421.) Wali, segera setelah perwaliannya mulai

berlaku, di hadapan balai harta peninggalan wajib mengangkat sumpah,

bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan

baik dan tulus hali.

Bila di tempat kediaman wali itu atau dalam jarak lima belas pal dari tempat

itu tidak ada balai harta peninggalan atau tidak ada perwakilannya, maka

sunpah boleh diangkat di hadapan pengadilan negeri atau kepala

Ummi Habsyah SH84 / 400

pemerintahan daerah tempat kediaman si wali.

Tentang pengambilan sumpah itu harus dibuat berita acara. (Ov. 2 1; KUHPerd.

366, 369, 378; Wsk. 49, 55.)

Pasal 363.

(s.d.u. dg. S. 1927-31jis. 390, 421.) Tanpa mengurangi ketentuan alinea kedua

pasal 354a dan alinea keempat pasal 359, perwalian anak di luar kawin diatur

oleh pengadilan negeri tanpa lebih dulu mendengar siapa pun. (KUHPerd. 280,

353, 369.)

Pasal 364.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Ketetapan-ketetapan pengadilan negeri

tentang perwalian tidak bisa dimintakan banding, kecuali jika ada ketentuan

sebaliknya. (KUHPerd. 353 dst., 358 dst.)

Bagian 6. Perwalian Perkumpulan, Yayasan Dan Lembaga Sosial.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa,)

Pasal 365.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Dalam segala hal, bila hakim harus

mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada

perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu

yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia, yang

menurut dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur

pemeliharaan anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama.

Pasal 362 tidak berlaku.

Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial itu, sehubungan dengan perwalian

yang ditugaskan kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban

yang sama dengan yang diberikan atau yang diperintahkan kepada wali,

kecuali jika undang-undang menentukan lain.

Para anggota pengurus masing-masing bertanggungjawab secara pribadi dan

tanggung-menanggung atas pelaksanaan perwalian itu, selama perwalian itu

dilakukan oleh pengurus dan selama anggota-anggota pengurus ini tidak

menunjukkan pada hakim, bahwa mereka telah mencurahkan segala usaha

guna melaksanakan perwalian sebagaimana mestinya atau mereka dalam

keadaan tidak mampu menjaganya.

Pengurus boleh memberi kuasa secara tertulis kepada seorang anggotanya

atau lebih untuk melakukan perwalian terhadap anak-anak belum dewasa

tersebut dalam surat kuasa itu.

Pengurus berhak pula atas kehendaknya menyerahkan pengurusan harta

kekayaan anak-anak belum dewasa yang dengan tegas ditunjuknya, asalkan

secara tertulis, kepada balai harta peninggalan, yang dengan demikian wajib

menerima pengurusan itu dan menyelenggarakannya menurut ketentuanketentuan

yang berlaku terhadapnya. Penyerahan ini tidak dapat dicabut.

(KUHPerd. 330 dst., 335, 366, 379; Wsk. 57; S. 1928-179.)

Pasal 365a.

(s.d.t. dg S. 1927-31 jis. 390, 421.) Panitera pengadilan negeri yang

memerintahkan perwalian memberitahukan perintah itu kepada dewan

perwalian dan kejaksaan negeri yang dalam daerah hukumnya perkumpulan,

yayasan atau lembaga sosial itu berkedudukan.

Ummi Habsyah SH85 / 400

Pengurus perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial melaporkan secara

tertulis penempatan anak belum dewasa di suatu rumah atau lembaga kepada

dewan perwalian dan kejaksaan yang dalam daerah hukumnya teletak rumah

atau lembaga tersebut. Rumah dan lembaga yang dimaksudkan ini, dikunjungi

oleh pejabat kejaksaan atau oleh seorang petugas yang ditunjuknya dan

dewan perwalian tiap kali dipandang perlu dan patut guna meneliti keadaan si

anak belum dewasa yang ditempatkan di dalamnya.

Bila dikehendakinya, wali pengawas diberi kesempatan tiap-tiap minggu

mengunjungi anak belum dewasa yang ada dalam pengawasannya. (KUHPerd.

380.)

Bagian 7. Perwalian Pengawas.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 366.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Dalam setiap perwalian yang

diperintahkan di Indonesia, balai harta peninggalan ditugaskan sebagai walipengawas.

(AB 16; KUHPerd. 351 dst., :365, 367, 379, 415 dst., 418.)

Pasal 367.

(s.d. u. dg. S. 1928-546.) Ketentuan dalam pasal yang lain tidak berlaku dan

tidak membawa perubahan dalam perwalian pengawas yang diperintahkan di

Negeri Belanda untuk anak belum dewasa yang kemudian berdiam di

Indonesia.

(s.d.u. dg. S. 1927-31jis. 3.90,421.) Bila wali pengawas yang diangkat di Negeri

Belanda tidak berada di Indonesia dan tidak menunjuk seorang kuasa khusus

guna mewakili dirinya dalam segala kejadian yang memerlukan kehadiran dan

keikut-sertaannya, maka dianggaplah bahwa terhadap tugas yang harus

dilakukannya di Indonesia, ia telah memerintahkan perwakilannya kepada balai

harta peninggalan di tempat tinggal si anak belum dewasa, yang oleh

karenanya harus diterima oleh balai harta peninggalan tersebut. (KUHPerd.

452.)

Pasal 368.

(s.d.u.dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Para wali tersebut dalam Bagian 3 bab ini,

segera setelah perwalian mulai berjalan, wajib memberitahukan terjadinya

perwalian kepada balai harta peninggalan. Bila para wali tersebut lalai, mereka

boleh diberhentikan, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan

bunga. KUHPerd. 345, 355, 359, 380 dst&; S. 1927-31.)

Pasal 369.

(s.d.u.dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Dalam segala hal, bila perwalian

diperintahkan oleh hakim, panitera pengadilan negerm yang bersangkutan

harus segera memberitahukan secara tertulis adanya pengangkatan itu

kepada balai harta peninggalan, dengan keterangan, apakah pengangkatan itu

terjadi dengan dihadiri wali itu, atau jika perwalian diperintahkan kepada

perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, dengan keterangan, apakah hal

itu terjadi atas permintaan atau kesanggupan sendiri.

Panitera juga wajib dengan cara yang sama memberitahukan pernyataanpernyataan

yang menurut pasal 332a diucapkan di kepaniteraan atau yang

dikirimkan kepadanya, demikian pula pengesahan termaksud dalam pasal 358.

(KUHPerd. 332, 359, 362 dst., 452.)

Ummi Habsyah SH86 / 400

Pasal 370.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Kewajiban wali pengawas adalah mewakili

kepentingan si anak belum dewasa, bila kepentingan ini bertentangan dengan

kepentingan wali, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban khusus, yang

dibebankan kepada balai harta peninggalan dalam surat instruksinya pada

waktu balai harta peninggalan itu diperintahkan memangku perwalian

pengawas.

Dengan ancaman hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali

pengawas wajib memaksa wali untuk membuat daftar atau perincian barangbarang

harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh ke tangan si anak

belum dewasa. (KUHPerd. 127, 381, 386, 390, 395, 399 dst., 408, 452.)

Pasal 371.

(s.d.u. dg. S. 1927-31jis. 390, 421.) Dengan ancaman mengganti biaya,

kerugian dan bunga, balai harta peninggalan wajib melakukan segala tindakan

yang ditentukan dalam undang-undang, agar setiap wali, sekalipun tidak

diperintahkan oleh hakim, memberikan jaminan secukupnya, atau setidaktidaknya

menyelenggarakan pengurusan dengan cara yang ditentukan oleh

undang-undang. (KUHPerd. 335, 351, 386, 401, 452, 1023, 1171, 1179 dst.

1365 dst.)

Pasal 372.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Setiap tahun wali pengawas harus minta

kepada wali (kecuali ayah dan ibu) supaya memberikan suatu perhitungan

ringkas dan pertanggung-jawaban dan memperlihatkan kepadanya surat-surat

andil dan surat-surat berharga milik si anak belum dewasa.

Perhitungan ringkas itu harus dibuat di atas kertas tak bermeterai dan

diserahkan tanpa suatu biaya dan tanpa suatu bentuk hukum apa pun. (Ov. 19;

KUHPero. 373, 409, 452; Wsk. 58.)

Pasal 373.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis, 421.) Bila seorang wali enggan melaksanakan

ketentuan pasal yang lain atau bila wali pengawas dalam perhitungan ringkas

menemukan tanda-tanda kecurangan atau kealpaan besar, maka wali

pengawas harus menuntut pemecatan wali itu.

Demikian pula ia harus menuntut pemecatan dalam hal hal lain yang

ditentukan undang-undang. (Ov. 20; KUHPerd. 380 dst., 452.)

Pasal 374.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila perwalian lowong atau ditinggalkan

karena ketidakhadiran wali, atau bila untuk sementara waktu wali tidak

mampu menjalankan tugasnya, maka wali pengawas, dengan ancaman

hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga, harus mengajukan

permohonan kepada pengadilan negeri untuk mengangkat wali baru atau wali

sementara. (Ov. 20; KUHPerd. 359 dst., 452, 463, 1365 dst.)

Pasal 375.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Perwalian pengawas mulai dan berakhir

pada saat yang saina dengan mulainya dan berakhimya perwalian.

(KUHPerd. 330, 331a, 331b, 410, 419, 452.)

Bagian 8. Alasan-alasan yang Dapat Melepaskan Diri Dari Perwalian.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

Ummi Habsyah SH87 / 400

golongan Tionghoa.)

376. Dihapus dg. s. 1927-31 jis. 390, 421.

Pasal 377.

Yang boleh melepaskan diri dari perwalian ialah:

1) mereka yang melakukan tugas negara di luar Indonesia;

2) para anggota angkatan darat dan laut;

3) mereka yang melakukan tugas negara di luar keresidenan atau mereka

yang karena tugas negara pada saat-saat tertentu ada di luar keresidenan;

Orang-orang tersebut dalam tiga nomor di atas ini boleh meminta agar

dibebaskan dari perwalian, bila alasan-alasan dimaksud terjadi setelah

mereka diangkat menjadi wali;

4) mereka yang telah genap enam puluh tahun; bila mereka diangkat

sebelumnya, mereka boleh minta dibebaskan dari perwalian pada waktu

berumur 65 tahun;

5) mereka yang terganggu oleh suatu penyakit atau penderitaan berat yang

dapat dibuktikan;

Mereka ini boleh minta dibebaskan dari perwalian, bila penyakit atau

penderitaan itu timbul setelah mereka diangkat sebagai wali;

6) mereka yang tidak mempunyai anak sendiri, tetapi dibebani tugas

memangku dua perwalian;

7) mereka yang ditugaskan memangku satu perwalian, sedangkan mereka

sendiri mempunyai seorang anak atau lebih;

8) mereka yang pada waktu diangkat sebagai wali mempunyai lima orang

anak sah, termasuk di antaranya anak yang telah meninggal dalam dinas

ketentaraan;

9) (s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) wanita-wanita;

Wanita yang dalam keadaan tidak bersuami telah menerima suatu

perwalian boleh minta dibebaskan, bila ia kawin;

10) s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) mereka yang tidak berhubungan

keluarga sedarah atau semenda dengan si anak belum dewasa, bila dalam

daerah hukum pengadilan negeri tempat perwalian itu diperintahkan ada

keluarga sedarah atau semenda yang cakap memangkunya.

Ayah dan ibu tidak diperbolehkan minta dibebaskan dari perwalian anakanak

mereka sendiri, karena salah satu alasan tersebut di atas. (KUHPerd.

378, 452, 459.)

Pasal 378.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Barangsiapa hendak melepaskan diri dari

perwalian, harus memohon pembebasan dari hakim yang memerintahkan

perwalian atau, bila sebelumnya tidak ada pengangkatan oleh hakim, dari

pengadilan negeri tempat tinggalnya.

Kecuali orang-orang yang disebutkan dalam pasal 377 nomor 1o-5o, pemohon

diwajibkan, dengan ancamam kehilangan hak, untuk mengajukan permohonan

dalam tenggang waktu tiga puluh hari sejak hari mulai berlakunya perwalian

ini bila pemohon berdiam di Indonesia, dan dalam tenggang waktu sembilan

puluh hari bila ia berdiam di luar Indonesia.

Permohonan tidak dapat diterima, bila perwalian itu dibebankan padanya

Ummi Habsyah SH88 / 400

karena pernyataannya sendiri, bahwa ia sanggup menerima perwalian itu.

Hakim mengambil ketetapan tanpa bentuk acara dan tanpa banding.

Meskipun wali telah mengemukakan alasan-alasan untuk melepaskan diri, ia

masih wajib memangku Perwalian itu sampai diambil keputusan terakhir

tentang alasan-alasan itu. (KUHPerd. 362, 452.)

Bagian 9. Pengecualian, Pembebasan Dan Pemecatan Dari Perwalian.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan -Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 379.

(s.d.u. dg. S.1 927-31 jis, 390,421.) Selain pegawai-pegawai kehakiman bangsa

Eropa yang dikecualikan dari perwalian menurut ketentuan dalam pasal 9

Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia,

mereka yang dikecualikan dari perwalian adalah:

1) orang yang sakit ingatan;

2) orang belum dewasa;

3) orang yang ada di bawah pengampuan;

4) mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari

perwalian; akan tetapi yang demikian itu hanya terhadap anak belum

dewasa, tanpa mengurangi ketentuan -ketentuan dalam pasal 319g dan

pasal 382d; yang dengan ketetapan hakim kehilangan kekuasaan orang tua

atau perwalian.

5) ketua, wakil ketua, anggota, panitera, panitera-pengganti, bendahara,

pemegang buku, dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anakanak

atau anak-anak tiri mereka sendiri. (KUHPerd. 330, 359, 433, 452,

1330; Ov. 69; Wsk. 9.)

Pasal 380.

(s.d.u. dg. S. 1917-497; S. 1927-31 jis. 390, 421.) Jika hakim berpendapat

bahwa kepentingan anak-anak belum dewasa secara mutlak menghendakinya,

maka dapatlah dipecat dari perwalian, baik terhadap semua anak belum

dewasa, maupun terhadap seorang anak atau lebih yang bernaung di bawah

satu perwalian: (KUHPerd. 352, 359, 368, 373, 381 dst., 382a, 452.)

1) mereka yang berkelakuan buruk;

2) mereka yang dalam menunaikan perwalian menunjukkan ketidakcakapan

mereka, menyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajiban

mereka;

3) mereka yang telah dipecat dari perwalian lain menurut nomor 1o dan

nomor 2o pasal ini atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua menurut

pasal 319a alinea kedua nomor 1o dan nomor 2o;

4) mereka yang berada dalam keadaan pailit; (F. 1, 22.)

5) mereka yang untuk diri sendiri atau yang bapaknya, ibunya, istri/suaminya

atau anak-anaknya berperkara di muka hakim melawan si anak belum

dewasa dalam hal yang melibatkan kedudukan, harta kekayaan atau

sebagian besar harta kekayaan si anak belum dewasa;

6) mereka yang dihukum dengan keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena dengan sengaja telah ikut

serta dalam suatu kejahatan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam

Ummi Habsyah SH89 / 400

kekuasaan mereka;

7) mereka yang mendapat hukuman yang telah mempunyai kekuatan tetap,

karena melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV,

XVIII, XIX dan XX Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang

dilakukan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaan

mereka;

8) mereka yang mendapat hukuman badan yang tidak dapat diubah lagi

selama dua tahun atau lebih.

Ayah dan ibu tidak boleh dipecat, baik karena hal-hal tersebut pada nomor 4o

dan nomor 5o, maupun karena tidak cakap.

Suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial boleh dipecat dari

perwaliannya dalam hal-hal tersebut di bawah nomor-nomor 2o, 3o, 4o dan 5o,

bila hakim berpendapat bahwa kepentingan anak belum dewasa secara mutlak

menghendakinya.

Badan-badan itu juga boleh dipecat, bila pemberitahuaan tertulis tersebut

dalam pasal 365a alinea kedua dilalaikannya atau bila kunjungan-kunjungan

yang diatur di dalamnya dihalang-halanginya. Dalam pengertian kejahatan

dalam pasal ini termasuk juga usaha membantu dan mencoba untuk

melakukannya. (KUHP 53, 56.)

Pasal 381.

(s.d. u. dg. S. 1927-31jis. 390, 421.) Pemecatan seorang wali dilakukan oleh

pengadilan negeri tempat tinggalnya atau, bila tempat tinggalnya tidak ada,

oleh pengadilan negeri tempat tinggal terakhir, atas permohonan wali

pengawas, atas permohonan salah seorang keluarga sedarah atau keluarga

semenda si anak belum dewasa sampai dengan derajat keempat, atas

permohonan dewan perwalian, atau atas tuntutan kejaksaan.

Pemecatan ayah atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah adanya

perceraian, dilakukan oleh pengadilan negeri yang mengadili gugatan

perceraian.

Permintaan atau tuntutan itu harus memuat peristiwa-peristiwa dan keadaankeadaan

yang merupakan dasarnya, pula harus memuat daftar nama orangtua,

wali dan wali pengawas serta tempat kediaman dan tempat tinggal

mereka, sejauh ini diketahui, nama dan tempat tinggal keluarga sedarah atau

semenda yang menurut pasal 333 harus dipanggil, demikian pula nama dan

tempat tinggal saksi-saksi yang kiranya dapat menguatkan peristiwa yang

dikemukakan dalam permohonan atau tuntutan itu. Kecuali jika permohonan

akan pemecatan itu diajukan oleh dewan perwalian, salinan surat permohonan

atau tuntutan itu beserta surat-surat yang dilampirkan untuk menguatkannya,

harus segera dikirim oleh panitera kepada dewan tersebut. Pada surat

permohonan atau tuntutan itu, oleh panitera pengadilan negeri dicatat hari

masuknya. (KUHPerd. 319b, 370, 373, 409, 417, 452.)

Pasal 381a.

(s.d.t. dg. S. 1927-31jis. 390, 421.) Pengadilan negeri mengambil ketetapan

setelah mendengar atau memanggil dengan sah kedua orang tua, wali dan

wali pengawas, keluarga sedarah dan keluarga semenda si anak belum dewasa

dan dewan perwalian. Pengadilan negeri dapat memerintahkan pemanggilan

saksi-saksi guna diperiksa di bawah sumpah, yakni yang ditunjuk dan

dipilihnya, baik dari keluarga sedarah dan semenda maupun dari luar keluarga.

Ummi Habsyah SH90 / 400

Bila mereka yang akan diperiksa itu, yakni kedua orang tua, wali, wali

pengawas atau saksi, bertempat tinggal atau berkediaman di luar daerah

hukum pengadilan negeri, maka pemeriksaan oleh pengadilan negeri boleh

dilimpahkan dengan cara yang sama, seperti yang ditentukan dalam pasal 333

terhadap keluarga sedarah dan semenda. Anak kalimat terakhir dalam alinea

keempat pasal 206 berlaku terhadap orang tua, wali dan wali pengawas.

Segala panggilan dilakukan menurut cara yang ditentukan dalam pasal 333

terhadap keluarga sedarah dan semenda; bila ada panggilan terhadap

seseorang yang tempat kediamannya tidak diketahui, maka panggilan itu hal

segera dimuatkan dalam satu surat kabar atau lebih yang ditunjuk oleh

pengadilan negeri. Panggilan terhadap seseorang yang dimohonkan atau

dituntut pemecatannya harus disertai dengan pemberian secara ringkas

tentang isi permintaan atau tuntutan, kecuali jika tempat kediaman orang itu

tidak diketahui.

Bila dipandang perlu, pengadilan negeri boleh mendengar orang-orang selain

yang telah ditentukan di atas sebagai saksi di bawah sumpah, juga orangorang

yang telah datang menghadap pada hari yang telah ditentukan, dan

boleh pula memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi lebih lanjut; saksi-saksi ini

hal disebutkan dalam penetapan lebih lanjut dan hal dipanggil dengan cara

yang sama. (KUHPerd. 1895 dst.)

Pasal 381b.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 3, 421.) Selama pemeriksaan, tiap-tiap penduduk di

Indonesia yang berhak melakukan perwalian dan pengurus tiap-tiap

perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial tersebut dalam pasal 365 boleh

mengajukan diri kepada pengadilan negeri dengan surat permohonan supaya

diperkenankan memangku perwalian itu. Pengadilan negeri boleh

memerintahkan pemanggilan mereka untuk didengar tentang permohonan itu.

Alinea keempat pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut

dengan penyesuaian seperlunya.

Bila permintaan atau tuntutan itu dikabulkan, pengadilan negeri menetapkan

pengangkatan wali.

Dalam keputusan tentang pemecatan wali, wali yang dipecat harus dihukum

mengadakan pertanggung-jawaban tentang pengurusannya kepada

penggantinya. (KUHPerd. 359 dst., 409 dst.)

Pasal 382.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pemeriksaan perkara berlangsung dalam

sidang dengan pintu tertutup.

Penetapan disertai dengan alasan-alasannya diucapkan dalam sidang terbuka

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah berlangsung pemeriksaan

terakhir; penetapan ini boleh dinyatakan segera dapat dilaksanakan sekalipun

ada perlawanan atati banding dengan atau tanpa jaminan, semua itu atas

naskah ashnya. (Rv. 55.)

Selama pemeriksaan berjalan, pengadilan negeri teluasa untuk menghentikan

penunaian perwalian itu seluruhnya atau sebagian dan memberikan kekuasaan

atas diri anak belum dewasa dan harta kekayaannya, menurut pertimbangan

pengadilan negeri, kepada seorang yang ditunjuknya atau kepada dewan

perwalian.

Terhadap penetapan termaksud dalam alinea yang lain tidak boleh dimintakan

Ummi Habsyah SH91 / 400

peradilan yang lebih tinggi. Penetapan itu tetap berlaku sampai keputusan

tentang pemecatan memperoleh kekuatan tetap.

Ketentuan dalam alinea ketujuh dan kedelapan pasal 319f berlaku dalam hal

ini.

Pasal 382a.

(s. d. t. dg. S. 1917-497; s. d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Baik berdasarkan

atas peristiwa yang dapat menyebabkan pemecatan, maupun karena anak

belum dewasa ditinggalkan atau tanpa suatu pengawasan, jaksa berwenang

mempercayakan anak belum dewasa itu untuk sementara waktu kepada

dewan perwalian, sampai pengadilan negeri mengangkat seorang wali atau

dinyatakan, bahwa pengangkatan itu tidak perlu dan penetapan itu

mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Ketentuan dalam alinea ketujuh dan

kedelapan pasal 319f berlaku dalam hal ini.

Bila jaksa menggunakan wewenang tersebut di atas sebelum mengajukan

permintaan atau tuntutan akan pemecatan atau pengangkatan seorang wali, ia

wajib segera melakukan segala sesuatu agar pengadilan mengangkat seorang

wali.

Bila penyerahan anak belum dewasa kepada dewan perwalian ditolak, jaksa

boleh menyuruh membawa anak itu kepada juru sita atau kepada polisi yang

diberi tugas untuk melaksanakan surat perintahnya. Ketentuan-ketentuan

dalam alinea-alinea ketiga, keempat dan kelima pasal 319h berlaku dalam hal

ini.

Perintah penyerahan anak belum dewasa kepada dewan perwalian menurut

alinea pertama pasal ini menghentikan perwalian anak itu, sekedar mengenai

diri si anak.

Pasal 382b.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis, 390, 421.) Bila orang yang diminta atau dituntut

pemecatannya tidak datang menghadap atas panggilan, ia boleh mengajukan

perlawanan dalam waktu 30 hari, setelah penetapan atau akta yang dibuat

berdasarkan penetapan itu atau untuk pelaksanaannya diberitahukan

kepadanya, atau setelah ia melakukan suatu perbuatan yang secara mutlak

memberi kesimpulan, bahwa penetapan itu atau permulaan pelaksanaannya

sudah diketahui olehnya.

Orang yang permohonannya akan pemecatan ditolak, atau jawatan kejaksaan

yang tuntutannya ditolak pula, dan orang yang dipecat dari perwaliannya

meskipun ia menyangkal, seperti pula orang yang perlawanannya ditolak,

boleh mengajukan permohonan banding terhadap keputusan pengadilan

negeri dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan diucapkan. (Rv. 83, 341.)

Pasal 382c.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421 .) Bila wali ayah dan wali ibu tidak cakap

atau tidak mampu menunaikan kewajiban memelihara dan mendidik anakanak

mereka dan kepentingan anak-anak dari segi lain tidak bertentangan

dengan pembebasan mereka dari perwalian, maka atas permintaan dewan

perwalian atau tuntutan jaksa, mereka berdua boleh dibebaskan dari perwalian

terhadap seorang anak atau lebih oleh pengadilan negeri tempat tinggal

mereka atau, jika tidak ada, oleh pengadilan negeri tempat tinggal mereka

yang terakhir. Pembebasan ayah atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah

bercerai, dilakukan oleh pengadilan negeri yang telah mengadili tuntutan akan

Ummi Habsyah SH92 / 400

perceraian itu. Dalam surat permohonan atau tuntutan akan pembebasan

sedapat-dapatnya harus dikemukakan pula bagaimana pergantian wali itu

kiranya dapat diselenggarakan. Pembebasan ini tidak boleh diperintahkan, bila

pihak yang diminta atau yang dituntut pembebasannya, menentang hal

ini.(KUHPerd. 319a)

Berdasarkan surat permintaan sendiri, wali-wali lainnya boleh dibebaskan oleh

pengadilan negeri tempat tinggal mereka dari perwalian, baik terhadap semua

maupun terhadap seorang atau beberapa dari anak-anak yang belum dewasa,

yang ada di bawah kekuasaan mereka, bila seorang penduduk Indonesia yang

berhak menjalankan perwalian, atau pengurus salah satu perkumpulan,

yayasan dan lembaga sosial tersebut dalam pasal 365, menyatakan sanggup

dengan surat untuk mengganti mereka, dan pengadilan negeri menimbang

pergantian tersebut baik untuk kepentingan anak-anak.

Pengadilan negeri mengambil keputusan setelah mendengar atau memanggil

dengan sah kedua orang tua, wali dan wali pengawas, para keluarga sedarah

atau semenda anak belum dewasa dan dewan perwalian, serta mengangkat

wali, bila permintaan atau tuntutan dikabulkan. Ketentuan dalam alinea ketiga

pasal 381 dan alinea-alinea kedua, ketiga, dan keempat pasal 38 la berlaku

dalam hal ini.

Pemeriksaan perkara berlangsung dalam sidang tertutup. Dalam waktu yang

selekas-lekasnya setelah pemeriksaan terakhir, penetapan dengan alasanalasannya

diucapkan dalam sidang terbuka dan boleh dinyatakan segera dapat

dilaksanakan, sekalipun ada perlawanan atau banding dengan atau tanpa

jaminan, semuanya itu atas naskah asli. (Rv. 55.)

Bila seseorang yang dimintakan atau dituntut pembebasannya berdasarkan

alinea pertama, tidak datang menghadap, maka terhadap pembebasan ini ia

boleh mengajukan perlawanan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan

itu, atau akta yang dibuat berdasarkan penetapan itu atau untuk

melaksanakannya, diberitahukan kepadanya secara pribadi atau setelah aa

melakukan suatu perbuatan yang secara mutlak memberi kesimpulan, bahwa

penetapan itu atau permulaan pelaksanaannya sudah diketahui olehnya.

Orang yang permintaan akan pembebasannya ditolak, atau jawatan kejaksaan

yang tuntutannya akan hal yang sama ditolak, dan orang yang dibebaskan dari

perwalian kendati datang menghadap atas panggilan, seperti juga orang yang

perlawanannya ditolak, semuanya dapat mengajukan permohonan banding

dalam waktu tiga puluh hari setelah putusan pengadilan negeri diucapkan. (Rv.

83, 341.)

Terhadap penetapan-penetapan termaksud dalam alinea kedua tidak boleh

diminta banding.

Pasal 382d.

(s.d.t. dg. S.1,927-31 jis. 390, 421.) Seorang ayah atau seorang ibu yang

dibebaskan atau dipecat dari perwalian terhadap anak-anaknya sendiri, baik

atas permintaan sendiri matipun atas permintaan mereka yang berhak

meminta pembebasan atau pemecatannya, ataupun atas tuntutan jawatan

kejaksaan, boleh dipulihkan kembali dalam perwalian, bila ternyata bahwa

peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan pembebasan atau pemecatannya

tidak lagi berlawanan dengan pemulihan itu. Permintaan atau tuntutan untuk

itu harus diajukan kepada pengadilan negeri yang telah mengadili permintaan

atau tuntutan akan pembebasan atau pemecatannya, kecuali jika perkawinan

Ummi Habsyah SH93 / 400

orang yang dibebaskan atau dipecat itu telah dibubarkan karena perceraian,

dalam hal mana permintaan atau tuntutan itu harus diajukan kepada

pengadilan negeri yang telah mengadili tuntutan akan perceraian itu.

(KUHPerd. 331; Rv. 207, 211, 221.)

Pengadilan negeri mengambil keputusan setelah mendengar atau memanggil

dengan sah, bila mungkin, kedua orang tua, demikian pula wali atau pengurus

perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial yang memangku perwalian itu,

wali pengawas, para anggota keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak

dan dewan perwalian.

Bila dipandang perlu, pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya

didengar di bawah sumpah saksi-saksi yang dipilihnya dari keluarga sedarah

atau semenda atau dari luar mereka.

Alinea-alinea ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh pasal 319g berlaku

dalam hal ini.

Pasal 382e.

(s.d.t. dg. S. 1.927-31jis.,390, 421.) Bila anak belum dewasa tidak nyata-nyata

berada dalam kekuasaan seseorang atau kekuasaan pengurus perkumpulan,

yayasan atau lembaga sosial yang diwajibkan melakukan perwalian menurut

putusan hakim, sebagaimana dimaksudkan dalam bagian ini, atau dalam

kekuasaan seseorang atau kekuasaan dewan perwalian yang kepadanya

dipercayakan anak-anak itu menurut penetapan sebagaimana dimaksudkan

dalam pasal 382 alinea ketiga, maka dalam penetapan yang sama

diperintahkan juga penyerahan anak-anak itu kepada pihak yang menurut

penetapan mendapat kekuasaan atas anak-anak itu. Ketentuan-ketentuan

dalam alinea-alinea kedua, ketiga, keempat dan kelima pasal 319h berlaku

dalam hal ini.

Pasal 382f.

(s.d.t. dg. S. 1.927-31 jis. 390, 421.; s.d.u. dg. 1938-622.) Ketentuan pasal 319j

berlaku juga terhadap pembebasan atau pemecatan seorang ayah atau ibu

dari perwalian terhadap anak-anak sendiri.

Pasal 382g.

(s.d.t. dg. S. 1,927-31 jis., 390, 421.) Semua surat permohonan, tuntutan,

penetapan, pemberitahuan dan semua surat lain yang dibuat guna memenuhi

ketentuan-ketentuan dalam bagian ini adalah bebas dari meterai. (Zeg. 31, II,

61.)

Segala permintaan termaksud dalam bagian ini, yang berasal dari dewan

perwalian, harus dilayani dengan cuma-cuma, demikian pula segala salinan

pertama, salinan dan petikan yang diminta oleh dewan perwalian guna

kepentingan tugas yang diperintahkan kepadanya, oleh panitera diberikan

kepadanya dengan cuma-cuma. (Rv. 888 dst.)

Bagian 10. Pengawasan Wali Atas Pribadi Anak Belum Dewasa.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 383.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Wali harus menyelenggarakan

pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan

Ummi Habsyah SH94 / 400

harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala

tindakan perdata. (LN. 1953-86, pasal 7.)

UU 36/1953 tentang Bank Tabungan Pos pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Tentang tabungan atas nama anak-anak.

(1)Anak-anak jang belum dewasa, tidak usah dengan

perantaraan orang tua atau walinja, dapat juga mengambil

buku buku tabungan dengan buku itu memasukkan uang

dan menerima sendiri pembajaran kembali uang tabungan

jang tertuli atas namanja didalam tata-usaha Bank Tabungan

Pos.

(2)Akan tetapi pembajaran kembali itu tidak dapat dilakukan,

djikalau orang tuanja atau walinja memadjukan

keberatannja.

(3)Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat (4)

pasal 5 Undang-undang ini, pemegang kekuasaan ibu-bapa

atau wali atas anak jang belum dewasa, boleh meminta

djuga pembajaran kembali dari tabungan atas nama anak

itu; tetapi djika anak itu telah berumur 16 tahun,

pembajaran kembali ini hanja boleh dilakukan setelah

mendapat kuasa dari Pengadilan Negeri.

a. Kuasa ini tidak akan diberikan, bilamana uang itu tidak

akan dgunakan untuk keperluan jang tak dapat

dielakkan.

b. Djika pengadilan menganggap perlu, maka dipanggillah

sanak-saudara anak itu untuk didengar pendapatnja,

akan tetapi bila mereka tidak datang menghadap,

sjarat ini tidak usah diindahkan tagi, asal sadja

panggilan mereka dilakukan setjara semestinja.

(4)Baik bapa maupun ibu penabung jang belum dewasa tidak

dapat memungut hasil atas tabungan jang tertjatat atas

nama anak itu didalam buku-buku Bank Tabungan Pos.

Anak belum dewasa harus menghormati walinya. (KUHPerd. 78, 151, 282, 298,

361, 388, 399, 421, 452, 904, 1330, 1447 dst., 1798.)

Pasal 384.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila wali, berdasarkan alasan-alasan yang

penting, merasa tidak puas terhadap kelakuan si anak belum dewasa, maka

atas permintaan wali sendiri atau atas permintaan dewan perwalian, asal saja

dewan diminta oleh wali untuk itu, pengadilan negeri boleh memerintahkan

penempatan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga negara

atau swasta yang akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penempatan itu

dilakukan atas biaya si anak belum dewasa, dan bila ia tidak mampu, atas

biaya wali; penempatan semacam itu hanya boleh dilakukan selama-lamanya

enam bulan berturut-turut, bila pada hari penetapan hakim si anak belum

dewasa belum mencapai umur empat belas tahun, atau selama-lamanya satu

tahun bila pada hari penetapan ia telah mencapai umur tersebut, dan sekalikali

tidak boleh melewali saat anak belum dewasa menjadi dewasa. (KUHPerd.

320 dst., 452.)

Pengadilan negeri tidak boleh memerintahkan penempatan itu sebelum men

Ummi Habsyah SH95 / 400

dengar atau memanggil secara sah wali pengawas, para keluarga sedarah dan

semenda dari anak belum dewasa, dewan perwalian dan, tanpa mengurangi ke

tentuan,dalam alinea berikut, juga si anak belum dewasa sendiri.

Bila si anak belum dewasa tidak datang menghadap pada hari yang ditentukan

untuk mendengarnya, maka pengadilan negeri menunda pemeriksaan sampai

pada hari yang ditentukan, dan memerintahkan agar anak belum dewasa itu

pada hari tersebut dibawa ke depannya oleh juru sita atau polisi; penetapan ini

dilaksanakan atas perintah jawatan kejaksaan; bila ternyata si anak belum

dewasa pada hari itu pun juga tidak datang menghadap, maka pengadilan

negeri, tanpa mendengamya, memerintahkan atau menolak penempatannya.

Dalam hal ini tidak perlu diperhatikan bentuk acara lebih lanjut, melainkan

perintah penempatan itulah yang harus diberikan, tetapi itu pun tidak perlu

memuat alasannya.

Bila pengadilan negeri dalam penetapannya memutuskan, bahwa si anak

belum dewasa dan si wali tidak mampu membiayai penempatan itu, maka

semua biaya menjadi beban negara.

Penetapan yang memerintahkan suatu penempatan, dilaksanakan atas

perintah, setelah ada permintaan dari pihak wali.

Pasal 384a.

(s.d.u. dg, S. 1927-31 jis. 390, 421.) Dengan penetapan Menteri Kehakiman si

anak belum dewasa sewaktu-waktu boleh dikeluarkan dari lembaga termaksud

dalam pasal yang lalu, bila alasan-alasan yang mengakibatkan penempatan itu

telah tidak ada atau bila keadaan jasmani dan rohani anak belum dewasa itu

tidak mengizinkan penempatan lebih lama.

Wali selalu leluasa untuk mempersingkat waktu penempatan yang telah

ditentukan dalamm perintah. Untuk memperpanjang waktu penempatan, perlu

diperhatikan lagi ketentuan dalam pasal yang lalu.

Pengadilan negeri hanya boleh memerintahkan perpanjangan waktu itu, tiaptiap

kali tidak lebih dari enam bulan berturut-turut; perintah itu tidak boleh di

berikan sebelum mendengar permintaan itu dari kepala lembaga tempat anak

belum dewasa itu tinggal pada waktu permintaan perpanjangan diajukan atau

diri seorang penggantinya.

Bagian II. Tugas Pengurusan Wali.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 385.

Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana seorang

bapak rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab atas biaya, kerugian

dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila kepada si anak belum dewasa, baik

dengan suatu akta antara orang-orang yang masih hidup, maupun dengan

sebuah wasiat, telah dihibahkan atau dihibah-wasiatkan sejumlah harta benda

dan pengurusannya itu dipercayakan kepada seorang pengurus atau lebih

yang telah ditunjuk, maka ketentuan-ketentuan pasal 307, yang berlaku bagi

pemangku kekuasaan orang tua, berlaku juga bagi wali. (KUHPerd. 391, 400,

452.)

Pasal 386.

Ummi Habsyah SH96 / 400

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Dalam waktu sepuluh hari setelah

perwalian mulai berlaku, wali harus menuntut pengangkatan penyegelan, bila

penyegelan ini telah dilakukan, dan dengan dihadiri oleh wali pengawas,

segera membuat atau menyuruh membuat daftar barang-barang kekayaan si

anak belum dewasa. (Ov. 100 dst.)

Daftar barang-barang atau inventaris itu boleh dibuat di bawah tangan; tetapi

dalam segala hal keberesannya harus dikuatkan di bawah sumpah oleh wali

sendiri di hadapan balai harta peninggalan; bila inventaris itu dibuat di bawah

tangan, inventaris itu harus diserahkan kepada balai harta peninggalan.

(KUHPerd. 370 dst, 417; 452; Rv. 663 dst., 672 dst.; Wsk. 50.)

Pasal 387.

Bila si anak belum dewasa berutang kepada wali, maka hal itu harus dijelaskan

dalam inventaris; dalam hal tidak ada penjelasan dalam inventaris yang

demikian itu, wali tidak akan diperbolehkan menagih sesuatu yang

dipiutangkannya, sebelum anak belum dewasa itu menjadi dewasa; tambahan

lagi, ia akan kehilangan segala bunga dan angsuran atas jumlah pokok yang

sedianya dapat ditagih semenjak pembuatan inventaris sampai saat anak

belum dewasa menjadi dewasa; tetapi selama masa itu, bagi wali, kedaluwarsa

tidak berlaku, (KUHPerd. 452, 1986.)

Pasal 388.

(S. d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pada permulaan setiap perwalian, kecuali

yang dilakukan oleh ayah atau ibu, balai harta peninggalan, setelah

mendengar wali pengawas bila bukan balai harta peninggalan sendiri yang

menjadi wali pengawas, dan setelah memanggil keluarga sedarah atau

semenda si anak belum dewasa, menurut perkiraan dan dalam keseimbangan

dengan harta kekayaan yang harus diurus, harus menentukan jumlah uang

yang diperlukan untuk biaya hidup anak belum dewasa itu beserta biaya yang

diperlukan guna mengurus harta kekayaan; semuanya itu tidak mengurangi

kemungkinan campur tangan pengadilan negeri, bila balai harta peninggalan

tidak menyetujui pendapat sebagian besar keluarga anak belum dewasa yang

hadir.

Dalam akta yang sama harus ditentukan pula, apakah wali, dalam

menjalankan pengurusan, diperkenankan pula dengan upah menggunakan

seorang pengurus khusus atau lebih, yang akan mewakili wali dan di bawah

tanggungjawab wali. (KUHPerd. 333 dst., 345, 361, 372, 452.)

Pasal 389.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Wali wajib mengusahakan supaya dijual

segala meja-kursi atau perkakas rumah tangga, yang pada permulaan atau

selama perwalian jatuh ke dalam kekayaan si anak belum dewasa, demikian

juga barang-barang bergerak yang tidak memberikan hasil, pendapatan atau

keuntungan, kecuali barang-barang yang menurut alamnya dapat disimpan,

asal saja dengan persetujuan balai harta peninggalan dan setelah mendengar

atau memanggil dengan sah wali pengawas, bila yang menjadi wali-pengawas

bukan balai harta peninggalan sendiri, serta keluarga sedarah atau semenda.

Penjualan harus dilakukan di muka umum oleh petugas yang berhak, dengan

memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat, kecuali jika pengadilan,

setelah mendengar dan memanggil seperti di atas, kiranya memerintahkan,

bahwa barang-barang tertentu yang ditunjuk, untuk kepentingan anak belum

Ummi Habsyah SH97 / 400

dewasa, harus dijual di bawah tangan dengan harga atau di atas harga yang

telah ditaksir oleh ahli-ahli yang diangkat untuk itu. (KUHPerd. 417.)

Pengadilan negeri boleh juga, setelah mendengar seperti di atas, mengizinkan

penjualan di muka umum atau di bawah tangan akan barang-barang bergerak

yang sehubungan dengan ketentuan alinea pertama pasal ini telah disimpan

dalam wujud asli, bila kepentingan si anak belum dewasa menghendakinya.

Barang-barang dagangan boleh dijual di bawah tangan oleh wali dengan

perantaraan makelar, komisioner atau orang lain yang sejajar, dengan harga

kurs yang berlaku, sedangkan hasil-hasil tanah hendaknya dijual di pasar atau

di mana saja dengan harga pasar. (KUHPerd. 333 dst., 390, 511 dst., 515,

1012; KUHD. 62, 76; Rv. 678 dst.)

Pasal 390.

(s.d.u. dg. S. 1927-31jis. 390, 421.) si ayah atau si ibu, sejauh menurut

undang-undang mempunyai hak nikmat hasil atas harta kekayaan si anak

belum dewasa, bebas dari kewajiban menjual perabot rumah tangga atau

barang-barang bergerak lainnya, bila mereka lebih suka menyimpannya

dengan maksud mengembalikannya dalam keadaan aslinya kelak kepada si

anak belum dewasa.

Dalam hal itu mereka, atas biaya sendiri, harus menyuruh seorang ahli, yang

akan diangkat oleh wali pengawas dan mengangkat sumpah di depan kepala

pemerintah daerah, untuk menaksir harga sebenarnya barang-barang

tersebut. Barang-barang yang tidak dapat diserahkan kembali dalam wujud

aslinya harus di dengan sejumlah harga uang taksiran. (KUHPerd. 311, 370,

389, 1078; Wsk. 38.)

Pasal 391.

Wali diwajibkan membungakan sisa penghasilan setelah pendapatan dikurangi

dengan pengeluaran, bila saldo untung melebihi seperempat daripada

pendapatan biasa si anak belum dewasa. (S. 1897-231.)

Mereka tidak boleh membungakan uang tunai si anak belum dewasa, selain

dengan cara membeli surat-surat pendaftaran dalam buku utang besar

Kerajaan Belanda, membeli surat-surat piutang atas beban Indonesia dan

memindahkannya atas nama si anak belum dewasa, membeli barang-barang

tetap atau membeli surat-surat piutang berbunga, dan dengan memberi

jaminan hipotek atas barang tak bergerak, yang harganya dibebaskan dari

segala beban sekurang-kurangnya sepertiga lebih dari jumlah uang yang

diperbungakan.

Bila wali lalai selama satu tahun untuk membungakan sejumlah uang dengan

cara seperti diperintahkan dalam pasal ini, mereka harus membayar bunga

uang itu menurut undang-undang. (KUHPerd. 370, 372, 385, 393, 452, 1250,

1767; S, 1848-22.) -,

Pasal 392.

(s.du. dg.,S. 1927=31 jis. 390, 421.) Bila dalam harta kekayaan si anak belum

dewasa terdapat sertipikat-sertipikat utang nasional, wali wajib meminta

memindahkannya ke dalam buku besar atas nama anak belum dewasa itu.

Surat piutang atas beban Indonesia pun harus dipindahkannya atas nama si

anak belum dewasa. Dengan ancaman hukuman membayar biaya, kerugian

dan terus berusaha agar peraturan ini dilaksanakan.

Bagaimana balai harta peninggalan menurut pasal ini dan pasal-pasal 371 dan

Ummi Habsyah SH98 / 400

474 harus melaksanakan kewajiban untuk membayar ganti kerugian bagi

semua anggota majelis bersama-sama atau bagi setiap anggota khususnya,

diatur oleh pemerintah dalam sebuah instruksi bagi semua balai harta

peninggalan. (KUHPerd. 370, 372, 391, 416, 1365 dst.; S. 1891-21, bdk. Wsk.

24.)

Pasal 393.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis, 390, 421.) Wali tidak boleh meminjam uang untuk

kepentingan si anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau

menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau

memindah tangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andilandil,

tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari pengadilan negeri. Pengadilan

negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang

mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil

dengan sah keluarga atau semenda anak belum dewasa dan wali pengawas.

(KUHPerd. 309, 333, 372, 397 dst., 412, 425, 452, 1076, 1170, 1216, 1330 dst.,

1448, 1852; Rv,. 644,.dst.; LN. 1953-86 pasal 7 di bawah KUHPerd. 383)

Pasal 394.

Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan

yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si

anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang yang

hendak dijual.

Pengadilan negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu,

baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut

pertimbangan pengadilan negeri penjualan barang-barang itu tidak

menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa. (KUHPerd.

425, 452.)

Pasal 395.

(s.d.u. dg. S. 1927-31jis. 390, 421.) Penjualan harus dilakukan di muka umum,

di hadapan wali pengawas, oleh pegawai yang berhak dan menurut kebiasaan

setempat. (AB. 15; KUHPerd. 370, 396, 452; Rv. 684 dst.)

Pasal 396.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390,421.) Pengadilan negeri boleh mengizinkan

penjualan di bawah tangan suatu barang tak bergerak dalam hal-hal yang luar

biasa dan bila kepentingan anak belum dewasa menghendakinya.

Izin itu tidak akan diberikan, kecuali atas permintaan wali yang harus disertai

alasan-alasannya dan dengan persetujuan bersama dari wali pengawas dan

keluarga sedarah atau semenda.

Bila keluarga sedarah atau semenda tidak semua datang menghadap atas

panggilan, maka cukup persetujuan bersama dari mereka yang datang.

Barang tidak bergerak itu tidak boleh dijual dengan harga yang lebih rendah

dari harga yang sebelum pemberian izin telah ditaksir oleh tiga orang ahli yang

diangkat oleh pengadilan negeri. (KUHPerd. 333 dst., 397 dst., 452; Rv. 685.)

Pasal 397.

Segala bentuk acara yang ditentukan dalam pasal 393 tidak berlaku, bila

dalam suatu putusan pengadilan, atas permintaan salah seorang di antara

beberapa orang penilik barang yang belum dibagi, diperintahkan menjualnya,

kecuali bahwa penjualan itu selalu harus dilakukan di muka umum. (KUHPerd.

Ummi Habsyah SH99 / 400

452; Rv. 684 dst.)

Pasal 398.

Bila hakim, sehubungan dengan pasal 393, mengizinkan penjualan suratsurat

berharga milik si anak belum dewasa, maka boleh ditetapkan bahwa penjualan

itu hendaknya dilakukan di bawah tangan, asalkan surat-surat tersebut adalah

sedemikian rupa, sehingga harganya pada hari pejualan dapat diperlihatkan

dalam surat kabar biasa mengenai harga atau pemberitahuan sejenis itu,

sebagaimana lazimnya dikeluarkan di Indonesia. (KUHPerd. 396, 452; KUHD

62.)

Pasal 399.

Wali tidak boleh menjual barang tak bergerak si anak belum dewasa, selain

dengan lelang umum.

Dalam hal itu pembelian tidak akan mempunyai kekuatan, sebelum disahkan

pengadilan negeri menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam

alinea alinea kedua, ketiga dan keempat pasal 396. (KUHPerd. 452, 1470.)

Pasal 400.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Wali tidak boleh menyewa atau

mengambil sebagai hak usaha untuk diri sendiri barang-barang si anak belum

dewasa, kecuali bila pengadilan negeri telah mengizinkan syarat-syaratnya

setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau

semenda si anak belum dewasa dan wali pengawas; dalam hal demikian, wali

pengawaslah yang berhak mengadakan perjawian dengan si wali. (KUHPerd.

417, 452.)

Tanpa izin yang sama, wali tidak boleh menerima penyerahan hak atau piutang

terhadap mereka yang ada di bawah perwaliannya. (KUHPerd. 333 dst., 370,

385, 452, 613, 1533, 1548.)

Pasal 401.

Wali tidak boleh menerima warisan yang diperuntukkan bagi si anak belum

dewasa, selain dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan.

(KUHPerd. 1046.)

Wali tidak boleh menolak warisan tanpa izin untuk itu yang diperoleh dengan

cara yang ditentukan dalam pasal 393. (KUHPerd. 371, 386, 430, 452, 1023,

1057, 1448.)

Pasal 402.

Izin yang sama diperlukan juga untuk menerima sebuah hibah yang

diperuntukkan bagi si anak belum dewasa; akibat hibah yang demikian adalah

sama seperti akibat hibah yang diberikan kepada seorang yang telah dewasa.

(KUHPerd. 452, 1448, 1677, 1685, 1687.)

Pasal 403.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Sebelum mengajukan gugatan di muka

hakim untuk si anak belum dewasa, atau sebelum membelanya terhadap

suatu gugatan, atas tanggung jawab sendirisi wali boleh meminta kepada balai

harta peninggalan supaya dikuasakan untuk itu; balai itu, atas permintaan

tersebut, harus menanyakan terlebih dulu pendapat para keluarga sedarah

atau semenda si anak belum dewasa, demikian pula pendapat wali pengawas,

sekiranya perwalian pengawas tidak dilakukan oleh balai harta peninggalan

sendiri.

Ummi Habsyah SH100 / 400

Wali yang tanpa izin tersebut mengajukan gugatan di muka hakim atau

mengadakan pembelaan atas suatu gugatan, dapat dihukum oleh hakim untuk

membayar segala biaya perkara dengan uangnya sendiri, bila dipandangnya

bahwa tidak dengan alasan yang layak perkara itu dimulainya atau

dipertahankannya; hal ini tidak mengurangi kewajiban wali untuk membayar

biaya, kerugian dan bunga, sekiranya ada alasan untuk itu.

Hukuman yang sama dapat juga diberikan bila ternyata bahwa izin tersebut

didapatnya karena penuturan yang bohong atau penyembunyian keadaan

yang sebenarnya. (KUHPerd. 333 dst., 404 dst., 452, 1448; Wsk. 13; Rv. 58

dst..)

Pasal 404.

Dalam suatu perkara yang diajukan terhadap si anak belum dewasa, wali tidak

leluasa menyatakan menerima putusan tanpa kuasa untuk itu dari balai harta

peninggalan dengan cara yang disebutkan dalam permulaan pasal yang lain.

(KUHPerd. 403, 452; Wsk. 13.)

Pasal 405.

Wali diharuskan mendapat izin yang sama, bila ia hendak meminta pemisahan

atau pembagian; tetapi tanpa izin la boleh menjawab tuntutan akan

pemisahan atau pembagian yang diajukan terhadap anak belum dewasa.

(KUHPerd. 403, 452; 1066.)

Pasal 406.

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam hal pemisahan dan

pembagian harta yang menyangkut kepentingan anak belum dewasa,

ditetapkan dalam Bab XVII Buku Kedua yang berjudul Pemisahan Harta

Peninggalan. (KUH Perd. 401, 452, 1066 dst., 1072 dst., 1448.)

Pasal 406a.

(s.d. t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Bila anak-anak belum dewasa yang

berada di bawah beberapa orang wali mempunyai harta kekayaan yang sama,

pengadilan negeri boleh menunjuk salah seorang dari mereka atau orang lain

untuk menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan itu sampai pemisahan

dan pembagian selesai, atas jaminan yang ditentukan pengadilan negeri.

(KUHPerd. 319e)

Pasal 407.

Tanpa izin yang dibicarakan dalam pasal 393, wali tidak boleh mengadakan

perdamaian atas nama si anak belum dewasa, pula tidak diperbolehkan

menyerahkan penyelesaian suatu perkara kepada wasit. (KUHPerd. 452, 1448;

1851; Rv. 615 dst.)

Pasal 408.

(s.d.u. dg. S. 1927-31jis. 390, 421.) Jika si ayah atau si ibu dan istrinya atau

suaminya yang telah lebih dulu meninggal dunia, dulunya kawin dengan harta

bersama secara penuh atau terbatas, maka pengadilan negeri, setelah

mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda

beserta wali pengawas, boleh memberi kuasa kepadanya agar selama waktu

yang ditentukan, bahkan sampai si anak yang belum dewasa menjadi dewasa,

terus menguasai harta kekayaan itu, pendapatan perusahaan, perdagangan,

pabrik atau yang sejenis itu.

Izin itu tidak dapat diberikan, kecuali jika setelah pengadilan negeri melihat

Ummi Habsyah SH101 / 400

daftar, kekayaan, ternyata bahwa kepentingan anak belum dewasa adalah

sangat besar dan ada jaminan yang diberikan oleh wali atau wali pengawas.

Izin tersebut, atas permohonan wali atau wali pengawas, boleh dicabut setelah

mendengar seperti di atas.

Bahkan kejaksaan, karena jabatan boleh menuntut pencabutan izin itu.

(KUHPerd. 119, 127, 153, 155, 333 dst., 370, 452.)

Bagian 12. Perhitungan Pertanggungjawaban Perwalian.

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Pasal 409

Setiap wali, pada akhir perwalian wajib mengadakan perhitungan penutup dan

pertanggungjawaban. (KUHPerd. 342, 372, 378, 381b, 452; Rv. 580-4; IR. 233.)

Pasal 410.

(s.d.u. dg. S. 1917-497; S. 1927-31 jis. 390, 421.) Perhitungan dan

pertanggung-jawaban itu harus dilakukan atas biaya dan kepada si anak belum

dewasa bila ia telah menjadi dewasa, atau kepada ahli.warisnya bila ia telah

meninggal, atau kepada pengganti pengurus.

Wali harus membayar lebih dulu biaya-biaya untuk itu.

Dalam perhitungan itu, untuk semua pengeluaran yang perlu, yang pantas dan

yang cukup beralasan, wali harus mendapat penggantian. (KUHPerd. 330, 370,

410, 462; Rv. 99, 764 dst.)

Pasal 411.

(s.d.u. dg. S.1928-546.) Semua wali, kecuali ayah, ibu dan wali peserta, boleh

memperhitungkan upah sebesar tiga persen dari segala pendapatan, dua

persen dari segala pengeluaran, dan satu setengah persen dari modal yang

mereka terima, kecuali jika mereka lebih suka menerima upah yang ditentukan

dengan surat wasiat atau dengan akta otentik tersebut dalam pasal 355;

dalam hal yang demikian mereka tidak boleh memperhitungkan upah yang

lebih besar. (Ov. 22, 80; KITHPerd. 388, 452, 1794; S. 1924-523.)

(Dg. S. 1,927-31 ditambahkan alinea kedua, kemudian dicabut lagi dg. S.

1927-456.)

Pasal 412.

Setiap persetujuan mengenai perwalian dan perhitungan-perwalian, yang telah

diadakan antara wali dan anak belum dewasa yang sementara itu menjadi

dewasa, adalah batal dan tidak berharga, bila persetujuan itu tidak didahului

perhitungan yang baik dan pertanggungjawaban dengan alat-alat bukti yang

diperlukan; semuanya itu harus dinyatakan dengan pengakuan tertulis dari

pihak yang kepadanya harus dilakukan perhitungan itu, yang diberikan

sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum persetujuan. (AB. 23; KUHPerd. 452,

904, 1451,1852.)

Pasal 413.

Perhitungan penutup yang harus diadakan oleh wali, tanpa ditagih pun harus

memberikan bunga sejak hari perhitungan ditutup.

Segala bunga dari apa yang masih menjadi utang si anak belum dewasa

terhadap walinya tidak akan berjalan, kecuali sejak hari teguran pelaksanaan

pembayaran, setelah perhitungan dan pertanggung-jawaban ditutup.

Ummi Habsyah SH102 / 400

(KUHPerd. 335 dst., 452, 1149-7, 1250, 1767; Rv. 580-8 o, 704-3 o, 774; Wsk.

33; S. 1848-22.)

Pasal 414.

Segala tuntutan si anak belum dewasa terhadap walinya berkenaan dengan

tindakan-tindakan perwalian, gugur karena daluwarsa setelah lewat sepuluh

tahun, terhitung sejak anak itu menjadi dewasa. (KUHPerd. 452, 1946.)

Bagian 13. Balai harta Peninggalan Dan Dewan Perwalian.

(Berlaku bagi semua golongan Timur Asing)

Pasal 415.

(s.d.u. dg. S. 1921-489; S. 1933-564.) Dalam daerah hukum setiap pengadilan

negeri ada balai harta peninggalan, yang daerah dan tempat kedudukannya

sama dengan daerah dan tempat kedudukan pengadilan negeri. (RO. 117 dst.;

RBg. 73 dst.)

Pemerintah boleh menentukan, bahwa segala kekuasaan yang diberikan

kepada suatu balai harta peninggalan beserta usaha-usahanya, dipangku dan

dijalankan oleh atau atas nama salah satu balai harta peninggalan yang lain.

Dalam hal demikian, balai harta peninggalan tersebut terakhir harus diwakili

oleh seorang anggota perwakilan yang berkantor di tempat balai harta

peninggalan tersebut pertama. Kecuali dalam hal yang ditunjukkan dalam

instruksi untuk semua balai harta peninggalan, anggota perwakilan itu

selamanya berkuasa untuk bertindak atas nama balai harta peninggalan. (Wsk.

13; S. 1934-28 jo. 1948-35.)

Bila pemerintah telah mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya

dalam alinea yang lalu, maka balai harta peninggalan yang diperintahkan

bertugas untuk balai harta peninggalan lain, dalam segala urusan yang

mengenai majelis tersebut terakhir, dianggap mempunyai tempat tinggal

semata-mata di kantor anggota perwakilan tersebut.

(s.d. u. dg. S. 1902-222.) Untuk setiap balai harta peninggalan harus diangkat

agen-agen di tempat-tempat yang benar-benar membutuhkannya. (Wsk. 40.)

(s.d.t. dg. S. 1916-325.) Penunjukan wakil semua balai harta peninggalan di

Negeri Belanda dilakukan oleh Menteri Urusan Daerah Seberang Lautan, yang

harus membuat instruksi bagi perwakilan tersebut.

Pasal 416.

Instruksi untuk semua balai harta peninggalan ditentukan oleh pemerintah,

setelah mendengar Mahkamah Agung. Instruksi ini mengatur susunan dan

peraturan dalam tiap-tiap balai harta peninggalan, sesuai dengan ketentuanketentuan

dalam perundang-undangan baru. (Ov. 70; KUHPerd. 366, 452; Rv.

787; S. 1872-166.)

Pasal 416a.

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421; s.d.u. dg. S. 1933-564.) Dalam daerah

hukum setiap pengadilan negeri, ada sebuah dewan perwalian, yang

ditugaskan melakukan segala usaha pemeliharaan, kecuali campur tangan

yang dengan tegas disebutkan dalam kitab undang-undang ini dan peraturanperaturan

pemerintah lainnya, bagi anak belum dewasa yang dipercayakan

kepadanya dengan putusan hakim menurut pasal 214, pasal 319f alinea

ketima, atau pasal 382 alinea ketiga, seperti juga bagi anak-anak diserahkan

kepadanya oleh kejaksaan menurut pasal 319i atau pasal 382a. (S. 1927-382.)

Ummi Habsyah SH103 / 400

(s.d.t. dg. S. 1933-564.) Daerah dan tempat kedudukan dewan perwalian sama

dengan daerah dan tempat kedudukan pengadilan negeri.

Biaya yang dikeluarkan dewan perwalian dibebankan kepada negara.

(s.d.t. dg. S. 1938-622.) Bila dewan perwalian, menurut bab ini atau Bab X, XI,

XIV dan XIVA buku ini, maju ke pengadilan, maka bantuan seorang pengacara

atau advokat tidak diharuskan.

(s.d.t. dg. S. 1938-622.) Dewan perwalian harus berusaha, agar segala uang

yang dibayar oleh orang-orang yang menurut buku ini diwajibkan memberikan

tunjangan untuk nafkah dan pendidikan anak belum dewasa, dgunakan sesuai

dengan maksudnya.

Pasal 416b.

(s.d. t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.; s.d.u. dg. S. 1933-564,) Tanpa mengurangi

ketentuan alinea berikut, dewan perwalian terdiri dari balai harta peninggalan

setempat, dengan jumlah anggota yang ditentukan oleh pemerintah. (S. 1927-

382.)

Bila pemerintah mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh

alinea kedua pasal 415, maka dewan perwalian terdiri dari anggota perwakilan

balai harta peninggalan yang berkedudukan di lain daerah, yaitu anggota yang

berkantor di daerah setempat, dan sejumlah anggota yang ditentukan oleh

pemerintah. (S. 1934-28.)

Pegawai balai harta Peninggalan melakukan tugas pada dewan perwalian sama

seperti pada balai harta peninggalan.

Cara dewan perwalian menunaikan tugasnya, diatur oleh pemerintah. (S.

1927-382.)

Untuk tiap dewan perwalian, di tempat-tempat yang membutuhkannya

diangkat agen-agen.

Pasal 417.

(s.d.u. dg. S. 1925-113jo. 181; 1927-31jis. 390,421.) Setiap balai harta

peninggalan dan dewan perwalian boleh mewakilkan atau menguasakan

dirinya kepada salah seorang anggota atau pegawainya, atau kepada seorang

agennya dalam hal bila mereka selaku majelis harus menunaikan tugas di luar

gedung rapat mereka (KUHPerd. 127, 386, 396, 452, 1071 dst., 1075; F. 67

dst.)

Dalam hal-hal, bila balai harta peninggalan dan dewan perwalian dimintai

pertimbangan, mereka harus menyatakan pendapatnya secara tertulis dengan

alasan-alasannya. (KUHPerd. 38, 41, 381, 384, 389, 393, 400, 408, 418, 422,

455, 1075, 1127; Wsk. 36.)

Pasal 418.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Balai harta peninggalan dan dewan

perwalian bisa dikesampingkan dari segala campur tangan, yang diperintahkan

kepada mereka menurut ketentuan undang-undang. (KUHPerd. 366, 449, 451

dst, 1127.)

Segala perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan di atas

adalah batal dan tidak berharga. (AB, 23.)

Pasal 418a.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390,421.) Kepala daerah dan pegawai catatan sipil

wajib sedapat mungkin memberikan keterangan-keterangan dengan cuma-

Ummi Habsyah SH104 / 400

cuma kepada balai harta peninggalan dan dewan perwalian, dan dengan

cuma-cuma pula memberikan salinan dan petikan dari daftar-daftar yang

tersebut untuk kepentingan tugas yang harus mereka lakukan; salinan dan

petikan yang diberikan itu bebas dari meterai. (Zeg. 31, II, 6.)

BAB XVI. PENDEWASAAN (Ov. 60)

(berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Pasal 419.

Dengan pendewasaan, seorang anak yang masih di bawah umur boleh

dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang

dewasa. (KUHPerd. 307, 330, 399, 420 dst., 426 dst.)

Pasal 420

Pendewasaan yang menjadikan orang yang masih di bawah umur menjadi

dewasa, diperoleh dengan venia aetatis atau surat-surat pernyataan dewasa,

yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat

Mahkamah Agung. (KUHPerd. 274.)

Pasal 421.

Permohonan akan surat pernyataan dewasa boleh diajukan kepada pemerintah

oleh anak yang di bawah umur, bila ia telah mencapai umur dua puluh tahun

penuh.

Pada surat permohonan itu harus dilampirkan akta kelahiran, atau bila itu tidak

dapat diberikan, tanda bukti lain yang sah tentang umur yang disyaratkan itu.

(KUHPerd. 72, 330, 383; BS. 40.)

Pasal 422.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Mahkamah Agung tidak memberi nasihat

sebelum mendengar atau memanggil secukupnya kedua orang tua anak yang

di bawah umur itu atau orang tuanya yang masih hidup, dan bila anak yang di

bawah umur itu ada dalam perwalian, walinya, wali pengawasnya dan

keluarga-keluarga sedarah atau semenda. (KUHPerd. 300, 306, 333 dst.)

Pasal 423.

(s.d.u. dg. S. 1925-497; S. 1927-31 jis. 390, 421.) Alinea keempat pasal 206

berlaku terhadap pemeriksaan termaksud dalam pasal yang lampau mengenai

para orang tua, wali dan wali pengawas yang bertempat tinggal atau berdiam

di luar kabupaten tempat Mahkamah Agung berkedudukan. Pegawai yang

ditugaskan melakukan pemeriksaan itu, harus memberikan penjelasan apa

saja yang dianggapnya perlu pada waktu mengirimkan berita acaranya. Berita

acara itu dengan penjelasannya harus dilampirkan pada nasihat yang harus

disampaikan oleh Mahkamah Agung kepada pemerintah.

Pasal 424.

si anak yang telah dinyatakan dewasa, dalam segala hal sama dengan orang

dewasa.

(s.d.u. dg. S. 1901-194 jo. S. 1905-552; S. 1927-31 jis. 390, 421.) Akan tetapi

mengenai pelaksanaan perkawinan, dia tetap wajib untuk meminta izin dari

para orang tuanya atau dari kakek-neneknya atau dari pengadilan negeri

menurut ketentuan-ketentuan pasal 35 dan pasal 37, sampai dia mencapai

umur dua puluh satu tahun penuh, sedangkan terhadap anak-anak luar kawin

yang telah diakui, pasal 39 alinea pertama tetap berlaku sampai mereka

Ummi Habsyah SH105 / 400

mencapai umur dua puluh satu tahun penuh. (KUHPerd. 299, 330, 1006.)

Pasal 425.

(s.d. u. dg. S. 1901-194 jo. S. 1905-552; S. 1927-31 jis. 390, 421.) Untuk

kepentingan anak yang masih di bawah umur itu, pemerintah bebas untuk

menambahkan dalam surat pernyataan dewasa itu suatu ketentuan, bahwa

meskipun anak itu diberi pernyataan dewasa, dia tidak diperbolehkan, sampai

dia mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, untuk memindahtangankan

atau membebani harta tak bergeraknya selain dengan persetujuan pengadilan

negeri di tempat tinggalnya yang diberikan setelah mendengar atau

memanggil secukupnya kedua orang tuanya, atau salah seorang yang masih

hidup dari mereka, atau bila keduanya sudah tidak ada, keluarga-keluarga

sedarah atau semenda.

Dalam hal penjualan, pengadilan negeri boleh juga menyetujui hal itu

dilakukan di bawah tangan. (KUHPerd. 393, 396; Rv. 685.)

Terhadap pemeriksaan kedua orang tua, alinea keempat pasal 206 berlaku.

Pasal 426.

(s. d. u. dg. S. 1875-257; S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pendewasaan, yang

memberikan hak-hak tertentu sebagai orang dewasa kepada anak yang di

bawah umur, boleh diberikan oleh pengadilan negeri kepada anak yang di

bawah umur atas permohonannya, bila dia telah mencapai umur delapan belas

tahun penuh. Hal itu tidak diberikan bila bertentangan dengan kemauan salah

seorang tuanya yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian.

(KUHPerd. 140, 299 dst., 307 dst., 430 dst.)

Pasal 427.

(s.d.u. dg. S. 1875-257; S. 1927-31jis. 390,421.) Pengadilan negeri tidak

mengambil keputusan sebelum mendengar atau memanggil dengan sah kedua

orang tuanya, bila anak yang di bawah umur itu ada dalam kekuasaan orang

tuanya, atau bila dia ada dalam perwalian, mendengar atau memanggil

dengan sah walinya, wali pengawasnya, keluarga sedarah atau semenda, serta

kedua orang tuanya atau orang tua yang masih hidup bila yang melakukan

perwalian atas orang yang di bawah umur itu bukan orang tuanya.

Alinea keempat pasal 206 berlaku dalam hal mendengar para orang tua, wali

dan wali pengawas.

Sebelum mengambil keputusan, pengadilan negeri boleh memerintahkan anak

yang di bawah umur itu untuk menghadap sendiri.

Sebelum menutup pemeriksaan, pengadilan negeri harus menentukan hari

pengambilan keputusan.

Terhadap keputusan pengadilan negeri ini, tidak dapat dimintakan banding.

(KUHPerd. 299 dst., 330, 349, 350, 352, 380 dst., 428; Rv. 327 dst.)

Pasal 428.

(s.d.u. dg. S. 1875-257.) Pada waktu memberikan pendewasaan,

pengadilan negeri harus menentukan dengan tegas, hak-hak kedewasaan

manakah yang diberikan kepada anak yang di bawah umur itu. (KUHPerd.

430.)

Pasal 429.

Si anak di bawah umur yang telah mendapat pendewasaan demikian itu,

dianggap sebagai orang dewasa hanya dalam hal perbuatan-perbuatan

Ummi Habsyah SH106 / 400

dan tindakan-tindakan yang dengan tegas diperintahkan kepadanya, dan ia

tidak boleh mengingkari keabsahannya atas dasar kebelumdewasaan.

Untuk hal-hal lainnya dia tetap dalam kedudukan belum dewasa. (KUHPerd.

428, 1446 dst.)

Pasal 430.

Wewenang dan hak-hak yang diberikan kepada si anak yang belum dewasa

menurut pasal-pasal 426, 427, dan 428, tidak boleh lebih daripada

wewenang dan hak untuk menerima seluruh atau sebagian

pendapatannya, mengeluarkan dan menggunakan pendapatannya itu,

mengadakan persewaan, menggarap tanah-tanahnya, dan melakukan

usaha-usaha yang perlu untuk itu, melakukan suatu pekerjaan tangan,

mendirikan suatu pabrik atau ikut berusaha dalam itu, dan akhimya

menjalankan mata-pencaharian dan perdagangan.

(s.d.u. dg. S. 1875-257.) Dalam kedua hal tersebut terakhir, anak yang di

bawah umur itu berwenang seperti seorang dewasa untuk mengangkat

segala perjanjian yang berhubungan dengan pabrik itu, mata-pencaharian

dan perdagangan itu, kecuali pemindahtanganan dan pembebanan hartaharta

tetapnya dan pemindahtanganan dan penggadaian efek-efeknya

yang memberi bunga, surat-surat pendaftaran dalam buku besar utangutang

negara, tagihan-tagihan utang hipotek dan saham-saham dalam

perseroan terbatas atau perseroan lain.

(s. d. t. dg. S. 1875-257,) Dalam hal perbuatan-perbuatan yang boleh dia

lakukan berdasarkan pendewasaan yang telah diperolehnya, dia boleh

bertindak di pengadilan, baik sebagai penggugat ataupun sebagai

tergugat. Pasal 21 tidak berlaku terhadap perbuatan-perbuatan itu.

(KUHPerd. 299, 307, 383, 385, 506 dst. 613, 814, 1386, 1446, 1448, 1548

dst., 1677; KUHD 19 dst., 40 dst.)

Pasal 431.

(s.d. u. dg. S. 1875-257, S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pendewasaan tersebut

dalam lima pasal yang lampau oleh pengadilan negeri boleh ditarik

kembali, bila anak di bawah umur itu menyalahgunakannya atau bila ada

cukup kekhawatiran bahwa dia akan menyalahgunakannya.

Penarikan kembali dilakukan atas permohonan ayahnya, bila kedua orang

tuanya masih hidup, atau atas permohonan ibunya, bila kekuasaan orang

tua dilakukan olehnya, atau atas permohonan wali atau wali pengawas, bila

orang yang di bawah umur itu berada dalam perwalian.

Terhadap permohonan itu tidak diambil keputusan sebelum mendengar

atau memanggil dengan sah anak yang di bawah umur itu dan walinya,

bila permohonan itu diajukan oleh wali pengawasnya, atau mendengar

atau memanggil dengan sah wali pengawas, bila permohonan diajukan

oleh si wali.

Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keluarga sedarah atau

semenda, dan ayahnya atau ibunya, sekiranya salah seorang dari antara

mereka masih hidup tanpa dibebani tugas perwalian, dipanggil untuk

didengar. Pengadilan mengambil keputusan tanpa banding. (KUHPerd. 299

dst., 330, 333 dst., 370, 427.)

(s.d.t. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Alinea keempat pasal 206 tidak berlaku

terhadap pemeriksaan para orang tua, wali dan wali pengawas.

Ummi Habsyah SH107 / 400

Pasal 432.

Semua pendewasaan tersebut dalam bab ini, demikian pula

pencabutannya menurut pasal-pasal yang lampau, harus diumumkan

dengan cara membuat maklumat dan memasangnya dalam berita negara.

(Ov. 105.)

Dalam maklumat pendewasaan itu, harus dicantumkan dengan teliti,

bagaimana dan untuk apa hal itu diberikan. Sebelum diadakan maklumat

ini, baik pendewasaan itu maupun pencabutannya, tidak berlaku terhadap

pihak ketiga. (KUHPerd. 430 dst.; S. 1851-51.)

BAB XVII. PENGAMPUAN

(Berlaku bagi seluruh golongan Timur Asing.)

Pasal 433.

Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau

mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia

kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena

keborosan. (KUHPerd. 456 dst., 460, 462, 895, 1006, 1330.)

Pasal 434.

Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya

berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap.

Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh

para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis

samping sampai derajat keempat.

Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampuan bagi

istrinya atau suaminya.

Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus

kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi diri

sendiri. (KUHPerd. 114, 290 dst. 445; IR. 229 dsb.)

Pasal 435.

Bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan

pengampuan oleh orang-orang tersebut dalam pasal yang lain, maka

jawatan kejaksaan wajib memintanya.

Dalam hal dungu atau gila, pengampuan dapat diminta oleh jawatan

kejaksaan bagi seseorang yang tidak mempunyai suami atau istri, juga

yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia.

Pasal 436.

Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan

negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang

dimintakan pengampuan. (KUHPerd. 17 dst.)

Pasal 437.

Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata getap

atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan,

dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya. (KUHPerd. 440, 456

dst., 1909, 1914.)

Pasal 438.

Bila pengadilan negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup

Ummi Habsyah SH108 / 400

penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para

keluarga sedarah atau semenda. (KUHPerd. 290, 333 dst., 453; IR. 230.)

Pasal 439.

Pengadilan negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah orangorang

tersebut dalam pasal yang lain, harus mendengar pula orang yang

dimintakan pengampuan; bila orang ini tidak mampu untuk datang, maka

pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau

beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan

dalam segala hal dihadiri oleh jawatan kejaksaan. (KUHPerd. 445.)

Bila rumah orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak

sepuluh pal lebih dari pengadilan negeri, maka pemeriksaan dapat

dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dari pemeriksaan ini,

yang tidak usah dihadiri oleh jawatan kejaksaan, harus dibuat berita acara

yang salinan otentiknya dikirimkan kepada pengadilan negeri. (KUHPerd.

445, 1023.)

Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan

pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang

memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah. (KUHPerd. 441,

443, 455.)

Pasal 440.

Bila pengadilan negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah

keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang

dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan

yang diperoleh, maka pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat

permintaan itu tanpa tata-cara lebih lanjut; dalam hal yang sebaliknya,

pengadilan negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar

peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas. (KUHPerd. 437,

445.)

Pasal 441.

Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam pasal 439, bila ada

alasan, pengadilan negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara

untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan

pengampuannya. (KUHPerd. 445 dst., 449; IR. 231.)

Pasal 442.

Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam

sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua

pihak dan berdasarkan kesimpulan jaksa. (KUHPerd, 445.)

Pasal 443.

Bila dimohonkan banding, maka hakim banding, sekiranya ada alasan,

dapat mendengar lagi atau menyuruh mendengar lagi orang yang

dimintakan pengampuan. (KUHPerd. 439; IR. 236.)

Pasal 444.

Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam

waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan itu, harus

diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak

lawannya dan diumumkan dengan menempatkannya dalam berita negara;

semuanya atas ancaman hukuman membayar segala biaya, kerugian dan

Ummi Habsyah SH109 / 400

bunga sekiranya ada alasan untuk itu. (Ov. 105; KUHPerd. 445 dst., 461.)

Pasal 445.

Bila pengampuan diminta sehubungan dengan alinea keempat pasal 434,

pengadilan negeri mendengar para keluarga sedarah atau keluarga

semenda dan, sendiri atau dengan wakilnya, si suami atau si istrinya yang

meminta, sekiranya ini berada di Indonesia; juga harus dilakukan

ketentuan-ketentuan dalam pasal 439 alinea kesatu dan kedua, 440, 441

dan 442. Dalam hal demikian, jawatan kejaksaan harus menyelenggarakan

pengumuman mengenai keputusan dengan, Cara yang ditentukan dalam

pasal 444.

Pasal 446.

Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan

diucapkan.

Semua tindakan perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang

ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum.

Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan

karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat. (KUHPerd. 88,

441, 444, 449, 895, 1330, 1446, 1813; Rv. 248-2-.)

Pasal 447.

Semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucap

berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan, bila

dasar pengampuan itu telah ada pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan.

(KUHPerd. 61-40, 88, 1330-20.)

Pasal 448.

Setelah orang meninggal dunia, maka segala tindak perdata yang telah

dilakukannya, kecuali pembuatan surat-surat wasiat berdasarkan keadaan

dungu, gila dan mata gelap, tidak dapat disanggah, selain bila

pengampuan atas dirinya telah diperintahkan atau dimintakan sebelum ia

meninggal duniaa, kecuali bila bukti-bukti tentang penyakit-penyakit itu

tersimpul dari perbuatan yang disanggah itu. (KUHPerd. 446, 895, 1320-

10.)

Pasal 449.

Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum

maka oleh pengadilan negeri diangkat seorang pengampu. dan itu segera

diberitahukan kepada balai harta peninggalan.

Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada balai harta peninggalan.

Pengampuan pengawas diperintahkan kepada balai harta peninggalan.

(KUHPerd. 418.)

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421 .) Dalam hal yang demikian, berakhirlah

segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan

perhitungan dan pertanggung jawaban atas pengurusannya kepada

pengampu; bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka

perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada

pengampu Pengawas. (KUHPerd. 359 dst., 377 dst., 379 dst., 441, 446; Rv.

580-8o; Wsk. 60.)

450. Dicabut dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.

Ummi Habsyah SH110 / 400

Pasal 451.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Kecuali jika alasan-alasan penting

menghendaki pengangkatan orang lain menjadi pengampu, suami atau

istri harus diangkat menjadi pengampu bagi istri atau suaminya, tanpa

mewajibkan si istri mendapatkan persetujuan atau kuasa apapun juga

untuk menrima pengangkatan itu. (KUHPerd. 103, 300, 349, 359, 377 dst.,

379-3o, 380, 418.)

Pasal 452

Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama

dengan anak yang belum dewasa.

Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan

hendak melakukan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan pasal 38 dan

pasal 151 berlaku terhadapnya.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421 .) Ketentuan undang-undang tentang

perwalia atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331

sampai dengan 344, pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391

dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap

pengampuan. (Ov. 23; KUH-Perd. 63, 330, 458, 539, 1006, 1046, 1149-7 o,

1330 dst., 1446, 1454, 1813; RV. 336; KUHP. 35, 37, 524.)

Pasal 453.

(s.d.u. dg. S. 1,927-31 jis. 390, 421.) Bila seseorang yang ditempatkan di

bawah pengampuan mempunyai anak-anak belum dewasa serta

menjalankan kekuasaan orang tua, sedangkan istri atau suaminya telah

dibebaskan atau diberhentikan dari kekuasaan orang tua, atau berdasarkan

pasal 246 tidak diperintahkan menjalankan kekuasaan orang tua atau tidak

memungkinkan untuk menjalankan kekuasaan orang tua, seperti juga jika

orang yang di bawah pengampuan itu menjadi wali atas anak-anaknya

yang sah, maka demi hukum pengampu adalah wali atas anak-anak belum

dewasa itu sampai pengampuannya dihentikan, atau sampai istri atau

suaminya memperoleh perwalian itu karena penetapan yang dimaksudkan

dalam pasal 206 dan pasal 230, atau mendapatkan kekuasaan orang tua

berdasarkan pasal 246a, atau dipulihkan dalam kekuasaan orang tua atau

perwalian. (KUHPerd. 300, 345, 353, 458.)

Pasal 454.

Penghasilan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena

keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus dgunakan khusus untuk

memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuban. (KUHPerd. 388,

391, 451.)

455. Dicabut dg. S. 1897-53.

Pasal 456.

(s.d. u. dg. S. 1897-53.) Terhadap orang-orang yang tidak dapat dibiarkan

mengurus diri sendiri atau membahayakan keamanan orang lain karena

kelakuannya terlanjur buruk dan terus-menerus buruk, harus dilakukan

tindakan seperti diatur dalam Reglemen Susunan Kehakiman dan

Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia. (RO. 134; KUHPerd. 455, 457; IR.

234.)

Pasal 457.

Ummi Habsyah SH111 / 400

Dalam hal adanya kepentingan yang mendesak, para kepala daerah

setempat, menjelang pengesahan pengadilan negeri, berkuasa

memerintahkan penahanan sementara orang-orang yang dimaksud dalam

pasal-pasal yang lalu.

Mereka wajib untuk bertindak dengan cermat; dan selambat-lambatnya

dalam empat hari atau, dalam hal tempat kedudukan pengadilan negeri

yang bersangkutan ada di pulau lain, dengan kapal yang pertama, mereka

harus mengirimkan surat-surat tentang penahanan kepada kejaksaan yang

berwenang, yang harus menyampaikan lagi surat-surat itu dengan

tuntutannya kepada pengadilan negeri segera setelah menerima suratsurat

itu.

Bila pengadilan negeri tidak menemukan alasan-alasan guna menguatkan

penahanan, maka dengan putusan harus diperintahkan supaya orang yang

ditahan itu segera dikeluarkan dari tahanan.

Putusan ini harus segera dilaksanakan oleh kepala daerah yang

bersangkutan segera setelah diterimanya, dan hal itu harus diberitahukan

kepada kejaksaan dengan cara seperti yang ditentukan dalam alinea kedua

pasal ini. (KUHPerd. 462.)

Pasal 458.

Seorang anak belum dewasa yang ada di bawah pengampuan tidak dapat

melakukan perkawinan, pula tidak dapat mengadakan perjanjianperjanjian,

selain dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada pasal

38 dan pasal 151. (KUHPerd. 453.)

Pasal 459.

Tidak seorang pun, kecuali suami-istri dan keluarga sedarah dalam garis ke

atas atau ke bawah, wajib menjalankan suatu pengampuan lebih dari

delapan tahun lamanya; setelah waktu itu lewat, pengampu boleh minta

dibebaskan dan permintaan ini harus dikabulkan. (KUHPerd. 290 dst., 376

dst.)

Pasal 460.

Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah

hilang; tetapi pembebasan dari pengampuan ini tidak akan diberikan,

selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undangundang

guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang

ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hakhaknya

sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu

memperoleh kekuatan hukum yang pasti. (KUHPerd. 88, 433 dst., IR. 232.)

Pasal 461.

Pembebasan diri pengampuan harus diumumkan dengan cara yang diatur

dalam pasal 444.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 462.

Seorang anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila atau

mata gelap, tidak boleh ditempatkan di bawah pengampuan, tetapi tetap

berada di bawah pengawasan ayahnya, ibunya atau walinya. (KUHPerd.

299, 330, 383, 433.)

Alinea kedua dan ketiga dicabut berdasarkan S. 1897-53.

Ummi Habsyah SH112 / 400

BAB XVIII. KETIDAKHADIRAN (Wsk. 69.)

(Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Bagian I. Hal-hal yang Diperlukan.

Pasal 463.

Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa

untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya,

atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa

yang diberikan tidak berlaku lagi sedangkan keadaan sangat memerlukan

mengatur pengelolaan itu seluruhya atau sebagian, atau untuk

mengusahakan wakil bagianny, maka atas permohonan pihak-pihak yang

berkepentingan, atau atas tuntutan kejaksaan, pengadilan negeri di tempat

tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan

balai harta peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingankepentingan

orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya,

dan bertindak sebagai wakilnya. (IR. 235; RBg. 271.)

Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut

undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata.

(KUHPerd. 17, 374, 470, 1079, 1813; F. I dst.)

(s.d.u. dg.,S. 1925-113jo. 181.) Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan

orang yang tak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan

seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau

tuntutan itu karena karena jabatan, pengadilan negeri, baik dengan

penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan

lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk

memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan

itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh pengadilan negeri dari

keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada

istri atau suaminya; dalam hal ini, satu-satunya kewajiban ialah bila orang

yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, istri atau suaminya itu, wajib

mengembalikan harta kekayaan itu atu harganya, setelah dikurangi segala

utang yang sementara itu telah dilunasi, tanpa hasil dan pendapatannya,

Pasal 464.

Balai harta Peninggalan berkewajiban, jika perlu setelah penyegelan,

membuat daftar lengkap harta kekayaan yang pengelolaannya

dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya balai harta peninggalan, harus

mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan harta kekayaan

anak-anak yang mash di bawah umur, sejauh peraturan-peraturan itu

dapat diterapkan pada pengelolaannya, kecuali bila pengadilan negeri

menentukan lain mengenai hal-hal tertentu. (Ov. 100 dst.; KUHPerd. 385

dst., 391, 465 dst.; Rv. 672.)

Pasal 465.

Balai harta Peninggallan berkewajiban untuk memberikan perhitungan dan

pertanggung-jawaban secara singkat dan memperlihatkan efek-efek dan

suzat-surat yang berhubungan dengan pengelolaan itu kepada jawatan

kejaksaan pada pengadilan negeri yang telah mengangkatnya. Perhitungan

ini boleh dibuat di atas kertas yang tidak bermeterai dan disampaikan

tanpa tata cara peradilan. Terhadap perhitungan dan pertanggungjawaban

Ummi Habsyah SH113 / 400

ini jawatan kejaksaan boleh mengajukan usul-usul kepada pengadilan

negeri, seiauh hal itu dianggapnya perlu untuk kepentingan orang yang

dalam keadaan tidak hadir itu.

Pengesahan perhitungan dan pertanggungjawaban ini tidak mengurangi

hak orang yang tidak hadir itu atau pihak-pihak lain yang berkepentingan

untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap perhitungan itu.

(KUHPerd. 464, 472, 483, 791, 803; Rv. 764 dst.)

Pasal 466.

Dihapus dg. S. 1928-210; memberi wewenang untuk pembebanan upah

untuk pengelolaan seperti yang ditentukan oleh KUHPerd. pasal 463 dst.

Bagian 2. Pernyataan Mengenai Orang yang Diperkirakan Telah

Meninggal Dunia.

(Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tiongboa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Pasal 467.

Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk

mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau mengatur

pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak

kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang

membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam

lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya,

maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah

diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas

permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan

negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk

menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama

jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan

oleh pengadilan.

Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan

tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk

bahwa dia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan

demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan kedua ini, dalam hal

seperti di atas, izin untuk pemanggilan demikian yang ketiga harus

diberikan.

Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang

dengan tegas akan ditunjuk oleh pengadilan negeri pada waktu

memberikan izin yang pertama, dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan

pada pintu utama ruang sidang pengadilan negeri dan pada pintu masuk

kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang tidak hadir itu. (KUHPerd.

463, 469 dst., 472, 475 dst., 493, 1792; Rv. 6-7o)

Pasal 468.

Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam

keadaan tak hadir, maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk

tentang adanya orang itu, maka pengadilan negeri, atas tuntutan jawatan

kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya

dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia

meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai

hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam putusan itu.

Ummi Habsyah SH114 / 400

(KUHPerd. 463, 467, 469, 471, 482, 1916.)

Pasal 469.

Sebelum mengambil putusan atas tuntutan itu, jika perlu setelah

mengadakan pemeriksaan saksi-saksi yang diperintahkan untuk itu,

dengan kehadiran jawatan kejaksaan, pengadilan negeri harus

memperhatikan sebab-sebab terjadinya ketidakhadiran itu, sebab-sebab

yang mungkin telah menghalangi penerimaan kabar dari orang yang dalam

keadaan tidak hadir itu, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dugaan

tentang kematian.

Pengadilan negeri, berkenaan dengan ini semua, boleh menunda

pengambilan keputusan sampai lima tahun lebih lama daripada jangka

waktu tersebut dalam pasal 467, dan boleh memerintahkan pemanggilanpemanggilan

lebih lanjut dan penempatannya dalam surat kabar, sekiranya

hal itu dianggap perlu oleh pengadilan untuk kepentingan orang yang

dalam keadaan tidak hadir itu. (KUHPerd. 494; Rv. 171 dst.)

Pasal 470.

Bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah

memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusannya, atau telah

mengatur pengelolaannya, dan bila telah lampau sepuluh tahun setelah

keberangkatannya, atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup,

sedangkan dalam sepuluh tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih

hidup atau telah mati, maka atas permohonan orang-orang yang

berkepentingan, orang yang dalam keadaan tak hadir itu boleh dipanggil,

dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang kematiannya,

dengan cara dan menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam tiga

pasal yang lain. Berlalunya waktu sepuluh tahun ini diharuskan, pun

sekiranya kuasa yang diberikan atau pengaturan yang diadakan oleh orang

yang dalam keadaan tak hadir itu telah berakhir lebih dahulu.

Akan tetapi dalam hal yang terakhir ini, pengelolaan harus diselenggarakan

dengan cara seperti yang tercantum dalam Bagian I bab ini. (KUHPerd.

463,467, 1795; 1813.)

Pasal 471.

Pernyataan mengenai dugaan tentang kematian harus diumumkan dengan

menggunakan surat kabar yang telah dgunakan dalam pemanggilanpemanggilan.

(KUHPerd. 468.)

Bagian 3. Hak-hak Dan Kewajiban-kewajiban Orang yang Diduga

Sebagai Ahli Waris Dan orang-Orang Lain yang Berkepentingan,

Setelah Pernyataan Mengenai Dugaan Tentang Kematian.

(Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Pasal 472.

Orang-orang yang diduga menjadi ahli waris dari orang yang dalam

keadaan tak hadir, yakni mereka yang pada hari yang dinyatakan dalam

putusan hakim itu berhak atas harta peninggalan orang yang dalam

keadaan tak hadir itu, baik menurut hak waris karena kematian, maupun

menurut surat wasiat, berwenang untuk menuntut perhitungan,

Ummi Habsyah SH115 / 400

pertanggungjawaban dan penyerahan barang-barang itu dari balai harta

peninggalan, bila balai ini diserahi tugas pengelolaan barang-barang dalam

keadaan tak hadir itu, dan untuk pengelolaan barang-barang orang yang

dalam keadaan tak hadir itu, dan untuk menguasai barang-barang dari

orang yang dalam keadaan tak hadir itu; segala sesuatunya itu

dilaksanakan dengan mengadakan jaminan pribadi atau kebendaan, yang

disahkan oleh pengadilan guna menjamin, bahwa barang-barang itu akan

dgunakan tanpa menjadi berantakan atau terlantar, dan bahwa barangbarang

itu atau, bila sifat barang-barang itu mengharuskan, harganya akan

dikembalikan, semuanya untuk kepentingan orang yang dalam keadaan

tak hadir itu sekiranya dia pulang kembali, atau untuk kepentingan para

ahli waris lainnya sekiranya hak mereka kemudian ternyata lebih kuat.

Dengan demikian, mereka yang diduga menjadi ahli waris beserta orangorang

yang berkepentingan berwenang untuk menuntut supaya dibuka

surat-surat wasiatnya, sekiranya ada . (KUHperd. 463, 465, 468, 473 dst.,

483, 784, 832 dst., 943, 1051, 1162, 1820; Rv. 611 dst., 764.)

Pasal 473.

Bila tidak diberikan jaminan tersebut dalam pasal yang lain, barang-barang

itu harus ditaruh di bawah pengelolaan pihak ketiga, dan mengenai barang

bergerak harus diperintahkan penjualannya, dengan mengindahkan

peraturan-peraturan yang terdapat dalam pasal 786 dan pasal 787 kitab

undangundang ini. (KUHPerd. 789, 792, 803, 1730.)

Pasal 474.

Para ahli waris dugaan, berkenaan dengan hal menikmati harta

peninggalan orang yang dalam keadaan tak hadir, mempunyai hak-hak

dan kewajiban-kewajiban yang sama, seperti yang diatur untuk para

pemegang hak pakai hasil, sejauh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan

untuk hal itu berlaku, dan tentang hal itu tidak ada peraturan lain.

(KUHPerd. 482, 761, 782.)

Pasal 475.

Atas dasar yang sama seperti yang ditentukan dalam tiga pasal yang lain

tentang para ahli waris dugaan dari orang yang dalam keadaan tak hadir,

orang-orang yang mendapat hibah wasiat, dan orang-orang lain yang

sedianya mempunyai suatu hak atas harta peninggalan orang yang dalam

keadaan tak hadir itu bila dia ini meninggal boleh segera melakukan hak

mereka. (KUHPerd. 472, 476 807-lo, 880 dst., 959)

Pasal 476.

Mereka yang menguasai atau mengelola barang-barang dari orang yang

dalam keadaan tak hadir, masing-masing sejauh mengenai dirinya

berkewajiban untuk memberi perhitungan dan pertanggungjawaban dan

untuk menyerahkan kepada orang yang dalam keadaan tak hadir bila dia

pulang, atau kepada para ahli waris atau para pemegang hak lainnya,

sekiranya mereka datang dan menunjukkan hak mereka yang lebih kuat.

(KUHPerd. 472 dst., 475.)

Pasal 477.

Semua ahli waris dugaan itu, segera setelah mengambil barang-barang

untuk membuat daftar lengkap barang-barang yang ditinggalkan orang

yang dalam keadaan tak hadir itu. Kepada mereka diberikan hak istimewa

Ummi Habsyah SH116 / 400

akan pendaftaran harta peninggalan. Bila tidak diadakan pendaftaran harta

peninggalan demikian itu, seperti juga dalam hal-hal hak istimewa tersebut

di atas, tersebut dalam pasal yang lalu. (KUHPerd. 783, 1023 dst.)

Pasal 478.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang lalu, dan sejauh karena itu

tidak ada ketentuan lain, para ahli waris dugaan boleh membagi di antara

mereka segala harta peninggalan orang yang dalam keadaan tidak hadir

yang telah mereka kuasai, dengan mengindahkan peraturan-peraturan

tentang pemisahan harta peninggalan. telah mendapat hak-hak itu

daripadanya. Hak-hak itu hanya hapus oleh lampaunya waktu yang

disyaratkan untuk kedaluwarsa. (KUHPerd. 1055, 1987 dst.)

Namun barang-barang tetapnya tidak boleh djual untuk dapat mengadakan

pemisahan itu, melainkan harus ditaruh dalam suatu penitipan, bila tidak

dapat dibagi atau dimasukkan dalam suatu kaveling, dan hasilnya dapat

dibagi menurut kesepakatan mereka.

Tentang semuanya itu harus dibuatkan dan ditandatangani sebuah akta,

yang juga menunjukkan, barang-barang apakah yang diberikan kepada

penerima hibah wasiat dan orang-orang lain yang berhak. (KUHPerd. 479

dst., 484, 1066 dst., 1169, 1730.)

Pasal 479.

Daftar dan akta tersebut dalam pasal yang lalu, demikian pula akta

tentang jaminan, harus dibawa ke kepaniteraan pengadilan negeri yang

telah mengeluarkan keputusan tentang kematian dugaan, dan disimpan di

sana. (KUHPerd. 467, 472, 480; Rv. 612 dst.)

Pasal 480.

Mereka yang karena ketentuan-ketentuan yang lain telah mendapat bagian

dari barang-barang tetap, atau ditugaskan untuk mengelolanya, demi

kepastian mereka boleh menuntut agar barang-barang itu diperiksa oleh

ahli-ahli, yang diangkat untuk itu oleh pengadilan negeri yang di daerah

hukumnya barang-barang itu terletak, dan agar dibuatkan uraian tentang

keadaannya:. Setelah ahli-ahli itu memberikan perslah kepada pengadilan,

dan pengadilan mengesahkannya, kemudian mendengar jawatan

kejaksaan, maka uraian dan perslah itu harus disimpan di kepaniteraan.

(KUHPerd. 487, 783.)

Pasal 481.

Barang-barang tetap kepunyaan orang yang dalam keadaan tak hadir,

yang dibagikan kepada ahli waris dugaan, atau diserahkan kepadanya

untuk dikelola, selanjutnya tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani,

sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam pasal 484, kecuali kalau ada

alasan penting, dan dengan izin pengadilan negeri. (KUHPerd. 1168, 1170.)

Pasal 482.

Bila orang yang dalam keadaan tidak hadir itu pulang kembali setelah ada

keterangan kematian dugaan, atau diperoleh tanda-tanda bahwa dia masih

dalam keadaan hidup, maka mereka yang telah menikmati hasil-hasil dan

pendapatan-pendapatan dari barang-barangnya, wajib untuk

mengembalikan hasithasil dan pendapatan-pendapatan itu sebagai berikut:

setengahnya bila dia pulang kembali, atau bila tanda-tanda bahwa dia

masih hidup diperoleh dalam waktu lima belas tahun setelah hari kematian

Ummi Habsyah SH117 / 400

dugaan yang dinyatakan dalam putusan hakim; atau seperempatnya, bila

tanda-tanda itu diperoleh kemudian, tetapi sebelum lampau waktu tiga

puluh tahun setelah pernyataan itu.

Akan tetapi semua itu dengan ketentuan, bahwa pengadilan negeri yang

telah memberi keputusan tentang kematian dugaan itu, mengingat

sedikitnya barang-barang yang ditinggalkan, boleh memerintahkan yang

berlainan tentang pengembalian hasil-hasil dan pendapatan itu, atau

dapatjuga memberi pembebasan sama sekati. (KUHPerd. 468, 474, 486,

492.)

Pasal 483.

Bila orang yang dalam keadaan tidak hadir itu kawin dengan gabungan

harta bersama, atau gabungan keuntungan dan kerugian saja, atau

gabungan hasil-hasil dan pendapatan, sedangkan istri atau suaminya

memilih membiarkan gabungan itu berjalan terus, maka dia boleh

mencegah pengambilan barang-barang dalam penguasaan sementara oleh

orang-orang yang diduga sebagai ahli waris, dan mencegah pelaksanaan

hak-hak yang mestinya baru akan timbul setelah kematian orang yang

dalam keadaan tidak hadir itu, dan mengambil atau mempertahankan

barang-barang itu dalam pengelolaannya, dengan mendahului yang lainlain,

dengan menunaikan kewajiban akan pendaftaran tersebut dalam

pasal 477.

Akan tetapi penghentian pengambilan barang-barang dalam penguasaan

dengan segala akibat-akibatnya, tidak boleh berlangsung lebih lama

daripada sepuluh tahun penuh, terhitung dari hari tersebut dalam putusan

hakim yang menyatakan kematian dugaan itu.

Namun bila si istri atau si suami tidak menentang pengambilan barangbarang

dalam penguasaan itu oleh para ahli waris, maka ia boleh

mengambil bagiannya dalam harta bersama itu, atau barang-barang

miliknya sendiri, dan segala sesuatu yang merupakan haknya, asal saja ia

memberikan jaminan untuk barang-barang yang mungkin harus

dikembalikan.

Si istri yang memilih dilanjutkan gabungan harta bersama, tetap

mempunyai hak untuk melepaskan diri dari gabungan harta bersama itu di

kemudian hari. (KUHPerd. 114, 119, 124 dst., 132, 136, 155, 164, 465, 468,

472, 484, 493.)

Pasal 484.

Bila telah lampau tiga puluh tahun setelah hari kematian dugaan seperti

yang dinyatakan dalam keputusan hakim, atau bila sebelumnya telah

berlalu seratus tahun penuh setelah kelahiran orang yang dalam keadaan

tak hadir, maka penjamin-penjamin dibebaskan dan pembagian barangbarang

yang ditinggalkan tetap berlaku, sejauh pembagian itu telah terjadi,

atau bila belum terjadi, para ahli waris dugaan boleh mengadakan

pembagian tetap, dan boleh menikmati semua hak atas harta peninggalan

itu secara pasti. Maka berhentilah hak istimewa akan pendaftaran harta,

dan dapatlah para ahli waris dugaan diwajibkan untuk merierima atau

menolak warisan, menurut peraturan-peraturan yang ada tentang hal itu.

(KUHPerd. 472, 478, 486 dst., 1029, 1066 dst.; BS. 40.)

Pasal 485.

Ummi Habsyah SH118 / 400

Bila sebelum waktu tersebut dalam pasal yang lalu, diterima berita tentang

kematian orang yang ada dalam keadaan tak hadir, maka mereka yang

atas dasar undang-undang atau. atas dasar penetapan-penetapan orang

yang dalam keadaan tak hadir itu telah mendapat hak-hak atas harta

peninggalannya, atau para pengganti mereka itu, boleh menuntut

perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan atas dasar pasal 476

dan pasal 482. (KUHPerd. 126.)

Pasal 486.

Sekiranya orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembati, atau

menunjukkan bahwa dia masih hidup, setelah lampau tiga puluh tahun

sejak hari kematian dugaan seperti yang dinyatakan dalam keputusan

hakim, maka dia hanya berhak untuk menuntut kembali barang-barangnya

dalam keadaan seperti adanya pada waktu itu, beserta harga barangbarang

yang telah dipindahtangankan, atau barang-barang yang telah

dibeli dengan hasil pemindahtanganan barang-barang kepunyaannya,

namun semuanya tanpa suatu hasil atau pendapatan. (KUHPerd. 468, 482,

484, 830.)

Pasal 487.

Demikian pula anak-anak dan keturunan-keturunan lebih lanjut orang yang

dalam keadaan tak hadir, boleh menerima kembali barang-barangnya,

sejauh hak mereka timbul dalam waktu tiga puluh tahun sejak lampaunya

waktu yang ditetapkan dalam pasal 484.

Pasal 488.

Bila dengan putusan hakim dinyatakan dugaan hukum tentang kematian,

semua tuntutan hukum terhadap orang yang dalam keadaan tak hadir itu,

harus diajukan terhadap para ahli waris dugaan yang telah mengambil

barang-barangnya dalam penguasaan mereka, tanpa mengurangi hak

mereka untuk memberlakukan hak istimewa mereka akan pendaftaran

harta peninggalan. (KUHPerd. 463, 468, 483, 781, 1032.)

Bagian 4. Hak-hak Yang iatuh Ke Tangan Orang Tak Hadir Yang Tak

Pasti Hidup Atau Mati.

(Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tiongboa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Pasal 489.

Orang yang menuntut suatu hak, yang katanya telah beralih dari orang

yang tak hadir kepadanya, tetapi hak itu baru jatuh pada orang yang tak

hadir setelah keadaan hidup atau matinya menjadi tidak pasti, wajib untuk

membuktikan, bahwa orang yang tak hadir itu masih hidup pada saat hak

itujatuh padanya; selama dia tidak membuktikan hal itu, maka tuntutannya

harus dinyatakan tidak dapat diterima. (KUHPerd. 468, 836, 847, 899,

1865.)

Pasal 490.

Bila pada orang tak hadir, yang keadaan hidup atau matinya tidak pasti,

jatuh suatu warisan atau hibah wasiat, yang sedianya mewadi hak orangorang

lain andaikata orang yang tak hadir itu hidup, atau yang sedianya

harus dibagi dengan orang-orang lain, maka warisan atau hibah wasiat itu,

seluruhnya atau sebagian, boteh diambil dalam penguasaan oleh orangorang

lain itu, seakan-akan orang itu telah meninggal, tanpa kewajiban

Ummi Habsyah SH119 / 400

untuk membuktikan kematian orang itu; namun untuk itu mereka harus

mendapat izin lebih dahulu dari pengadilan negeri yang dalam daerah

hukumnya terletak rumah kematian orang itu, dan pengadilan itu harus

memerintahkan pemanggilan-pemanggilan umum dan mengeluarkan

peraturan pengamanan yang perlu untuk pihak-pihak yang

berkepentingan. (KUHPerd. 467, 472 dst., 477, 836, 847, 852 dst., 880,

899.)

Pasal 491

Ketentuan-ketentuan dari kedua pasal yang lalu tidak inengesampingkan

hak untuk menuntut warisan-warisan dan hak-hak lain yang ternyata

kemudian telahjatuh pada orang yang dalam keadaan tak hadir itu atau

orang-orang yang

Pasal 492.

Bila kemudian orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali,

atau haknya dituntut atas namanya, pengembalian penghasilan dan

pendapatannya boleh dituntut, terhitung dari hari ketika hak itu jatuh pada

orang yang tak hadir itu, atas dasar dan menurut ketentuan-ketentuan

pasal 482.

Bagian 5. Akibat akibat keadaan tidak hadir berkenaan dengan

perkawinan.

(Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan

Tionghoa.)

Pasal 493.

Bila salah seorang dari suami-istri, selain meninggalkan tempat tinggal

dengan kemauan buruk, selama sepuluh tahun penuh tak hadir di tempat

tinggalnya tanpa berita tentang hidup-matinya orang itu, maka suami atau

istri yang diringgalkan berwenang untuk memanggil orang yang tak hadir

itu tiga kali berturut-turut dengan panggilan pengadilan, menurut cara

yang ditentukan dalam pasal 467 dan pasal 468, dengan izin dari

pengadilan negeri di tempat tinggal mereka bersama. (Ov. 65; KUHPerd.

27, 86, 114, 126-2 o, 199-2 o, 209-21, 211.)

Pasal 494.

Bila atas panggilan ketiga dari pengadilan, baik orang yang tak hadir

maupun orang lain untuknya, tidak ada yang muncul memberi cukup

petunjuk tentang hidupnya orang itu, maka pengadilan negeri boleh

memberi izin kepada suami atau istri yang diringgalkan untuk kawin

dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan pasal 469 berlaku dalam hal ini.

(Ov. 65.)

Pasal 495.

Bila setelah pemberian izin, tetapi sebelum perkawinan dengan yang lain

itu dilakukan, orang yang tak hadir itu muncul, atau sescorang membawa

bukti cukup tentang masih hidupnya orang itu, maka izin yang telah

diberikan tidak berlaku lagi demi hukum.

Bila orang yang ditinggalkan itu telah melakukan perkawinan lain, orang

yang tak hadir juga mempunyai hak untuk melakukan perkawinan lain. (Ov.

65; KUHPerd. 99-2 o.)

496, 497, 498. (Dihapus dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.)

Ummi Habsyah SH120 / 400

B U K U K E D U A B A R A N G

BAB I. BARANG DAN PEMBAGIANNYA

Bagian 1. Barang Pada umumnya.

Pasal 499.

Menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang

dapat menjadi obyek dari hak milik. (KUHPerd. 503, 519, 833, 955, 1131.)

Pasal 500.

Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum

perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil

usaha kerojinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut

pada tanah, adalah bagian dari barang itu. (KUHPerd. 502, 588 dst.; Cred.

verb. 4.)

Pasal 501.

Buah-buah perdata hanya dipandang sebagai bagian dari suatu barang

selama buah-buah perdata itu belum dapat ditagih, tanpa mengurangi

ketentuan-ketentuan khusus dalam perundang-undangan dan perjanjianperjanjian.

(KUHPerd. 761 dst., 960, 1251 dst., 1397; Cred. verb. 4.)

Pasal 502.

Hasil alami adalah:

1). segala sesuatu yang dihasilkan oleh tanah sendiri;

2). segala sesuatu yang dihasilkan atau dilahirkan oleh binatang-binatang.

Hasil kerajinan yang diambil dari tanah adalah segala sesuatu yang

diperoleh dari pengolahan tanah. Buah-buah perdata adalah uang sewa

dan uang iuran usaha (pacht penningen), bunga dari sejumlah uang

dan bunga-bunga yang harus dibayar. (KUHPerd. 762.)

Bagian 2. Pembagian Barang.

Pasal 503.

Ada barang yang bertubuh, dan ada yang tidak bertubuh. (KUHPerd. 547,

559, 612.)

Pasal 504.

Ada barang yang bergerak dan ada yang tak bergerak, menurut ketentuanketentuan

yang diatur dalam kedua bagian berikut ini. (AB. 17; KUHPerd.

519, 545 dst., 550, 555, 1150, 1162, 1963, 1977; Rv. 443, 493, 714, 720,

763a dst.)

Pasal 505.

Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat

dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis

karena dipakai. (KUHPerd. 757, 822, 1384, 1427, 1742, 1754.)

Bagian 3. Barang Tak Bergerak.

Pasal 506.

Barang tak bergerak adalah:

10. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;

20 Penggilingan, kecuall yang dibicarakan dalam pasal 510;

30. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam

Ummi Habsyah SH121 / 400

tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang

tambang seperti: batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama

barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah; (KUHPerd.

500, 1140; Rv. 509.)

40. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi,

selama belum ditebang;

50. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah

atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap

dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan. (Cred. verb. 4.)

Pasal 507.

yang termasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah:

10. pada pabrik: barang hasil pabrik (trafijk), penggilingan, penempaan

besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan,

tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang

termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak tertancap atau

terpaku;

20. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasaan lainnya bila

dilekatkan pa& papan atau pasangan batu yang merupakan bagian

dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak

terpaku;

30. dalam pertanahan: lungkang atau timbunan pupuk yang dipergunakan

untuk merabuk tanah;

kawanan burung merpati;

burung yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan;

ikan yang ada di.dalam kolam.

40. runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila pergunakan untuk

pembangungan kembali;

Dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan

dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya.

Pemilik dianggap telah menghubungkan barang-barang itu dengan

barang tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, bila barang-barang

itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan perkayuan atau

pemasangan batu semen, atau bila barang-barang itu tidak dapat

dilepaskan tanpa membongkar atau merusak barang itu atau badan

dari barang tidak bergerak di mana barang-barang itu dilekatkan.

(KUHPerd. 506, 517, 586, 780, 1164, 1567, 192 1; Rv. 45 1 – I 1; Cred.

verb. 4.)

Pasal 508.

yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak berikut:

10. hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak; (KUHPerd. 756 dst.,

811 dst.)

20. hak pengabdian tanah; (KUHPerd. 674 dst.)

30. hak numpang karang; (KUHPerd. 711 dst.; S. 1834-41 jo. S. 1838-46.)

Ummi Habsyah SH122 / 400

40. hak guna usaha; (KUHPerd. 727 dst.; S. 1915-422 pasal 6.)

50. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam hentuk barang;

(KUH-Perd. 737 dst.)

60. hak sepersepuluhan; (KUHPerd. 740 dst.)

70. basar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang

berhubungan dengan itu; (S. 1829-111; S. 1854-1; S. 1854-63; S. 1855-

72; S. 1869-66; S. 1878-320; RPL. 46.)

80. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak

bergerak. (KUHPerd. 1162 dst.; Mijn. 18.)

BAB II. BESIT DAN HAK HAK YANG TIMBUL KARENANYA

Bagian 1. Sifat Besit Dan Barang-barang yang Dapat Menjadi Obyek

Besit.

Pasal 529.

yang dimaksudkan dengan besit adalah kedudukan menguasai atau

nikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi

atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya

sendiri. (KUHPerd. 499, 538, 540, 543, 547, 1955.)

Pasal 530.

Besit ada yang dalam itikad baik dan ada yang dala- itikad buruk.

(KUHPerd. 531 dst.)

Pasal 531.

Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu

dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat-cela di

dalamnya. (KUHPerd. 533, 575 dst., 581, 584, 1360, 1363, 1963 dst.,

1966.)

Pasal Pasal 532

Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa

barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya.

Bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan,

maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan. (KUHPerd. 531,

535, 579, 581, 584, 1360, 1362.)

Pasal 533.

Pemegang besit harus selalu dianggap beritikad baik; barangsiapa

menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya. (KUHPerd. 531,

1865, 1916, 1965 dst.)

Pasal 534.

Pemegang besit harus selalu dianggap memegangnya untuk diri sendiri,

selama tidak terbukti, bahwa ia memegangnya untuk orang lain. (KUHPerd.

1916, 1921, 1957.)

Pasal 535.

Pemegang besit yang mulai memegangnya untuk orang lain, selama tidak

terbukti sebaliknya, harus selalu dianggap melanjutkan besit itu

berdasarkan hak yang sama. (KUHPerd. 536, 540, 1916, 1921, 1959.)

Pasal 536.

Ummi Habsyah SH123 / 400

Baik atas kehendak sendiri maupun karena lewatnya waktu, pemegang

besit tidak dapat mengubah alasan dan dasarnya untuk diri sendiri.

(KUHPerd. 540, 1960.)

Pasal 537.

Barang yang tiada dalam peredaran perdagangan, tidak dapat menjadi

obyek besit.

Hal ini berlaku juga terhadap hak pengabdian tanah, baik yang tidak abadi

maupun yang tidak tampak, kecuali yang ditentukan dalam pasal 553.

(KUHPerd. 521, 677 dst., 699, 1332, 1953.)

Bagian 2. Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan

Berakhirnya.

Pasal 538.

Besit atas suatu barang diperoleh dengan menarik suatu barang ke dalam

kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri.

(KUHPerd. 529, 540.)

Pasal 539.

Orang gila tidak dapat memperoleh besit untuk diri sendiri.

Anak belum dewasa dan wanita bersuami, dengan melakukan perbuatan

tersebut di atas, dapat memperoleh besit atas suatu barang. (KUHPerd.

108, 383, 446 dst., 452.)

Pasal 540.

orang dapat memperoleh besit atas suatu barang, baik dengan diri sendiri,

maupun dengan perantaraan orang lain yang bertindak atas namanya.

Dalam hal yang terakhir ini, orang malah dapat memperoleh besit, sebelum

mengetahui besit atas barang tersebut diperolehnya. (KUHPerd. 383, 452,

535, 538 dst., 1354 dst., 1655, 1972 dst.)

Pasal 541.

Besit orang yang meninggal atas segala sesuatu yang dikuasainya semasa

hidupnya, sejak saat meninggalnya beralih kepada para ahli warisnya

dengan segala sifat dan cacat-celanya. (KUHPerd. 833, 955, 1958.)

Pasal 542.

orang dianggap tetap memegang besit atas suatu barang selama barang

itu tidak beralih kepada pihak lain atau belum ditinggalkan secara nyata.

(KUHPerd. 543 dst.)

Pasal 543.

Orang kehilangan besit, atas kehendak sendiri, bila barang itu diserahkan

kepada orang lain. (KUHPerd. 529, 538, 542.)

Pasal 544.

Orang kehilangan besit, sekalipun tanpa kehendak untuk menyerahkannya

pada orang lain, bila barang yang dikuasainya ditinggalkannya secara

nyata. (KUHPerd. 529, 538, 542.)

Pasal 545.

Orang kehilangan besit atas sebidang tanah, pekarangan atau bangunan,

tanpa kehendak sendiri:

10. bila pihak lain, tanpa mempedulikan kehendak pemegang besit,

Ummi Habsyah SH124 / 400

menarik besit itu kepada dirinya dan menikmatinya selama satu tahun

tanpa gangguan apa pun;

20. bila sebidang pekarangan, karena suatu peristiwa yang luar

biasa, tenggelam kebanjiran. (KUHPerd. 594.)

Besit tidak hilang karena suatu banjir yang bersifat sementara.

(KUHPerd. 593.)

Besit atas barang bergerak berakhir bagi pemegangnya dengan cara

seperti yang diatur dalam alinea pertama pasal ini. (KUHPerd. 538, 550,

562 dst.)

Pasal 546.

Besit atas suatu barang bergerak berakhir tanpa kehendak pemegangnya:

10. bila barang itu diambil atau dicuri orang lain;

20. bila barang itu hilang dan tidak diketahui di mana barang itu berada.

(KUH-Perd. 550, 555, 582, 1977.)

Pasal 547.

Besit atas barang tak bertubuh berakhir bagi pemegangnya, bila orang lain

selama satu tahun menikmatinya tanpa gangguan apa pun. (KUHPerd. 503,

545, 555, 695, 699, 707,)

Bagian 3. Hak-hak yang Timbul Karena Besit.

Pasal 548.

Besit dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada

pemegangnya: (KUHPerd. 531.)

10. untuk dianggap sebagai pemilik barang itu untuk sementara,

sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim; (KUHPerd. 549-

11, 1865.)

20. untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena kedaluwarsa;

(KUHPerd. 1963.)

30. untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut

kembali di muka hakim; (KUHPerd. 492, 549-21, 575 dst.)

40. untuk dipertahankan besitnya bila ia diganggu dalam

memegangnya, atau dipulihkan kembali besitnya bila ia kehilangan

besit itu. (KUHPerd. 550, 557, r>62 dst., 567, 580, 1363 dst.)

Pasal 549.

Besit dengan itikad buruk memberi hak kepada pemegangnya atas suatu

barang (KUHPerd. 532.)

10. untuk dianggap sebagai pemilik barang itu untuk sementara,

sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim; (KUHPerd. 548-

10, 1865,)

20. untuk menikmati segala hasil dari barang itu, tetapi berkewajiban untuk

mengembalikannya kepada yang kepada yang berhak; (KUHPerd. 579.)

30. untuk dipertahankan dan dipulihkan besitnya seperti disebutkan

Ummi Habsyah SH125 / 400

dalam nomor 40 pasal yang lalu. (KUHPerd. 550, 557, 562 dst., 567,

1362, 1364.)

Pasal 550.

Tuntutan untuk mempertahankan besit boleh diajukan di muka hakim, bila

seseorang terganggu dalam memegang besitnya atas sebidang tanah atau

Pekarangan, sebuah rumah atau gedung, suatu hak kebendaan atau

barang bergeak pada umumnya. (KUHPerd. 529, 555, 557, 561, 567; Rv.

55-91, 103 dst., 115-40, 191, 224-3-, 403.)

Pasal 551.

Tuntutan seperti ini juga boleh diajukan sekalipun besit itu diperoleh dari

seseorang yang tidak cakap menurut hukum untuk memindahtangankan

barang tersebut. (KUHPerd. 108, 539, 1330.)

Pasal 552.

Tuntutan tidak boleh diajukan terhadap orang yang membantah suatu hak

pengabdian tanah, kecuali kalau sengketa itu mengenai hak pengabdian

tanah yang terus berlangsung atau yang nyata-tampak. (KUHPerd. 637,

677 dst.)

Pasal 553.

Bila timbul suatu perselisihan tentang berlaku tidaknya dasar hukum suatu

hak pengabdian tanah yang tidak terus berlangsung atau yang tidak

tampak, maka hakim boleh memerintahkan kepada pihak yang pada waktu

terjadinya sengketa menikmatinya, supaya selama sengketa berlangsung,

terus menikmatinya. (KUHPerd. 537, 561, 677 dst., 699.)

Pasal 554.

Tuntutan supaya tetap dipertahankan memegang besit tidak bisa diajukan

terhadap barang-barang yang menurut undang-undang si pemegang besit

tidak dapat memegang besit atasnya.(KUHPerd. 521 dst., 537.)

Pasal 555

Barang bergerak yang bertubuh tidak dapat dijadikan obyek suatu tuntutan

di muka hakim, untuk mempertahankan besit atas barang itu, tanpa

mengurangi ketentuan penutup pasal 550. (KUHPerd. 537, 546, 1977.)

Pasal 556.

Penyewa, pemegang hak usaha dan mereka yang menguasai suatu barang

untuk orang lain, tidak dapat mengajukan gugatan supaya dipertahankan

dalam memegang besit. (KUHPerd. 535, 540, 781, 1558, 1959.)

Pasal 557.

Tuntutan untuk mempertahankan besit dapat diajukan terhadap setiap

orang yang mengganggu pemegang besit dalam memegang besit itu,

bahkan terhadap pemilik barang itu, tetapi tanpa mengurangi hak pemilik

ini untuk mengajukan tuntutan berdasarkan hak miliknya.

Bila besit itu diperoleh dari pinjam pakai, dengan pencurian atau

kekerasan, maka pemegang besit tidak bisa mengajukan tuntutan untuk

dipertahankan dalam besitnya terhadap orang dari siapa besit itu

diperolehnya atau orang dari siapa besit itu diambil. (KUHPerd. 538, 548

dst., 556 , 580, 1956; Rv. 105.)

Pasal 558.

Ummi Habsyah SH126 / 400

Tuntutan untuk mempertahankan besit harus diajukan dalam jangka waktu

satu tahun, terhitung mulai hari pemegang besit diganggu dalam

memegang besit. (KUHPerd. 568.)

Pasal 559.

Tuntutan ini bertujuan supaya gangguan dihentikan dan pemegang besit

dipertahankan dalam kedudukannya dengan penggantian biaya, kerugian

dan bunga.

Pasal 560.

Besit harus dianggap selalu ada pada orang yang tidak pernah kehilangan

haknya atas besit, yang kemudian oleh hakim dipertahankan

kedudukannya, tanpa mengurangi apa yang lebih lanjut diatur tentang

buah hasilnya. (KUHPerd.562, 566, 1955.)

Pasal 561.

Bila dalam suatu perkara kedua pihak saling menuntut supaya

dipertahankan kedudukannya dalam memegang besit, dan hakim

berpendapat bahwa kedudukan itu tidak terbukti sebagaimana patutnya,

maka tanpa memberi keputusan tentang hak besit, hakim berkuasa

memerintahkan agar barang yang disengketakan disimpan di pengadilan,

atau agar kedua belah pihak berperkara tentang pemilikan barang, atau

salah satu pihak diakui sementara sebagai pemegangnya.

Pemegang besit ini hanya diberi hak menikmati barang itu selama perkara

tentang hak milik berjalan, dengan kewajiban memberi perhitungan atas

hasil-hasil yang telah dinikmatinya. (KUHPerd. 529, 548-1o dan 3 o, 549-1 o

dan 2 o, 579,1738; Rv. 53.)

Pasal 562.

Bila pemegang besit atas pekarangan atau bangunan kehilangan besitnya

tanpa kekerasan, maka ia dapat mengajukan tuntutan terhadap

pemegangnya, supaya dipulihkan atau dipertahankan besitnya. (KUHPerd.

545, 548 dst., 564 dst., 568; Rv. 55-9o, 103 dst., 244-3o, 403.)

Pasal 563.

Dalam hal terjadi suatu perainpasan dengan kekerasan, gugatan untuk

pemulihan besit harus diajukan, baik terhadap mereka yang melakukan

kekerasan, maupun terhadap mereka yang memerintahkannya.

Masing-masing mereka bertanggungiawab tanggung-menanggung atas

seluruhnya. Agar gugatan dapat diterima, penggugat hanya diwajibkan

membuktikan perbuatan merampas (lengan kekerasan. (KUHPerd. 564,

568, 1278 dst. I Rv. 55-9o, 103 dst., 244-3o, 403, 580-2o.)

Pasal 564.

Gugatan yang sama boleh diajukan terhadap semua orang yang dengan

itikad buruk melepaskan besit. (KUHPerd. 543, 834.)

Pasal 565.

Gugatan supaya besit dipulihkan dan dipertahankan, yang dibicarakan

dalam pasal 562, harus diajukan dalam tenggang waktu satu tahun,

terhitung dari hari penggugat mulai kehilangan seluruh kedudukannya; dan

dalam hal perampasan dengan kekerasan, gugatan supaya dipulihkan besit

Ummi Habsyah SH127 / 400

itu harus diajukan dalam tenggang waktu yang sama, terhitung mulai hari

berakhirnya kekerasan.

Gugatan ini tidak dapat diterima, bila telah diajukan gugatan tentang hak

milik.(KUHPerd. 545, 547, 563, 568.)

Pasal 566.

Gugatan untuk penyerahan kembali dan pemulihan besit selalu bermaksud

agar pemegang besit yang semula dipertahankan atau dipulihkan dalam

kedudukannya dan agar ia dianggap seakan-akan tidak pernah kehilangan

kedudukannya. (KUHPerd. 560, 562 dst., 1955.)

Pasal 567.

Dalam hubungan dengan gugatan-gugatan ini, bagi para pemegang besit,

baik yang beritikad baik maupun yang beritikad buruk, tentang hak

menikmati hasil dan tentang biaya yang dikeluarkan selama memegang

besit, berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab III tentang hal

yang sama untuk penuntutan kembali hak milik. (KUHPerd. 548 dst., 575-

581, 1364.)

Pasal 568.

Juga setelah lewat waktu satu tahun yang ditentukan dalam undangundang

untuk mengajukan gugatan akan pemulihan besit, seseorang yang

besitnya dirampas dengan kekerasan, berhak menuntut dengan gugatan

biasa, agar yang melakukan kekerasan dihukum untuk menyerahkan

kembah apa yang telah dirampas dan mengganti segala biaya, kerugian

dan bunga, akibat dari perbuatan itu. (KUHPerd. 558, 562 dst., 1365; Sv.

163.)

569. Dicabut dg, S. 1873-229.

BAB III. HAK MILIK

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 570.

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan

untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan

tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang

ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hakhak

orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan

pencabutan hak demi kepentingan umum dan Penggantian kerugian yang

pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. (ISR. 133;

KUHPerd. 527 dst., 584, 594, 625 dst,, Onteig. Hinderord.)

Pasal 571.

Hak milik atas sebidang tanah mehputi hak milik atas segala sesuatu yang

ada di atas dan di dalam tanah itu. (KUHPerd. 591.)

Di atas sebidang tanah, pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan

mendirikan bangunan yang dikehendakinya; hal ini tidak mengurangi

pengecualian, pengecualian tersebut dalam Bab IV dan VI buku ini.

Di bawah tanah itu la boleh membangun dan menggali sesuka hatinya dan

mengambil semua hasil yang diperoleh dari galian itu; hal ini tidak

mengurangi perubahan-perubahan dalam perundang-undangan dan

peraturan pemerintah tentang pertambangan, pengambilan bara, dan

barang-barang semacam itu. (KUHPerd. 587 dst., 595, 600, 625 dst., 1165,

Ummi Habsyah SH128 / 400

1481 dst., Mijn.; Mijnord.) 572. Setiap hak milik harus dianggap bebas.

(KUHPerd. 624.)

Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus

membuktikan hak itu. (KUHPerd. 1865, 1916.)

Pasal 573.

Pembagian suatu barang yang dimiliki lebih dari seorang, harus dilakukan

menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan tentang pemisahan dan

pembagian harta peninggalan. (KUHPerd. 1066 dst.)

Pasal 574.

Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang

itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

(KUHPerd. 567, 582, 602, 834, 1977; Rv. 714.)

Pasal 575.

Pemegang besit dengan itikad baik berhak menguasai segala hasil yang

telah dinikmatinya dazi barang yang dituntut kembali, sampai pada hari ia

digugat di muka hakim. la wajib mengembalikan kepada pemilik barang itu

segala hasil yang dinikmatinya sejak ia digugat, setelah dikurangi segala

biaya untuk memperolehnya, yaitu untuk penanaman, pembenihan dan

pengolahan tanah.

Selanjutnya la berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus

dikeluarkan guna menyelamatkan dan demi kepentingan barang tersebut,

demikian pula la berhak menguasai barang yang diminta kembali itu

selama ia belum mendapat penggantian biaya dan pengeluaran tersebut

dalam pasal ini. (KUHPerd. 531 dst., 548-3′, 561, 567, 576 dst., 1139-4′;

1364.)

Pasal 576.

Dengan hak dan cara yang sama, pemegang besit dengan itikad baik,

dalam menyerahkan kembali barang yang diminta, boleh menuntut

kembali segala biaya untuk memperoleh hasil seperti diterangkan di atas,

sekedar hasil itu belum terpisah dari tanah pada saat penyerahan kenibali

barang yang bersangkutan. (KUHPerd. 500, 575,)

Pasal 577.

Sebaliknya ia tidak berhak menggugat kembali biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh hasil yang dinjkmati karena kedudukannya sebagai

pemegang besit. (KUHPerd. 575 dst.)

Pasal 578.

Demikian pula ia tidak berhak, dalam menyerahkan kembali barang itu,

untuk memperhitungkan segala biaya dan pengeluaran yang telah

dikeluarkan olehnya guna memelihara barang itu, yang dalam hal ini tidak

termasuk biaya guna menyelamatkan dan memperbaiki keadaan barang

itu sebagaimana disebut dalam pasal 575.

Bila timbul perselisihan tentang apa yang harus dianggap sebagai biaya

pemeliharaan, haruslah diikuti peraturan tentang hak pakai hasil perihal

itu. (KUHPerd. 793.)

Pasal 579.

Pemegang besit dengan itikad buruk berkewajiban:

1) mengembalikan segala hasil suatu barang beserta barang itu sendiri,

Ummi Habsyah SH129 / 400

bahkan juga hasil yang kendati tidak dinikmati olehnya, sedianya dapat

dinikmati oleh pemilik; tetapi sebagaimana ditetapkan dalam pasal

575, boleh ia mengurangkan atau menuntut kembali biaya yang

dikeluarkan guna menyelamatkan barang itu selama dalam

kekuasaannya dan juga biaya demikian yang dikeluarkan guna

memperoleh hasil itu, yakni untuk penanaman, pembenihan dan

pengolahan tanah;

20. mengganti segala biaya, kerugian dan bunga;

30. membayar harga barang bila ia tidak dapat mengembalikan barang itu,

juga manakala barang itu hilang di luar kesalahannya atau karena

kebetulan, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan

lenyap juga, sekalipun besit atas barang itu dipegang oleh pemiliknya.

(KUHPerd. 532, 549, 561, 567, 11394-, 1362, 1364.)

Pasal 580.

Barangsiapa memperoleh besit dengan kekerasan, tidak boleh minta

kembali biaya yang telah dikeluarkan, sekalipun pengeluaran itu mutlak

perlu untuk menyelamatkan barang itu. (KUHPerd. 548, 557, 563, 568.)

Pasal 581.

Pengeluaran untuk memanfaatkan dan untuk memperindah barang,

menjadi tanggungan pemegang besit dengan itikad baik atau buruk, tetapi

ia berhak mengambil benda yang dilekatkan pada barang itu dalam

memanfaatkan dan membuat indah, asal pengambilan itu tidak merusak

barang tersebut. (KUHPerd. 779 dst.)

Pasal 582.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Barangsiapa menuntut kembali barang yang telah

dicuri atau telah hilang, tidak diwajibkan memberi penggantian uang yang

telah dikeluarkan untuk pembelian kepada yang memegangnya, kecuali

jika barang itu dibelinya di pekan tahunan atau pekan lain, di pelelangan

umum atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai orang yang

biasanya memperdagangkan barang sejenis itu. (KUHPerd. 546, 1720,

1977.)

Pasal 583.

Barang yang telah dibuang ke dalam laut dan timbul kembali dari laut

boleh diminta kembali oleh pemiliknya dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan mengenai hal ini. (KUHD. 556.)

Bagian 2. Cara Memperoleh Hak Milik.

Pasal 584.

Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan

pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa,

dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat

wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu

petistiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang

yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. (KUHPerd. 119, 570, 585

dst., 588 dst., 592, 610 dst., 830 dst., 874 dst., 1946, 1963 dst.; Onteig.;

Octr. 38; Aut. 2.)

Pasal 585.

Ummi Habsyah SH130 / 400

Barang bergerak yang bukan milik siapa pun, menjadi hak milik orang yang

pertama-tama mengambil barang itu untuk dimilikinya. (KUHPerd. 509 dst.;

519 dst., S. 1918-125.)

Pasal 586.

Hak untuk mengambil binatang liar atau ikan semata-mata ada pada

pemilik tanah tempat binatang itu atau air tempat ikan tersebut. (KUHPerd.

507-3, 521, 721, 774.)

Pasal 587.

Hak milik atas harta karun ada pada orang yang menemukannya di tanah

miliknya sendiri. Bila harta itu ditemukan di tanah milik orang lain, maka

separuhnya adalah milik yang menemukan dan separuh lainnya adalah

milik si pemilik tanah.

Yang dimaksud dengan harta karun adalah segala barang tersembunyi atau

terpendam, yang tidak seorang pun dapat membuktikan hak milik

terhadapnya dan yang didapat karena kebetulan semata-mata. (KUHPerd.

777; Mijn. 1.)

Pasal 588.

Segala suatu yang melekat pada sesuatu barang atau yang merupakan

satu tubuh dengan barang itu adalah milik orang yang menurut ketentuanketentuan

dalam pasal-pasal berikut dianggap sebagai pemiliknya.

(KUHPerd. 500 dst., 571, 1482.)

Pasal 589.

Pulau besar dan pulau kecil, yang terdapat di sungai yang tidak dapat

dilayari atau diseberangi dengan rakit, begitu puta beting yang timbul dari

endapan lumpur di sungai seperti itu, menjadi milik si pemilik tanah di tepi

sungai tempat tanah timbul itu terjadi. Bila tidak berada pada salah satu

dari kedua belah sungai, maka pulau itu atau beting itu menjadi milik

semua pemilik tanah di kedua tepi sungai dengan garis yang menurut

perkiraan ada di tengah-tengah sungai sebagai batas. (KUHPerd. 521; 591,)

Pasal 590.

Bila sebuah bengawan atau sungai dengan mengambil jalan aliran baru

memotong tanah di tepinya, sehingga terjadi sebuah pulau, maka hak milik

atas pulau itu tetap pada pemilik tanah semula, sekalipun pulau itu terjadi

dalam sebuah bengawan atau sungai yang dapat dilayari atau diseberangi

dengan rakit. (KUHPerd.,521.)

Pasal 591.

Hak milik atas bengawan atau sungai mencakup juga hak milik atas tanah

tempat bengawan atau sungai itu mengalir. (KUHPerd. 519, 521, 571, 589,

629.)

Pasal 592.

Bila sebuah bengawan atau sungai mengambil jalan aliran baru dengan

meninggalkan jalan yang lama, maka para pemilik tanah yang kehilangan

tanah menjadi pemeegang besit atas tanah aliran yang ditinggalkan

sebagai ganti ruginya, masing-masing seluas tanah yang hilang. (KUHPerd.

704 dst.)

Pasal 593.

bengawan atau sungai yang banjir sementara, tidak menimbulkan

Ummi Habsyah SH131 / 400

diperolehnya atau hilangnya hak milik. (KUHPerd. 545, 594, 598.)

Pasal 594.

Hak milik atas tanah yang tenggelam karena kebanjiran, tetap berada pada

pemiliknya. (KUHPerd. 545.)

Meskipun demikian, bila oleh pemerintah dipandang perlu untuk

kepentingan umum atau keamanan tanah milik di sekitamya, dan oleh ahliahli

yang bersangkutan, bahwa tanah yang tenggelam itu dapat ditimbuni

dan dikeringkan, maka semua pemilik yang bersangkutan harus diberi

peringatan untuk mengerjakan atau ikut serta mengerjakannya dengan

ketentuan, bahwa bila mereka menolaknya ataupun tidak lagi berkediaman

di tempat itu, maka untuk kepentingan negara, hak milik dapat dicabut

dengan membayar ganti rugi seharga menurut taksiran tenggelam. (ISR.

133; KUHPerd. 570, 81 1; Onteig)

Pasal 595.

Pemilik sebuah bukit pasir di pantai laut adalah, demi hukum, pemilik

tempat bukit itu berdiri.

Bila tanah di sekitar bukit pasir itu ditimbuni pasir oleh sebab angin,

sehingga tanah itu menjadi satu dengan bukit tersebut, sampai-sampai

tidak dapat dipisahkan, maka tanah tersebut menjadi milik si pemilik bukit

pasir tersebut, kecuali bila dalam waktu lima tahun setelah penimbunan itu

tanah tersebut dipisahkan dengan pagar atau tiang-tiang perbatasan.

(KUHPerd. 571.)

Pasal 596.

Pengendapan lumpur yang terjadi secara alami, lambat laun dan tidak

kelihatan pada tanah yang terletak di tepi air yang mengalir disebut

pertambahan.

Pertambahan menjadi keuntungan pemilik tanah di tepi bengawan atau

sungai tanpa membedakan, apakah dalam akta tanah disebutkan luas

tanah itu atau tidak; tetapi hal ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan

dalam undang-undang atau peraturan umum mengenai jalan bagi pejalan

kaki atau jalan bagi pemburu. (KUHPerd. 597 dst., 774, 1165.)

Pasal 597.

Ketentuan dalam alinea kedua pasal yang lalu berlaku juga bagi

pertambahan yang terjadi pada tanah di tepi telaga yang dapat dilayari

dengan perahu.

Ketentuan yang sama akhimya berlaku juga terhadap pertambahan tanah

akibat damparan dari laut di pantai dan di tepi sungai yang mengalami

pasang naik dan pasang surut, baik tanah tepian itu milik negara, maupun

milik perorangan atau persekutuan. (KUHPerd. 521.)

Pasal 598.

Pertambahan tanah tidak dapat terjadi pada balong.

Tanah yang selalu terendam air di sekitar balong bila air mencapai

ketinggian sampai dapat mengalir ke luar, sekalipun air itu kemudian surut

kembali, adalah kepunyaan si pemilik balong.

Sebaliknya, pemilik balong tidak berhak atas tanah di tepi balong bila

tanah itu hanya digenangi air pada waktu air mencapai ketinggian yang

luar biasa. (KUHPerd. 596.)

Ummi Habsyah SH132 / 400

Pasal 599.

Bila sebidang tanah, karlena derasnya arus air, sekonyong-konyong

terbelah dari tanah yang satu dan terlempar ke tanah yang lain, maka

kejadian itu tidak dapat dianggap sebagai pertambahan tanah, asal saja

pemiliknya, dalam waktu tiga tahun setelah kejadian itu berlangsung,

menuntut haknya. Bila tenggang waktu itu dilewatkan oleh yang

berkepentingan tanpa mengajukan tuntutan, maka tanah yang terlempar

itu menjadi milik si pemilik tanah yang bersangkutan. (KUHPerd. 596.)

Pasal 600.

Segala sesuatu yang ditanam atau disemaikan di atas sebidang

pekarangan adalah milik si pemilik tanah itu. (KUHPerd. 571, 603 dst., 711.)

Pasal 601.

Segala sesuatu yang dibangun di atas pekarangan adalah milik si pemilik

tanah, asalkan bangunan itu melekat pada tanah; hal ini tidak mengurangi

kemungkinkan perubahan termaktub dalam pasal 603 dan pasal 604.

(KUHPerd.571, 711.)

Pasal 602.

Pemilik tanah yang membangun di atas tanah sendiri dengan bahan-bahan

bangunan yang bukan miliknya, wajib membayar harga bahan-bahan itu

kepada pemilik bahan; ia boleh dihukum mengganti biaya, kerugian dan

bunga, bila ada alasan untuk itu, tetapi pemilik bahan-bahan bangunan

tidak berhak mengambil kembali bahan-bahan itu. (KUHPerd. 574, 605,

1365.)

Pasal 603.

Bila seseorang, dengan bahan-bahan bangunan sendiri, mendirikan

bangunan di atas tanah milik orang lain, maka pemilik tanah boleh

memiliki bangunan itu atau menuntut agar bangunan itu diambilnya.

Bila pemilik tanah menuntut supaya bangunan diambil, maka

pembongkaran bangunan berlangsung dengan biaya pemilik bahan,

malahan pemilik bahan ini boleh dihukum membayar segala biaya,

kerugian dan bunga.

Bila sebaliknya, pemilik tanah hendak memiliki bangunan tersebut, maka ia

harus membayar harga bangunan beserta upah kerja tanpa

memperhitungkan kenaikan harga tanah. (KUHPerd. 532, 549, 579, 601,

604 dst., 715, 725 dst., 779, 1567.)

Pasal 604.

Bila bangunan itu didirikan oleh pemegang besit yang beritikad baik, maka

pemilik tidak boleh menuntut pembongkaran bangunan itu; tetapi ia boleh

memilih membayar harga bahan-bahan beserta upah kerja atau membayar

sejumlah uang, seimbang dengan kenaikan harga tanah. (KUHPerd. 531,

548, 575, 601, 603, 605.)

Pasal 605.

Tiga pasal yang lain, berlaku juga terhadap penanaman dan penyemaian.

(KUHPer(l. 600, 602 dst.)

Pasal 606.

Barangsiapa dengan bahan milik orang lain membuat barang dalam jenis

bahan dibayarnya, dan segala biaya, baru, menjadi pemilik barang itu, asal

Ummi Habsyah SH133 / 400

harga bahan dibayarnya, dan segala kerugian dan bunga diganti bila ada

alasan untuk itu. (KUHPerd. 1365.)

Pasal 607.

Bila barang baru itu terbentuk bukan karena perbuatan manusia,

melainkan karena pengumpulan pelbagai bahan milik beberapa orang

secara kebetulan, maka barang baru itu merupakan milik bersama dari

orang-orang itu menurut keseimbangan harga bahan-bahan tersebut yang

semula dimiliki mereka masing-masing.

Pasal 608.

Bila barang yang baru itu terbentuk dari pelbagai bahan milik beberapa

orang pemilik-pemilik itu, maka yang tersebut terakhir ini menjadi pemilik

dengan kewajiban membayar harga bahan-bahan kepunyaan orang-orang

lain, ditambah dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila ada

alasan untuk itu.

Pasal 609.

Dalam hal-hal tersebut dalam kedua pasal yang lalu, bila bahan-bahan itu

dapat dipisah-pisahkan dengan mudah , maka masing-masing pemilik

boleh meminta kembali bahan kepunyaannya.

Pasal 610.

Hak milik atas suatu barang didapatkan seseorang karena kedaluwarsa,

bila ia telah memegang besit atas barang itu selama waktu yang

ditentukan undang-undang dan sesuai dengan persyaratan dan

pembedaan seperti termaksud dalam Bab VII Buku Keempat kitab undangundang

ini. (KUHPerd. 595 2, 946 dst., 1973.)

Pasal 611.

Cara memperoleh hak milik karena pewarisan menurut perundangundangan

atau menurut surat wasiat, diatur dalam Bab XII dan Bab XIII

buku ini. (KUHPerd. 830, 874.)

Pasal 612.

Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh,

dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik,

atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu

berada.

Penyerahan tidak diharuskan, bila barang yang harus diserahkan, dengan

alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

(KUHPerd. 503, 509 dst., 760, 1235 dst., 1459, 1475, 1686; KUHD 314; Tbs.

3 dst., 21 dst.)

Pasal 613.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Penyerahan piutang-piutang atas nama dan

barang-barang lain yang tak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat

akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas

barang-barang itu kepada orang lain.

Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum

penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis

atau diakuinya. (s.d.u. dg. S. 1938-276,)

Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan

memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan

Ummi Habsyah SH134 / 400

memberikannya bersama endosemen surat itu. (KUHPerd. 612, 1152, 1385,

1459, 1540, 1686; KUHD 110 dst., 176, 191 dst., 457, 508, 531 dst.)

614, 615. Dicabut dg. S. 1938-276.

Pasal 616.

Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan

pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang

ditentukan dalam pasal 620. (Ov. 50; KUHPerd. 506 dst., 696, 713, 720,

737, 760, 818, 1179, 1459, 1475, 1686, 1690; KUHD 314; Tbs. 3 dst., 21

dst.; Rv. 526.)

Pasal 617.

(a) Semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan atau

pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk

otentik, atas ancaman kebatalan. (KUHPerd. 1868, 1870.)

Tiap petikan dalam bentuk biasa dari rol atau daftar kantor lelang, guna

membuktikan penjualan barang yang diselenggarakan d,ngan perantaraan

kantor tersebut menurut peraturan yang telah ada atau yang akan

diadakan, dianggap sebagai akta otentik. (Ov. 50; KUHPerd. 620; Rv. 526;

Venduregi. 42.)

Pasal 618.

(a) Semua akta pemisahan harta kekayaan, sepanjang itu mengenai

barang tak bergerak, harus diumumkan juga dengan cara sebagaimana

diatur dalam pasal 620. (Ov. 50; KUHPerd. 619 dst., 1069, 1074.)

Pasal 619.

(a) Kepada yang memperoleh barang tidak boleh diberikan akta

pemindahtanganan atau akta pemisahan tanpa kuasa khusus dari pihak

yang memindahtangankan barang atau pihak yang ikut berhak, baik dalam

akta sendiri, maupun dalam akta otentik lain yang kemudian dibuat dan

yang harus diumumkan juga pada waktu dan dengan cara seperti yang

diatur dalam pengumuman akta pemindahtanganan atau pemisahan

tersebut. Tanpa kuasa demikian, penjimpan hipotek harus menolak

pengumuman akta tersebut. Semua pengumuman yang bertentangan

dengan ketentuan ini adalah batal, tanpa mengurangi jawab pegawai yang

telah memberikan salinan akta tersebut tanpa kuasa yang diperlukan, dan

tanggung jawab penyimpan hipotek yang melakukan pengumuman tanpa

kuasa. (Ov. 50; KUHPerd. 618, 620.)

Pasal 620.

(a) Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan

memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau surat

keputusan hakim ke kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat

barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan

mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan.

Bersamaan dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan

juga salinan otentik yang kedua atau petikan otentik dari akta atau

keputusan hakim, agar penyimpanan hipotek mencatat di dalamnya hari

pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan. (Ov, 50;

Ummi Habsyah SH135 / 400

KUHPerd. 616, 618, 622, 696, 713, 720, 737, 760, 818, 986, 1179, 1182.)

(a) KUHPerd. 616-620 tidak berlaku I)erdasarkan Ov. 24 dst.; Lihat Ovenchr.

Pasal 621.

Setiap pemegang besit suatu barang tak bergerak, dapat minta kepada

pengadilan negeri di daerah tempat barang itu terletak, untuk dinyatakan

sebagai pemiliknya.

Ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang hukum acara perdata

mengatur cara mengajukan permintaan demikian. (Rv. 800 dst.)

Pasal 622.

Bila keputusan yang mengabulkan permintaan demikian telah mempunyai

kekuatan pasti, maka keputusan itu harus diumumkan oleh atau atas nama

pemohon di kantor penyimpan hipotek dengan menyampaikan salinannya

dan membukukannya seperti diatur dalam pasal 620. (Ov. 27; KUHPerd.

623; Rv. 808.)

Pasal 623.

Bila penyampaian dan pembukuan telah berlangsung, maka pemegang

besit, dalam segala perbuatan yang telah dilakukannya terhadap barang

tersebut dengan pihak ketiga, dianggap sebagai pemilik. (Ov. 27.)

Pasal 624.

Hak-hak yang diberikan pemerintah kepada orang-orang khusus atas

barang-barang atau tanah negara tidak diubah; hak-hak itu, terutama

mengenai besit dan hak milik, tetap sedemikian rupa, sebagaimana diatur

menurut adat istiadat lama dan kebiasaan atau menurut ketentuanketentuan

khusus, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam kitab undangundang

ini tidak mengurangi hakhak itu pada khususnya atau hubungan

antara orang yang menduduki tanah dan pemilik tanah pada umumnya. (S.

1880-150 dst.; PRL.; S. 1918-287.)

BAB IV. HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PARA PEMILIK PEKARANGAN

BERTETANGGA

Pasal 625.

Para pemilik pekarangan yang bertetangga mempunyai hak dan kewajiban

satu sama lain, baik yang timbul karena letak pekarangan menurut alam,

maupun karena ketentuan perundang-undangan.

Pasal 626.

Pemilik pekarangan yang lebih rendah letaknya, demi kepentingan pemilik

pekarangan yang lebih tinggi, berkewajiban menerima air yang mengalir ke

pekarangannya karena alam, lepas dari campur tangan manusia.

Pemilik pekarangan yang lebih rendah tidak boleh membuat tanggul atau

bendungan yang menghalang-halangi aliran air tersebut; sebaliknya,

pemilik pekarangan yang lebih tinggi tidak boleh berbuat sesuatu yang

memburukkan keadaan air bagi pekarangan yang lebih rendah. (KUHPerd.

629 dst., 652, 677, 688, 697 dst., 1365, 1367.)

Pasal 627.

Barangsiapa mempunyai sebuah mata air di pekarangannya, berhak

menggunakan mata air itu sesuka hatinya, tanpa mengurangi hak yang

diperoleh orang yang mempunyai pekarangan yang lebih rendah, baik

karena suatu perjanjian maupun karena kedaluwarsa, sesuai dengan pasal

Ummi Habsyah SH136 / 400

698. (KUHPerd. 570, 628, 677, 688, 695.)

Pasal 628.

Pemilik mata air tidak boleh mengubah jalan aliran air, bila air ini

menipakan kebutuhan mutlak bagi para penduduk sebuah kota, desa atau

dusun.

Dalam hal demikian, pemilik berhak minta ganti rugi yang ditentukan oleh

tenaga-tenaga ahb, kecuali jika penduduk tersebut telah memperoleh hak

memakai air itu berdasarkan undang-undang atau karena kedaluwarsa,

(KUHPerd. 688, 695, 697 dst.)

Pasal 629.

Barangsiapa mempunyai pekarangan di tepi aliran air yang bukan milik

umum, boleh menggunakan air tersebut guna menyiram

pekarangannya.(KUHPerd. 519.)

Barangsiapa pekarangannya dilalui oleh aliran air, boleh menggunakan air

itu pada jalur tanah yang dilalui air itu untuk keperluan sesuatu, asal saja

pada akhir jalur itu air dapat mengalir menurut alam. (KUHPerd. 521, 690.)

Pasal 630.

Bila antara pemilik beberapa pekarangan yang berkepentingan atas

kegunaan air timbul perselisihan, maka dalam memberi keputusan, hakim

harus berusaha menyesuaikan kepentingan pertanian umum dengan

kebebasan hak milik, dan dalam semua hal ia harus bertindak sesuai

dengan peraturan dan kebiasaan khusus setempat mengenai jalannya arus

air, tingginya dan pemakaiannya. (ISR. 133; KUHPerd. 570.)

Pasal 630a.

(s.d.t. dg. S. 1881-95.) Tiap pemilik pekarangan dapat mengharuskan

masing-masing pemilik pekarangan yang bertetangga untuk membuat

tanda perbatasan antara pekarangan mereka.

Pembuatan batas itu harus dilakukan atas biaya bersama. (KUHPerd. 570,

635, 642, 663, 721, 781; Rv. 102.)

Pasal 631.

Setiap pemilik boleh menutup Pekarangannya, tanpa mengurangi

pengecualian yang dibuat dalam pasal 667. (KUHPerd. 570, 635, 642, 664,

72 1, 781.)

Pasal 632.

Pemilik yang menutup pekarangannya, kehilangan hak untuk

menggembalakan ternaknya di tempat penggembalaan bersama,

sebanding dengan luas pekarangan yang teriepas dari tanah

penggembalaan bersama akibat penutupan pekarangan itu,

Pasal 633.

Semua tembok yang dipergunakan sebagai tembok batas antara

bangunan-bangunan, tanah-tanah, taman-taman dan kebun-kebun,

dianggap sebagai tembok batas milik bersama, kecuali jika ada suatu alas

hak atau tanda yang menunjukkan sebaliknya.

Bila bangunan-bangunan itu tidak sama tinggi, maka tembok batas itu

harus dianggap sebagai milik bersama setinggi bangunan yang terendah.

(KUHPerd. 634, 637 dst., 640, 643 dst., 658, 662, 1916.)

Ummi Habsyah SH137 / 400

Pasal 634.

Tanda yang menuwukkan bahwa tembok batas itu bukan milik bersama,

antara lain adalah: menjulang ke atas :

10. bahwa bagian atas tembok itu, pada belahan yang satu dan berdiri

tegak lurus di atas bagian bawah, dan pada belahan lain miring ke

bawah;

20. bahwa tembok itu, pada belahan yang satu menyangga atau

menopang sebuah bangunan atau tingkat, sedang pada belahan lain

tidak ada bangunan yang ditopang atau disangga secara demikian;

30. bahwa pada waktu membuat tembok hanya di sebelah sana

ditempatkan bubungan, birai batu atau batu yang menonjol,

Dalam hal yang demikian, tembok dianggap semata-mata milik pemilik

pekarangan pada belah mana bangunan, tingkat birai batu, batu yang

menonjol, atau talang bubungan sejenis terdapat. (KUHPerd. 645, 659, 664,

1916.)

Pasal 635.

Perbaikan atau pemugaran tembok batas bersama menjadi beban mereka

yang mempunyai hak atas tembok tersebut menurut perbandingan hak

masing-masing.

Namun demikian tiap-tiap pemilik-peserta diperbolehkan membebaskan

diri dari biaya perbaikan dan pemugaran dengan jalan melepaskan haknya

atas tembok yang diperbaiki atau dibangun kembali, asal tembok itu bukan

penopang atau penyangga suatu bangunan miliknya sendiri, dan bukan

batas antara rumah-rumah, lapangan-lapangan dan kebun-kebun yang

berdekat-dekatan di kota, kota satelit dan desa. (KUHPerd. 630a, 637, 634

dst., 654, 679, 689.)

Pasal 636.

Setiap pemilik-peserta boleh mendirikan bangunan dengan

menyandarkannya pada tembok milik bersama, dengan menancapkan

balok, kambi, jangkar, alat-alat besi atau alat-alat kayu lainnya pada

tembok itu sampai setengah tebalnya, asal saja tembok itu tidak rusak.

(KUHPerd. 641, 655, 684.)

Pasal 637.

Setiap pemilik-peserta boleh mempertinggi tembok batas milik bersama,

tetapi selain harus membiayai sendiri pekerjaan yang demikian, ia harus

memboyai sendiri tiap-tiap perbaikan guna memelihara bagian baru yang

menumpang diatas bagian yang lama dan pula harus mengganti kerugian

akibat pertambahan berat bagian atas yang menindih bagian bawah,

dihitung seimbang dengan berat beban dan menurut harganya.

Bila tembok batas milik bersama itu tidak kuat untuk menyangga bagian

alas yang dipertinggi itu, maka pemilik yang menghendaki peninggian itu

harus memperbaharui tembok batas seluruhnya dengan biaya sendiri, dan

penambahan tebal tembok harus dilakukan dengan mengurangi luas

pekarangannya sendiri, (KUHPerd ‘ 633, 635, 639, 641, 681.)

Pasal 638.

Tiap pemilik-peserta tembok batas milik bersama boleh memasang talang

Ummi Habsyah SH138 / 400

pada bagian kepunyaannya dan mengalirkan air, baik di pekarangannya

sendiri, maupun di jalan umum, asal hal itu tidak dilarang oleh undangundang

atau peraturan pemerintah. (KUHPerd. 652, 682.)

Pasal 639.

Pemilik-peserta yang tidak memberikan sumbangan guna mempertinggi

tembok batas milik bersama, boleh memperoleh pemilikan bersama atas

bagian yang dipertinggi itu, asal membayar separuh biaya yang telah

dikeluarkan dan separuh harga tanah bila dipergunakan untuk

memperlebar tembok. (KUHPerd. 635, 637.)

Pasal 640.

Tiada sebuah tembok pun boleh dijadikan milik bersama, tanpa kehendak

pemiliknya. (KUHPerd. 633 dst.)

Pasal 641.

Seorang pemilik-peserta, tanpa izin dari yang lainnya, tidak boleh

membuat liang atau galian pada tembok bersama atau membuat suatu

bangunan yang menyandar pada tembok itu.

Dalam hal, sebagaimana diatur dalam pasal 636 dan pasal 637, pemilikpeserta

dapat menuntut supaya oleh ahli-ahli diadakan perencanaan

sebelumnya agar pekerjaan baru itu tidak sampai merugikan haknya.

Bila hasil pekerjaan yang baru itu ternyata merugikan hak milik tetangga,

ia harus memberi ganti rugi, tetapi kerugian sehubungan dengan

keindahan tembok tidak boleh diperhitungkan. (KUHPerd. 644.)

Pasal 642.

Di kota, kota satelit, dan di desa, setiap orang berhak menuntut

tetangganya untuk menyumbang guna membuat atau memperbaiki alat

penutup yang digunakan untuk memisahkan rumah, pekarangan dan

kebun mereka satu sama lain.

Cara membuat dan tinggi penutup itu diatur menurut peraturan-peraturan

khusus dan kebiasaan setempat. (AB. 15; KUHPerd. 630a, 631, 635; Rv.

102.)

Pasal 643.

Setiap tetangga, atas biaya sendiri, boleh mendmkan tembok bersama

sebagai pengganti pagar bersama, tetapi tidak boleh suatu pagar sebagai

pengganti tembok. (KUHPerd. 635, 650.)

Pasal 644.

Tidak seorang pun dari tetangga, tanpa izin dari pihak lainnya,

diperbolehkan membuat jendela atau lubang pada tembok batas bersama

dengan cara bagaimanapun juga. Akan tetapi ia boleh membuatnya pada

bagian tembok yang ditinggikan atas biaya senditi, asal ini langsung

dikerjakan pada waktu mempertinggi tembok itu, menurut cara yang diatur

dalam kedua pasal berikut. (KUHPerd. 636 dst., 639, 741.)

Pasal 645.

Pemilik suatu tembok batas bukan milik bersama yang langsung

berbatasan dengan pekarangan orang lain, diperbolehkan pada tembok itu

membuat penerangan atau jendela-jendela dengan terali besi yang rapat

dan jendela-jendela yang dimatikan.

Terali-terali besi itu harus dipasang dalam jarak selebar-lebarnya setelapak

Ummi Habsyah SH139 / 400

antara satu dengan lainnya. (KUHPerd. 634, 647 dst., 680.)

Pasal 646.

Jendela atau lubang ini tidak boleh dibuat lebih rendah dari dua puluh lima

telapak di atas lantai kamar yang akan diterangi, bila lantai kamar itu same

tinggi dengan jalan raya dan tidak boleh lebih rendah dari dua puluh

telapak di atas lantai kamar pada tingkat yang lebih tinggi. (KUHPerd. 645,

680.)

Pasal 647.

Orang tidak diperbolehkan mempunyai pemandangan langsung ke

pekarangan tetangga yang tertutup atau terbuka; maka tak bolehlah ia

memperlengkapi rumahnya dengan jendela, balkon atau perlengkapan lain

yang memberikan pemandangan ke pekarangan tetangga itu, kecuali bila

tembok yang diperlengkapinya dengan hal-hal itu jaraknya lebih dari dua

puluh telapak dari pekarangan si tetangga. (KUHPerd. 645, 649, 680.)

Pasal 648.

Dari jurusan menyamping atau dari jurusan menyerong orang tidak boleh

mempunyai pandangan atas pekarangan tetangga, kecuali dalam jarak

lima telapak. (KUHPerd. 645, 647, 649, 680.)

Pasal 649.

Jarak yang dibicarakan dalam dua pasal tersebut di atas, dihitung dari sisi

luar tembok yang diberi lubang dan bila ada balkon atau semacam itu yang

menonjol, dari sisi terluar balkon itu sampai garis batas kedua pekarangan

(KUHPerd. 647 dst.)

Pasal 650.

Ketentuan dalam pasal 633 sampai dengan pasal 64 terhadap pagar kayu,

guna membatasi bangunan, halaman terbuka dan kebun.

Pasal 651.

Bila dalam memperbaiki suatu bangunan perlu dipasang suatu perancah di

atas pekarangan tetangga atau perlu diinjak pekarangan itu untuk

mengangkat bahan-bahan yang akan dipakai, maka pemilik pekarangan itu

harus mengizinkannya, tanpa mengurangi haknya untuk minta ganti rugi,

bila ada alasan untuk itu. (KUHPerd. 1246 d,t.)

Pasal 652.

Setiap pemilik pekarangan wajib mengatur atap rumah sedemikian rupa

agar air hujan mengalir ke halamannya atau ke jalan umum, bila yang

terakhir ini tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan pemerintah;

ia tidak boleh mengalirkan air ke pekarangan tetangganya. (KUHPerd. 626,

638, 677, 682, 1365.)

Pasal 653.

Tiada seorang pun diperbolehkan mengalirkan air atau kotoran melalui

saluran pekarangan orang lain, kecuali jika ia memperoleh hak untuk itu.

(KUHPerd. 677, 683, 1365.)

Pasal 654.

Semua bangunan, pipa asap, tembok, pagar atau tanda perbatasan

lainnya, yang karena tuanya atau sebab lain dikhawatirkan akan runtuh

dan membahayakan pekarangan tetangga atau condong ke arah

pekarangan itu, harus dibongkar, dan dibangun kembali dan diperbaiki atas

Ummi Habsyah SH140 / 400

teguran pertama pemilik pekarangan tetangga itu (KUHPerd. 635, 1241,

1369.)

Pasal 655.

Barangsiapa menyuruh menggali sebuah sumur, selokan atau kakus

ditempat yang berdekatan dengan tembok batas milik bersama atau bukan

milik bersama, atau hendak mendirikan pipa asap, tempat perapian dapur

atau tempat masak di tempat yang demikian, atau membuat kandang,

tempat rabuk, gudang, gudang garam, tempat penyimpan bahan keras

atau bangunan yang merugikan dan membahayakan, maka ia wajib

membuat jarak antara tembok dengan bangunan tersebut sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan khusus atau menurut kebiasaan tentang hal

itu, ataupun ia wajib mengusahakan bangunan itu sedemikian rupa

menurut peraturan dan kebiasaan yang ditentukan untuk itu agar tidak

menimbulkan kerugian bagi pekarangan-pekarangan yang berdekatan. (AB.

15; KUHPerd. 636, 641.)

Pasal 656.

Tempat air hujan, sumur, kakus, selokan dan sebagainya, yang merupakan

milik bersama antara mereka yang bertetangga, harus dipelihara dan

dibersihkan atas biaya semua pemilik. (KUHPerd. 657, 720 dst.,-756 dst.,

1,584.)

Pasal 657.

Pembersihan kakus milik bersama harus dilakukan secara bergiliran,

Pekarangan demi pekarangan.

Pasal 658.

Semua Parit atau selokan antara dua pekarangan harus dianggap sebagai

milik bersama, bila tidak ada tanda yang menyatakan sebaliknya.

(KUHPerd. M, 662, 1916.)

Pasal 659.

Sebagai tanda, bahwa parit atau selokan itu bukan niilik bersama, antara

lain adalah bahwa tanggul atau tanah timbunannya hanya terdapat pada

satu sisi dari Parit atau selokan itu.

Dalam hal yang demikian, parit atau selokan itu dianggap seluruhnya milik

si pemilik pekarangan, pada sisi mana terdapat timbunan tanah. (KUHPerd.

634,664, 1916.)

Pasal 660.

Parit atau selokan milik bersama harus dipelihara, dengan biaya bersama.

Pasal 661.

Tiap pemilik pekarangan yang berbatasan dengan parit atau selokan boleh

mencari, berlayar, memberi minum kepada ternaknya di parit atau selokan

itu dan mengambil air untuk keperluan sendiri dari situ. (KURPerd. 685.)

Pasal 662.

Tiap pagar tanaman yang menjadi batas antara dua pekarangan, harus

diaggap sebagai milik bersama, kecuali bila memang ada suatu bukti

pemilikan, menyatakan sebaliknya.

Pohon-pohon yang tumbuh. di sepanjang pagar itu adalah milik bersama,

sebagaimana pagar itu sendiri, dan masing-masing pemilik berhak

menuntuk supaya pohon-pohon itu ditebang. (KUHPerd. 633, 658, 664,

Ummi Habsyah SH141 / 400

1916.)

Pasal 663.

Tetangga yang satu boleh menuntut tetangga lainnya supaya membuat

pagar yang baru dengan biaya bersama, jika pagar lama, yang merupakan

milik bersama, diperuntukkan guna menunjuk batas pekarangan mereka.

(KUHPerd.630a, 642.)

Pasal 664.

Sebagai tanda bahwa pagar itu bukan milik bersama, antara lain adalah

bahwa pagar itu hanya menutup salah satu dari kedua kedua Pekarangan

itu. (KUHPerd. 634, 659, 1916)

Pasal 665.

Menanam pohon atau pagar hidup yang tinggi tumbuhnya dilarang, kecuali

jika pohon atau pagar itu ditanam dengan mengambil jarak menurut

peraturan khusus atau kebiasaan yang berlaku dalam hal itu dan bila tidak

ada peraturan dan kebiasaan itu, dengan mengambil jarak dua puluh

telapak, dari garis batas kedua pekarangan, sepanjang mengenai pohonpohon

yang tinggi, dan lima telapak sepanjang mengenai pagar hidup. (AB

15; KUHPerd. 662 dst., 1365 dst.)

Pasal 666.

Tetangga mempunyai hak untuk menuntut agar pohon dan pagar hidup

yang ditanam dalam jarak yang lebih dekat daripada jarak tersebut di atas

dimusnahkan.

Orang yang di atas pekarangannya menjulur dahan pohon tetangganya,

berhak menuntut agar tetangganya memotong dahan itu.

Bila akar pohon tetangganya tumbuh dalam tanah pekarangannya, maka ia

berhak memotongnya sendiri; juga dahan-dahan boleh dipotong sendiri,

bila tetangganya menolaknya setelah ada teguran pertama dan asalkan ia

sendiri tidak menginjak pekarangan si tetangga. (KUHPerd. 571, 1240.)

Pasal 667.

Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak di antara tanahtanah

orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan

keluar sampai kejalan umum atau perairan umum, berhak menuntut

kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya diberi jalan keluar

untuknya guna kepentingan tanah atau pekarangannya dengan kewajiban

untuk membayar ganti rugi, seimbang dengan kerugian yang

diakibatkannya. (KUHPerd. 631, 669 dst. 690.)

Pasal 668.

Jalan keluar ini harus dibuat pada sisi tanah atau pekarangan yang terdekat

ke jalan atau perairan umum, tetapi sebaiknya diambil arah yang

mengakibatkan kerugian yang sekecil-kecilnya terhadap tanah yang

diizinkan untuk dilalui itu. (KUHPerd. 686, 691 dst.)

Pasal 669.

Bila hak atas ganti rugi tersebut pada akhir pasal 667 telah hapus karena

kedaluwarsa, maka jalan keluar itu tetap terus berlangsung. (KUHPerd.

1967.)

Pasal 670.

Jalan keluar yang diberikan itu berakhir pada saat tidak diperlukan lagi

Ummi Habsyah SH142 / 400

dengan berakhirnya keadaan termaksud dalam pasal 667 dan siapa pun

tidak bisa menuntut kedaluwarsa, berapa lama pun jalan keluar ini ada.

(KUHPerd. 537, 690, 692.)

Pasal 671.

Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dari beberapa

tetangga, yang digunakan untuk jalan ketuar bersama, tidak boleh

dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang

telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.

(KUHPerd. 686, 692.)

Pasal 672.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diadakan demi kepentingan umum

atau persekutuan mengenai jalan yang dilalui dengan kaki dan jalan untuk

berburu sepanjang sungai yang dapat dilalui dengan perahu atau rakit,

mengenai pembuatan atau perbaikan jalan, tanggul dan pekerjaan umum

atau persekutuan lain, diatur dengan undang-undang dan peraturanperaturan

khusus. (KUHPerd.521.)

BAB V. KERJA RODI

Pasal 673.

Kerja rodi yang telah diakui oleh pemegang kekuasaan tinggi tetap ada;

ketentuan-ketentuan dalam kitab ini tidak membawa perubahan tentang

ini.

Pemerintah berhak mengadakah ketentuan-ketentuan lebih lanjut

mengenai kerja rodi, bila hal itu dipandang perlu. (ISR. 46, lihat catatan di

situ.)

BAB VI. PENGABDIAN PEKARANGAN

Bagian 1. Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan.

Pasal 674.

Pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang

pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan

milik orang lain.

Baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya, pengabdian itu

tidak boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang. (KUHPerd. 508-2o,

528, 572, 706, 1206.)

Pasal 675.

Setiap pengabdian pekarangan terdiri dari kewajiban untuk membiarkan

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. (KUHPerd. 689.)

Pasal 676.

Pengabdian pekarangan tidak memandang pekarangan yang satu lebih

penting dari yang lain.

Pasal 677.

Pengabdian pekarangan itu berlangsung terus atau tidak berlangsung

terus.

Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus adalah yang

penggunaannya berlangsung terus atau dapat berlangsung terus, tanpa

memerlukan perbuatan manusia, seperti hak mengalirkan air, hak atas

selokan, hak atas pemandangan ke luar, dan sebagainya.

Ummi Habsyah SH143 / 400

Pengabdian pekarangan yang tidak berlangsung terus adalah yang

pelaksanaannya memerlukan perbuatan manusia, seperti hak melintasi

pekarangan, hak mengambil air, hak menggembalakan ternak, dan

sebagainya. (KUHPerd. 537, 552 dst., 626 dst., 652 dst., 680 dst., 687, 697,

699.)

Pasal 678.

Pengabdian pekarangan tampak atau tidak tampak. Pengabdian

pekarangan tampak adalah yang ada tanda-tanda lahiriahnya, seperti

pintu, jendela, pipa air dan lain-lain semacam itu.

Pengabdian pekarangan tidak tampak adalah yang tidak ada tanda-tanda

lahiriah mengenai adanya, seperti larangan membangun di atas

pekarangan, membangun lebih tinggi dari ketinggian tertentu, hak

menggembalakan ternak dan lain-lainnya yang memerlukan suatu

perbuatan manusia. (KUHPerd. 573, 552 dst., 687, 697, 699.)

Pasal 679.

Bila seseorang membangun kembali sebuah tembok atau gedung, maka

bagi pemberi dan penerima beban pengabdian, pengabdian terhadap

tembok atau gedung yang baru tetap berjalan tanpa menjadi lebih berat

karenanya, asal pembangunan kembali itu dilaksanakan sebelum

pengabdian pekarangan itu kedaluwarsa. (KUHPerd. 681, 648, 691 dst.,

703, 705, 707.)

Pasal 680.

Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan atas pemandangan

atau penerangan, diperbolehkan membuat jendela atau penerangan

sebanyak yang disukainya, tetapi setelah ia membuatnya atau

menggunakan haknya, ia tidak boleh menambah jumlahnya. yang

dimaksudkan dengan penerangan hanya cahaya yang diperlukan, tanpa

pemandangan. (KUHPerd. 645, 647 dst., 677 dst., 691.)

Pasal 681.

Setiap orang berhak mendirikan gedung atau bangunan lain setinggi yang

disukainya, asal ketinggian gedung atau bangunan itu tidak melanggar

larangan demi kepentingan pekarangan lain. Dalam hal yang demikian,

pemilik pekarangan pemberi beban pengabdian berhak mencegah

peninggian atau menyuruh mengambil semua yang dilarang menurut

dasar haknya. (KUHPerd. 571, 637, 678 dst.)

Pasal 682.

yang dimaksud dengan hak pengabdian pekarangan mengalirkan air dan

meneteskan air adalah semata-mata hak mengalirkan air bersih, bukan air

kotoran. (KUHPerd. 652, 677.)

Pasal 683.

Hak pengabdian selokan ialah hak untuk mengalirkan air dan kotoran.

(KUHPerd. 653, 677.)

Pasal 684.

Pemilik pekarangan yang mempunyai hak memasang balok atau jangkar

dalam tembok orang lain, berwenang mengganti balok atau jangkar yang

telah rapuh, tetapi la tidak boleh menambah jumlahnya atau memindahkan

tempatnya. (KUHPerd. 636, 679.)

Ummi Habsyah SH144 / 400

Pasal 685.

Barangsiapa mempunyai hak untuk berlayar di perairan pekarangan

tetangga, harus ikut membayar biaya yang diperlukan untuk memelihara

agar perairan itu tetap dapat dilayari, kecuali jika ia lebih suka melepaskan

haknya tersebut. (KUHPerd. 661.)

Pasal 686.

Hak pengabdian pekarangan mengenai jalan untuk jalan kaki adalah hak

untuk melintasi pekarangan orang lain dengan jalan kaki; hak mengenai

jalan kuda atau jalan ternak adalah hak untuk naik kuda atau mefioring

ternak melalui jalan itu; hak mengenai jalan kendaraan adalah hak untuk

melintas dengan kendaraan.

Bila lebar jalan untuk jalan kaki, jalan ternak atau jalan kendaraan tidak

ditentukan berdasarkan hak pengabdian, maka lebarnya ditentukan sesuai

dengan peraturan khusus atau kebiasaan setempat.

Hak pengabdian pekarangan mengenai jalan kuda atau jalan ternak

mencakup juga hak pengabdian atas jalan untuk jalan kaki; hak

pengabdian mengenai jalan kendaraan, mencakup juga hak pengabdian

mengenai jalan kuda atau jalan ternak dan jalan untuk jalan kaki. (AB. 15;

KUHPerd. 671, 677.)

Pasal 687.

Hak pengabdian pekarangan mengenai air ledeng ialah hak untuk

mengalirkan air dari atau melalui pekarangan tetangga ke pekarangannya.

(KUHPerd.626 dst., 678.)

Pasal 688.

Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan, berhak membuat

segala perlengkapan yang diperlukan untuk penggunaan dan pemeliharaan

hak pengabdian pekarangan itu.

Biaya untuk periengkapan itu harus ditanggung sendiri dan tidak menjadi

tanggungan pemilik pekarangan penerima beban. (KUHPerd. 626, 675, 680,

693.)

Pasal 689.

Dalam hal pemilik pekarangan penerima beban menurut dasar hak

pengabdian diharuskan membiayai perlengkapan yang diperlukan untuk

penggunaan dan pemeliharaan hak pengabdian pekarangan, maka ia

sewaktu-waktu berhak membebaskan diri dari kewajiban itu dengan jalan

menyerahkan kepada pemilik pekarangan pemberi beban itu bagian dari

pekarangannya yang benar-benar diperlukan guna memungkinkan

penggunaan hak tersebut. (KUHPerd.635, 695, 706.)

Pasal 690.

Bila pekarangan pemberi beban dibagi, maka hak pengabdian pekarangan

tetap melekat pada tiap-tiap bagian tanpa memperberat beban

pekarangan penerima beban.

Bila pengabdian itu merupakan hak melintasi pekarangan, misainya, maka

masing-masing pemilik peserta pekarangan pemberi beban harus

menggunakan hak itu menurut cara yang sama seperti sebelum

pembagian. (KUHPerd. 667 dst., 691, 694, 701.)

Pasal 691.

Ummi Habsyah SH145 / 400

Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan, hanya boleh

menggunakannya sesuai dengan dasar hak yang ada padanya; dalam hal

tidak ada dasar hak, menurut peraturan dan kebiasaan setempat, hak itu

harus digunakan dengan cara yang memberi beban seringan-ringannya.

Ia tidak boleh, baik dalam pekarangan penerima beban maupun dalam

pekarangan pemberi beban, mengadakan suatu perubahan yang dapat

memperberat beban pekarangan yang disebut pertama. (AB. 15; KUHPerd.

668, 695.)

Pasal 692.

Pemilik pekarangan penerima beban tidak boleh berbuat sesuatu yang

mengurangi atau merintangi penggunaan pengabdian pekarangan.

la tidak boleh mengubah keadaan tempat atau memindahkan tempat

pengabdian pekarangan ke tempat lain dari tempat semula, kecuali jika

perubahan atau pemindahan itu dilakukan tanpa merugikan pemilik

pekarangan pemberi beban.(KUHPerd. 691.)

Pasal 693.

Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan dianggap

mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk menggunakannya

dengan cara memberikan beban yang seringan-ringannya bagi pemilik

pekarangan penerima beban. Demikian pula hak mengambil air dari

sumber milik orang lain meliputi hak untuk memasuki tempat tersebut

dalam pekarangan penerima beban. (KUHPerd. 688.)

Pasal 694.

Bila pekarangan penerima beban dibagi, maka tetaplah pengabdian

pekarangan membebani tiap-tiap bagian, sekedar diperlukan untuk

penggunaannya. (KUHPerd. 690, 701.)

Bagian 2. Lahirnya Pengabdian Pekarangan.

Pasal 695.

Pengabdian pekarangan lahir karena suatu dasar hak atau karena

kedaluwarsa. (KUHPerd. 696 dst., 700, 712, 724, 1955 dst., 1963.)

Pasal 696.

Dasar hak yang melahirkan suatu pengabdian pekarangan harus

diumumkan menurut cara yang ditentukan dalam pasal 620. (Ov. 26;

KUHPerd. 616.)

Pasal 697.

Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus dan tampak dapat di

peroleh karena kedaluwarsa atau karena suatu dasar hak. (KUHPerd. 547,

552, 677 dst., 699 dst., 707, 1955, 1963.)

Pasal 698.

Bagi seseorang yang pekarangannya lebih rendah letaknya dan

menggunakan air sumber dari pekarangan lain yang lebih tinggi

tempatnya, tenggang kedaluwarsa baru mulai berjalan pada saat

bangunan yang diperuntukkan guna melancarkan terjun dan mengalirnya

air ke pekarangannya selesai dibuat. (KUHPerd. 627.)

Pasal 699.

Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus dan sekaligus tidak

Ummi Habsyah SH146 / 400

tampak, demikian pula yang tidak berlangsung terus, baik yang tampak

maupun yang tidak tampak, hanya dapat diperoleh karena suatu alas hak.

Penikmatan pengabdian pekarangan seperti itu, meskipun telah berjalan

bertahun-tahun lamanya tidaklah cukup untuk memperoleh hak tersebut.

(KUHPerd. 537, 553, )

Pasal 700.

Bila terbukti bahwa beberapa bidang pekarangan yang sekarang terpisah

dahulu adalah milik satu orang dan pemilik ini telah menciptakan keadaan

sedemikian rupa dalam pekarangannya, sehingga seakan-akan tercipta

pengabdian yang berlangsung terus dan. tampak, maka penciptaan ini

dapat dianggap sebagai dasar hak atas pengabdian pekarangan. (KUHPerd.

677 dst., 695, 697,706.)

Pasal 701.

Bila seorang pemilik dua bidang pekarangan yang sewaktu diperolehnya

memperlihatkan tanda, bahwa di antara kedua pekarangan itu dahulu ada

pengabdian pekarangan, kemudian memindahtangankan satu pekarangan,

dan perjanjian penyerahan tidak memuat ketentuan tentang pengabdian

pekarangan, maka pengabdian ini tetap berlaku untuk pekarangan yang

dipindahtangankan, baik pekarangan pemberi beban maupun penerima

beban (KUHPerd. 690, 694, 700, 706, 1206.)

Pasal 702.

Salah seorang pemilik peserta sebidang pekarangan dapat memperoleh

hak pengabdian seluruh pekarangan milik bersama dengan perbuatannya

sendiri tanpa setahu pemilik peserta lainnya. (KUHPerd. 710.)

Bagian 3. Berakhimya Pengabdian Pekarangan

Pasal 703.

Pengabdian pekarangan berakhir bila Pekarangan tersebut berada dalam

keadaan sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat digunakan. (KUHPerd.

705, 718, 736, 754, 8Ci7.)

Pasal 704.

Bila pekarangan penerima beban atau pekarangan pemberi beban belum

sama sekali musnah atau rusak, pengabdian pekarangan tetap berjalan

sepanjang keadaan pekarangan mengizinkan. (KUHPerd. 703, 705.)

Pasal 705.

Pengabdian pekarangan yang berakhir karena sebab yang disebutkan

dalam P-W 703, akan hidup kembali jika keadaan benda telah kembali

sedemikian rupa sehingga dapat digunakan lagi, kecuali jika keadaan tadi

telah berlangsung begitu lama, sehingga karena kedaluwarsa menurut

Pasal 707, pengabdian gugur. (KUHPerd. 679, 708.)

Pasal 706.

Semua pengabdian pekarangan berakhir, bila pekarangan pemberi beban

dan pekarangan penerima beban bergabung menjadi milik satu orang,

tanpa mengurangi ketentuan pasal 701. (KUHPerd. 674, 700 dst., 718, 736,

754, 807, 1206. 1436)

Pasal 707.

Pengabdian pekarangan juga berakhir bila selama tiga puluh tahun

berturut-turut tidak pernah digunakan. Tenggang kedaluwarsa tiga puluh

Ummi Habsyah SH147 / 400

tahun ini mulai berjalan pada hari dilakukan suatu perbuatan yang nyatanyata

bertentangan dengan pengabdian. (KUHPerd., 807 dst,)

Pasal 708.

Bila pekarangan pemberi beban dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga

tidak mungkin digunakan pengabdian pekarangan itu, maka tenggang

waktu kedaluwarsa adalah tiga puluh tahun terhitung mulai saat

pekarangan itu seharusnya dapat diperbaiki sehingga memungkinkan lagi

penggunaan pengabdian itu. (KUHPerd. 700, 7030, 705, 1986 dst.)

Pasal 709.

Cara menggunakan pengabdian pekarangan, kedaluwarsa juga dengan

cara yang sama seperti pengabdian pekaragan itu sendiri. (KUHPerd. 707

dst)

Pasal 710.

Bila pekarangan pemberi beban dimiliki oleh beberapa orang secara tak

terbagi penikmatan oleh salah seorang pemilik cukup untuk mencegah

terjadinya kedaluwarsa terhadap pemilik-pemilik lain. (KUHPerd. 702,

1985.)

BAB VII. HAK NUMPANG KARANG

Pasal 711.

Hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung,

bangunan atau tanaman di alas tanah orang lain. (KUHPerd. 508-31, 528

dst., 600 dst., 616, 717.)

Pasal 712.

Barangsiapa mempunyai hak numpang karang atas sebidang pekarangan,

boleh mengalihkannya kepada orang lain atau memberikannya dengan

hipotek. la boleh juga membebani pekarangan tadi dengan pengabdian

pekarangan, tetapi hanya untuk jangka waktu selama ia boleh menikmati

haknya. (KUHPerd. 695, 1164-30; Rv. 493-30, S. 1872-124.)

Pasal 713.

Alas hak yang melahirkan hak numpang karang harus diumumkan dengan

cara yang sama seperti yang ditentukan dalam pasal 620. (Ov. 26;

KUHPerd. 616, 696, 1963.)

Pasal 714.

Selama hak numpang karang berjalan, pemilik tanah tidak boleh mencegah

orang yang mempunyai hak itu untuk membongkar gedung atau bangunan

atau menebang segala tanaman dan mengambil salah satu di antaranya,

bila pemegang hak itu telah melunasi harga gedung, bangunan dan

tanaman itu pada waktu memperoleh hak tersebut, atau bila gedung,

bangunan dan tanaman itu didirikan, dibangun dan ditanam oleh

pemegang hak itu sendiri, tanpa mengurangi kewajiban pemegang hak

untuk mengembalikan pekarangan tersebut dalam keadaan semula seperti

sebeluni hal hal tersebut didirikan, dibangun atau ditanam. (KUHPerd. 600

dst., 1562, 1567.)

Pasal 715.

Dengan berakhirnya hak numpang karang, pemilik pekarangan menjadi

pemilik gedung, bangunan dan tanaman di atas pekarangannya, dengan

Ummi Habsyah SH148 / 400

kewajiban membayar harganya pada saat itu juga kepada yang

mempunyai hak numpang karang, yang dalam hal ini berhak menahan

sesuatu sampai penibayaran itu dilunasi. (KUHPerd. 600 dst., 714, 716,

726, 779; S. 1872-124.)

Pasal 716.

Bila hak numpang karang diperoleh atas sebidang tanah yang di atasnya

telah terdapat gedung-gedung, bangunan-bangunan dan tanamantanaman

yang harganya tidak dilunasi oleh penerima hak numpang karang

itu, maka pemilik tanah, pada waktu berakhirnya hak tersebut, dapat

menguasai kembali semua benda itu tanpa wajib mengganti kerugian.

(KUHPerd. 600 dst., 714 dst.)

Pasal 717.

Ketentuan-ketentuan dalam bab ini hanya berlaku sejauh tidak diadakan

penyimpangan dalam suatu perjanjian. (KUHPerd. 735, 1338.)

Pasal 718.

Hak numpang karang berakhir antara lain:

10. karena percampuran;

20. karena musnahnya pekarangan;

30. karena kedaluwarsa dengan tenggang waktu tiga puluh tahun lamanya;

40. karena lewatnya waktu yang diperjanjikan atau ditentukan sewaktu hak

numpang karang dilahirkan. (KUHPerd. 703 dst., 719, 736, 754, 807,

1436, 1444, 1946, 1967 dst.)

Pasal 719.

Bila tidak diadakan suatu perjanjian atau ketentuan khusus tentang

berakhirnya hak numpang karang, maka pemilik pekarangan berhak

mengakhirinya sendiri, tetapi setelah hak itu berjalan selama tiga puluh

tahun, dan sedikit-dikitnya satu tahun sebelumnya diberitahukan dengan

surat oleh jurusita kepada yang mempunyai hak numpang karang.

(KUHPerd. 718, 736.)

BAB VIII. HAK GUNA USAHA (ERFPACHT)

Pasal 720.

Hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya

barang tak bergerak mifik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti

tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya,

baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan.

Alas hak lahirnya hak guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti

yang ditentukan dalam pasal 620. (Ov. 26; KUHPerd. 508-4′, 528, 616, 696,

712, 1548 dst., 1963.)

Pasal 721.

Pemegang hak guna usaha menikmati segala hak yang terkandung dalam

hak milik atas tanah yang ada dalam usahanya, tetapi ia tidak boleh

berbuat sesuatu yang kiranya dapat menurunkan harga tanah itu.

(s.d. u. dg. S. 1904-233.) Dengan demikian ia tidak boleh antara lain

melakukan penggalian batu, batu bara terpendam, tanah liat atau bagian

tanah lain sejenis itu, kecuali bila penggalian itu memang sudah dimulai

Ummi Habsyah SH149 / 400

ketika hak itu diperolehnya. (KUHPerd. 587 dst., 594, 596, 727, 774, 776

dst.)

Pasal 722.

Pohon-pohon yang mati atau roboh secara kebetulan selama hak guna

usaha berjalan, menjadi bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti

dengan pohon lain.

Demikian pula ia mempunyai kebebasan terhadap tanam-tanaman yang

diselenggarakannya sendiri. (KUHPerd. 600 dst., 714 dst., 766 dst,)

Pasal 723.

Pemilik tanah tidak wajib mengadakan suatu perbaikan. Sebaliknya

pemegang hak guna usahalah yang berkewajiban memelihara barang yang

ada dalam hak guna usaha tersebut dan melakukan perbaikan terhadap

kerusakan-kerusakan yang biasa.

ia boleh memperbaiki tanah itu, dengan mendirikan gedung-gedung di

atasnya, dengan membukanya atau menanaminya. (KUHPerd. 731, 733

dst., 793 dst., 828, 1583.)

Pasal 724.

Ia berhak mengalihkan haknya kepada orang lain, membebankannya

dengan hipotek dan membebani tanah yang dibebani hak guna usaha itu

dengan pengabdian pekarangan selama jangka waktu hak guna usahanya.

(KUHPerd. 695, 730 dst., 1164-31; Rv. 493-30.)

Pasal 725.

Pada waktu berakhirnya hak guna usaha, la boleh mengambil gedung yang

didirikan dan tanaman yang diusahakan, yang menurut perjanjian tidak

semestinya didirikan atau ditanam; tetapi bila tanah itu menjadi rusak

karena pengambilan barang-barang itu, la wajib mengganti kerugian.

Namun demikian pemilik tanah berhak menahan barang-barang itu sampai

pemegang hak guna usaha menunaikan segala kewajibannya. (KUHPerd.

600 dst., 714 dst., 722 dst., 1567.)

Pasal 726.

Pemegang hak guna usaha tidak berhak menuntut pemilik tanah

membayar harga gedung, bangunan, tanaman dan apa saja yang dibuat

oleh yang tersebut pertama dan masih ada di atas tanah itu pada saat

berakhirnya hak guna usaha. (KUHPerd. 600 dst., 714 dst., 722.)

Pasal 727.

Pemegang hak guna usaha harus membayar semua pajak yang dikenakan

terhadap tanah itu, baik pajak biasa maupun pajak luar biasa, baik pajak

tahunan maupun pajak yang harus dibayar hanya satu kali saja. (KUHPerd.

721, 796 dst., 828.)

Pasal 728.

Kewajiban untuk membayar upeti tidak dapat dipecah-pecah, dan harus

ditanggung selunihnya oleh pemegang hak guna usaha, walaupun tanah

yang bersangkutan telah dibagi-bagi untuk beraneka usaha. (KUHPerd.

730, 1296 dst.)

Pasal 729.

Pemegang hak guna usaha tidak dapat menuntut dibebaskan dari

Ummi Habsyah SH150 / 400

pembayaran upeti, baik karena hasilnya berkurang maupun karena

hasilnya tidak ada lagi.

Meskipun demikian, bila selama lima tahun berturut-turut pemegang hak

guna usaha tidak memperoleh kenikmatan apa pun dari tanah itu, ia harus

dibebaskan dari pembayaran upeti selama ia tidak memperoleh hasil.

(KUHPerd. 1592.)

Pasal 730.

Untuk setiap pengalihan hak guna usaha atau pembagian oleh suatu

persekutuan, tidak diwajibkan membayar iuran istimewa. (KUHPerd. 724,

735.)

Pasal 731.

Dengan berakhimya hak guna usaha, pemilik tanah mempunyai tuntutan

perseorangan terhadap.pemegang hak guna usaha untuk mengganti biaya,

kerugian dan bunga yang disebabkan pemegang hak guna usaha lalai dan

kurang memelihara pekarangan dan untuk hak-hak yang akibat kesalahan

pemegang hak guna usaha telah gugur karena kedaluwarsa. (KUHPerd.

723, 733; Rv. 102.)

Pasal 732.

Bila hak guna usaha berakhir karena lewatnya waktu, maka hak itu tidak

dapat dengan diam-diam diperbaharui, namun hak itu boleh berjalan terus

sampai dihentikan. (KUHPerd. 718-40, 736, 1573.)

Pasal 733.

Hak guna-usaha dapat dicabut bila tanah rusak sama sekali atau sangat

disalahgunakan, tanpa mengurangi tuntutan untuk mengganti biaya,

kerugian dan bunga. Pencabutan dapat juga diucapkan karena kelalaian

membayar uang upeti selama lima tahun berturut-turut dan setelah sia-sia

oleh juru sita secara sah, sekurang-kurangnya enam minggu sebelum

tuntutan diajukan. (KUHPerd. 723, 729, 731, 734, 1365.)

Pasal 734.

Pemegang hak guna usaha dapat menghindarkan penghapusan hak guna

usaha karena kerusakan yang diperbuat pada tanah atau karena

penyalahgunaan hak, bila ia memperbaiki barang-barang itu sehingga

kembali ke dalam keadaan seperti semula dan memberikan jaminan yang

cukup untuk selanjutnya. (KUHPerd. 816.)

Pasal 735.

Semua ketentuan dalam bab ini hanya berlaku, selama dalam perjanjian

kedua belah pihak tidak diadakan penyimpangan. (KUHPerd. 717, 1338.)

Pasal 736.

Hak guna usaha berakhir menurut cara berakhirnya hak numpang karang,

sebagaimana ditentukan dalam pasal 718 dan pasal 719.

BAB IX. BUNGA TANAH DAN SEPERSEPULUHAN

Pasal 737.

Bunga tanah adalah beban utang yang harus dibayar, baik dengan uang

maupun dengan hasil bumi, yaitu beban yang diikatkan pada tanah oleh

pemiliknya, atau diperjawikan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak

ketiga ketika benda itu dijual kepada orang lain atau dihibahkan.

Ummi Habsyah SH151 / 400

Alas hak yang melahirkannya harus diumumkan dengan cara yang

ditentukan dalam pasal 620. (Ov. 26; KUHPerd. 508-5o, 528, 616, 696, 713,

720, 739, 750 dst., 1164-41, 1963; Rv. 493-41.)

Pasal 738.

Bila bunga tanah dikenakan pada sebidang tanah tertentu, maka pemilik

semula, kepada siapa bunga harus dibayar, tidak lagi berhak menuntut

pengembalian tanah, bila pembayaran bunga dilalaikan. (KUHPerd. 750,

1266.)

Pasal 739.

Beban utang bunga tanah melekat khusus pada tanah itu sendiri, dan

dalam hal tanah itu dibagi, seluruh beban melekat pada tiap bagian, dan

bagaimanapun juga beban itu tidak akan membebani barang-barang lain

milik orang yang menguasai tanah.

Ketentuan yang lalu tidak berlaku terhadap beban utang yang harus

dibayar dengan sebagian dari hasil tanah dalam perbandingan tertentu

dengan hasil seluruhnya, yang akan dibicarakan dalam pasal-pasal berikut.

(KUHPerd. 728, 737, 740 dst., 750, 1770.)

Pasal 740.

Beban utang sepersepuluh atau suatu bagian dari hasil dalam

perbandingan lain dengan jumlah seluruhnya, harus dilunasi dengan sekian

bagian dari hasil seluruhnya, yang akan dibicarakan dalam pasal-pasal

berikut. (KUHPerd. 728, 737, 742, 744, 750 dst., 1164-51, 1963; Rv. 493-

50.)

Pasal 741.

Bila pada waktu mengikatkan atau memperjanjikan sepersepuluh tidak

tegas-tegas ditentukan hasil jenis apakah dan seberapa bagiankah yang

dikenakan beban, maka itu harus diartikan sepersepuluh dari hasil

tersebut, yang menurut kebiasaan setempat tunduk kepada hukum

sepersepuluhan; atau harus diartikan sebagai pembayaran dalam bentuk

uang sebagai pengganti dari pembayaran sepersepuluhan dalam bentuk

hasilnya, menurut kebiasaan setempat. (AB. 15; KUHPerd. 749, 1875.)

Pasal 742.

Tidak ada sesuatu pun yang harus dibayar, bila tanahnya selalu tandus,

tidak ditanami atau digunakan untuk menanam sesuatu yang hasilnya

tidak tunduk pada beban utang.

Pasal 743.

Demikian pula tidak ada yang harus diserahkan, bila tanaman gandum

dipotong sebelum waktunya.

Pasal 744.

Mereka yang memikul beban utang menurut pasal 740 dan berikutnya,

pada waktu menuai hasil tanah, wajib mengaturnya secara berjajar dalam

tumpukan atau kumpulan yang sama besarnya.

Tumpukan-tumpukan atau kumpulan-kumpulan itu dibuat tanpa dipilih-pilih

lebih dulu dan seiring dengan waktu pengambilannya. (KUHPerd. 747 dst.)

Pasal 745.

Ummi Habsyah SH152 / 400

Mereka wajib membiarkan tumpukan-tumpukan dan kumpulan-kumpulan

itu di ladangnya selama dua puluh empat jam setelah diberitahukannya

kepada yang berhak menerima sepersepuluhan menurut kebiasaan

setempat. (AB 15.)

Pasal 746.

Selama itu, mereka yang berhak atas sepersepuluhan boleh menunjuk

tumpukan atau kumpulan yang dikehendakinya dan ia boleh

menghitungnya mulai dari yang disukainya, tetapi selanjutnya harus

mengindahkan urutan tumpukan dan kumpulan tersebut. (KUHPerd. 747,

749.)

Pasal 747.

Bila yang berhak menerima itu lalai menunjuk, maka yang mempunyai

beban utang berhak menunjuk sendiri bagiannya dan menyediakan

tumpukan dan kumpulan bagi yang berhak menerima.

Pasal 748.

yang mempunyai beban utang yang mengangkut hasil tanpa memenuhi

kewajiban tersebut di atas, harus membayar dua kali lipat dari utangnya.

(KUHPerd.739, 741 dst.)

Pasal 749.

Bila beban utang itu diikatkan pada anak-anak hewan atau sarang-sarang

lebah, maka yang berutang boleh menyerahkan bagiannya kepada yang

berhak atau membayar harganya dengan uang, dihitung menurut harga

tertinggi selama enam minggu sejak pembayaran utang tersebut bisa

dituntut.

Beban utang yang dibicarakan dalam pasal ini, tidak termasuk dalam

sepersepuluhan tetapi harus tegas-tegas diikatkan atau diperjanjikan.

Sepersepuluhan harus dilunasi dengan hasil nyata tanah yang telah

menghasilkannya, sehingga yang berpiutang sepersepuluhan tak boleh

memilih yang terbaik di antaranya, sebagaimana yang berutang tidak

boleh memberikan bagian yang terburuk. (KUHPerd. 737, 741, 746, 969.)

Pasal 750.

Beban utang yang telah dapat ditagih tetapi belum dilunasi, yang diatur

dalam pasal 740 dan berikutnya, kedaluwarsa setelah lewat satu tahun,

terhitung mulai hari pembayaran itu sedianya dapat dituntut.

Beban utang bunga tanah lainnya kedaluwarsa setelah lewat lima tahun.

(KUHPerd. 737, 1968, 1972, 1974 dst.)

Pasal 751.

Bunga tanah, demikian pula sepersepuluhan dan beban utang lainnya yang

terdiri dari sebagian hasil dalam perbandingan tertentu, senantiasa boleh

ditebus, sekalipun tegas-tegas diperjanjikan sebaliknya. (KUHPerd. 775 2.).

Akan tetapi pihak-pihak yang bersangkutan boleh menentukan syaratsyarat

tentang penebusan itu, bahkan boleh memperjanjikan bahwa bunga

baru dapat setelah lewat waktu tertentu, asal tidak lebih dari tiga puluh

tahun. (AB 23; KUHPerd. 752, 754, 755.)

Pasal 752.

Bila jumlah uang tebusan untuk bunga tanah, sepersepuluhan atau beban

utang dalam perbandingan lain tidak ditentukan sewaktu pembebanan,

Ummi Habsyah SH153 / 400

dan juga tidak diadakan persetujuan tentang penebusan, maka jumlah

uang tebusan harus diatur dengan cara sebagai berikut:

Dalam hal bunga tanah harus berbentuk uang, maka sudah cukup beban

utang itu ditebus dengan dua puluh kali lipat dari jumlah bunga tanah itu.

Bila beban utang yang harus dibayar tidak boleh dilunasi dengan uang,

melainkan harus dengan hasil tanah, maka tebusan harus dua puluh kali

harga hasil tahunan, dihitung menurut harga rata-rata di pasar setempat

selama sepuluh tahun temkhir, dan bila cara demikian tidak bisa

dilaksanakan, tebusan harus oleh ahli yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang

bersangkutan atau diangkat oleh hakim.

Dalam hal sepersepuluhan dan bayaran tahunan dalam perbandingan lain,

yang harus dibayarkan, ukuran jumlah hasil tahunan ialah hasil bersih

dalam waktu lima belas tahun, pukul rata setelah dikurangi dengan hasil

selama dua tahun yang teramat menguntungkan dan dikurangi dengan

hasil selama dua tahun yang teramat merugikan. Hasil lima betas tahun

tersebut, dengan pengurangan seperti di atas, membuktikan hasil setahun,

dan bila tidak ada pembayaran semacam itu, harus diikuti peraturan biasa

tentang penilaian seperti telah diuraikan di atas. (KUHPerd. 472 dst., 754-

21.)

Pasal 753.

Jika selama lima betas tahun terakhir tanah yang bersangkutan tidak

menghasilkan sesuatu, yang tunduk pada sepersepuluhan dan bayaran

tahunan dalam perbandingan lain, maka jumlah uang tebusan harus

ditentukan oleh hakim setelah mendengar para ahli. (KUHPerd. 742 dst.,

752.)

Pasal 754.

Hak bunga tanah dan beban utang lainnya yang diatur dalam bab ini,

hilang:

10. karena percampuran, bila bunga tanah atau beban utaiig dan hak milik

atas -tanah jatuh ke tangan satu orang;

20. karena persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan;

30. karena penebusan dengan cara seperti diuraikan di atas;

40. karena kedaluwarsa, bila yang berhak menerima bunga tanah atau

beban utang telah melewatkan tiga puluh tahun tanpa menggunakan

hak tersebut;

50. karena musnahnya tanah. Akan tetapi, hak itu tidak hilang karena

banjir, pengedukan atau pemindahan tanah, bila tanah itu kemudian

menjadi kering lalu oleh karena alam atau oleh pekerjaan orang.

(KUHPerd. 594, 703 dst., 718 dst., 736, 751 dst., 807, 1436, 1444,

1967.)

Pasal 755.

Ketentuan-ketentuan dalam bab ini hanya berlaku terhadap bunga tanah,

sepersepuluhan dan beban utang lainnya, yang diikatkan atau

diperjanjikan setelah berlakunya kitab undang-undang ini. Karena itu

ketentuan-ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali

Ummi Habsyah SH154 / 400

sepersepuluhan atau beban utang lainnya yang telah dihapuskan oleh

undang-undang dan kebiasaan sebelumnya, juga tidak dimaksudkan untuk

mengatur, mengubah atau menghapuskan yang masih ada. (Ov. 54.)

Bunga tanah dan sepersepuluhan yang harus dibayar kepada negara tidak

boleh ditebus tanpa izin tegas dari pemerintah.

BAB X. HAK PAKAI HASIL

Bagian 1. Sifat Hak Pakai Hasil Dan Cara Memperolehnya

Pasal 756.

Hak pakai hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang

milik orang lain, seakan-akan ia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban

memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. (KUHPerd. 508-11, 511-11,

528, 757, 760, 765, 772, 779, 784, 806; Rv. 493-2o.)

Pasal 757.

Bila hak pakai hasil mencakup juga barang yang dapat dihabiskan, maka

pada waktu habisnya hak pakai hasil, cukuplah pemakai hasil memberikan

kembali kepada pemiliknya barang sejenis yang sama jumlahnya, sifatnya

dan harganya, atau membayar harga barang seperti yang telah ditaksir

sewaktu hak pakai hasil mulai berjalan atau harga yang ditaksir menurut

harga pada waktu itu. (KUHPerd. 756, 761, 782, 784, 786, 804 dst., 822,

1273, 1755.)

Pasal 758.

Hak pakai hasil dapat diberikan kepada seseorang atau beberapa orang

tertentu, agar menikmatinya, baik secara bersama-sama maupun secara

bergiliran.

Dalam hal menikmatinya secara bergiliran, hak pakai hanya dapat

dinikmati oleh orang-orang yang hidup pada waktu hak pemakai hasil yang

ptrtama mulai berjalan. (KUHPerd. 2, 808, 899, 1679.)

Pasal 759.

Hak pakai hasil diperoleh karena undang-undang atau karena kehendak

pemilik. (KUHPerd. 311 dst., 474, 883, 918, 957, 970.)

Pasal 760.

Alas hak yang melahirkan hak pakai hasil atas barang tak bergerak harus

diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 620.

Bila hak itu mengenai barang bergerak, maka hak kebendaan lahir dengan

penyerahan. (Ov. 26; KUHPerd. 612, 616, 696, 713, 720, 737.)

Bagian 2. Hak-hak Pemakai Hasil.

Pasal 761.

Pemakai hasil berhak menikmati segala macam hasil dari barang yang

bersangkutan, yang timbul karenanya, tidak dibedakan apakah hasil itu

hasil alam, hasil kerajinan, atau hasil perdata. (KUHPerd. 500-502, 766,

777, 786.)

Pasal 762.

Hasil alam dan hasil kerajinan yang pada permulaan berlakunya hak pakai

hasil masih melekat pada pohon atau akar, termasuk milik pemakai hasil.

Hasil tersebut di atas yang masih dalam keadaan seperti di atas pada

Ummi Habsyah SH155 / 400

waktu hak pakai hasil berakhir, adalah hak pemilik tanah, sedangkan pihak

yang satu atau pihak yang lain tidak diwajibkan membayar ongkos

pengolahan dan pembenihan tanah, tetapi tidak boleh mengurangi bagian

dari hasil yang merupakan hak pihak ketiga yang ikut-serta sebagai

pengusaha, baik pada permulaan, maupun pada akhir hak pakai hasil itu.

(KUHPerd. 500, 502, 57k, 1594.)

Pasal 763.

Hasil perdata dihitung hari demi hari dan menjadi kepunyaan pemakai hasil

selama hak pakai hasil berjalan, pada saat apa pun hasil tersebut dapat

dibayar. (KUHPerd. 501 (ist., 764.)

Pasal 764.

Hak pakai hasil suatu cagak hidup memberikan juga hak untuk menerima

semua bunga yang berjalan kepada pemakai hasil, selama hak itu berjalan.

Bila pelunasan cagak hidup harus dilakukan dengan membayar di muka,

pemakai hasil berhak atas seluruh iuran, yang seharusnya dilunasi selama

hak pakai hasil berjalan.

Orang yang mempunyai hak pakai hasil atas suatu cagak hidup tidak akan

berkewajiban untuk mengembalikan sesuatu. (KUHPerd. 501, 761, 763,

1775 dst., 1785.)

Pasal 765.

Bila hak pakai hasil berkenaan dengan barang yang tidak lekas musnah,

tetapi lama-lama menjadi susut karena pemakaian, seperti pakaian, seprei,

perabot rumah tangga dan lain-lain sejenis itu, maka pemakai hasil berhak

menggunakan barang-barang itu sesuai dengan tujuannya, tanpa

berkewajiban untuk mengembalikannya pada akhir hak pakai hasil dalam

keadaan lain dari keadaan pada waktu itu, sepanjang barang-barang itu

tidak menjadi buruk karena itikad buruk atau kesalahan dari pemakai hasil.

(KUHPerd. 757, 761, 782, 787, 806.)

Pasal 766.

Bila hak pakai hasil meliputi kayu tebangan, pemakai hasil berhak

menikmatinya, asal memperhatikan tata-tertib waktu dan jumlah

penebangan, sesuai dengan kebiasaan yang setalu dilakukan pemilik,

tetapi pemakai hasil atau ahli warisnya tidak berhak minta ganti rugi,

sehubungan dengan penebangan biasa terhadap pohon-pohon tebang,

ranting-ranting dan pohon-pohon yang tinggi batangnya, yang kiranya

dilataikannya selama hak pakai hasil berjalan. (AB. 15; KUHPerd. 761.)

Pasal 767.

Pemakai hasil, asal memperhatikan tata tertib waktu dan kebiasaan pemilik

tanah yang dulu-dulu, boleh pula menebang pohon-pohon yang biasa

ditebang, baik penebangan itu harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu

dan di bagian-bagian tertentu maupun mengenai pohon-pohon tertentu, di

seluruh tanah. (AB. 15′ KUHPerd. 769.)

Pasal 768.

Dalam semua hal lainnya, pemakai hasil tidak boleh memiliki pohon yang

menjulang tinggi.

Namun demikian ia boleh menggunakan pohon yang karena kebetulan

tumbang atau tercabut dari tanah guna melakukan perbaikan yang

Ummi Habsyah SH156 / 400

diharuskan.

Malahan untuk itu bila perlu, ia boleh menebang pohon-pohon untuk

perbaikan yang diharuskan, asal keharusan memperbaiki itu ditunjukkan

kepada pemilik. (KUHPerd. 793.)

Pasal 769.

Pemakai hasil dapat mengambil pancang dari hutan untuk kebun anggur

dan bila perlu guna menyangga pohon buah-buahan dan memelihara serta

menanami kebun.

Ia tidak berhak menebang pohon untuk kayu bakar, tetapi setiap tahun

atau dalam waktu-waktu tertentu la boleh menikmati apa yang dihasilkan

oleh pohon itu, semuanya itu dengan memperhatikan adat setempat dan

kebiasaan pemilik. (AB. 15,, KUHPerd. 767 dst.)

Pasal 770.

Tanaman yang berasal dari pembibitan yang dapat dicabut tanpa

merusaknya, juga dalam hak pakai hasil, asal pemakai hasil menggantinya

menurut adat setempat dan kebiasaan pemilik. (AB. 15; KUHPerd. 761.)

Pasal 771.

Pohon buah yang mati, demikian pula yang karena kebetulan tumbang

atau tercabut dari tanah, menjadi milik pemakai hasil, asal digantinya

dengan yang lain. (KUHPerd. 772.)

Pasal 772.

Pemakai hasil boleh menikmati sendiri hak pakai hasilnya, menyewakan

menggadaikannya, bahkan boleh menjualnya, membebaninya atau

menghibahkannya. Akan tetapi, baik dalam menikmatinya sendiri maupun

dalam menyewakan, mengadaikan atau menghibahkannya, ia harus

berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa

mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik.

Tentang waktu penyewaan dan penggadaian, ia harus memperhatikan sifat

dan tujuan barang-barang yang bersangkutan, serta bertindak menurut

adat setempat dan kebiasaan para pemilik.

Dalam hal tidak ada adat dan kebiasaan tersebut, rumah tidak boleh

disewakan lebih lama dari empat tahun, sedang tanah tidak boleh lebih

lama dari tujuh tahun. (AB. 15; KUHPerd. 756, 817, 823, 1164-2′, 1169,

1457 dst., 1547 dst.)

Pasal 773.

Semua sewa atau gadai barang tak bergerak yang ada dalam hak pakai

hasil yang dilakukan untuk waktu lebih dari dua tahun, atas permintaan

pemilik, dapat dibatalkan, sebelum sewa atau gadai mulai jalan, bila dalam

waktu itu hak pihak pemakai hasil berakhir. (KUHPerd. 772, 817.)

Pasal 774.

Pemakai hasil berhak menikmati hasil tanah tambahan yang ada dalam

haknya karena perdamparan.

Ia berhak menikmati hak pengabdian tanah, seolah-olah ia sendiri

pemiliknya, dan pada umumnya ia berhak menikmati semua hak-hak

lainnya yang sedianya dapat dinikmati oleh pemiliknya. Demikian pula ia

berhak berburu dan menangkap ikan. (KUHPerd. 586, 596, 674 dst., 721,

776, 781.)

Ummi Habsyah SH157 / 400

Pasal 775.

(s.d.u. dg. S. 1904-233.) Dengan cara yang sama seperti pemilik, ia berhak

menikmati segala hasil penggalian batu dan bara tanah yang sejak

permulaan hak pakai hasil telah diusahakan. (KUHPerd. 571, 761.)

Pasal 776.

(s. d. u. dg. S. 1904-233.) Pemakai hasil tidak berhak menggali batu dan

bara tanah yang belum dimulai penggaliannya, dengan sebutan apa pun

juga; dengan demikian tidak boleh ia menggali bahan galian lainnya bila

penggalian belum dimulai, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. (KUHPerd.

721, 761, 775.)

Pasal 776a.

(s.d.t. dg. S. 1904-233.) Dalam hal hak pakai hasil mengenai suatu konsesi

tambang, pemakai hasil berhak memperoleh nikmat yang sama seperti

yang dinikmati pemegang konsesi.

Pasal 777.

Selama haknya berjalan, pemakai hasil tidak berhak atas harta yang

ditemukan orang lain dalam tanah yang ada dalam haknya.

Bila ia sendiri yang menemukan harta, ia berhak menuntut bagiannya

sesuai dengan pasal 587. (KUHPerd. 500, 502, 761.)

Pasal 778.

Pemilik tanah wajib membiarkan pemakai hasil menikmati hak pakai hasil

tanpa rintangan apa pun. (KUHPerd. 728.)

Pasal 779.

Pemakai hasil, pada akhir hak pakai hasilnya, tidak berhak menuntut ganti

rugi karena perbaikan yang katanya telah dilakukan, sekalipun perbaikan

itu menambah harga barang tersebut.

Meskipun demikian, segala perbaikan itu boleh diperhatikan dalam

menaksir harga kerugian karena kerusakan barang yang bersangkutan.

(KUHPerd. 575 dst., 603 dst., 756, 782, 807, 1630.)

Pasal 780.

Cermin, pigura dan alat perhiasan lainnya yang dibawa oleh pemakai hasil,

boleh diambil kembali olehnya atau oleh ahli warisnya, asal tempat-tempat

tersebut dipulihkan ke keadaan seperti semula. (KUHPerd. 507-2o, 581 dst.)

Pasal 781.

Pemakai hasil boleh melakukan segala tuntutan kebendaan, yang menurut

undang-undang boleh dilakukan pemiliknya. (KUHPerd. 556, 574, 774; Rv.

102.)

Bagian 3. Kewajiban Pemakai Hasil.

Pasal 782.

Pemakai hasil harus menerima barang yang bersangkutan dalam keadaan

yang sama seperti pada waktu haknya mulai berlaku.

Pada waktu hak pakai hasil berakhir, pemakai hasil wajib mengembalikan

barang itu dalam keadaan pada waktu itu, tanpa mengurangi ketentuanketentuan

dalam pasal 779 dan pasal 780 dan kewajiban memberi ganti

rugi karena kerusakan yang terjadi. (KUHPerd. 312, 757, 762, 765.)

Ummi Habsyah SH158 / 400

Pasal 783.

Atas biaya pemakai hasil sendiri dan di hadapan pemilik atau setidaktidaknya

setelah pemilik ini dipanggil dengan sah, pemakai hasil harus

membuat catatan tentang barang bergerak dan daftar barang tidak

bergerak yang termasuk hak pakai hasil.

Tidak ada scorang pun yang bebas dari kewajiban tersebut di atas pada

waktu membuat perjanjian tentang hak pakai hasil.

Catatan dan daftar itu boleh dibuat di bawah tangan, bila dihadiri oleh

pemilik. (KUHPerd. 312, 315, 757, 819, 1563; Rv. 675.)

Pasal 784.

Pemakai hasil harus menunjuk penanggung atau barang jaminan yang

disahkan oleh hakim, guna menjamin bahwa barang yang ada padanya

akan digunakan olehnya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik,

tidak akan disia-siakan atau diabaikan, dan juga akan dikembalikan atau

dibayar harganya, bila hak itu mengenai barang termasuk dalam pasal

757. (KUHPerd. 472 dst., 785, 787 dst., 819, 982, 1162 dst., 1273, 1820

dst., 1827, 1830; Rv. 611 dst.)

Pasal 785.

Pada waktu mengadakan perjanjian tentang hak pakai hasil, pemakai hasil

boleh dibebaskan dari kewajiban memberi jaminan.

Orang tua yang menurut undang-undang mempunyai hak nikmat hasil atas

harta benda anak-anaknya, demikian pula yang menjual atau

menghibahkan barangnya dengan memperjanjikan hak pakai hasil, tidak

diwajibkan mengadakan jaminan seperti di atas.

Hal itu berlaku juga terhadap pemakai hasil atas barang yang

kekuasaannya diserahkan kepada orang lain, tanpa mengurangi ketentuan

pasal 789. (KUHPerd. 311 dst., 473 dst., 819, 1669, 1730 dst.)

Pasal 786.

Selama pemakai hasil tidak memberikan jaminan, pemilik berhak

mengurus sendiri barang yang termasuk hak pakai hasil, asal saia dari

pihaknya diadakan jaminan. Dalam hal tidak diadakan jaminan ini, barangbarang

tidak bergerak harus disewakan, digadaikan atau ditempatkan di

bawah pengurusan pihak ketiga; uang yang termasuk dalam hak pakai

hasil harus dibungakan, bahan makanan dan barang lain yang tidak dapat

dipakai tanpa dihabiskan harus dijual, dan uang pendapatannya harus juga

dibungakan.

Bunga uang ini, demikian pula uang sewa dan uang gadai, menjadi milik

pemakai hasil. (KUHPerd. 473, 757, 761, 784, 787, 790, 1730 dst.)

Pasal 787.

Jika hak pakai hasil seluruhnya atau sebagian terdiri dari barang-barang

bergerak, yang karena pemakaian berkurang, maka pemakai hasil tidak

kehilangan hak menikmati barang-barang tersebut, sekalipun tidak

diadakan jaminan, asal ia menyatakan di bawah sumpah bahwa jaminan

tidak dapat diperolehnya, dan berjanji akan mengembalikan barang-barang

tersebut bila haknya berakhir.

Meskipun demikian, pemilik boleh menuntut agar kepada pemakai hasil

hanya diserahkan barang-barang yang perlu dipakainya, sedangkan

Ummi Habsyah SH159 / 400

barang-barang selebihnya harus dajual dan uang pendapatannya

dibungakan, sama dengan yang dikatakan dalam pasal yang lain.

(KUHPerd. 473, 765, 784.)

Pasal 788.

Keterlambatan dalam memberikan jaminan tidak mengakibatkan pemakai

hasil kehilangan hasil yang boleh dinikmatinya dan hasil lain yang harus

diserahkan kepadanya sejak haknya mulai berjalan. (KUHPerd. 760, 784,

959.)

Pasal 789.

Mereka yang diangkat untuk mengurus barang yang termasuk hak pakai

hasil, sebelum menunaikan tugasnya, wajib menunjuk penanggung atau

orang yang harus disahkan oleh hakim. (KUHPerd. 472 dst., 784 dst., 792,

803, 816, 1019.)

Pasal 790.

Semua pengurus wajib tiap tahun memberikan perhitungan

pertanggungjawaban, demikian pula penutup perhitungan, kepada

pemakai hasil.

Pada akhir pengurusan, mereka harus memberikan perhitungan dan

pertanggungjawaban, baik kepada pemilik maupun kepada pemakai hasil.

Pemilik yang sehubungan dengan alinea kesatu pasal 786 mengurus

barang, wajib dengan cara yang sama memberikan perhitungan dan

pertanggungjawaban kepada pemakai hasil. (KUHPerd. 465 dst., 791; Rv.

764.)

Pasal 791.

Setiap pengurus dapat dipecat dari tugasnya karena alasan yang sama

seperti terhadap pada wali, demikian pula karena kelalaian dalam

menunaikan kewajiban tersebut dalam alinea pertama pasal yang lalu.

(KUHPerd. 373, 379 dst., 790, 1022.)

Pasal 792.

Bila tugas pengurusan berhenti karena alasan apa pun juga, pemakai hasil

memperoleh kembali semua haknya. (KUHPerd. 307, 786, 791, 816, 979,

1020.)

Pasal 793.

Pemakai hasil hanya wajib menyelenggarakan perbaikan untuk

pemeliharaan.

Pembetulan kerusakan yang besar-besar adalah kewajiban pemilik, kecuali

jika kerusakan itu diakibatkan oleh kelalaian melakukan pemeliharaan

biasa sejak hak pakai hasil mulai berjalan; dalam hal ini pemakai harusjuga

memperbaikinya. (KUHPerd. 578, 723, 768, 782, 794 dst., 815, 828, 984.)

Pasal 794.

yang harus dianggap sebagai perbaikan besar adalah: perbaikan akan

kerusakan bemt pada tembok dan langit-langit; perbaikan balok-balok dan

atap seluruhnya; seluruh perbaikan tanggul dan tanggul kecil bangunan

pengairan, demikian pula tembok penyangga dan tembok batas;

Segala perbaikan tainnya harus dianggap sebagai perbaikan biasa.

(KUHPerd. 1683.)

Ummi Habsyah SH160 / 400

Pasal 795.

Baik pemilik maupun pemakai hasil, tidak wajib membangun kembali apa

yang roboh karena sudah tua atau rusak karena suatu kebetulan.

Pasal 796.

Pemakai hasil, selama menikmatinya, wajib membayar segala beban

tahunan dan beban biasa bagi tanah yang bersangkutan, seperti bunga

tanah, pajak dan lain-lainnya, yang biasanya dianggap sebagai beban dari

hasil tersebut. (KUHPerd. 727.)

Pasal 797.

Mengenai beban luar biasa yang diikatkan pada tanah, selama hak pakai

hasil berjalan, pemilik diwajibkan membayarnya, tetapi pemakai hasil

harus mengganti bunganya.

Bila pemakai hasil membayar lebih dahulu beban tersebut, maka pada

waktu hak pakai hasil berakhir ia boleh menagihnya kembali dari si pemifik,

tetapi tanpa bunga. (KUHPerd. 727.)

Pasal 798.

Barangsiapa mempunyai suatu hak pakai hasil secara umum atau suatu

hak pakai hasil dengan alas hak umum, harus membayar segala utang

bersama dengan dan di samping pemilik dengan cara berikut:

Nilai dari barang yang termasuk dalam hak pakai hasil ditaksir terlebih

dahulu; kemudian ditetapkan menurut perbandingan dengan harga

tersebut, berapa yang harus dibayar dari utang-utang tersebut. jika

pemakai hasil hendak melunasi lebih dahulu utang-utang itu, maka jumlah

pokok, pada saat berakhirnya hak pakai hasil, harus dikembalikan

kepadanya tanpa bunga.

Bila pemakai hasil tidak mampu membayar persekot itu, maka pemilik

boleh memilih, atau membayar jumlah itu, dalam hal mana pemakai hasil

harus membayar bunga selama berlangsungnya hak pakai hasil, atau

membebani atau menjual sebagian dari barang-barang yang tunduk pada

hak pakai hasil, sampai jumlah yang diperlukan. (KUHPerd. 799 dst., 876,

954, 957, 1100.)

Pasal 799.

Barangsiapa mempunyai hak pakai hasil atas alas hak khusus, tidak wajib

membayar untuk tanah yang dikenakan hak-pakai hasil yang dihipotekkan.

Bila ia membayar guna menghindarkan tanah tersebut dari pencabutan

hak, maka ia berhak menuntut kembali kepada pemilik. (KUHPerd. 957,

965, 1100, 1105.)

Pasal 800.

Suatu cagak hidup atau tunjangan tahunan untuk nafkah harus dilunasi

seluruhnya oleh orang yang menerima seluruh hak pakai hasil dan oleh

orang yang hanya menerima sebagian hak pakai hasil, menurut

perimbangan dan penikmatan, tanpa boleh mengajukan suatu tuntutan

kembali. (KUHPerd. 764,798, 960-2o, 1775 dst.)

Pasal 801.

Pemakai hasil hanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang

menyangkut hak pakai hasilnya dan untuk semua hukuman lain

Ummi Habsyah SH161 / 400

sehubungan dengan perkara itu.

Bila perkara itu menyangkut pemilik dan pemakai hasil bersama-sama,

mereka harus membayar biaya itu, masing-masing seimbang dengan

kepentingan mereka menurut penetapan hakim. (KUHPerd. 803; Rv. 58.)

Pasal 802.

Bila selama hak pakai hasil berjalan pihak ketiga melakukan suatu

perbuatan yang tidak sah terhadap tanah yang bersangkutan atau dengan

cara lain berusaha mengurangi hak pemilik, maka pemakai hasil wajib

memberitahukan hal itu kepada pemilik; bila ini dilalaikan, ia harus

bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul karenanya bagi

pemilik, seakan-akan perbuatan yang merugikan itu dilakukan oleh

pemakai sendiri atau oleh orang-orang yang harus ditanggungnya.

(KUHPerd. 1366 dst., 1591.)

Pasal 803.

Bila barang-barang itu ditempatkan dalam pengurusan pihak ketiga, maka

pengurus inilah yang wajib menjaga hak-hak pemilik dan pemakai hasil,

atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Pengurus itu, tanpa kuasa dari pihak yang berperkara, baik sebagai

penggugat maupun sebagai tergugat, tidak dapat mengajukan diri dalam

perkara untuk pemilik atau untuk pemakai hasil. (KUHPerd. 786, 789, 801,

1792 d)t.)

Pasal 804.

Bila sekawanan binatang yang hak pakai hasilnya diberikan, karena

kebetulan atau penyakit dan di luar kesalahan pemakai hasil, semuanya

musnah, maka pemakai hasil hanya wajib bertanggung jawab atas kulitnya

atau harga kulit kepada pemilik.

Bila tidak seluruhnya musnah, pemakai hasil wajib mengganti yang mati

dengan anak-anaknya yang baru. (KUHPerd. 761, 807-6′, 811, 824.)

Pasal 805.

Bila hak pakai hasil tidak meliputi seluruh kawanan binatang, melainkan

hanya seekor atau beberapa ekor saja, dan seekor atau lebih di antaranya

mati di luar kesalahan pemakai hasil, maka pemakai hasil itu tidak wajib

menggantinya atau membayar harganya; ia hanya diharuskan

mengembalikan kulitnya atau harga kulit. (KUHPerd. 761, 807-61, 824.)

Pasal 806.

Pemakai hasil atas sebuah kapal, sebelum berlayar ke luar negeri, wajib

mengambil asuransi untuk kapal itu. Jika dilalaikannya kewajiban ini, ia

bertanggung jawab untuk semua kerugian yang timbul karenanya bagi

pemilik. (KUHPerd. 813; KUHD 592 dst., 784.)

Bagian 4. Berakhirnya Hak Pakai Hasil.

Pasal 807.

Hak pakai hasil berakhir:

10. karena meninggalnya si pemakai hasil; (KUHPerd. 772, 808, 1318.)

20. bila tenggang waktu hak pakai hasil itu telah lewat, atau syarat-syarat

diberikannya hak itu telah dipenuhi; (KUHPerd. 809 dst.)

Ummi Habsyah SH162 / 400

30. karena percampuran, yaitu bila hak milik dan hak pakai hasil jatuh ke

tangan satu orang; (KUHPerd. 756, 1436 dst.)

40. karena pemakai hasil melepaskan haknya untuk pemilik; (KUHPerd.

772, i341.)

50. karena kedaluwarsa, yaitu bila pemakai hasil selama tiga puluh tahun

tidak menggunakan haknya; (KUHPerd. 1946 dst.)

60. karena semua barang yang berhubungan dengan hak pakai hasil itu

musnah. (KUHPerd. 314, 703 dst., 718 dst., 736, 754, 811, 815, 1169,

1444 dst.)

Pasal 808.

Hak pakai hasil yang diberikan kepada beberapa orang bersama-sama,

berakhir dengan meninggalnya pemakai yang terakhir.

Hak pakai hasil yang diberikan kepada suatu perhimpunan berakhir dengan

bubamya perhimpunan itu. (KUHPerd. 810, 1002, 1653.)

Pasal 809.

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Bab XIV Buku Pertama kitab

Undang-undang ini tentang hak nlkmat yang diberikan undang-undang

bagi orang tua, hak pakai hasil yang diberikan kepada orang ketiga hingga

ia mencapai batas usia tertentu tetap berlaku sampai batas usia tersebut,

sekalipun orang ini sebelum batas usia tersebut telah meninggal dunia.

(KUHPerd. 311, 314.)

Pasal 810.

Tidak ada hak pakai hasil yang dapat diberikan kepada suatu perhimpunan

untuk jangka waktu lebih dari tiga puluh tahun. (KUHPerd. 808, 1653.)

Pasal 811.

Bila barang yang dikenakan hak pakai hasil hanya sebagian saja yang

musnah, maka hak itu tetap berlaku atas bagian yang masih ada.

Bencana banjir yang menimpa tanah sama sekali tidak mengakibatkan

berakhirnya hak pakai hasil atas tanah itu, sejauh pemakai hasil, menurut

sifat barangnya, masih dapat menjalankan haknya.

Hak pakai hasil pulih kembah seluruhnya, setelah tanah tersebut, karena

alam atau karena pekerjaan orang, menjadi kering kembali, tanpa

mengurangi ketentuan pasal 594. (KUHPerd. 545, 593, 598, 804.)

Pasal 812.

Bila hak pakai hasil hanya dikenakan atas gedung, dan gedung itu hancur

karena kebakaran atau rusak tanpa disengaja atau runtuh karena tuanya,

maka si pemakai hasil tidak berhak menikmati hasil tanahnya, atau

memakai bahan-bahan reruntuhan dari gedung tersebut.

Bila hak pakai hasil diberikan atas suatu barang, yang sebagian berupa

gedung, pemakai hasil tetap berhak menikmati tanah dan menggunakan

bahan-bahan reruntuhan gedung itu, baik untuk membangun gedung baru,

maupun untuk memperbaiki gedung lain yang juga merupakan bagian dari

barang itu. (KUHPerd. 807-61.)

Pasal 813.

Hak pakai hasil atas sebuah perahu berakhir, bila perahu itu sedemikian

Ummi Habsyah SH163 / 400

rusak, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.

Pemakai hasil tidak berhak atas bahan-bahan reruntuhan ataupun sisa-sisa

perahu tersebut. (KUHPerd. 761, 806, 807-61.)

Pasal 814.

Hak pakai hasil atas bunga uang, piutang atau ikatan tidak berakhir karena

dilunasinya uang pokok,

Pemakai hasil berhak menuntut supaya uang tersebut dibungakan lagi

untuknya. (KUHPerd. 764.)

Pasal 815.

Hak pakai hasil dapauuga berakhir karena pemakai hasil menyalahgunakan

haknya, baik karena merusak barang itu maupun karena membiarkannya

menjadi rusak, dengan cara tak memperbaiki dan tak memeliharanya.

(KUHPerd. 782, 793, 802.)

Pasal 816.

Dalam hal tersebut dan tergantung pada keadaan, hakim boleh

menyatakan batal seluruh hak pakai hasil, atau menyerahkan barang

dalam pengurusan pihak ketiga, atau menyerahkannya kembali kepada

pemilik dengan perintah agar setiap tahun ia membayar sejumlah uang

tertentu kepada pemakai hasil sampai waktu hak pakai hasil itu berakhir.

Tetapi bila pemakai hasil atau yang berpiutang padanya menawarkan diri

untuk memperbaiki penyalahgunaan itu dan untuk selanjutnya

memberikan jaminan yang cukup, maka hakim boleh mempertahankan

pemakai hasil dalam menikmati hak-haknya. (KUHPerd. 734, 789 dst., 802,

1131 dst.)

Pasal 817.

Dengan berakhirnya hak pakai hasil, tidaklah berakhir segala perjanjian

sewa yang diadakan menurut pasal 772. (KUHPerd. 773.)

Pasal 818.

Hak pakai dan hak mendiami, diperoleh dan berakhir dengan cara yang

sama seperti hak pakai hasil. (KUHPerd. 759, 807.)

Pasal 819.

Kewajiban yang dibebankan pada pemakai hasil untuk memberi jaminan,

untuk membuat catatan dan pendaftaran, untuk menikmatinya sebagai

seorang bapak rumah tangga yang baik, dan untuk mengembalikan barang

yang bersangkutan, berlaku juga bagi orang yang mempunyai hak pakai

atau hak mendiami. (KUHPerd. 782 dst.)

BAB XI. HAK PAKAI DAN HAK MENDIAMI

Pasal 820.

Hak pakai dan hak mendiami diatur menurut alas hak yang melahirkan

hak-hak itu; bila dalam alas hak itu tidak diatur luasnya hak-hak itu, maka

hal itu diatur sesuai dengan pasal-pasal berikut. (KUHPerd. 717, 735, 826.)

Pasal 821.

Barangsiapa mempunyai hak pakai atas sebidang pekarangan, hanya boleh

mengambil hasil-hasilnya, sebanyak yang diperlukan untuk diri sendiri dan

seisi rumahnya. (KUHPerd. 825.)

Pasal 822.

Ummi Habsyah SH164 / 400

Barang-barang yang dapat habis karena pemakaian, tidak dapat dijadikan

obyek dari hak pakai, tetapi bila hak diberikan alas barang-barang seperti

itu, maka hak itu dianggap sebagai hak pakai. (KUHPerd. 757.)

Pasal 823.

Pemakai tidak boleh menyerahkan atau menyewakan haknya kepada orang

lain. (KUHPerd. 772, 821)

Pasal 824.

Dalam hal binatang-binatang, pemakai berhak mempekerjakannya dan

menggunakan susunya, sekedar diperlukan untuk diri sendiri dan seisi

rumahnya, demikian pula memakai rabuknya, tetapi sama sekali tidak

boleh menikmati bulunya atau anak-anaknya. (KUHPerd. 804 dst.)

Pasal 825.

Hak pakai atas sebidang pekarangan tidak meliputi hak untuk berburu dan

mencari ikan, tetapi pemakai berhak menikmati segala hak pengabdian

tanah. (KUHPerd. 821.)

Pasal 826.

Dalam hal sebuah rumah, tidak ada perbedaan antara hak pakai dan hak

mendiami.

Barangsiapa mempunyai hak mendiami sebuah rumah, boleh bertempat

tinggal di situ bersama keluarga serumahnya, sekalipun pada saat

memperoleh hak itu ia belum kawin.

Hak itu terbatas pada hal yang sangat diperlukan untuk kediaman pemakai

dan keluarga serumahnya. (KUHPerd. 827 dst.)

Pasal 827.

Hak mendiami tidak boleh diserahkan ataupun disewakan. (KUHPerd.772,

823.)

Pasal 828.

Bila pemakai menikmati semua hasil dari pekarangan, atau mendiami

seluruh rumah, maka ia, seperti halnya pemakai hasil, wajib menanggung

biaya-biaya untuk penanaman dan perbaikan untuk pemeliharaan,

demikian pula pajak dan beban lain.

Bila ia hanya menikmati sebagian dari hasil-hasil atau mendiami sebagian

dari rumah, maka ia harus membayar biaya dan beban itu menurut luas

haknya. (KUHPerd. 793 dst., 796 dst.)

Pasal 829.

Hak pakai atas hutan-hutan dan penanaman-penanaman yang diberikan

kepada seseorang, hanya memberi hak untuk menggunakan kayu-kayu

yang mati dan mengambil kayu tebang yang diperlukan untuk diri sendiri

dan keluarga serumahnya. (KUHPerd. 766 dst.)

BAB XII. PEWARISAN KARENA KEMATIAN

(Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, tetapi berlaku bagi

golongan Tionghoa.)

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 830.

Pewarisan hanya terjadi karena kematian. (KUHPerd. 3, 472.)

Ummi Habsyah SH165 / 400

Pasal 831.

Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada

hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau

meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal

lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan

terjadi peralihan warisan dari yang seorang kepada yang lainnya.

(KUHPerd. 836, 894, 1916.)

Pasal 832.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Menurut undang-undang, yang berhak menjadi

ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang

maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup

terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak

ada, Maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib

melunasi utang-utang omng yang meninggal tersebut, sejauh harga harta

peninggalan mencukupi untuk itu. (KUHPerd. 141, 520, 852 dst., 862 dst.,

873, 1059, 1126 dst.; S. 1860-3.)

Pasal 833.

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas

semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan

dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas,

maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu

ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit

oleh hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta

peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam

bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa

akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya,

kerugian dan bunga. (KUHPerd. 257dst 270 dst, 528, 541, 584, 852 dst.,

866, 874 dst., 955 dst., 1023 dst., 1044dst, 1051, 1126 dst., 1299, 1318,

1528, 1717, 1730 dst., 1743, 1819, 1826; Rv. 7, 248 dst.)

Pasal 834

Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya

terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian

warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula

terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

(KUHPerd. 564.)

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila dia adalah

satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain.

Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang

dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala

penghasilan, dan ganti nig, menurut peraturan-peraturan yang termaktub

dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. (KUHPerd.

574 dst., 955, 1334, 1537; Rv. 102.)

Pasal 835.

Tuntutan hukum itu menjadi kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga

Ummi Habsyah SH166 / 400

puluh tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu. (KUHPerd, 269

dst.,955, 1967.)

Pasal 836.

Agar dapat bertindak sebagai ahli wariss, seseorang harus sudah ada pada

saat warisan itu terbuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2

kitab undang-undang ini. (KUHPerd. 489 dst., 831, 899.)

Pasal 837.

dg S. 1872-1 1 jis. S. 1915-299, 642 (mb. 1 Jan. 1916), pasal 837 dihapus

dan ditentukan:

Bila suatu warisan yang terdiri atas barang-barang, yang sebagian ada di

Indonesia dan sebagian ada di luar negeri, harus dibagi antara orang-orang

asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di satu pihak,

dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang tersebut

terakhir ini boleh mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding

menurut ukuran hak warisan mereka, dengan harga barang-barang yang

karena undang-undang dan kebiasaan di luar negeri, mereka tak dapat

memperoleh hak milik atasnya.

Jumlah harga itu diambil lebih dahulu dari barang-barang harta

peninggalan yang tidak mendapat halangan seperti yang dimaksud di atas.

(AB. 5.)

Pasal 838.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Orang yang dianggap tidak pantas untuk memjadi

ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1o. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau

mencoba membunuh orang yang meninggal itu; (KUHP 53, 338, 340.)

2 o. dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena

dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa

pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan

hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;

(KUHPerd. 1372 dst.; Sv. 7 dst., IR. 44; KUHP 311, 317.)

3 o. dia yang telah menghalangi orang yang meninggal itu dengan

kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali

wasiatnya; (KUHPerd. 875, 992 dst.)

4 o. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan

wasiat orang yang meninggal itu. (KUHPerd. 833, 839, 912.)

Pasal 839.

Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak

pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah

dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu. (KUHPerd. 579.)

Pasal 840.

Bila anak-anak dari orang yang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli

waris merasa dirinya sebagai ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan

dari pewarisan karena kesalahan orang tua mereka; tetapi orang tua ini

sekahkali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan

yang menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang

Ummi Habsyah SH167 / 400

tua. (KUHPerd. 308, 311, 847, 852, 1060.)

Pasal 841.

Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk

bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang

yang digantikannya. (KUHPerd. 866, 914, 1060, 1089.)

Pasal 842.

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah,

berlangsung terus tanpa akhir.

Penggantian seperti itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dari

orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan

keturunan-keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila

semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang

lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. (KUHPerd.

280, 860, 872.)

Pasal 843.

Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas.

Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu

menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.

(KUHPerd. 853.)

Pasal 844.

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan

semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang

meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan

paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah

meninggalnya semua saudara si mati, harus dibagi di antara semua

keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam

derajat yang tidak sama. (KUHPerd. 845, 855 dst.)

Pasal 845.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan

dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam

hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau

keturunan saudara laki-laki atau perempuan dari mereka yang tersebut

pertama. (KUHPerd. 844, 858.)

Pasal 846.

Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan

pancang demi pancang; bila suatu pancang mempunyai berbagai cabang,

maka pembagian lebih lawut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang

demi pancang pula, sedangkap antara orang-orang dalam cabang yang

sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala. (KUHPerd. 852.)

Pasal 847.

Tak seorang pun boleh bertindak menggantikan orang yang masih hidup.

(KUHPerd. 489 dst., 840, 1060.)

Pasal 848.

Anak tidak memperoleh hak dari orang tuanya untuk mewakili mereka,

tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tidak mau menerima harta

peninggalannya. (KUHPerd. 1060, 1089.)

Pasal 849.

Ummi Habsyah SH168 / 400

Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang

harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya.

(KUHPerd. 852.)

Pasal 850.

Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran

pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping,

harus dibelah menjadi dua bagian yang sama; belahan yang satu dibagikan

kepada keluarga sedarah dari garis ayah yang masih ada, dan belahan

yang lain kepada garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuanketentuan

yang tercantum dalam pasal 854 dan pasal 859.

Warisan itu tidak boleh beralih dari garis yang satu ke garis yang lain,

kecuali bila dalam salah satu dari kedua garis itu tidak ada seorang pun

keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke

samping. (KUHPerd. 853, 856 dst., 861.)

Pasal 851.

Setelah pembagian pertama dalam garis ayah dan garis ibu dilaksanakan,

maka tidak usah diadakan pembagian lebih lanjut dalam berbagai

cabangnya; tetapi tartpa mengurangi hal-hal bila harus berlangsung suatu

penggantian, bagian yang jatuh pada masing-masing garis, menjadi bagian

ahli waris atau para ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang

meninggal. (KUHPerd. 841, 846.)

Bagian 2. Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah Dan Suami Atau Istri

yang Hidup Terlama.

Pasal 852.

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai

perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan

nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam

garis ke alas, tanpa membedakanjenis kelamin atau kelahiran yang lebih

dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala,

bila dengan si mati mereka semua bertatian keluarga dalam derajat

pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka

mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian

mewarisi sebagai pengganti. (KUHPer d. 141, 277 dst., 840 dst., 846, 864,

1060.)

Pasal 852a.

(s.d.t. dg. S. 1935-486.) Dalam hal warisan dari seorang suami atau istri

yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati,

dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan

seorang anak sah dari orang yang meninggal, dengan pengertian, bahwa

bila perkawinan suami-istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya,

dan dari perkawinan yang dahulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak

itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian

terkecil.yang diterima oleh salah seorang dari anak-anak itu, atau oleh

semua keturunan-penggantinya bila dia meninggal lebih dahulu, dan

bagaimanapun juga bagian warisan si istri atau si suarfti itu tidak boleh

melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris. (KUHPerd. 841.)

Bila untuk kebahagiaan si suami atau si istri dari perkawinan kedua atau

Ummi Habsyah SH169 / 400

perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah

bagian yang diperoleh dari pewarisan pada kematian dan bagian yang

diperoleh dari wasiat melampaui batas-batas dari jumlah termaksud dalam

alinea pertama, bagian dari pewarisan pada kematian harus dikurangi

sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas

itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau Sebagian, terdiri dari hak

pakai hasil, maka harga dari hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah

bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan

harga yang ditaksir itu. (KUHPerd. 918.)

Apa yang dinikmati suami atau istri yang berikut menurut pasal ini, harus

dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri

itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama. (KUHPerd. 852,

902.)

Pasal 852b .

(s.d.t.dg.S.1935-486.) Bila suami atau istri yang hidup terlama membagi

warisan bersama dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau

keturunan-keturunan lebih lanjut dari perkawinan yang dahulu, maka la

berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya

perabot rumah. (KUHPerd. 512, 514, 1079, 1121.)

Sejauh perabot rumah ini termasuk harta peninggalan si pewaris, maka

harganya harus dikurangkan dari bagian warisan suami atau istri itu.

(KLTHPerd. 1077.)

Bila harganya melebihi harga bagian warisannya, maka selisihnya harus

dibayar lebih dahulu kepada para sesama ahli waris.

Pasal 853.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan

keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta

peninggalannya dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga

sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk

keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan pasal 859.

Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat

separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan

mengesampingkan semua ahli waris lainnya.

Keluarga sedarah dalam garis ke atas dari derajat yang sama, memperoleh

warisan kepala demi kepala. (KUHPerd. 141, 843, 850, 870.)

Pasal 854.

(s.d.u. dg. S. 1935-846.) Bila seseorang meninggal dunia tanpa

meninggalkan keturunan dan suami atau istri, maka ayahnya dan ibunya

yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dari harta

peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang

saudara laki-laki atau perempuan, yang mendapat sisa yang sepertiga

bagian.

Ayahnya dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila si

mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan

dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua

perempat bagian. (KUHPerd. 850.)

Pasal 855.

Ummi Habsyah SH170 / 400

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan

keturunan dan suami atau istri, dan ayahnya atau ibunya telah meninggal

lebih dahulu daripada dia, maka ayahnya atau ibunya yang hidup terlama

mendapat separuh dari harta peninggalannya, bila yang mati itu

meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja;

sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua

orang; seperempat bagian, bila saudara lakilaki atau perempuan yang

ditinggalkan lebih dari dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan

perempuan tersebut. (KUHPerd. 850.)

Pasal 856.

(s. d. u, dg. S. 1935-486.) Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan

keturunan dan suami atau istri, sedang ayah dan ibunya telah meninggal

lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh

warisannya. (KUHPerd. 871.)

Pasal 857.

Pembagian dari apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi

bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut

bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dari perkawinan yang sama;

bila mereka dilahirkan dari berbagai perkawinan, maka apa yang mereka

warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis ayah dan

garis ibu dari orang yang mati itu; saudara-saudara seayah-seibu

memperoleh bagian mereka dari kedua garis, dan yang seayah saja atau

yang seibu saja hanya dari garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada

saudara tiri laki-laki atau perempuan dari salah satu garis saja, mereka

mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua

keluarga sedarah hanya dari garis yang lain. (KUHPerd. 850.)

Pasal 858.

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga

sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh

harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke

atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian

keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali dalam

hal yang tercantum dalam pasal berikut.

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang

masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat

dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan

separuhnya.

Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah

dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala

demi kepala, tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 845. (KUHPerd.

850.)

Pasal 859.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Ayah atau ibu yang hidup terlama mewarisi

seluruh harta peninggalan anaknya, yang meninggal tanpa meninggalkan

keturunan, suami atau istri, saudara taki-laki atau perempuan. (KUHPerd.

850, 853, 870.)

Pasal 860.

Sebutan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang terdapat dalam

Ummi Habsyah SH171 / 400

bagian ini, selalu mencakup juga keturunan sah mereka masing-masing.

(KUHPerd. 844, 853, 914.)

Pasal 861.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya

dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dari derajat keenam dalam

garis ke damping, tidak mendapat warisan.

Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang

mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah

dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan. (KUHPerd. 290 dst.,

833, 850.)

Bagian 3. Pewarisan Bila Ada Anak-anak Di Luar Kawin.

Pasal 862.

Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang

telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta

peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam tiga (baca:

empat) pasal-pasal berikut. (KUHPerd. 280 dst., 832,)

Pasal 863.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan

sah menurut undang-undang atau suami atau istri, maka anak-anak di luar

kawin itu mewarisi sepertiga dari bagian yang sedianya mereka terima,

seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang;

mereka mewarisi separuh dari harta peninggalan, bila yang meninggal itu

tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan

keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan

perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat, bila

hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih

jauh lagi,

Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan

yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang

terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian

yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap

mereka yang ada dalam garis yang lain. (KUHPerd. 908, 916.)

Pasal 864.

(s. d. u. dg. S. 1935-486.) Dalam segala hal termaksud dalam pasal yang

lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang

sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 2

bab ini. (KUHPerd. 832, 852 dst.)

Pasal 865.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli

waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu

mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya. (KUHPerd. 832, 838, 861, 1057

dst.)

Pasal 866.

Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dulu, maka anak-anaknya dan

keturunannya yang sah menurut undang-undang berhak menuntut

keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863

Ummi Habsyah SH172 / 400

dan pasal 865. (KUHPerd. 841.)

Pasal 867.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas irti tidak berlaku bagi anak-anak

yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah. Undang-undang hanya

memberikan nafkah seperlunya kepada mereka. (KUHPerd. 272 dst., 283,

329.)

Pasal 868.

Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan si ayah atau si ibu dan

menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undangundang.

(KUHPerd. 324.)

Pasal 869.

Bila ayahnya atau ibunya, sewaktu hidup, telah memberikan jaminan

nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan

darah, Mai anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut

warisan dari ityahnya atau ibunya.

Pasal 870.

(s.d. u. dg. S. 1935-486.) Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa

meninggalkan keturunan dan suami atau istri, jatuh ke tangan ayahnya

atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada

mereka berdua, masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh keduaduanya.

(KUHPerd. 853 dst., 859, 863.)

Pasal 871.

(s.d.u. dg. S. 19,35-486.) Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa

meninggalkan keturunan dan suami atau istri, sedangkan kedua orang

tuanya telah meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang telah

diperolehnya dari harta peninggalan orang tuanya, bila masih berwwud

harta peninggalan, jatuh kembali ke tangan keturunan sah ayahnya atau

ibunya; hal itu berlaku juga terhadap hak-hak si mati untuk menuntut

kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga

pembeliannya masih terutang.

Semua barang selebihnya diwarisi oleh saudara laki-laki atau perempuan

anak di luar kawin itu, atau oleh keturunan mereka yang sah menurut

undang-undang. (KUHPerd. 856.)

Pasal 872.

Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin

atas barang-barang dari keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali

dalam hal tercantum dalam pasal berikut. (KUHPerd. 280, 290.)

Pasal 873.

Bila salah seorang dari keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa

meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan

mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau istri, maka anak

luar kawin yang telah diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri

sendiri dengan mengesampingkan negara.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Dan bila anak di luar kawin itu meninggal tanpa

meninggalkan keturunan, suami atau istri yang hidup terlama, orang tua,

saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini,

maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga

Ummi Habsyah SH173 / 400

sedarah terdekat dari ayah atau ibu yang telah memberi pengakuan

kepadanya, dengan mengesampingkan negara; dan bila keduanya telah

mengakuinya, separuh dari harta perdnggalannya itu merdadi hak keluarga

sedarah ayahnya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah

ibunya.

Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan-peraturan

tnengenal pewarisan biasa. (KUHPerd. 280 dst., 290, 832, 858, 861, 877.)

BAB XIII. SURAT WASIAT

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 874.

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah

kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai

hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. (Ov. 42, 57; KUHPerd.

173, 178, 832 dst.)

Pasal 875.

Surat wasiat atau testamen ialah sebuah akta berisi pernyataan seseorang

tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah dia meninggal, yang

dapat dicabut kembali olehnya. (KUHPerd. 992.)

Pasal 876.

Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta-benda dapat juga

dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga

dengan alas hak khusus.

Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama

pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat,

ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturanperaturan

yang ditetapkan dalam bab ini. (KUHPerd. 954 dst., 957.)

Pasal 877.

Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga

sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dari pewaris, tanpa penjelasan

lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya

menurut undang-undang. (KUHPerd. 290 dst., 832, 873.)

Pasal 878.

Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin,

tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan

semua orang yang menyandang sengsara, tanpa membedakan agama,

yang dirawat dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka.,

Pasal 879.

Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau subtitusi

fideicommissaire adalah dilarang. (S. 1838-45.)

Dengan demikian, bahkan terhadap ahli waris yang diangkat atau yang

menerima hibah wasiat, adalah batal dan tidaklah berharga setiap

penetapan yang memerintahkannya untuk menyimpan warisan atau hibah

wasiat dan untuk menyerahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak

ketiga. (Ov. 76; KUHPerd. 881 dst., 1675.)

Pasal 880.

Dari larangan terhadap pengangkatan ahli waris dengan wasiat tersebut

Ummi Habsyah SH174 / 400

dalam pasal yang lain, dikecualikan hal-hal yang diperbolehkan dalam

Bagian 7 dan Bagian 8 bab ini. (KUHPerd. 881, 973 dst., 989 dst.; 1675.)

Pasal 881.

Ketentuan, bahwa seorang pihak ketiga atau, dalam hal orang itu telah

meninggal lebih dahulu, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik

yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, memperoleh seluruh atau

sebagian dari apa yang masih tersisa dari suatu warisan atau hibah wasiat

karena belum terjual atau terhabiskan oleh seorang ahli waris atau

penerima hibah wasiat, bukanlah suatu pengangkatan ahli waris dengan

wasiat yang terlarang.

Dengan Pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat secara

demikian, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris, yang berhak atas

suatu bagian menurut undang-undang. (KUHPerd. 899 dst., 913, 977, 989

dst., 1675.)

Pasal 882.

Ketetapan yang menentukan, bahwa seorang pihak ketiga mendapat hak

warisan atau hibah wasiat dalam hal ahli waris atau penerima hibah wasiat

tidak menikmatinya, berlaku sah. (KUHPerd. 899, 912, 1001, 1057 dst.,

1675.)

Pasal 883.

Juga berlaku sah suatu penetapan wasiat di mana hak pakai hasil diberikan

kepada seseorang dan hak milik semata-mata diberikan kepada orang lain.

(KUHPerd. 756, 758, 899, 970, 1669.)

Pasal 884.

Ketentuan di mana diterangkan, bahwa harta peninggalan atau hibah

wasiat seluruhnya, atau sebagian, tidak boleh dipindahtangankan,

dianggap sebagai tidak tertulis. (AB. 23; KUHPerd. 879, 989, 1066, 1675.)

Pasal 885.

Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh

ditafsirkan dengan menyimpang dari kata-kata itu. (KUHPerd. 1342; S.

1926-253 di bawah KUHPerd. 956.)

Pasal 886.

Namun sebaliknya, bila kata-kata surat wasiat itu dapat ditafsirkan secara

berbeda-beda menurut berbagai pendapat, maka lebih baik diselidiki

dahulu apa kiranya maksud si pewaris, daripada berpegang pada arti

harfiah kata-kata itu secara berlawanan dengan maksud itu. (KUHPerd.

1343.)

Pasal 887.

Dalam hal demikian, kata-kata itu juga harus ditafsirkan dalam arti yang

sesuai dengan sifat penetapan itu dan pokok persoalannya, dan dengan

cara yang sedemikian rupa, sehingga penetapan itu dapat mencapai suatu

pengaruh atau akibat. (KUHPerd. 1344.)

Pasal 888.

Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau

tidak mungkin dialankan, atau bertentangan dengan undang-undang dan

kesusilaan yang baik, dianggap tidak tertulis. (AB. 23; KUHPerd. 1254.)

Pasal 889.

Ummi Habsyah SH175 / 400

Persyaratan itu dianggap telah terpenuhi, bila orang yang kiranya

mempunyai kepentingan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan itu,

telah menghalangi pemenuhan itu. (KUHPerd. 1260.)

Pasal 890.

Penyebutan suatu yang palsu harus dianggap tidak ditulis, kecuali bila dari

wasiat itu ternyata bahwa pewaris itu tidak akan membuat wasiat itu,

seandainya dia telah mengetahui kepalsuan alasan itu. (KUHPerd. 1335.)

Pasal 891.

Penyebutan suatu alasan, baik yang benar maupun yang palsu, namun

berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik, menjadikan

pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat itu batal. (AB. 23;

KUHPerd. ‘1335 dst.)

Pasal 892.

Bila suatu beban yang tidak dapat dibagi-bagi dipikulkan kepada beberapa

ahli waris atau penerima hibah wasiat, dan satu atau lebih dari mereka

melepaskan warisan atau hibah wasiat itu, atau tidak cakap untuk

memperolehnya, maka orang yang mau melaksanakan seluruh beban itu

boleh menuntut bagian warisan yang untuk dirinya, dan menagih apa yang

telah dibayarnya untuk yang lain. (KUHPerd. 956, 958, 1296 dst.)

Pasal 893.

Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal-licik

adalah batal. (KUHPerd. 1321 dst.)

Pasal 894.

Bila oleh satu kecelakaan, atau pada hari yang sama, pewaris dan ahli

waris atau penerima hibah wasiat atau orang yang sedianya mengganti

mereka itu meninggal tanpa diketahui siapa dari mereka yang meninggal

lebih dahulu, maka mereka dianggap telah meninggal pada saat yang

sama, dan tidak terjadi peralihan hak-hak karena wasiat itu. (KUHPerd. 831,

836, 1675, 1916.)

Bagian 2. Keeakapan Untuk Membuat Surat Wasiat Atau Untuk Memperoleh

Keuntungan Dari Surat Itu.

Pasal 895.

Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu surat wasiat, orang

harus mempunyai kemampuan bernalar. (KUHPerd. 433, 446,448, 875,

898,992.)

Pasal 896.

setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil

keuntungan dari surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuanketentuan

bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu. (KUHPerd. 2, 118,

173, 433, 446, 448, 836, 897, 1676.)

Pasal 897.

Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun

penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat. (KUHPerd. 151, 169,

330, 904 dst., 1677.)

Pasal 898.

Kecakapan pewaris dinilai menurut keadaannya pada saat surat wasiat

Ummi Habsyah SH176 / 400

dibuat. (KUHPerd. 895, 904 dst.)

Pasal 899.

Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus

sudah ada pada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan

peraturan yang ditetapkan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk

mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan. (KUHPerd. 472, 489 dst, 836,

881, 894, 973 dst., 976, 1001 dst.)

Pasal 900.

(s.d.u. dg. S. 1937-572.) Setiap pemberian hibah dengan surat wasiat

untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja

atau rumah fakir-miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau

penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para

pengelola lembagalembaga itu untuk menerimanya. (KUHPerd. 1046,

1680.)

Pasal 901.

Seorang suami atau istri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiatwasiat

istrinya atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin

yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan

perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di pengadilan karena

persoalan tersebut. (KUHPerd. 28, 35 dst., 87, 91, 911.)

Pasal 902.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Suami atau istri.yang mempunyai anak atau

keturunan dari perkawinan yang dahulu, dan melakukan perkawinan kedua

atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suamii

atau istri yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih

daripada apa yang menurut Bab XII buku ini diberikan kepada orang

tersebut terakhir.

Bila yang dihibahwasiatkan kepada istri atau suami yang kemudian itu

bukan suatu hak milik atas harta peninggalarinya, melainkan hanya hak

pakai hasil saja, maka bolehlah hak pakai hasil ini meliputi separuh dari

hartanya, atau lebih besu dari itu, asal harga taksirannya tidak melampaui

batas-batas termaksud dalam alinea yang lain, dan segala sesuatunya

tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 918.

Bila dengan surat wasiat itu hak milik dan hak pakai hasil kedua-duanya

diberikan, maka harga hak pakai hasil itu harus ditaksir dulu; bila harga

bersama dari apa yang diberikan dalam bentuk hak milik dan halt pakai

hasil berjumlah melebihi batas-batas yang dimaksudkan dalam alinea

pertama, terserah pada pilihan suami atau istri yang kemudian itu, ia boleh

memilih arakah pemberian warisannya atau pemberian hak pakai hasil

yang dikurangi sedemikian, sehingga harga bersama tetap ada dalam

batas-batas itu. Bila dalam hal ini, karena hak pakai hasil itu, bagian

warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku

ketentuan pasal 918.

Apa yang diperoleh si suami atau si istri yang kemudian karena pasal ini,

harus dikurangkan pada waktu menghitung apa yang boleh menjadi hak

suami atau istri itu atau diperjanjikan berdasarkan Bab VIII Buku

Pertama. (KUHPerd. 181 dst., 852a, 911.)

Ummi Habsyah SH177 / 400

Pasal 902a.

(s.d.t. dg. S. 1923-31.) Pasal yang lain tidak berlaku dalam hal suami dan

istri mengadakan kawin rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka

mempunyai anak-anak atau keturunan.

Pasal 903.

Suami atau istri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dari

harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka

masing-masing dalam harta bersaMa itu. Akan tetapi bila suatu barang dari

harta bersama itu dihibahwasiatkan, si penerima hibah wasiat tidak dapat

menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh

pewaris kepada para ahh waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu,

penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dari bagian

harta-bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila

tidak mencukupi, diambil dari barang-barang pribadi para ahli waris.

(KUHPerd. 128 dst., 134 dst., 138, 966, 1032, 1067.)

Pasal 904.

Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan

belas tahun penuh, tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk

keuntungan walinya.

Setelah menjadi dewasa, dia tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu

kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu mengadakan dan

menutup perhitungan perwaliannya.

Dari dua ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dari anak di

bawah umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau

yang dulu menadi walinya. (KUHPerd. 330, 410, 412, 897 dst., 905, 911,

1681.)

Pasal 905.

Anak di bawah umur tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk

keuntungan pengajamya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang

tinggal bersama dia, atau gunmya laki-taki atau perempuan di tempat

pemondokan anak di bawah umur ftu.

Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penctapan yang dibuat sebagai

hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun

dengan mengingat baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa

yang telah dibaktikan kepadanya. (KUHPerd. 879 dst., 904, 911.)

Pasal 906.

Dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan, dan orang-orang lain yang

menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama dia

menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan dia meninggal, demikian

pula pengabdi agama yang telah membantunya selama sakit, tidak boleh

mengambil keuntungan dari wasiat-wasiat yang dibuat oleh orang itu

selama ia sakit untuk kepentingan mereka.

Dari ketemtuan ini harus dikecualikan:

10. penetapan – penetapan berbentuk hibah wasiat untuk membalas jasajasa

yang telah diberikan, seperti yang ditetapkan pada pasal yang lain;

20. penetapan-penetapan untuk keuntungan suami atau istri si pewaris;

Ummi Habsyah SH178 / 400

30. penetapan-penetapan, bahkan yang secara umum dibuat untuk

keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat, bila yang

meninggal tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus; kecuali bila

orang yang untuk keuntungannya dibuat penetapan itu termasuk

bilangan para ahli waris itu. (KURPerd. 911, 1681.)

Pasal 907.

Notaris yang telah membuat wasiat dengan akta umum, dan para saksi

yang hadir pada waktu itu, tidak boleh memperoleh kenikmatan apa pun

dari apa yang kiranya ditetapkan dalam wasiat itu. (KUHPerd. 911, 938

dst., 944, 953, 1681; Not. 21.)

Pasal 908.

Bila ayah atau ibu, sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak sah dan

anak-anak di luar kawin tetapi telah diakui menurut undang-undang, maka

mereka yang terakhir ini tidak akan boleh menikmati warisan lebih dari apa

yang diberikan kepada mereka menurut Bab XII buku ini. (KUHPerd. 280

dst., 862 dst., 911, 916, 1681.)

Pasal 909.

Pelaku perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh

menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinahnya, dan kawan

berzinah ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat si

pelaku, asal perzinahan itu, sebelum meninggalnya si pewaris, terbukti dari

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

(KUHPerd. 911, 168 1; Rv. 830 334, 402.)

910. Dihapus dg. S. 1872-11 jis. S. 1915-299, 642. (Bdk. KUHPerd.

837.)

Pasal 911.

Suatu ketetapan wasiat, yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak

cakap untuk mendapat warisan, adalah batal, sekalipun ketetapan itu

dibuat dengan nama seorang perantara.

Yang dianggap sebagai orang-orang perantara ialah ayahnya dan ibunya,

anak-anaknya dan keturunan anak-anaknya, suami atau istri. (KUHPerd.

183 dst.,1681, 1921; F. 44.)

Pasal 912.

Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang

telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat

pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah

menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya,

serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu

keuntungan pun dari wasiat itu. (KUHPerd. 838, 1688-2′.)

Bagian 3. Legitime Portie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-undang Dan

Pemotongan Hibah hibah yang Mengurangi Legitime Portie Itu.

Pasal 913.

Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu

bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam

garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang

meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah

antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. (KUHPerd.

Ummi Habsyah SH179 / 400

168, 176, 181, 307, 385, 842 dst., 875, 881, 902, 1019, 1686 dst.)

Pasal 914.

Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke

bawah, maka legitime portie itu terdiri dari seperdua dari harta

peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena

kematian.

Bila meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap

anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima

masing-masing anak itu pada pewarisan karena kematian.

Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak

ataulebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang

sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan

mereka dalam derajat keberapa pun; tetapi mereka ini hanya dihitung

sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si

pewaris. (KUHPerd. 842, 852 dst., 902 dst., 920.)

Pasal 915.

Dalam garis ke atas legitime portie itu selalu sebesar separuh dari apa

yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah

dalam garis itu pada pewarisan karena kematian. (KUHPerd. 853 dst.)

Pasal 916.

Legitime portie dari anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui

dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang

sedianya diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarisan karena

kematian.(KUHPerd. 280, 285, 862 dst., 908.)

Pasal 916a.

(s.d.t. dg. S. 1935-486.) Dalam hal untuk menghitung legitime portie harus

diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi

bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada

orang-orang lain dari para ahli waris termaksud itu dihibahkan, baik

dengan akta semasa masih hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah

yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila

para ahli waris demikian itu tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu

harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut,

dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para

legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. (KUHPerd.

832.)

Pasal 920-929 berlaku dalam hal ini.

Pasal 917.

Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anakanak

di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka

hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup

atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan.

(KUHPerd. 861.)

Pasal 918.

Bila penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau dengan

surat wasiat itu berupa hak pakai hasil atau berupa bunga cagak hidup,

Ummi Habsyah SH180 / 400

yang jumlahnya merugikan legitime portie, maka para ahli waris yang

berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memilih untuk melaksanakan

penetapan itu atau untuk melepaskan hak milik atas bagian yang dapat

dikenakan penetapan kepada mereka yang memperoleh hibah atau

legataris. (KUHPerd. 959.)

Pasal 919.

Bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, baik

seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup

maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris

maupun kepada anak-anaknya atau kepada orang-orang lain yang

mempunyai hak atas warisan itu, tetapi tanpa mengurangi keadaankeadaan

di mana orang-orang tersebut temkhir ini sehubungan dengan

Bab XVII buku ini berkewajiban untuk memperhitungkan kembali.

(KUHPerd. 168, 176, 917, 954, 957, 1086 dst., 1666 dst.)

Pasal 920.

Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup,

maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitime portie,

boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas

tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau para pengganti

mereka.

Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dari peitu

atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris. (KUHPerd. 168,

181, 913 dst., 954, 957, 1666 dst.)

Pasal 921.

Untuk menentukan besarnya legitime portie, pertama-tama hendaknya

dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris

meninggal dunia; kemudian ditambahkanj umlah barang-barang yang telah

dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu

penghibahan itu dilakukan dan menurut harga pada waktu meninggalnya si

penghibah; akhirnya, setelah utang-utang dikurangkan dari seluruh harta

peninggalan itu, dihitunglah dari seluruh harta itu berapa bagian warisan

yang dapat mereka tuntut, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan

dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dari yang

meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari perhitungan kembali.

(KUHPerd. 1086 dst., 1093, 1095 dst.)

Pasal 922.

Pemindahtanganan suatu barang, baik dengan beban bunga cagak hidup,

maupun dengan beban memperjanjikan hak pakai hasil, kepada salah

seorang ahli wans dalam garis lurus, harus dianggap sebagai hibah.

(KUHPerd. 1086, 1669, 1775 dst., 1921.)

Pasal 923.

Bila barang yang dihibahkan telah hilang di luar kesalahan penerima

sebelum meninggalnya si penghibah, maka hal itu akan dimasukkan dalam

penjumlahan harta untuk menentukan besarnya legitime portie.

Barang yang dihibahkan itu harus dimasukkan dalam penjumlahan itu, bila

barang itu tidak dapat diperoleh kembali karena ketidakmampuan si

penerima . (KUHPerd. 1099. )

Pasal 924.

Ummi Habsyah SH181 / 400

Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila

ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup

untuk menjamin legitime portie. Bila hibah-hibah semasa hidup pewaris

harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai dari hibah yang

diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu. (KUHPerd. 922.)

Pasal 925.

Barang-barang yang tetap, yang harus dilakukan berkenaan dengan pasal

yang lalu, harus terjadi dalam wujudnya, sekalipun ada ketentuan yang

bertentangan.

Namun bila larangan itu harus diterapkan pada sebidang pekarangan yang

tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana dikehendaki, maka si penerima hibah,

pun seandainya dia itu bukan ahli waris, berhak memberikan penggantian

berupa uang tunai untuk barang yang sedianya harus diserahkan kepada

legitimaris itu. (K UHPerd. 929, 1093.)

Pasal 926.

Pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa

membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah wasiat,

kecuali bila pewaris telah menetapkan dengan tegas bahwa harus

diutamakan pelaksanaan pengangkatan ahli waris yang ini atau pemberian

hibah wasiat yang itu; dalam hal itu, wasiat yang demikian itu tidak boleh

dikurangi, kecuali bila wasiat-wasiat lainnya tidak cukup untuk memenuhi

legitime portie. (KUHPerd. 876, 913 dst., 954, 957.)

Pasal 927.

Si penerima hibah yang menerima barang-barang lebih daripada yang

semestinya, harus mengembalikan hasil dari kelebihan itu, terhitung dari

hari am ya pemberi hibah bila tuntutan akan pengurangan itu diajukan

dalam satu tahun sejak hari kematian itu, dan dalam hal-hal lain terhitung

dari pengajuan tuntutan itu. (KUHPerd. 548-31, 575, 959, 1098, 1169.)

Pasal 928.

Barang-barang tetap yang atas dasar pengurangan harus kembali ke dalam

harta peninggalan, karena pengembalian itu, menjadi bebas dari utangutang

atau hipotek-hipotek yang telah dibebankan kepada barang-barang

itu oleh penerima hibah. (KUHPerd. 1004, 1093, 1169.)

Pasal 929.

Tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan

oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit atas

barang-barang tetap yang merupakan bagian dari yang dihibahkan dan

telah dipindahtangankan oleh penerima hibah itu; tuntutan itu harus

diajukan dengan cara dan menurut urut-urutan yang sama seperti

terhadap penerima hibah sendiri.

Tuntutan ini harus diajukan menurut urutan hari pemindahtanganannya,

mulai dari pemindahtanganan yang paling akhir.

Namun demikian tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian

terhadap pihak ketiga tidak boleh diajukan, sejauh si penerima hibah tidak

lagi mempunyai sisa barang-barang yang termasuk barang-barang yang

dihibahkan, dan barang-barang ini tidak cukup untuk memenuhi legitime

portie, atau bila harga dari barang-barang yang telah dipindahtangankan

tidak dapat ditagih dari barang-barang kepunyaan pihak ketiga sendiri.

Ummi Habsyah SH182 / 400

Tuntutan hukum itu, dalam hal apa pun, hapus dengan lampaunya waktu

tiga tahun, terhitung dari hari legitimaris menerima warisan itu. (KUHPerd.

920, 924.)

Bagian 4. Bentuk Surat Wasiat.

Pasal 930.

Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu

akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan

penetapan timbal-balik atau bersama. (Ov. 73; KUHPerd. 935.)

Pasal 931.

Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan

sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia-atau tertutup.

(KUHPerd. 932 dst., 938 dst., 940 dst., 945 dst., 951.)

Pasal 932.

Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh

pewaris.

Wasiat ini harus dititipkan oteh pewaris kepada notaris untuk disimpan.

Dibantu oleh dua orang saksi, notaris itu wajib langsung membuat akta

penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para

saksi, dan akta itu harus ditulis di bagian bawah wasiat itu bila wasiat itu

discrahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila wasiat itu

disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan

notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu

sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu

berisi surat wasiatnya.

Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau

akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul

setelah penandatanganan wasiatnya atau sampulnya, notaris harus

inembubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada

sampul atau akta tersebut. (Ov. 75; KUHPerd. 633, 937, 943 dst., 953; Rv.

656 dst.)

Pasal 933.

Wasiat olografis demikian, setelah disimpan notaris sesuai dengan pasal

yang lain, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang

dibuat dengan akta umum, dan dianggap telah dibuat pada hari

pembuatan akta penitipan, tanpa memperhatikan hari penandatanganan

yang terdapat dalam surat wasiat itu sendiri. (KUHPerd. 231, 932, 938.)

(s.d.t. dg. S. 1893-232, berlaku surut.) Wasiat olografis yang diterima oleh

notaris untuk disimpan harus dianggap seluruhnya telah ditulis dan

ditandatangani dengan tangan pewaris sendiri, sampai adabukti yang

menuwukkan sebaliknya.

Pasal 934.

Pewaris boleh meminta kembali wasiat olografisnya sewaktu-wakttu, asal

untuk pertanggungjawaban notaris dia mengusahakan, aaar pengembalian

itu dapat dibuktikan dengan akta otentik.

Dengan pengembalian itu, wasiat olografis itu harus dianggap telah

dicabut. (KUHPerd. 992.)

Pasal 935.

Ummi Habsyah SH183 / 400

Dengan sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi

tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa

formalitas-formatitas lebih lanjut tetapi semata-mata hanya untuk

pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat

tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan

perkakas-perkakas khusus rumah.

Pencabutan surat demikian boleh dilakukan di bawah tangan. (ov. 75;

KUHPerd. 515, 936, 945, 951 dst., 992, 1005; Rv. 656.)

Pasal 936.

Bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lain diketemukan

setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada balai

harta peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu terbuka; bila surat

ini disegel, maka balai itu harus membukanya, dan dalam hal apa pun

harus membuat berita acam tentang penyampaian surat itu serta tentang

keadaan surat itu; akhimya, balai itu harus menyerahkan surat itu ke

tangan notaris, untuk disimpan. (Ov.41; KUHPerd. 23, 937, 942; Rv. 656.)

Pasal 937.

Surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan notaris

setelah tneninggalnya pewaris harus disampaikan kepada balai harta

peninggalan, yang akan bertindak menurut pasal 942 terhadap surat-surat

wasiat tertutup. (ov. 41; KUHPerd. 936, 943; Rv. 657; Not. 37; Wsk. 62.)

Pasal 938.

Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua

orangsaksi. (KUHPerd. 943 dst., 953; Not. 22.)

Pasal 939.

Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam

kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oich pewaris

kepadanya.

Bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan

naskahnya telah disiapkan oleh notaris, maka si pewaris harus

mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para

saksi, sebelu, naskah itu dibacakan di hadapan pewaris.

Sesudah itu wasiat itu harus dibacakan oleh notaris dalam kehadiran para

saksi, dan sesudah pembacaan itu, oleh notaris harus ditanyakan kepada

pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya.

Bila kehendak pewaris itu dikemukakan dalam kehadiran para saksi dan

lansung dituangkan dalam tulisan, maka pembacaan dan pertanyaan

seperti di atas harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi.

Selanjutnya akta itu harus ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan saksisaksi.

Bila pewaris menyatakan tidak dapat melakukan penandatanganan , atau

bila dia terhalang dalam hal itu, maka juga pernyataan itu dan sebab

halangan harus dicantumkan dalam akta wasiat itu.

Setelah dipenuhi segala formalitas itu, hal itu harus dengan tegas

dicantumkan dalam surat wasiat itu. (KUHPerd. 944, 953.)

Pasal 940.

Ummi Habsyah SH184 / 400

Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus

menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang

menulisnya, maupun jika dia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang

memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul,

bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.

Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel

kepada notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menyuruh

menutup dan menyegel kertas itu di hadapan mereka, dan harus

menerangkan, bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan

bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang

lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta peroelasan

mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas itu atau sampulnya, akta ini

harus ditandatangani, baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para

saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu

karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka

harus disebutkan sebab halangan itu.

Semua formalitas tersebut di atas harus dipenuhi, tanpa beralih kepada

akta lain.

Wasiat tertutup atau rahasia itu harus tetap disimpan di antara surat-surat

asli yang ada pada notaris yang telah meneritna surat itu. (KUHPerd. 942

dst., 953; Rv. 657.)

Pasal 941.

Dalam hal si pewaris tidak dapat bicara tetapi dapat menulis, dia boleh

membuat surat wasiat tertutup, asalkan hal itu ditulis, diberi tanggal dan

ditandatangani, seluruhnya dengan tangannya; dia harus

menyampaikannya kepada notaris di hadapan para saksi, dan harus

menulis dan menandatangani di atas akta itu perdelasannya, bahwa kertas

yang disampaikannya kepada mereka itu adalab surat wasiatnya; dan

setelah itu notaris harus menulis akta penelasannya dan menyatakan di

dalamnya, bahwa pewaris telah menulis keterangan itu dalam kehadiran

notaris dan para saksi; di samping itu, harus diindahkan apa yang telah

ditentukan dalam pasal yang lalu. (KUHPerd. 953.)

(s.d.t. dg. S. 1893-232; berlaku surut.) Surat-surat wasiat termaksud dalam

pasal yang lalu dan pasal ini harus dianggap telah ditandatangani oleh

pewaris sampai dibuktikan sebaliknya, dan selain itu, wasiat-wasiat

tersebut terakhir harus dianggap pula telah ditulis seluruhnya dan diberi

tanggal olehnya.

Pasal 942.

Setelah pewaris meninggal dunia, notaris harus menyampaikan wasiat

rahasia atau tertutup itu kepada balai harta peninggalan yang dalam

daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan

membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu

serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampaikannya kembali

kepada notaris yang telah memberikannya. (Ov. 42; KUHPerd. 23, 936 dst.,

940; Rv. 658; Not. 37; Wsk. 62.)

Pasal 943.

Ummi Habsyah SH185 / 400

Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya,

dalam bentuk apa pun juga, setelah meninggalnya si pewaris, harus

memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan. (Ov. 4 1;

KUHPerd. 472, 932, 938, 940, 992; S. 1920-305.)

Pasal 944.

(s. d. u. dg. S. 1932-42.) Saksi-saksi yang hadir pada waktu pembuatan

wasiat, harus sudah dewasa dan penduduk Indonesia. Mereka harus

mengerti bahasa yang dipergunakan dalam menyusun wasiat itu atau

dalam menulis akta penjelasan atau akta penitipan.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Untuk saksi-saksi pada pembuatan wasiat dengan

akta terbuka, tidak boleh diambil ahli waris atau penerima hibah wasiat,

keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat keempat, anak

atau cueu, keluarga sedarah dalam derajat yang sama, dan pembantu

rumah tangga notaris yang menangani pembuatan wasiat itu. (KUHPerd.

290 dst., 330, 452, 907, 932, 938, 940, 953, 1909 dst., 1913; BS. 13.)

Pasal 945.

(s.d.u. dg. S. 1915-299, 642.) Warganegara Indonesia yang berada dinegeri

asing, tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta otentik dan dengan

mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku di negeri tempat akta itu

dibuat.

Namun dia berwenang untuk membuat penetapan dengan surat di bawah

tangan atas dasar dan dengan cara seperti yang diuraikan dalam pasal

935. (AB. 16, 18; KUHPerd. 936, 938, 953; S. 1910-296.)

Pasal 946.

Dalam keadaan perang, para tentara anggota angkatan bersenjata lain,

yang berada di medan perang ataupun di tempat yang diduduki musuh,

boleh membuat surat wasiat mereka di hadapan seorang perwira yang

serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau bila tidak ada perwira, di

hadapan orang yang di tempat itu menduduki jabatan militer tertinggi, di

samping dua orang saksi. (KUHPerd. 938, 944, 949 dst., 953.)

Pasal 947.

Surat wasiat orang-orang yang sedang berlayar di laut, boleh dibuat di

hadapan nakhoda atau mualim kapal itu, atau bila mereka tidak ada, di

hadapan orang yang menggantikan jabatan mereka, dengan dihadiri dua

orang saksi. (BS. 46, 76; KUHPerd. 938, 944, 949 dst., 953; KUHD 341,

341d.)

Pasal 948.

(s.d.u. dg. S. 1899-312.) Mereka yang berada di tempat-tempat yang

dilarang berhubungan dengan dunia luar karena berjangkitnya penyakit

pes atau penyakit menular lain, boleh membuat wasiat mereka di hadapan

setiap pegawai negeri dan dua orang saksi. (KUHPerd. 938, 944, 949 dst.,

953.)

Ummi Habsyah SH186 / 400

(s.d.t. dg. S. 1899-312.) Wewenang yang sama juga diberikan kepada

mereka yang jiwanya terancam akibat sakit mendadak atau mendapat

kecelakaan, pemberontakan, gempa bumi atau bencana-bencana alam

dahsyat yang lain, bila dalam jarak enam pal dari tempat itu tidak ada

notaris atau bila orang-orang yang berwenang untuk itu tidak dapat

diminta jasa-jasanya, baik karena orang tidak ada di tempat, maupun

karena terhalang akibat terputusnya perhubungan. Tentang keadaankeadaan

yang menyebabkan untuk membuat surat wasiat itu, harus

disebutkan dalam akta itu.

Pasal 949.

Surat-surat wasiat tersebut dalam tiga pasal yang lalu, harus

ditandatangani oleh pewaris, oleh orang yang di hadapannya wasiat itu

dibuat, dan oleh sekurang-kurangnya salah seorang saksi.

Bila pewaris atau salah seorang saksi menyatakan tidak dapat menulis,

atau berhalangan untuk mendatangamnya, maka pemyataan itu serta

sebab halangan itu harus dengan tegas disebutkan dalam akta itu.

(KUHPerd. 944, 953.)

Pasal 950.

(s.d.u. dg, S. 1899-312.) Surat-surat wasiat termaksud dalam pasal-pasal

946, 947, 948 alinea pertama, kehilangan kekuatan, bila pewaris

meninggal enam bulan setelah berhentinya sebab yang telah

menyebabkan wasiat itu dibuat dalam bentuk seperti itu.

Surat wasiat termaksud dalam pasal 948 alinea kedua kehilangan

kekuatannya, bila pewaris meninggal enam bulan setelah hari

penandatanganan akta itu.

Pasal 951.

(s.d.u. dg. S. 1899-312.) Dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal 946,

947, 948 alinea pertama, orang-orang yang disebut di dalamnya boleh

membuat wasiat dengan surat di bawah tangan, asalkan surat itu

seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris.

(KUHPerd. 932, 935, 952.)

Pasal 952.

Surat wasiat demikian akan kehilangan kekuatannya, bila pewaris

meninggal tiga bulan setelah sebab tersebut dalam tiga pasal yang latu

berakhir, kecuali bila surat itu telah disampaikan kepada notaris untuk

disimpan dengan cara seperti yang diatur dalam pasal 932. (KUHPerd.

950.)

Pasal 953.

Formalitas-formalitas yang telah ditetapkan untuk berbagai-bagai surat

wasiat itu menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, harus

diindahkan, dengan ancaman kebatalan. (KUHPerd. 933.)

Ummi Habsyah SH187 / 400

Bagian 5. Wasiat Pengangkatan Ahli Waris.

(Bdk. S. 1926-253 pada KUPerd. 956.) (1)

Pasal 954.

Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris

memberikan kepada satu orang atau lebih harta-benda yang

ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun

sebagian, seperti seperdua, atau sepertiga. (KUHPerd. 876, 957.)

1) Dalam S. 1926-253 telah dimaklumkan KB. tgl. 23 April 1926 No. 17,

tentang peninjauan kembali untuk kepentingan umum persyaratan yang

dibuat pada pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah wasiat atas

dasar undang-undang 1 Mei 1925 (NS. No. 174.).

Pasal 1. Bila telah lampau empat putuh tahun sejak meninggalnya pewaris

atau sejak adanya dugaan hukum tentang kematiannya, suatu persyaratan

yang dibuat pada waktu pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah

wasiat, atas permohonan orang yang wajib memenuhi persyaratan itu,

dapat ditinjau kembali atau dinyatakan hapus oleh Mahkamah Agung

Indonesia demi kepentingan umum; sedapat-dapatnya hal ini sesuai

dengan maksud pewaris, bila dan sekedar mengenai:

tempat dan cara menyimpan hasil karya seni atau benda benda bersejarah

atau ilmiah, termasuk tulisan-tulisan, dalam kumpulan yang dapat

dikunjungi oleh umum;

batas-batas dan persyaratan pemberian kesempatan kepada masyarakat

umum untuk melihat atau menggunakan hasil-hasil karya dan bendabenda

tersebut di atas;

penetapan tujuan pengeluaran uang untuk kepentingan kesenian dan

pengetahuan.

Pasal 2. Permohonan harus diajukan kepada Mahkamah Agung dengan surat

permohonan yang dilengkapi dengan alasan alasannya.

Bila pennohonan itu dimaksudkan untuk peninjauan kembali suatu

persyaratan, dalam surat permohonan harus diberitahukan, peninjauan

yang bagaimanakah yang dikehendaki.

Atas dasar permohonan itu, para keturunan yang sah dan suami atau istri

pewaris harus didengar, atau setidak-tidaknya dipanggil dengan cara yang

ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung boleh mendengar

saksi-saksi dan ahli-ahli, bila hal ini (dianggapnya perlu, Segala

Pemeriksaan ini harus dilakukan secara terbuka.

Pemohon diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya berkenaan

dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang

didengar, dan untuk memberi penjelasan lisan atas permohonannya.

Mahkamah Agung, karena jabatan, berwenang untuk meninjau kembali

suatu persyaratan yang dimohonkan pernyataan hapus, serta meninjau

kembali suatu persyaratan dengan cara lain yang diajukan yang diajukan

pemohon.

Pasal 3. Penetapan Mahkamah Agung yang mengatur (baca: meninjau

Ummi Habsyah SH188 / 400

kembali) atau menyatakan hapus hapus suatu persyaratan tidak

mempunyai kekuatan sebelum hal itu disetujui oleh Gubemur Jenderal.

Pasal 4. Ketentuan dalam tiga pasal yang lalu berlaku terhadap persyaratan

yang telah ditinjau kembali asalkan telah lampau sepuluh tahun sejak

penetapan mahkamah agung yang mengandung peninjauan kembali

persyaratan itu memperoleh kekuatan.

Pasal 5 Pernyataan hapus dapat dimohon mengenai pengangkatan ahli waris

atau pemberi hibah wasiat, dalam hal suatu persyaratan yang telah

ditinjau kembali dan menggantikan persyaratan pengangkatan ahli waris

atau pemberian hibah wasiat tidak dipenuhi ketentuan.

Ketentuan dalam pasal 1004 alinea II dan III KUH Perd berlaku dalam hal

ini.

Pasal 6 Putusan ini mulai berlaku sejak hari ketigapuluh sesudah

pengumumannya dalam staatsblad diIndonesia (diumumkan 9 Juli 1926)

Pasal 955.

Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat

dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian

harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta-benda

yang ditinggalkan.

Pasal 834 dan pasal 835 berlaku terhadap mereka. (KUHPerd. 913 dst., 959,

1007, 1528.)

Pasal 956.

Bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris, dan dengan

demikian siapa yang berhak memegang besit, maka hakim dapat

memerintahkan agar harta benda itu disimpan di pengadilan. (KUHPerd.

833, 1730 dst.)

Bagian 6. Hibah Wasiat (Bdk. KB. di atas.)

Pasal 957.

Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan

kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua

barang-barangnya dari macam tertentu; misalnya, semua barang-barang

bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian

atau semua barang-barangnya. (KUHPerd. 876, 954, 1002, 1105.)

Pasal 958.

Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari

meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat

(legitaris), untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak ini beralih

kepada sekalian ahli waris atau penggantinya. (KUHPerd. 963, 996, 999,

1039, 1253 dst., 1268 dst.)

Ummi Habsyah SH189 / 400

Pasal 959.

Penerima hibah wasiat harus meminta barang yang dihibahkan itu kepada

para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan

barang yang dihibahkan itu.

Ia berhak atas hasil dan bunganya sejak hari kematian pewaris, bila

tuntutan untuk penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun sejak hari

tersebut, atau bila penyerahan itu dilakukan secara sukarela dalam jangka

waktu yang sama. Bila tuntutan itu diajukan setelah itu, ia hanya berhak

atas hasil dan bunganya saja, terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu.

(KUHPerd. 927, 955, 960, 963, 1011, 1250; Rv. 99.)

Pasal 960.

Bunga dan hasil barang-barang yang dihibah wasiatkan adalah untuk

keuntungan penerima hibah sejak hari kematian, kapan pun dia menuntut

penyerahannya:

10. bila pewaris menyatakan keinginannya untuk itu dalam surat wasiat itu;

20. bila yang dihibah wasiatkan adalah suatu bunga cagak hidup atau

suatu uang tunjangan tahunan, bulanan atau mingguan sebagai

pemberian untuk nafkah. (KUHPerd. 321 dst., 800, 867 dst., 1775; Rv.

749.)

Pasal 961.

Pajak dengan nama apa pun, yang dipungut untuk negara, dibebankan

kepada penerima hibah, kecuali bila pewaris menentukan lain.

Pasal 962.

Bila pewaris mewajibkan suatu beban kepada beberapa penerima hibah,

maka mereka wajib memenuhinya, masing-masing standing dengan

besarnya hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah menetapkan lain.

(KUHPerd. 961.)

Pasal 963.

Barang yang dihibah wasiatkan harus diserahkan dengan semua

perlengkapannya, dan dalam keadaan seperti pada hari meninggalnya

pewaris. (KUHPerd. 500, 588, 958 dst., 964, 1237, 1391.)

Pasal 964.

Akan tetapi, setelah- pewaris menghibah wasiatkan suatu barang tetap,

maka apa yang telah dibeli atau diperoleh untuk memperbesar barang itu

tidaklah termasuk dalam hibah wasiat itu, meskipun berbatasan dengan

barang yang telah dihibahkan itu, kecuali bila pewaris menetapkan lain.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh pewaris di atas tanah yang

dihibahwasiatkan untuk memperbaiki, memperindah, atau membangun

kembali tanah itu atau untuk memperluas sebidang tanah yang terjepit,

maka jika tidak ada penetapan lain, semuanya harus dianggap termasuk

Ummi Habsyah SH190 / 400

suatu bagian dari hibah wasiat itu. (KLTHPerd. 601 dst.)

Pasal 965.

Bila sebelum atau sesudah dibuat surat wasiat, barang yang

dihibahwasiatkan terikat dengan Hipotek atau dengan hak pakai hasil

untuk suatu utang dari harta peninggalan itu, atau untuk suatu utang pihak

ketiga, maka orang yang harus menyerahkan hibah wasiat itu tidak wajib

melepaskan barang dari ikatan itu, kecuali bila ia diperintahkan dengan

tegas oleh pewaris untuk melakukannya.

Namun bila penerima hibah telah melunasi utang berhipotek itu, maka ia

mempunyai hak untuk menuntut para ahli waris sesuai dengan pasal 1106.

(KUHPerd. 756 dst., 963, 1162 dst.)

Pasal 966.

Bila pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah

wasiat ini adalah batal, entah pewaris itu tahli atau tidak tahli, bahwa

barang itu bukan kepunyaannya. (KUHPerd. 903, 967, 996.)

Pasal 967.

Akan tetapi ketentuan pasal yang lalu tidak menjadi halangan untuk

membebankan persyaratan tertentu kepada ahli waris atau penerima hibah

wwat, yaitu kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran tertentu

kepada pihak ketiga dengan barang-barangnya sendiri, atau untuk

membebaskan utang-utangnya. (KUHPerd. 892.)

Pasal 968.

Hibah-hibah wasiat mengenai barang-barang tak tentu tetapi dari jenis

tertentu, adalah sah entah pewaris meninggalkan barang yang demikian

itu atau tidak. (KUHPerd. 1333, 1392.)

Pasal 969

Bila hibah wasiatnya terdiri dari barang-barang tak tentu, ahli waris tidak

wajib memberikan jenis yang terbaik, namun ia juga tidak boleh

memberikan jenis yang terjelek. (KUHPerd. 1273, 1392.)

Pasal 970.

Bila yang dihibahwasiatkan hanya hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan,

tanpa kata-kata hak pakai hasil atau hak pakai oleh pewaris, maka barang

yang berangKUHan haruslah tetap berada dalam pengelolaan ahli

warisnya, yang sementara itu wajib membayarkan hasil-hasil dan

pendapatannya kepada penerima hibah itu. (KUHPerd. 756 dst., 818 dst.)

Pasal 971.

Hibah wasiat kepada seorang kreditur tidak boleh dihitung sebagai

pelunasan piutangnya seperti halnya hibah wasiat kepada pembantu

rumah tangga tidak boleh dianggap sebagai pembayaran upah kerjanya.

Ummi Habsyah SH191 / 400

(KUHPerd. 1382 dst., 1425 dst.)

Pasal 972.

Bila warisan tidak seluruhnya atau hanya sebagian diterima, atau bila

warisan itu diterima dengan hak khusus atas pemerincian harta

peninggalan, dan harta yang ditinggalkan ini tidak mencukupi untuk

memenuhi hibah-hibah wasiat seluruhnya, maka hibah-hibah wasiat itu

harus dikurangi, sebanding dengan besarnya masing-masing, kecuali bila

pewaris telah menetapkan lain mengenai hal itu. (KUHPerd. 926, 1023 dst.,

1050, 1057 dst.)

Bagian 7. Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat Untuk Kepentingan

Cucu-cucu

Dan Keturunan Saudara Laki Laki Dan Perempuan.

Pasal 973.

Barang-barang yang dikuasai sepenuhnya oleh orang tua, boleh mereka

hibahwasiatkan, seluruhnya atau sebagian, kepada seorang anak mereka

atau lebih, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang itu kepada

anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang

belum lahir.

Bila seorang anak telah meninggal lebih dahulu, maka penetapan wasiat

yang sama boleh dibuat untuk keuntungan satu orang cucu mereka atau

lebih, dengan perintah menyerahkan barang-barang itu, kepada anak-anak

mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir.

Pasal 974.

Demikian juga, boleh dibuat penetapan wasiat untuk keuntungan satu atau

beberapa saudara laki-laki atau perempuan dari pewaris, atas seluruh atau

sebagian barang-barang yang oleh undang-undang tidak dikecualikan dari

penetapan wasiat, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang itu,

kepada anak-anak mereka yang telah lahir maupun yang belum lahir.

Penetapan wasiat yang demikian boleh juga diberikan untuk satu atau

beberapa anak dari saudara laki atau perempuan yang telah meninggal,

dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang yang bersangkutan

kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun

yang belum lahir. (KUHPerd. 880, 899, 913 dst., 976, 1019, 1675.)

Pasal 975.

Bila ahli waris yang dibebani itu meninggal dengan meninggalkan anakanak

dalam derajat pertama dan keturunan seorang anak yang meninggal

lebih dahulu, maka sekalian keturunan ini berhak menikmati bagian dari

anak yang meninggal lebih dahulu itu sebagai penggantinya.

Ketentuan yang sama berlaku juga dalam hat semua anak dalam derajat

pertama telah meninggal lebih dahulu, dan ahli waris yang diperintahkan

untuk menyerahkan barang-barang hanya meninggalkan cucu saja.

(KUHPerd. 841 dst., 858.)

Ummi Habsyah SH192 / 400

Pasal 976.

Penetapan-penetapan yang diperkenankan oleh pasal 973 dan pasal 974,

hanya berlaku sejauh penunjukan ahli waris dengan wasiat itu dibuat untuk

satu derajat saja dan untuk keuntungan semua anak-anak si pemikul

beban, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir, tanpa kekecualian

atau hak membedakan umur atau jenis kelamin.

Pasal 977.

Hak-hak ahli waris yang diangkat dengan penunjukan ahli waris dengan

wasiat, mulai berlaku pada saat berhentinya hak nikmat atas barang bagi

si pemikul beban.

Pelepasan diri dari hak nikmat atas barang untuk keuntungan para ahli

waris berharapan, tidak boleh merugikan kreditur, yang telah berpiutang

kepada si pemikul beban sebelum pelepasan ini, pun tidak boleh

merugikan anak-anak yang lahir setelah pelepasan itu. (KUHPerd. 833,

1131, 1341.)

Pasal 978.

Barangsiapa membuat ketetapan-ketetapan tersebut dalam pasal-pasal

yang lalu, dengan suatu wasiat atau dengan suatu akta notaris yang dibuat

kemudian, boleh menempatkan barang-barang di bawah kekuasaan satu

atau beberapa pengelola selama dalam masa beban.

Dalam hal itu, ketentuan ketentuan pasal 789, alinea pertama dan kedua

dari pasal 790, dan pasal 791, berlaku bagi para pengelola. Mereka boleh

memperhitungkan upah jerih payah mereka, dalam hal-hal dan dengan

cara-cara seperti yang ditentukan dalam bab berikut mengenai para

pelaksana surat-surat wasiat. (KUHPerd. 979, 982, 988, 1017, 1021.)

Pasal 979.

Bila pengelola itu meninggal atau tidak ada, atas permohonan si pemikul

beban atau orang-orang yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan

kejaksaan, hakim berkuasa mengangkat orang lain untuk mengganti

pengurus itu. (KUHPerd. 982, 1016.)

Pasal 980.

Dalam waktu sebulan setelah meninggalnya orang yang membuat

penetapan wasiat seperti di atas, maka atas permohonan pengelola yang

telah diangkat, atas permintaan orang-orang yang berkepentingan, atau

atas tuntutan jawatan kejaksaan, harus dibuat perincian barang-barang

yang merupakan harta peninggalan itu.

Bila yang diwasiatkan hanya terdiri dari hibah wasiat saja, maka harus

dibuat suatu daftar khusus semua barang-barang yang menjadi bagian

harta peninggalan itu.

Perincian harta ini atau daftar ini harus memuat anggaran biayanya.

(KUHPerd. 981; Rv. 672 dst.)

Ummi Habsyah SH193 / 400

Pasal 981.

Perincian harta atau daftar ini harus dibuat di hadapan pengelola yang

telah diangkat, dan di hadapan orang-orang yang berkepentingan atau

setelah mereka dipanggil dengan sah.

Bila mereka hadir pada pembuatan perincian harta itu, maka perincian itu

dapat dibuat di bawah tangan; dalam hal itu, daftar itu, dalam waktu

empat belas hari setelah pemerincian harta itu selesai, harus disimpan di

kepaniteraan pengadilan negeri.

Biaya-biaya untuk itu dibebankan pada barang-barang yang termasuk yang

dihibahwasiatkan dengan cara penunjukan ahli waris dengan wasiat itu.

(KUHPerd.783; Rv.’672 dst.)

Pasal 982.

Bila pewaris tidak mengangkat pengelola, maka barang-barangnya dikelola

oleh ahli waris yang dibebani, dan ia wajib menjamin penyimpanan,

penggunaan secara layak dan penyerahan lebih lanjut barang-barang itu,

kecuali bila pewaris dengan tegas telah membebaskannya dari segala

kewajiban untuk mengadakan jaminan. (KUHPerd. 335, 978, 984 dst., 988.)

Pasal 983.

Ahli waris pemikul beban, yang dalam hal tersebut dalam pasal yang lalu

tidak memberikan jaminan, harus merelakan barang-barang itu, atas

permohonan orang-orang yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan

kejaksaan, untuk diserahkan kepada pengelolaan seseorang yang diangkat

oleh pengadilan negeri, yang terhadapnya berlaku segala hak dan

kewajiban yang ditetapkan terhadap wali atas anak-anak di bawah umur.

Ketentuan-ketentuan penutup pasal 978 tersebut di atas berlaku juga

terhadap para pengelola itu. (KUHPerd. 385 dst., 786.)

Pasal 984.

Ahli waris pemikul beban, yang menjalankan sendiri pengelolaannya, harus

mengelola barang-barang itu sebagaimana layaknya seorang kepala rumah

tangga yang baik, dan dalam hal itu dan dalam hal memikul biaya dan

beban, serta dalam hal melakukan perbaikan-perbaikan, ia sama dengan

pemegang hak pakai hasil. (KHPerd. 784, 793 dst., 982.)

Pasal 985.

Segala harta benda tetap, demikian pula bunga dan piutang, tidak boleh

dipindahtangankan atau dibebani, kecuali dengan izin pengadilan negeri,

setelah mendengar ahli waris berharapan dan jawatan kejaksaan.

Izin itu hanya boleh diberikan jika ada keperluan mutlak, atau jika ada

harapan waiar akan memperoleh keuntungan, baik bagi ahli waris

berharapan maupun bagi ahli waris pemikul beban; dalam hal

pemindahtanganan, izin itu hanya boleh diberikan dengan beban untuk

membungakan uang penjualan dengan cara fidei commis, bila barang itu

dikelola oleh si pemikul beban sendiri.

Ummi Habsyah SH194 / 400

Bila barang-barang itu ada dalam pengelolaan, para pengelola wajib

membungakan hasilnya dengan cara seperti yang diatur bagi para wali.

(KUHPerd. 391 dst., 1168 dst.)

Pasal 986.

Pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang pada bagian ini

diperkenankan, tidak boleh dipertahankan terhadap pihak ketiga, bahkan

oleh anak yang di bawah umur sekalipun, bila hal itu tidak diumumkan,

dengan cara berikut: mengenai barang-barang tetap, dengan cara yang

ditentukan dalam pasal 620, dan mengenai piutang-piutang berhipotek,

dengan mendaftarkan barang-barang tetap terikat untuk piutang-piutang

itu, atau dengan membubuhkan keterangan di sebelah daftar yang telah

ada. (Ov. 28; KUHPerd. 988.)

Pasal 987.

Ahli waris karena undang-undang atau ahli waris karena surat wasiat dari

arang yang mengangkat ahli waris dengan wasiat, dalam hat apa pun tidak

boleh mengajukan bantahan kepada ahli waris berharapan berdasarkan

tidak adanya pengumuman, pendaftaran atau pembubuhan keterangan

seperti yang diperintahkan dalam pasal yang lalu. (Ov. 98; KUHPerd. 986.)

988. Pam pengeloia wajib menyelenggarakan pengumuman, pendaftaran

dan pembubuhan keterangan seperti yang diperintahkan dalam pasal 986,

yang pea diancam dengan hukuman penggantian biaya kerugian dan

bunga. Semua orang yang berkepentingan berhak menuntut agar

peraturan-peraturan tersebut di atas dipenuhi. (Ov. 28; KUHPerd 385,

1365.)

Bagian 8. Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat Dari Apa yang Oleh

Ahli Waris

atau Penerima Hibah Wasiat Tidak Dipindahtangankan Atau

Dihabiskan Sebagai Harta Peninggalan.

Pasal 989.

Dalam hal ada pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat atas

dasar yang dicantumkan dalam pasal 881, ahli waris atau penerima hibah

berhak memindahtangankan atau menghabiskan, dan bahkan berhak

menghibahkan barang-barang warisan itu kepada sesama yang masih

hidup, kecuali bila hal terakhir ini dilarang oleh pewaris untuk seluruhnya

atau untuk sebagian. (KURPerd. 880, 978, 1675.)

Pasal 990.

Kewajiban untuk membuat perincian harta peninggalan atau daftar pewaris

meninggal, dan kewajiban untuk menyerahkan surat-surat itu kepada

kepaniteraan pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 980 dan

pasal 981, berlaku juga bagi ahli waris atau penerima hibah yang memikul

beban, sebagaimana diatur dalam bagian ini, tetapi ia tidak wajib

memberikan suatu jaminan. (KUHPerd. 978, 982; Rv. 672 dst.)

Ummi Habsyah SH195 / 400

Pasal 991.

Setelah meninggalnya ahli waris atau penerima hibah yang dibebani, ahli

waris berharapan berhak menuntut, supaya segala sesuatu yang masih

tersisa dari warisan atau hibah wasiat itu segera diserahkan kepadanya

dalam wujudnya.

Mengenai uang tunai atau mengenai hasil barang-barang yang telah

dipindahtangankan, dari catatan-catatan ahli waris atau penerima hibah

yang dibebani, dari surat-surat rumah tangga, atau dari lain-lain bukti,

dapat disimpulkan apakah masih ada dan berapakah yang tersisa dari

warisan atau hibah wasiat itu. (KUHPerd. 389, 978, 1881.)

Bagian 9. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat.

Pasal 992.

Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut,

kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu akta

notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang

pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu, tanpa mengurangi

ketentuan pasal 934. (KUHPerd. 875, 935, 955.)

Pasal 993.

Bila surat wasiat kemudian itu, yang memuat pencabutan secara tegas

wasiat yang terdahulu, tidak ditengkapi dengan formalitas-formalitas yang

disyaratkan untuk sahnya surat wasiat, tetapi memenuhi yang disyaratkan

untuk sahnya akta notaris, maka penetapan-penetapan yang dahulu,

sekiranya diulangi dalam penetapan yang kemudian, harus dianggap tidak

dicabut. (KUHPerd. 953, 994.)

Pasal 994.

Surat wasiat kemudian, yang tidak mencabut wasiat terdahulu secara

tegas, hanya membatalkan penetapan-penetapan surat wasiat yang

terdahulu itu sejauh tidak dapat disesuaikan dengan penetapan-penetapan

yang baru, atau bertentangan dengan itti.

Ketentuan pasal ini tidak berlaku, bila surat wasiat yang kemudian itu batal

karena cacat bentuknya, meskipun surat wasiat itu sebagai akta notaris

berlaku juga. (KUHPerd. 953, 992 dst.)

Pasal 995.

Pencabutan yang dilakukan dengan surat wasiat yang kemudian baik

secara tersurat maupun tersirat, berlaku sepenuhnya, pun sekiranya akta

yang baru itu tak berlaku karena tidak cakapnya ahli waris atau penerima

hibah yang ditetapkan, atau karena penolakan mereka untuk menerima

warisan itu. (KUHPerd. 893, 895 dst., 1057 dst.)

Pasal 996.

Semua pemindahtanganan, bahkan penjualan dengan hak untuk

memperoleh kembali, atau tukar-menukar, yang dilakukan oleh pewaris

Ummi Habsyah SH196 / 400

atas barang yang dihibahwasiatkan, seluruhnya atau sebagian, selalu

mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat yang dipindahtangankan atau

dipertukarkan, kecuali bila barang yang dipindahtangankan mungkin telah

kembali ke dalam harta peninggalan pewaris. (KUHPerd. 958, 963, 1519

dst., 1541.)

Pasal 997.

Semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan

yang bergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya,

sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan

penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adalah gugur, bila ahli

waris atau penerima hibah yang ditetapkan meninggal sebelum terpenuhi

persyaratan itu. (KUHPerd. 81)9, 958, 1261.)

Pasal 998.

Bila dengan persyaratan itu pewaris hanya bermaksud menangguhkan

pelaksanaan penetapannya, maka hal demikian itu tidak menghalangi ahli

waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu untuk mempunyai hak yang

diperoleh itu, dan untuk mengalihkannya kepada ahli warisnya. (KUHPerd.

882, 886, 1263, 1268.)

Pasal 999.

Suatu hibah wasiat gugur, bila barang yang dihibahwasiatkan musnah

sama sekali semasa pewaris masih hidup.

Hal yang sama juga terjadi, bila setelah dia meninggal, barang itu musnah

tanpa perbuatan atau kesalahan ahli waris atau orang lain yang

berkewajiban menyerahkan hibah wasiat itu; sekiranya orang-orang itu

telah lalai untuk menyerahkan barang itu pada waktunya, hibah wasiat itu

juga gugur bila barang itu, seandainya di tangan penerima hibah pun, juga

akan musnah. (KUHPerd. 958, 1237, 1444 dst.)

Pasal 1000.

Suatu hibah wasiat berupa bunga, piutang atau tagihan utang lain kepada

pihak ketiga, gugur sekedar mengenai apa yang pada waktu pewaris masih

hidup kiranya telah dibayar. (KUHPerd. 999.)

Pasal 1001.

Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau

penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah wasiat itu,

atau ternyata tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu.

Bila pada penetapan itu diberikan keuntungan kepada pihak ketiga, maka

pemberian keuntungan itu tidak gugur; orang yang berhak atas warisan

atau hibah wasiat itu, tanpa mengurangi wewenangnya untuk melepaskan

diri secara utuh dan tak bersyarat dari warisan atau hibah wasiat itu, tetap

wajib memberi keuntungan kepada pihak ketiga itu. (KUHPerd. 895 dst.,

967, 1057 dst.)

Ummi Habsyah SH197 / 400

Pasal 1002.

Warisan atau hibah bagi para ahli waris atau penerima hibah menjadi

bertambah, dalam hal pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah

wasiat ditetapkan untuk beberapa orang bersama-sama, sedangkan

penetapan itu tidak dapat dilaksanakan terhadap seorang atau beberapa

dari para ahli waris atau penerima hibah itu.

Pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat harus dianggap

dibuat untuk bersama-sama, bila hal itu dibuat dengan satu penetapan

yang sama, dan kepada masing-masing ahli waris atau penerima hibah itu

pewaris tidak menunjukkan bagian tertentu dari barangnya, seperti

seperdua, sepertiga, dst.

Perkataan “untuk bagian-bagian sama besar” tidak dianggap sebagai

petunjuk “bagian tertentu” seperti yang diatur dalam pasal ini. (KUHPerd.

135, 808, 1052, 1059.)

Pasal 1003.

Selanjutnya pewaris juga harus dianggap telah memberikan hibah wasiat

kepada beberpa orang bersama-sama, bila suatu barang yang tidak dapat

dibagi-bagi tanpa menjadi rusak, diwasiatkan dalam satu akta yang sama

kepada beberapa orang, meskipun diwasiatkan secara sendiri-sendiri.

(KUHPerd. 1296.)

Pasal 1004.

Pernyataan gugumya surat-surat wasiat dapat diminta setelah

meninggalnya pewaris, karena tidak dilaksanakan persyaratanpersyaratannya.

Dalam hal ini, mereka yang kepentinganya telah dipenuhi dengan

pernyataan gugur itu, akan mengambil kembali barang-barang itu, bebas

dari segala beban dan hipotek, yang sekiranya telah ditempatkan atas

barang-barang itu oleh para ahli waris dan penerima hibah yang telah

dinyatakan gugur.

Mereka bahkan boleh melaksanakan hak-hak itu terhadap pihak ketiga

yang menguasai barang-barang tetap itu, seperti terhadap ahli waris atau

penerima hibah yang diangkat itu. (KUHperd. 928 dst., 1257, 1265.; S.

1926-253o di dalam KUHPerd. 956.)

BAB XIV. PELAKSANA SURAT WASIAT DAN PENGELOLA HARTA

PENINGGALAN

Pasal 1005.

Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat

wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan

seperti yang tercantum pada pasal 935, ataupun dengan akta notaris

khusus.

Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu

berhalangan, yang lain dapat mengganti. (KUHPerd. 959, 1015 dst., 1021,

Ummi Habsyah SH198 / 400

1127; Rv. 99.)

Pasal 1006.

Wanita yang telah kawin, anak di bawah umur, sekalipun ia telah

memperoleh pendewasaan, orang yang ada di bawah pengampuan, dan

siapa saja yang tidak cakap untuk mengadakan ikatan, tidak boleh menjadi

pelaksana wasiat.(KUHPerd. 108, 330, 426 dst., 433, 1329 dst., 1798.)

Pasal 1007.

Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan

atas semua barang dari harta peninggalan, atau bagian tertentu

daripadanya.

Dalam hal pertama penguasaan itu meliputi baik brang-barang tetap

maupun bergerak.

Penguasaan itu menurut hukum tidak akan berlangsung lebih lama

daripada satu tahun terhitung, dari hari ketika para pelaksana dapat

menguasai barang itu. (ov. 43; KUHPerd. 833, 955, 1013.)

Pasal 1008.

Bila semua ahli waris sepakat, mereka dapat menghentikan penguasaan

itu, asalkan mereka memungkinkan para pelaksana untuk membayar atau

menyerahkan hibah-hibah wasiat yang murni dan tak bersyarat, atau

menunjukkan bahwa penyerahan hibah-hibah itu telah dilaksanakan.

(KUHPerd. 1012.)

Pasal 1009.

Pelaksana surat wasiat harus mengusahakan penyegelan harta

peninggalannya, bila ada ahli waris yang masih di bawah umur atau

ditaruh di bawah pengampuan, yang pada waktu pewaris meninggal tidak

mempunyai wali atau pengampu, atau jika ada ahli waris yang tidak hadir,

baik sendiri maupun dengan perantaraan. (Ov. 42, 100 dst; KUHPerd. 463

dst., 1073 dst.; Rv. 652 dst.)

Pasal 1010.

Pelaksana harus mengusahakan pembuatan perincian harta peninggalan

itu di hadapan para ahli waris yang ada di Indonesia atau setelah

memanggil mereka dengan sah. (KUHPerd. 1018; Rv. 672 dst.)

Pasal 1011.

Pelaksana wajib mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris

dilaksanakan, dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke

pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiatnya. (KUHPerd.

959, 1013.)

Pasal 1012.

Ummi Habsyah SH199 / 400

Bila uang tunai yang diperlukan untuk membayar hibah-hibah wasiat tidak

tersedia, maka pelaksana mempunyai wewenang untuk mengusahakan

penjualan di muka umum dan menurut kebiasaan setempat, atas barangbarang

bergerak dari harta peninggalan itu, dan bila perlu, juga satu atau

beberapa dari harta tetap, tetapi yang tersebut terakhir haruslah dengan

persetujuan para ahli waris, atau bila mereka tidak ada, dengan izin hakim,

kecuali bila para ahli waris berkenan untuk membayar lebih dahulu uang

yang diperlukan.

Penjualan itu dapat juga dilaksanakan di bawah tangan, bila semua ahli

waris menyetujuinya, tanpa mengurangi ketentuan mengenai anak-anak di

bawah umur dan orang-orang yang berada dalam pengampuan. (Ov. 44;

KUHPerd. 389, 393 dst., 452, 1008, 1014, 1034.)

Pasal 1013.

Para pelaksana yang mengusai harta peninggalan bahkan di muka hakim

pun, berwenang untuk menagih piutang-piutang yang tiba waktunya dan

dapat ditagih selama penguasaan. (KUHPerd. 1007, 1011.)

Pasal 1014.

Mereka tidak berwenang untuk menjual barang-barang harta peninggalan

dengan maksud untuk melakukan pembagian; pada akhir pengelolaan,

mereka wajib memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada

orang-orang yang berkepentingan, dengan menyerahkan semua barang

dan efek yang termasuk harta peninggalan, beserta penutup

perhitungannya, agar dapat diadakan pembagian antara para ahli waris.

Dalam hal melakukan pembagian, mereka harus membantu para ahli waris,

bila para ahli waris ini menghendakinya. (KUHPerd. 1012, 1018; Rv. 99.)

Pasal 1015.

Kekuasan pelaksana suatu wasiat tidak beralih kepada ahli warisnya.

(KUHPerd. 1005, 1819.)

Pasal 1016.

Bila ada beberapa pelaksana satu surat wasiat yang telah menerima tugas

itu, maka masing-masing dapat bekerja sendiri bila yang lain tidak ada dan

mereka masing-masing dalam hat ini bertanggung jawab atas pengelolaan

itu, kecuali bila pewaris telah membagi pekerjaan mereka, dan masingmasing

harus membatasi diri dalam lingkungan urusan yang diserahkan

kepadanya. (KUHPerd. 1005, 1019, 1021, 1280, 1806.)

Pasal 1017.

Biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana surat wasiat untuk penyegelan,

pemerincian harta, perhitungan dan pertanggungiawaban dan urusan lain

yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, dibebankan pada harta

peninggalan itu. (KUHPerd. 410, 1011, 1013, 1041; Succ. 39.)

Pasal 1018.

Ummi Habsyah SH200 / 400

Tiap-tiap ketentuan pewaris yang berisi bahwa pelaksana surat wasiatnya

dibebaskan dari pembuatan perincian harta peninggalan, atau dari

pemberian perhitungan dan pertanggungjawaban, batal menurut hukum.

(AB. 23; KUHPerd. 1010, 1014.)

Pasal 1019.

Tanpa mengurangi apa yang telah ditentukan mengenai hak pakai hasil,

mengenai penunjukan ahli waris dengan wasiat, dan mengenai anak-anak

di bawah umur dan orang-orang yang dalam pengampuan, pewaris boleh

mengangkat seorang pengelola atau lebih, dengan surat wasiat atau

dengan akta notaris khusus, untuk mengelola barang-barang yang

ditinggalkan kepada para ahli waris dan para penerima hibah wasiat

selama hidup mereka ini atau selama waktu tertentu, asalkan dengan itu

tidak dilanggar penyerahan secara bebas bagian para ahli waris menurut

undang-undang.

Ketentuan-ketentun pasal 1016 berlaku terhadap hal ini, (KUHPerd. 307,

385 dst., 441 dst., 464 dst., 785 dst., 913, 978, 1020.)

Pasal 1020.

Bila pewaris tidak menunuk orang-orang yang akan bertindak sebagai

pengganti pengelola yang berhalangan, maka hat ini akan ditetapkan oleh

pengadilan negeri setelah mendengar jawatan kejaksaan. (KUHPerd. 307,

792, 979.)

Pasal 1021.

Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima tugas pelaksana suatu

wasiat atau tugas pengelola warisan atau hibah wasiat, tetapi orang yang

telah menerima hal itu wajib menyelesaikannya.

(s.d.u. dg. S. 1928-210.) Bila pewaris tidak memberikan upah kepada

pelaksana untuk melakukan pekerjaannya, atau tidak memberikan hibah

wasiat untuk itu kepadanya, maka pelaksana itu, atau para pelaksana bila

diangkat lebih dari satu pelaksana, untuk diri sendiri atau untuk mereka

bersama-sama, berhak memperhitungkan upah, sebagaimana ditetapkan

pada pasal 411 untuk para wali. (Ov. 80; KUHPerd. 1005, 1800.)

Pasal 1022.

Pelaksana surat wasiat, demikian pula pengelola tersebut pada pasal 1019,

dapat dipecat karena alasan yang sama seperti yang berlaku bagi wali.

(KUHPerd. 373, 380 dst.)

BAB XV. HAK BERPIKIR DAN HAK ISTIMEWA UNTUK MERINCI

HARTA PENINGGALAN

Pasal 1023.

Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin

Ummi Habsyah SH201 / 400

menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan

yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni,

ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan

itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus

memberikan pemyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan pengadilan

negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu

harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. (S. 1946-135

pasal 51.)

(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Di tempat-tempat yang terpisah oleh laut dari

hubungan langsung dengan tempat kedudukan pengadilan negeri,

pernyataan itu dapat diberikan kepada residentierechter (hakim

karesidenan), atau bila ini berhalangan atau tidak ada, kepada kepala

daerah setempat, yang kemudian membuat catatan mengenai hal itu dan

mengirimkannya kepada pengadilan negeri, yang selanjutnya

memerintahkan pembukuannya. (Ov. 14, 45 dst.; KUHPerd. 23, 132 dst.,

138, 153, 401, 452, 477, 833, 1028, 1043, 1044, 1046, 1051; Rv. 694.)

Pasal 1024.

Kepada ahli waris tersebut diberikan jangka waktu empat bulan, terhitung

dari hari pemberian pernyataaan, untuk menyuruh pengadakan perincian

harta itu dan untuk berpikir.

Pengadilan negeri berwenang untuk memperpanjang jangka waktu

tersebut di atas, berdasarkan keadaan-keadaan yang mendesak, bila ahli

waris, itu dituntut di hadapan hakim. (KUHPerd. 134, 1029, 1030, 1042,

1048; Rv. 672 dst., 694 dst.)

Pasal 1025.

Selama jangka waktu yang ditetapkan itu, ahli waris yang sedang berpikir

itu tidak boleh diharuskan bertindak sebagai ahli waris. Terhadapnya tidak

dapat dijatuhkan hukuman oleh pengadilan, dan pelaksanaan

putusanPutUsan hakim terhadap pewaris tetap ditangguhkan.

Ia berkewajiban bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik

dalam menjaga harta peninggalan itu. (KUHPerd. 833, 1235, 1992; Rv. 135,

648.)

Pasal 1026.

Ahli waris yang sedang berpikir itu berwenang minta izin kepada hakim

untuk menjual semua benda yang tidak perlu atau tidak dapat disimpan,

serta untuk melakukan segala macam tindakan yang tidak dapat ditunda.

Cara penjualan akan ditentukan dalam izin hakim. (KUHPerd. 1028, 1034,

1049; RV. 694 dst.)

Pasal 1027.

Atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, hakim dapat

memerintahkan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu diambil, baik

untuk keselamatan barang-barang harta peninggalan, maupun untuk

kepentingan pihak ketiga. (KUHPerd. 1023.)

Ummi Habsyah SH202 / 400

Pasal 1028.

Di tempat-tempat seperti yang dimaksud dalam Penutup pasal 1023,

kepala daerah setempat mempunyai wewenang yang dalam pasal lalu

diberikan kepada hakim, dan kepada pejabat tersebut dapat dimintakan

izin termaksud dalam pasal 1026.

Pasal 1029.

Setelah lampau jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 1024, ahli waris

dapat dipaksa untuk menolak warisan itu, atau menerimanya, baik secara

murni maupun dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu.

Dalam hal yang terakhir ini, harus diberikan pernyataan dengan cara yang

sama seperti yang ditetapkan dalam pasal 1023. (KUHPerd. 484, 1030,

1042, 1044.)

Pasal 1030.

Setelah habisnya jangka waktu itu pun, ahli waris masih berhak menyuruh

mengadakan perincian harta peninggalan itu, dan untuk menerimanya

dengan hak istimewa untuk membuat perincian, kecuali bila dia bertindak

sebagai ahli waris murni. (KUHPerd. 1046, 1048 dst, 1055.)

Pasal 1031.

Ahli waris kehilangan hak istimewa pemerincian, dan dianggap sebagai ahli

waris murni:

10. bila ia dengan sadar dan sengaja, serta dengan itikad buruk,

tidak memasukkan barang-barang yang termasuk harta peninggalan ke

dalam perincian harta itu;

20. bila ia berbuat salah dengan menggelapkan barang-barang yang

termasuk warisan itu. (KUHPerd. 137, 1042, 1064.)

Pasal 1032.

Hak istimewa untuk mengadakan pemerincian mempunyai akibat:

10. bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan

beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga

barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat

membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua

barang-barang yang termasuk har-ta peninggalan itu kepada

penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat;

20. bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur

dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap

berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu.

(KUHPerd. 1086, 1 100 dst., 1402, 1436, 1991; Rv. 697.)

Pasal 1033.

Ummi Habsyah SH203 / 400

Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk

mengadakan pemerincian, wajib mengurus barang-barang yang termasuk

warisan itu sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, dan

secepatnya menyelesaikan urusan warisan itu; ia wajib memberi

pertanggungiawaban kepada para kreditur dan penerima hibah wasiat.

(KUHPerd. 1034 dst., 1048, 1235; Rv. 764.)

Pasal 1034.

Ia tidak diperkenankan menjual barang-barang harta peninggalan itu, baik

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selain di depan umum dan

menurut kebiasaan setempat atau lewat perantara atau komisioner, bila

dalam harta peninggalan itu ada barang-barang dagangan.

Ia berkewajiban, dalam hal penjualan barang-buang tetap yang dibebani

hipotek, untuk melunasi utang hipotek kepada para kreditur yang datang

menagih, dengan jalan memberi hak untuk menagih kepada si pembeli

barang tetap itu, sebanding dengan jumlah yang dapat ditagih oleh para

kreditur itu. (AB. 15; KUHPerd. 389, 393, 1026, 1037, 1210 dst., 1417; Rv.

695.)

Pasal 1035.

Bila para kreditur dan orang-orang lain yang berkepentingan menghendaki,

ia wajib memberi jaminan secukupnya untuk harga barang-barang

bergerak yang termasuk dalam perincian harta peninggalan itu, dan untuk

bagian dari harga barang-barang tetap yang tidak diserahkan kepada para

kreditur hipotek.

Bila ia lalai memberi jaminan, maka barang-barang bergerak harus

diuangkan, dan hasilnya serta bagian dari barang tetap yang belum

diserahkan, harus diserahkan kepada orang yang diangkat oleh hakim

untuk itu, agar dengan barang-barang itu dilunasi utang-utang dan bebanbeban

harta peninggalan sekedar jumlah harta peninggalan itu mencukupi.

(KUHPerd. 509 dst., 1034, 1162 dst., 1736 dst., 1827; Rv. 696.)

Pasal 1036.

Dalam waktu tiga bulan, terhitung dari lampaunya jangka waktu yang

ditentukan dalam pasal 1024, ahli waris itu wajib memanggil para kreditur

yang tidak diketahui dengan pengumuman dalam berita negara, agar

kepada mereka, kepada kreditur yang telah diketahui, serta kepada para

penerima hibah wasiat, dapat diberikan segera perhitungan dan

pertanggungjawaban tentang pengelolaannya, dan agar dapat dilunasi

piutang-piutang dan hibah-hibah mereka, sekedar jumlah harta

peninggalan mencukupi. (KUHPerd. 1030, 1033 dst., 1039, 1130; Rv. 177

dst.; Wsk. 67.)

Pasal 1037.

Setelah menyelesaikan perhitungan dan pertanggungiawaban, ahli waris

harus melunasi piutang para kreditur yang sudah diketahui pada waktu itu,

Seluruhnya atau dalam perbandingan denganiumlah harga harta

Ummi Habsyah SH204 / 400

peninggalan itu.

Para kreditur yang datang menagih setelah pembagian, hanya akan

dibayar dengan barang-barang yang tidak terjual dan sisanya, sesuai

dengan waktu kedatangan mereka untuk melapor. (KUHPerd. 1034, 1039

dst., 1130.)

Pasal 1038.

Bila terjadi suatu perlawanan, piutang para kreditur tidak dapat dilunasi,

kecuali berdasarkan tata tertib urutan yang ditetapkan oleh hakim.

(KUHPerd. 1130; Rv. 483 dst., 547 dst,)

Pasal 1039.

Para penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut bagian hibah wasiat

mereka, bila belum lewat jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 1036,

dan belum dilakukan pembayaran yang ditentukan dalam pasal 1037.

Para kreditur yang datang menagih setelah hibah-hibah wasiat dipenuhi,

hanya dapat menuntut hak mereka kepada para penerima hibah wasiat.

Tuntutan itu kedaluwarsa dengan lampaunya tiga tahun setelah hari

dilakukan pembayaran kepada para penerima hibah wasiat. (KUHPerd. 959,

1138.)

Pasal 1040.

Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk

mengadakan pendaftaran harta, tidak dapat diminta untuk menanggung

utang-utang pewaris terlebih dahulu dengan hartanya sendiri, kecuali jika

setelah diperingatkan untuk memberikan perhitungan, ia niasih tetap lalai

untuk memenuhi kewajiban itu.

Setelah penyelesaian perhitungan itu, harta benda kepunyaan ahli waris

sendiri hanya dapat disita untuk melunasi utang-utang si mati, sejauh

barang-barang itu berasal dari harta peninggalan itu dan telah jatuh ke

tangannya. (KUHPerd. 1031 dst., 1036, 1100 dst.)

Pasal 1041.

Biaya penyegelan, pemerincian harta peninggalan, pembuatan

perhitungan, beserta semua biaya lainnya yang telah dikeluarkan secara

sah, dibebankan kepada harta peninggalan itu. (Ov. 100 dst.; KUHPerd.

1017, 1024, 1130; Rv. 652 dst.)

Pasal 1042.

Ketentuan-ketentuan dari pasal 1024, pasal 1031 dan berikutnya juga

berlaku bagi para ahli waris yang tanpa menggunakan hak untuk berpikir,

telah menenma warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan

pemerincian harta peninggalan, dengan memberikan pernyataan seperti

yang tersebut dalam penutup pasal 1029. (KUHPerd. 1036.)

Pasal 1043.

Ummi Habsyah SH205 / 400

Suatu ketentuan pewaris melarang untuk menggunakan hak berpikir dan

hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan, adalah

batal dan tidak berlaku. (AB. 23.)

BAB XVI. HAL MENERIMA DAN MENOLAK WARISAN

Bagian 1. Hal Menerima Warisan.

Pasal 1044.

Warisan dapat diterima secara murni, atau dengan hak istimewa untuk

mengadakan pemerincian harta peninggalan itu. (KUHPerd. 1023, 1029.)

Pasal 1045.

Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke

tangannya. (KUHPerd. 1050, 1334.)

Pasal 1046.

Warisan yang jatuh ke tangan wanita yang telah kawin, anak di bawah

umur dan orang yang dalam pengampuan, tidak dapat diterima secara sah,

dengan mengindahkan ketentuan undang-undang mengenai orang orang

itu.

Pengangkatan ahli waris yang disebut dalam pasal 900 dan disetujui oleh

Presiden, hanya dapat diterima dengan hak istimewa untuk mengadakan

harta peninggalan. (KUHPerd. 108, 115 dst., 120, 124, 194, 330, 401, 429,

452, 1069; F. 40; Rv. 694 dst.)

Pasal 1047..

Penerima suatu warisan berlaku surut sampai pada hari warisan itu

terbuka. (KUHPerd. 541, 833, 955, 1058.)

Pasal 1048.

Penerimaan suatu warisan dililakukan dengan tegas atau secara diamdiam;

hal itu dilakukan dengan tegas, bila seseorang, dalam surat otentik

atau di bawah tangan, menamakan dirinya ahli waris atau mengambil

kedudukan ahli waris; kesediaan menerima itu dilakukan secara diam-diam,

bila ahli waris itu melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan

maksudnya untuk menerima warisan itu, dan dia kiranya hanya berwenang

untuk itu dalam kedudukannya sebagai ahli waris. (KUllPerd. 136 dst., 959,

1030, 1064, 1382, 1537.)

Pasal 1049.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaman, tindakantindakan

yang hanya untuk penyimpanan saja, demikian pula yang hanya bertujuan

untuk mengawasi harta peninggalan itu atau untuk mengelolanya

sementara, tidak dianggap sebagai tindakan-tindakan yang menunjukkan

kesediaan untuk menerima warisan secara diam-diam. (KUHPerd. 136,

1026, 1979 dst.)

Ummi Habsyah SH206 / 400

Pasal 1050.

Bila para ahli waris berselisih pendapat tentang menerima warisan atau

tidak, maka yang satu dapat menerima, sedangkan yang lain dapat

menolak.

Bila Para ahli waris itu berselisih pendapat tentang cara menerima warisan,

maka warisan itu diterima dengan hak istimewa untuk mengadakan

pemerincian harta peninggalan. (KUHPerd. 135, 1029, 1045; F. 40.)

Pasal 1051.

Bila seseorang, yang ke tangannya telah jatuh suatu warisan, meninggal

tanpa menolak atau menerima, maka para ahli warisnya berwenang

sebagai penggantinya untuk menerima atau menolak, dan ketentuanketentuan

pasal yang lain berlaku terhadap mereka. (KUHPerd. 134, 833,

1056.)

Pasal 1052.

Barangsiapa telah bersedia menerima bagiannya dari suatu warisan, tidak

diperkenankan menolak bagian yang jatuh ke tangannya karena hak

pertambahan, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 1054. (KUHPerd.

1002, 1059.)

Pasal 1053.

Kesediaan orang dewasa menerima suatu warisan, tidak dapat dibatalkan

seluruhnya, kecuali jika kesediaannya itu terjadi akibat paksaan atau

penipuan yang dilakukan terhadapnya.

Ia tidak dapat mengingkari penerimaan itu dengan alasan bahwa ia telah

dirugikan karenanya, kecuali jika warisannya telah dikurangi separuh lebih

karena telah ditemukan suatu wasiat yang tidak diketahui pada waktu

diterimanya warisan itu. (KUHPerd. 1065, 1112, 1321, 1323, 1328, 1449

dst.)

Pasal 1054.

Bagian seorang ahli waris yang seluruhnya telah dipulihkan kembali

terhadap kesediaan penerimaannya, tidak menjadi hak para sesama ahli

waris karena hak mendapat tambahan, kecuali jika mereka ini bersedia

menerimanya. (KUHPerd. 1002, 1052 dst., 1059.)

Pasal 1055.

Hak untuk menerima warisan kedaluwarsa dengan lampaunya tiga puluh

tahun, terhitung dari hari warisan itu terbuka, asalkan sebelum atau

sesudah lampaunya waktu itu warisan itu telah diterima oleh orang yang

karena undang-undang atau karena surat wasiat mendapat hak untuk itu;

tetapi hal ini tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas harta

peninggalan itu, yang diperoleh berdasarkan Suatu alas hak yang sah.

(KUHPerd. 832, 874, 1056, 1062,1976.)

Pasal 1056.

Ummi Habsyah SH207 / 400

Para ahli waris yang telah menolak warisan itu, masih dapat menyatakan

bersedia menerima, selama warisan itu belum diterima oleh orang yang

mendapat hak untuk itu dari undang-undang atau dari surat wasiat, tanpa

mengurangi hak-hak pihak ketiga, seperti yang ditentukan dalam pasal

yang lalu. (KUHPerd. 832, 874, 1055.)

Bagian 2. Hal Menolak Warisan

Pasal 1057.

Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi

dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri

yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. (KUHPerd, 23, 133, 141,

401, 452, 1046, 1062; F. 40; S. 1946-135 pasal 5,)

Penutup Pasal 1023 juga berlaku terhadap pernyataan ini.

Pasal 1058.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak

pernah menjadi ahli waris. (KUHPerd. 833, 955, 1047, 1056.)

Pasal 1059.

(sd.u. dg. S. 1935-486.) Bagian warisan dari orang yang menolak warisan

jatuh ketangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata

orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal.

(KUHPerd. 135,832, 861, 914, 1002, 1052, 1054, 1060 dst., 1126.)

Pasal 1060.

Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan

penggantian ahli waris; bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya,

atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka

menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang

sama. (KUHPerd. 840, 847, 1059.)

Pasal 1061.

Para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisannya, dapat

mengajukan permohonan kepada hakim, supaya diberi kuasa untuk

menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu.

Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi

kepentingan para kreditur itu dan sampai sebesar piutang mereka;

penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah

menolak warisan itu. (KUHPerd. 135, 977, 1059, 1131, 1341; F. 41.)

Pasal 1062.

Wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena kedaluwarsa.

(KUHPerd. 1055 dst., 1967.)

Ummi Habsyah SH208 / 400

Pasal 1063.

Sekalipun dengan perjanjian perkawinan, seseorang tidak dapat

melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup, ataupun

mengalihtangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan

demikian itu di kemudian hari. (AB. 23; KUHPerd. 141, 1254, 1334, 1537.)

Pasal 1064.

Ahli waris yang menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang yang

termasuk harta peninggalan, kehilangan wewenang untuk menolak

warisannya; ia tetap sebagai ahli waris murni, meskipun ia menolak, dan

tidak boleh menuntut suatu bagian pun dari barang yang dihilangkan atau

disembunyikannya. (KUHPerd. 137, 1031, 1048.)

Pasal 1065.

Pada seorang pun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan

suatu warisan, kecuali bila penolakan itu terjadi karena penipuan atau

paksaan. (KUHPerd. 1053, 1321, 1323, 1328, 1449.)

BAB XVII. PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN

Bagian 1. Pemisahan Harta Peninggalan Dan Akibat-akibatnya.

Pasal 1066.

Tiada seorangpun diharuskan menerima berlangsungnya harta

peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.

Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun

ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.

Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan

pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu.

Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap-tiap kali

lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbaharui. (AB. 23; KUHPerd.

127, 405, 408, 573, 888, 1621; Rv. 99, 102, 689.)

Pasal 1067.

Orang-orang yang berpiutang terhadap pewaris, demikian pula para

penerima hibah wasiat, berhak untuk menentang pemisahan harta

peninggalan.

Akta pemisahan harta peninggalan yang dibuat setelah diajukan

perlawanan demikian dan sebelum dilunasi apa yang selama perlawanan

itu tiba waktunya dan dapat ditagih oleh orang yang berpiutang dan

penerima hibah wasiat, adalah batal. (KUHPerd. 1341.)

Pasal 1068.

Melawan tuntutan hukum untuk mengadakan pemisahan harta

peninggalan, alasan kedaluwarsa hanya dapat dikemukakan oleh ahli waris

atau sesama ahli waris, yang selama waktu yang diperlukan untuk

Ummi Habsyah SH209 / 400

kedaluwarsa itu, masing-masing telah menguasai barang-barang yang

termasuk harta peninggalan itu, tetapi tidak melebihi barang-barang itu.

(KUHPerd. 835, 1963, 1967.)

Pasal 1069.

Bila semua ahli waris dapat bertindak bebas terhadap harta-benda mereka

dan mereka hadir, maka pemisaban harta peninggalan dapat dilaksanakan

dengan cara dan dengan akta yang mereka anggap baik. (KUHPerd. 490.)

Pasal 1070.

Pemisahan harta peninggalan tidak dapat diminta atas nama orang-orang

yang tidak dapat bertindak bebas terhadap harta-benda mereka, kecuali

dengan mengindahkan ketentuan undang-undang mengenai orang-orang

demikian.

Suami, tanpa bantuan istri, dapat menuntut pemisahan harta peninggalan

atau membantu penyelenggaraan pemisahan itu dalam hal barang-barang

yang termasuk harta bersama.

Mengenai barang-barang yang menjadi hak istri sendiri dan harta bersama,

juga bila, antara suami dan istri terjadi pemisahan harta, istri berwenang

untuk menuntut atau membantu melaksanakan pemisahan peninggalan,

asalkan untuk itu ia dibantu atau dikuasakan oleh suami atau oleh hakim.

(KUHPerd. 105, 108, 110, 112, 114, 119, 124 dst., 140, 155, 164, 186, 307,

309, 383, 401, 405, 452, 463 dst., 1019.)

Pasal 1071.

Jika satu atau beberapa orang yang berkepentingan menolak atau lalai

untuk membantu melaksanakan pemisahan harta benda setelah

diperintahkan oleh hakim, maka atas permohonan orang yang paling

berkepentingan, dapat diperintahkan oleh pengadilan negeri (jika hal itu

belum dicantumkan dalam putusan hakim), agar balai harta peninggalan

mewakili mereka yang enggan atau lalai itu dan mengelola apa yang

mereka terima; semuanya berdasarkan Bagian I dari Bab XVIII Buku

Pertama.

Dalam hal itu, seperti juga dalam hal di antara para ahli waris ada yang

tidak menguasai barang-barangnya, pemisahan harta peninggalan tidak

dapat dilakukan, kecuali dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal

berikut, dengan ancaman kebatalan jika melanggar peraturan-peraturan

yang tercantum dalam pasal 1072 dan pasal 1074. (KUHPerd. 309, 406,

452, 463 dst., 490, 1070; Rv. 99.)

Pasal 1072.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Pada pelaksanaan pemisahan harta

peninggalan harus hadir balai harta peninggalan, sebagaimana diatur

dalam pasal 417 alinea pertama kitab hukum ini, beserta wali-pengawas

dan pengampu-pengawas, bila balai harta peninggalan tidak diserahi tugas

perwalian-pengawas dan pengampuan-pengawas. (KUHPerd. 310, 370,

542.)

Ummi Habsyah SH210 / 400

Pasal 1073.

Bila belum ada perincian harta peninggalan, maka hal itu harus diadakan

sebelumnya dalam akta tersendiri, atau sekaligus dengan pemisahan harta

itu dalam akta itu juga, sesuai dengan peraturan undang-undang.

Akan tetapi bila pada waktu pewaris meninggal dunia, para ahli waris hadir

dan dapat bertindak bebas atas harta benda mereka, tetapi belum

membuat pemerincian harta peninggalan, dan kemudian perubahanperubahan

yang terjadi dalam keadaan harta peninggalan itu membuat

tidak mungkin untuk mengindahkan peraturan undang-undang mengenai

pemerincian harta peninggalan, maka pemisahan harta peninggalan itu

harus dimulai dengan membuat laporan yang secermat-cermatnya

mengenai harta peninggalan itu seperti yang ditinggalkan oleh pewaris,

mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal itu sejak waktu itu,

dan mengenai keadaan pada waktu ini. Untuk menguatkan kebenaran

laporan itu, di hadapan notaris harus diangkat sumpah oleh orang atau

orang-orang yang tetap menguasai harta peninggalan yang tidak terbagi

itu.

Jika orang atau orang-orang tersebut menolak mengangkat sumpah, maka

hal itu harus disebutkan oleh notaris dalam aktanya, sedapat-dapatnya

dengan sebab-sebabnya penolakan itu. (KUHPerd. 653 dst., 672 dst.)

Pasal 1074.

Pemisahan harta itu harus dibuat dalam satu akta di hadapan notaris yang

dipilih oleh pihak yang berkepentingan, atau bila ada perselisihan, diangkat

oleh pengadilan negeri atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan

yang paling siap. (Rv. 686, 690.)

Pasal 1075.

Bila balai harta peninggalan menolak meinberikan persetujuannya pada

pemisahan harta peninggalan yang telah dirancang, sedangkan para ahli

waris dan wakil-wakil mereka (sejauh perwakilan itu tidak diserahkan

kepada balai harta peninggalan) berpendapat, bahwa penolakan itu tidak

mempunyai dasar, maka balai harta peninggalan harus memberitahukan

alasan-alasannya, dan hal itu dicantumkan dalam berita acara yang harus

dibuat oleh notaris.

Pemisahan harta peninggalan yang telah dirancang, dan ditandai oleh balai

harta peninggalan dan notaris, oleh notaris itu harus dibawa dengan

salinan berita acaranya kepada panitera pengadilan negeri, atau

disampaikan kepadanya dalam sampul tertutup bila pegawai itu bertempat

tinggal dalam jarak yang lebih dari dua puluh pal dari tempat kedudukan

pengadilan negeri itu.

Berita acara itu dan rancangan pemisahan harta peninggalan itu bebas dari

meterai.

Para ahli waris, atau seorang di antara mereka yang paling siap, dapat

mengajukan keberatan-keberatan serta alasan-alasannya, dengan surat

permohonan kepada pengadilan negeri. Pengadilan ini mengambil

keputusan dalam tingkat tertinggi atas hal itu, jika perlu setelah

Ummi Habsyah SH211 / 400

mendengar pibak-pihak yang berkepentingan, balal harta peninggalan dan,

dalam hal apa pun, jawatan kejaksaan. (KUHPerd. 417; Rv. 318.)

Dalam hal ada persetujuan, maka pemisahan harta peninggalan itu akan

dilakukan di hadapan notaris, sesuai dengan rancangan, yang setelah

ditandai oleh ketua mengadilan negeri dan pariitera disampaikan kembali

kepada notaris yang harus metampirkannya pada akta aslinya (minub. (Rv.

691.)

Pasal 1076.

(s.d.u. dg. S. 1927-31jis. 390, 421.) Bila para ahli waris, atau seorang atau

beberapa orang dari mereka, berpendapat bahwa barang-barang tetap dari

harta peninggalan itu atau beberapa di antaranya harus dijual, baik untuk

kepentingan harta peninggalan itu, untuk membayar utang-utang dan

sebagainya, maupun untuk dapat menyelenggarakan pembagian yang

baik, maka pengadilan negeri, setelah mendengar pihak-pihak lain yang

berkepentingan atau setelah memanggil mereka secukupnya, dapat

memerintahkan penjualan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Reglemen Acara Perdata; namun bila dilakukan di muka umum, penjualan

itu diharuskan dihadiri oleh para wali pengawas dah pengampu pengawas,

atau setidak-tidaknya setelah mereka dipanggil secukupnya.

Bila salah seorang dari para ahli waris membeli suatu barang tetap, maka

hal itu mempunyai akibat yang sama terhadapnya seperti jika dia

memperolehnya pada waktu pemisahan harta itu. (KUHPerd. 393, 1070,

1083; Rv. 683 dst.)

Pasal 1077.

Penilaian barang-barang yang dalam harta peninggalan itu pada waktu

dilaksanakan pemisahan harta peninggalan, diadakan sebagai berikut:

efek-efek, surat-surat piutang dan saham-saham dalam perusahaanperusahaan,

yang dicantumkan dalam berita-berita harga yang dibuat dan

diumumkan secara resmi, dinilai menurut berita-berita harga itu;

barang-barang bergerak lainnya dinilai menurut harga taksiran pada waktu

mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, kecuali bila seorang ahli

waris atau lebih menghendaki tindakan penaksiran lebih lanjut oleh

seorang ahli;

barang-barang tetap dinilai menurut harga yang harus ditentukan oleh tiga

orang ahli. (Rv. 675-30.)

Pasal 1078.

Ahli-ahli tersebut diangkat oleh mereka yang berkepentingan, atau bila ada

perselisihan, atas surat permohonan si berkepentingan yang paling siap,

oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka,

dan sejauh mengenai penilaian barang-barang tetap, oleh pengadilan

negeri yang dalam daerah hukumnya barang itu terletak.

Makelar-makelar melakukan penilaian atas sumpah yang mereka angkat

pada permulaan jabatan mereka.

Ahli-ahli lain, sebelum melakukan penilaian, disumpah oleh kepala

Ummi Habsyah SH212 / 400

pemerintahan daerah di tempat warisan itu terbuka, atau oleh kepala

daerah di tempat barang-barang itu terletak, sejauh mengenai penilaian

barang-barang tetap.

Mengenai barang-barang tetap yang berada di luar Indonesia, jika pihakpihak

yang berkepentingan tidak memperoleh persesuaian kehendak

tentang pengangkatan para ahli tersebut, maka pengadilan negeri akan

mengatur cara menyelenggarakan penilaian itu. (KUHPerd. 390; KUHD 62;

Rv. 216 dst.)

Pasal 1079.

Setelah diatur pemasukan dan utang harta peninggalan yang harus dibayar

kepada seorang ahli waris atau lebih atas dasar apa pun juga, maka sisa

harta peninggalan itu dan bagian dari tiap-tiap ahli waris atau pancang

ditentukan.

Selanjutnya, dengan persetujuan bersama antara orang-orang yang

berkepentingan, ditetapkan dengan pembagian, barang-barang mana jatuh

pada bagian masing-masing, dan bila ada alasan, berapa besar jumlah

uang yang harus dibayar untuk membuat sama rata semua bagian.

Bila orang-orang yang berkepentingan tidak menyetujui pembagian yang

demikian itu, maka diadakan kaveling-kaveling sebanyak ahli waris atau

pancang, dan penunjukan bagian masing-masing dilakukan dengan undian.

Pembagian lebih lanjut barang-barang yang dibagikan kepada satu

pancang, dilakukan dengan cara yang sama.

Segala perselisihan tentang pembuatan kaveling-kaveling dan bagianbagian

lebih lanjut, atas permohonan orang-orang berkepentingan yang

paling siap, diputus oleh pengadilan negeri menurut peraturan pada pasal

1075 alinea keempat. (KUHPerd. 1086 dst., 1102; Rv. 691.)

Pasal 1080.

Setelah undian, para ahli waris berhak untuk bertukar kaveling yang

dengan undian menjadi bagian mereka, asalkan hal itu terjadi sebelum

penutupan akta pemisahan harta peninggalan itu dan pertukaran itu

dicantumkan di dalam akta itu.

Penukaran ini mempunyai akibat yang sama seperti jika barang-barang

yang dipertukarkan itu diperoleh dari pembagian.

Pertukaran demikian dapat juga dilakukan mengenai suatu barang-barang

yang telah dibagikan, dengan cara dan dengan akibat yang sama antara

Para ahli waris yang dapat bertindak bebas atas harta benda mereka.

(KUHPerd. 1069, 1071 dst., 1074 dst.)

Pasal 1081.

Surat-surat dan bukti-bukti milik barang-barang yang dibagikan, harus

diserahkan kepada oratig yang mendapat barang itu sebagai bagiannya.

Bila surat-surat itu menyangkut barang yang dibagikan kepada lebih

daripada satu orang ahli waris, maka surat-surat itu harus tetap dipegang

oleh orang yang mendapat bagian terbesar dari barang itu, tetapi ia wajib

memberi kesempatan kepada sesama ahli waris untuk melihat surat-surat

Ummi Habsyah SH213 / 400

itu, dan bila di antara mereka ada yang menginginkan, memberikan

salinan-salinan atau petikan petikan atas biaya orang itu. (KUHPerd. 1082.)

Pasal 1082.

Surat-surat umum mengenai harta peninggalan harus tetap disimpan oleh

orang yang yang ditunjuk dengan suara terbanyak para ahli waris, atau bila

ada perselisihan, oleh orang yang diangkat pengadilan negeri atas

permohonan mereka yang berkepentingan yang paling siap, tetapi orang

itu wajib memberi kesempatan melihat surat-surat itu, dan memberikan

petikan-petikan atau salinan-salinan menurut ketentuan pasal yang lalu.

(KUHPerd. 1885; KUHD 35.)

Pasal 1083.

Tiap-tiap ahli waris dianggap langsung menggantikan pewaris dalam hal

memiliki barang-barang yang diperolehnya dengan pembagian atau

barangbarang yang dibelinya berdasarkan pasal 1076.

Dengan demikian, tiada seorang pun di antara para ahli waris dianggap

pernah mempunyai hak milik atas barang-barang lain dari harta

peninggalan itu. (KUHPerd. 568, 832 dst., 874, 955, 1079, 1166, 1183.)

Pasal 1084.

Para ahli waris berkewajiban, masing-masing menurut besarnya bagiannya,

untuk saling menjamin terhadap segala gangguan dan tuntutan mengenai

pemilikan atau penguasaan, yang bersumber pada suatu sebab yang

timbul sebelum pembagian, beserta mengenai kemampuan para

pengutang bunga atau tagihan lainnya.

Penjaminan itu tidak terjadi, bila hal itu dinyatakan tidak mungkin dengan

persyaratan khusus yang tegas dalam akta pemisahan harta. Penjaminan

itu berhenti bila kepada sesama ahli waris itu diajukan tuntutan mengenai

pemilikan atau penguasaan karena kesalahannya sendiri.

Penjaminan mengenai kemampuan orang-orang yang berutang bunga atau

tagihan-tagihan lain dari harta peninggalan, hanya diwajibkan bila seluruh

tagihan itu dibagikan kepada seorang ahli waris, dan bila oleh ahli waris itu

dibuktikan, bahwa orang yang berutang itu sudah tidak mampu pada

waktu pembuatan akta pemisahan harta itu.

Tuntutan untuk penjaminan termaksud dalam alinea yang lain, tidak dapat

diajukan setelah lampau tiga tahun sejak pemisahan harta peninggalan.

(KUHPerd.1183, 1492 dst., 1537, 1967;Rv. 70 dst.)

Pasal 1085.

Bila seorang ahli waris atau lebih berada dalam keadaan tak mampu untuk

membayar bagiannya dalam penggantian kerugian yang harus dibayar

berhubung dengan kewajiban menjamin seorang sesama ahli waris, maka

bagian yang harus dibayar itu dipikul bersama-sama menurut

perbandingan bagian warisan masing-masing, oleh yang dijamin dan para

sesama ahli waris yang mampu untuk membayar. (KUHPerd. 1101, 1104,

1183, 1293.)

Ummi Habsyah SH214 / 400

Bagian 2. Pemasukan.

Pasal 1086.

Tanpa mengurangi kewajiban semua ahli waris untuk membayar kepada

sesama ahli waris atau memperhitungkan dengan mereka segala utang

mereka kepada harta peninggalan, semua hibah yang telah mereka terima

dari pewaris semasa hidupnya harus dimasukkan:

10. oleh para ahli waris dalam garis ke bawah, baik yang sah maupun yang

di luar kawin, baik yang menerima warisan secara murni maupun yang

menerima dengan hak utama untuk mengadakan pemerincian, baik

yang mendapat hak atas bagian menurut undang-undang maupun

yang mendapat lebih dari itu, kecuali jika hibah-hibah itu diberikan

dengan pembebasan secara tegas dari pemasukan, atau jika penerima

hibah itu dengan akta otentik atau surat wasiat dibebaskan dari

kewajiban pemasukan;

20. oleh para ahli waris lain, baik yang karena kematian maupun yang

dengan surat wasiat, tetapi hanya dalam hal pewaris atau penghibah

dengan tegas memerintahkan atau mensyaratkan pemasukan itu.

(KUHPerd. 914, 922, 1087 dst. , 1096 dst., 1099, 1666 dst., 1682.)

Pasal 1087.

Ahli waris yang menolak warisan tidak wajib memasukkan apa yang

dihibahkan kepadanya, kecuali bila perlu untuk menutup kekurangan

legitime portie (bagian warisan menurut undang-undang) para ahli waris

lainnya. (KUHPerd. 14 dst., 1057, 1088.),

Pasal 1088.

Bila pemasukan itu berjumlah lebih besar daripada bagian warisannya,

kelebihannya tidak perlu dimasukkan tanpa mengurangi ketentuan pasal

yang lalu.

Pasal 1089.

Orang tua tidak perlu memasukkan hibah-hibah yang telah diberikan

kepada anak mereka oleh kakek-nenek anak itu.

Demikian pula, seorang anak yang karena dirinya sendiri menerima

warisan dari kakek-neneknya, tidak perlu memasukkan apa yang telah

dihibahkan oleh kakek-neneknya itu kepada orang tuanya.

Sebaliknya, anak yang mendapat warisan tersebut karena penggantian

tempat, harus memasukkan hibah-hibah yang telah diberikan kepada

orang tuanya, sekalipun anak itu telah menolak warisan dari orang tuanya.

Namun dalam hal penolakan demikian, terhadap sesama ahli waris dalam

warisan kakek-nenek anak itu, tidak bertanggungjawab atas utang-utang

orang tuanya. (KUHPerd. 840 dst., 1058, 1060, 1086, 1100, 1132 jo. 912.)

Ummi Habsyah SH215 / 400

Pasal 1090.

Hibah-hibah yang diberikan kepada seorang suami atau istri oleh

mertuanya, setengah pun tidak harus dimasukkan, sekalipun barangbarang

yang dihibahkan itu menjadi harta bersama.

Bila hibah-hibah itu diberikan kepada kedua suami-istri bersama-sama oleh

ayah atau ibu salah seorang dari mereka, maka harus dimasukkan

seperduanya.

Bila hibah-hibah itu diberikan kepada si suami atau si istri oleh ayah atau

ibunya sendiri, dia harus memasukkan seluruhnya. (KUHPerd. 120, 176

dst., 1086)

Pasal 1091.

Pemasukan hanya dilakukan ke dalam harta peninggalan si pemberi ;

pemasukan itu hanya diwajibkan kepada seorang ahli waris untuk

kepentingan ahli waris yang lain.

Tiada pemasukan yang dilakukan untuk kepentingan para penerima hibah

wasiat, atau para kreditur terhadap harta peninggalan. (KUHPerd. 920.)

Pasal 1092.

Pemasukan dilakukan dengan mengembalikan apa yang telah diterima

dalam wujudnya ke dalam harta peninggalan, atau dengan cara menerima

bagian yang kurang dari para ahli waris lain. (KUHPerd. 1093-1095.)

Pasal 1093.

Pemasukan barang-barang tak bergerak dapat dilakukan menurut pilihan

orang yang melakukan pemasukan: dengan mengembalikan barang dalam

wujudnya menurut keadaannya pada waktu pemasukan, atau dengan

memasukan harga pada barang itu pada waktu penghibahan.

Dalam hal yang pertama, orang yang memasukkan bertanggungjawab atas

berkurangnya barang itu karena kesalahannya, dan wajib untuk

membebaskanya dari beban-beban dan hipotek-hipotek yang telah

dibebankan olehnya atas barang itu.

Dalam hal yang sama segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan

itu dan untuk pemeliharaannya, harus diganti untuk kepentingan orang

yang memasukkan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang

ditetapkan dalam bab mengenai hak pakai hasil. (KUHPerd. 575 dst., 793

dst., 925, 928, 1210 dst.)

Pasal 1094.

Pemasukan uang tunai dilakukan atas pilihan orang yang melakukan

pemasukan: dengan membayar sejumlah uang itu, atau dengan

mengurangkan sejumlah itu dari bagian warisan yang diperolehnya.

(KUHPerd. 1092.)

Pasal 1095.

Pemasukan barang bergerak dilakukan atas pihhan orang yang melakukan

Ummi Habsyah SH216 / 400

pemasukan: dengan memberikan kembali harganya pada waktu

penghibahan, atau dengan mengembalikan barang-barang itu dalam

wujudnya. (KUHPerd. 1093.)

Pasal 1096.

Selain hibah-hibah yang menurut pasal 1086 harus dimasukkan, juga harus

dimasukkan apa saja yang telah diberikan untuk menyediakan kedudukan,

pekerjaan atau perusahaan kepada ahli waris, atau untuk membayar

utang-utangnya, dan apa saja yang diberikan kepadanya sebagai pesangon

untuk perkawinan. (KUHPerd. 124, 320, 1451.)

Pasal 1097.

yang tidak perlu dimasukkan ialah: biaya-biaya pemeliharaan dan

pendidikan; tunjangan untuk pemeliharaan yang sangat diperlukan;

pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh keahlian dalam bidang

perdagangan, kesenian, pekerjaan tangan atau perusahaan; biaya sekolah;

biaya untuk penggantian tempat atau penukaran nomor dalam dinas

angkatan bersenjata negara;

biaya pernikahan, pakaian dan perhiasan untuk perlengkapan perkawinan.

(KUHPerd. 104, 129, 193, 230, 298, 312, 320 dst., 1086, 1096.)

Pasal 1098.

Bunga dan hasil dari apa yang harus dimasukkan, baru terutang sejak hari

terbukanya suatu warisan. (KUHPerd. 927, 1250.)

Pasal 1099.

Apa yang hilang karena kebetulan saja tanpa kesalahan si penerima hibah,

tidak perlu dimasukkan. (KUHPerd. 923, 1093, 1275 dst., 1444.)

Bagian 3. Pembayaran Utang.

Pasal 1100.

Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul

pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan

apa yang diterima masing masing dari warisan itu. (KUHPerd. 798, 800,

959, 1032, 1040, 1089, 1104, 1299 dst., 1310 dst.; Rv. 99.)

Pasal 1101.

Kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masingmasing

menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak

kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum

dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek. (KUHPerd.

1067, 1084, 1100, 1105, 1107, 1163, 1198, 1300; F. 198 dst.; Rv. 7.)

Pasal 1102.

Ummi Habsyah SH217 / 400

Bila barang-barang tetap yang termasuk harta peninggalan dibebani

dengan hipotek-hipotek, tiap-tiap sesama ahli waris berhak menuntut agar

beban-beban itu dilunasi dengan harta peninggalan itu, dan agar barangbarang

itu menjadi bebas dari ikatan itu sebelum pemisahan dimulai.

Bila para ahli waris membagi warisan itu dalam keadaan seperti waktu

ditinggalkan, barang tetap yang dibebani harus ditaksir atas dasar yang

sama seperti barang-barang tetap lainnya; jumlah pokok beban-beban itu

harus dikurangkan dari seluruh harga barang, dan ahli waris yang

menerima barang tetap tersebut sebagai bagiannya, hanya dialah yang

wajib melunasi utang itu untuk para sesama ahli waris dan ia harus

menjamin mereka terhadap penagihan utang itu.

Bila beban-beban itu hanya melekat pada barang-barang tetap tanpa

ikatan perseorangan, tiada sesama ahli waris yang dapat menuntut agar

beban itu dilunasi, dan dalam keadaan demikian barang tetap itu

dimasukkan dalam pembagian setelah dikurangi dengan jumlah pokok

beban-beban itu. (KUHPerd. 737 dst., 1162, 1297, 1300, 1302.)

Pasal 1103.

Seorang ahli waris yang karena suatu hipotek, telah membayar lebih

daripada bagiannya dalam utang bersama itu, dapat menuntut kembali

dari para sesama ahli waris apa yang sedianya harus dibayar oleh mereka

masing-masing. (KLJHPerd. 1100, 1:300, 1402-31.)

Pasal 1104.

Bila salah seorang dari sesama ahli waris jatuh dalam keadaan miskin,

maka bagiannya dalam utang hipotek dibebankan kepada para ahli waris

lainnya, menurut perbandingan besarnya bagian masing-masing.

(KUHperd. 1085, 1100; 1293.)

Pasal 1105.

Seorang penerima hibah wasiat tidak wajib membayar utang-utang dan

beban-beban dari harta peninggalan, tanpa mengurangi hak kreditur

hipotek untuk mengambil pelunasan utang hipotek itu dari barang tetap

yang dihibahwasiatkan. (KUHperd. 965, 1039, 1101, 1163, 1198.)

Pasal 1106.

Bila penerima hibah wasiat telah melunasi utang yang telah membebani

barang tetap yang dihibahwasiatkan, menurut hukum dia menggantikan

kedudukan kreditur dalam hak-haknya terhadap para ahli waris. (KUHperd.

965, 1101, 1202, 1208, 1402.)

Pasal 1107.

para kreditur kepada orang yang meninggal dan para penerima hibah

boleh menuntut dari para kreditur kepada ahli waris, agar harta

peninggalan dipisahkan dari harta ahli waris itu. (KUHperd. 1032, 1100 dst.,

1131 dst. F. 199; Rv. 653-21.)

Ummi Habsyah SH218 / 400

Pasal 1108.

Bila para kreditur dan penerima hibah wasiat telah mengajukan tuntutan

hukum mereka untuk pemisahan dalam waktu enam bulan setelah

terbukanya warisan itu, maka mereka berhak menyuruh agar tuntutan

mereka dicatat dalam daftar-daftar umum untuk itu di sebelah tiap-tiap

barang tetap yang termasuk warisan itu, dengan akibat, bahwa setelah

pencatatan itu ahli waris tidak boleh memindahtangankan atau

membebani barang itu dengan merugikan para kreditur atas warisan itu.

(Ov. 29; KUHperd. 1188.)

Pasal 1109.

Namun hak itu tidak dapat dilakukan, bila telah diadakan pembaharuan

utang dalam piutang terhadap orang yang meninggal, dan hal itu telah

diterima ahli waris sebagai debitur. (KUHperd. 1431 dst.)

Pasal 1110.

Hak itu kedaluwarsa dengan lampaunya jangka waktu tiga tahun.

(KUHperd. – 1084, 1116, 1124.)

Pasal 1111.

Para kreditur terhadap ahli waris tidak berhak menuntut pemisahan harta

peninggalan kepada para kreditur terhadap warisan. (KUHperd. 1107,

1341.)

Bagian 4. Pembatalan dan Harta Peninggalan Yang Telah

Diselenggarakan.

Pasal 1112.

pemisahan harta peninggalan dapat dibatalkan:

10. dalam hal ada paksaan;

20. dalam hal ada penipuan yang dilakukan oleh seorang peserta atau

lebih;

30. dalam hal ada tindakan yang dirugikan lebih dari seperempat

bagiannya.

Bila terlewat suatu barang atau lebih yang termasuk harta peninggalan,

maka hal itu hanya memberi hak untuk menuntut pemisahan lebih lanjut

tentang barang itu. (KUHperd. 1053, 1076, 1085, 1115, 1120, 1122, 1168

dst., 1321 dst., 1325, 1328, 1449; Rv.99.)

Pasal 1113.

Untuk menilai terjadi tidaknya hal yang merugikan,.barang-barang yang

bersangkutan harus ditaksir menurut harganya pada saat pemisahan harta

peninggalan itu.

Ummi Habsyah SH219 / 400

Pasal 1114.

Orang yang terhadapnya diajukan tuntutan pembatalan pemisahan karena

terjadi hal yang merugikan, dapat mencegah dilakukannya pemisahan,

dengan memberikan kepada penuntut, dalam bentuk uang tunai, atau

dalam bentuk barang, apa yang kurang pada bagian warisannya.

(KUHperd. 1112-30, 1117.)

Pasal 1115.

Seorang sesama ahli waris yang telah memindahtangankan sebagian atau

seluruh bagian warisannya, tidak dapat minta pembatalan atas dasar

adanya paksaan atau penipuan, bila pemindahtanganan itu terjadi setelah

berhentinya paksaan atau setelah diketahuinya penipuan itu. (KUHperd.

1112-20, 1327.)

Pasal 1116.

Tuntutan hukum untuk pembatalan itu kedaluwarsa dengan lampaunya

waktu tiga tahun, terhitung dari hari pemisahan harta peninggalan itu.

(KUHperd. 1084, 1110, 1124.)

Pasal 1117.

Tuntutan hukum untuk pembatalan pemisahan meliputi setiap akta

bertujuan untuk menghentikan keadaan tidak terbaginya harta

peninggalan antara para sesama ahli waris, tidak peduli apakah akta itu

dibuat dengan nama jual beli, tukar-menukar, perdamaian, dan

sebagainya.

Namun bila akta pemisahan harta peninggalan itu atau suatu akta yang

sama dengan itu telah dilaksanakan, maka tidak dapat dimintakan

pembatalan suatu perdamaian yang telah dibuat untuk menghilangkan

keberatan-keberatan yang ada dalam akta yang pertama. (KUHperd. 1457,

1541, 1851, 1858.)

Pasal 1118.

Tuntutan hukum untuk pembatalan pemisahan harta peninggalan tidak

diperkenankan terhadap penjualan hak waris, tanpa adanya penipuan

terhadap seorang sesama ahli waris atau lebih untuk keuntungan atau

kerugian mereka oleh seseorang. (KUHperd. 1321, 1327, 1449, 1537.)

Pasal 1119.

Pemisahan ulang harta peninggalan yang dilakukan setelah pembatalan

pemisahan harta peninggalan, tidak dapat mendatangkan kerugian

terhadap hak-hak yang telah diperoleh pihak ketiga secara sah

sebelumnya.

Pasal 1120

Segala pelepasan hak untuk minta pembatalan suatu pemisahan tidaklah

Ummi Habsyah SH220 / 400

berlaku. (AB. 23.)

Bagian 5. Pembagian Harta Peninggalan Oleh Keluarga Sedarah

Dalam Garis Ke Atas Antara Keturunan Mereka Atau Di Antara

Mereka Ini Dan Suami Atau lstri Mereka Yang Hidup Terlama.

Pasal 1121.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) para keluarga sedarah dalam garis ke atas boleh

melakukan pembagian dan pemisahan harta benda mereka, dengan surat

wasiat atau dengan akta notaris, di antara keturunan mereka atau di

antara mereka ini dan suami atau istri mereka yang hidup terlama.

(KUHperd. 852, 852a, 875 dst., 893.)

Pasal 1122.

Bila tidak semua barang yang ditinggalkan oleh keluarga dalam garis ke

atas itu termasuk dalam pembagian itu, pada waktu dia meninggal,

barangbarang yang tidak dibagi itu harus dibagi menurut undang-undang.

(KUHperd. 1066 dst., 1112.)

Pasal 1123.

Bila pembagian itu dilakukan bukan di antara semua anak-anak yang masih

hidup pada waktu kematian itu dan para keturunan orang yang meninggal

lebih dahulu, maka pembagian itu sama sekali batal, dan dapat dituntut

pembagian baru dalam bentuk yang sah, baik oleh anak-anak atau

keturunan yang tidak mendapat bagian, maupun oleh mereka yang telah

mendapat bagian. (KUHperd. 1066.)

Pasal 1124.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Pembagian yang telah dibuat sesuai dengan pasal

1121, dapat dibantah berdasarkan timbulnya kerugian yang besarnya

melebihi seperempat bagian. Hal itu dapat juga dibantah, bila pembagian

itu dan apa yang telah diberikan lebih dahulu dengan dibebaskan dari

pemasukan, telah mengurangi legitime portie (bagian warisan menurut

undang-undang) untuk seorang keturunan atau lebih.

Tuntutan hukum yang diperbolehkan dalam pasal ini kedaluwarsa dengan

lampaunya jangka waktu tiga tahun, terhitung dari hari meninggalnya si

pewaris. (KUHperd. 913 , Ost., 920 dst., 1084, 1086 dst., 1110, 1112, 1114

dst.)

Pasal 1125.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) Para ahli waris yang karena salah satu alasan

tersebut dalam pasal yang lain membantah perobahan itu, harus

membayar terlebih dahulu biaya yang diperlukan untuk penaksiran barangbarang

itu, dan biaya itutetap akan menjadi beban mereka, bila ternyata

tuntutan mereka tidak beralasan. (Rv. 58.)

Ummi Habsyah SH221 / 400

BAB XVIII. HARTA PENINGGALAN YANG TAK TERURUS

(Bdk. S. 1872-208 jis. S. 1874-147, S. 1879-219, S. 1898–34 1, S. 1914-188, S.

1919-820, S. 1931-53 pasal III, S. 1931-168 pasal I sub G-l0, peraturan

pengelolaan sementara harta peninggalan militer di Indonesia; S. 1886-131

jo. S. 1931-53 pasal III, pengelolaan harta peninggalan awak kapal dan

penumpang yang meninggal selama perjalanan laut, tertinggal atau hilang;

S. 1905-347, peraturan tentang warisan dari perwira muda dan prajurit

angkatan darat di Indonesia yang dikelola balai harta peninggalan; S.

1910-68; warisan pelaut Indonesia, pasal 24.)

Pasal 1126.

Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul

menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal

menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus.

(KUHperd. 520, 832 dst., 1059, 1128, 1991.)

Pasal 1127.

Balai harta peninggalan, menurut hukum, wajib mengurus setiap harta

peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa

memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang

pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melakukan pengurusan, wajib

memberitahukan hal itu kepada jawatan kejaksaan pada pengadilan

negeri. (S. 1872-208 pasal 6.)

Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta

peninggalan, pengadilan itu, atas permohonan orang yang berkepentingan

atau atas saran jawatan kejaksaan, setelah minta nasihat, balai harta

peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan. (KUHperd. 417

dst., 1052 dst., 1130; Wsk. 64, 73.)

Pasal 1128.

Balai harta peninggalan, setelah mengadakan penyegelan yang dianggap

perlu, wajib untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, dan

mengurusnya serta membereskannya. (Wsk. 40, 64; Rv. 654.)

Balai itu wajib untuk melacak para ahli waris, dengan cara memasang

panggilan melalui surat-surat kabar resmi, atau dengan cara lain yang

lebih tepat. (Wsk, 67; S. 1856-73 pasal 11.)

Balai itu harus bertindak dalam pengadilan mengenai tuntutan-tuntutan

hukum yang telah diajukan terhadap harta peninggalan itu, dan

menjalankan serta melanjutkan hak-hak dari orang yang telah meninggal

itu, dan memberikan perhitungan mengenai pengurusannya kepada orang

yang seharusnya melakukan perhitungan itu. (KUHperd. 1010, 1130; Rv.

652 dst., 672, 675, 678 dst., 684, 698, 777; Wsk-66, 68, 73.)

Pasal 1129.

Bila setelah lampaunya waktu tiga tahun, terhitung dari saat terbukanya

Ummi Habsyah SH222 / 400

warisan itu, tidak ada ahli waris yang muncul, maka perhitungan

penutupnya harus dibuat untuk negara, yang berwenang untuk menguasai

barang-barang peninggalan itu untuk sementara. (KUHperd. 520, 832 dst.,

835, 1050, 1967; Wsk. 73 dst.)

Pasal 1130.

(s.d.u. dg. S. 1928-210.) Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasalpasal

1036, 1037, 1038, 1039, dan 1041 berlaku terhadap pengurusan

harta peninggalan yang tidak terurus. (KUHperd. 1128; Wsk. 67.)

BAB XIX. PIUTANG DENGAN HAK DIDAHULUKAN (Ov. 77)

Bagian 1. Piutang Dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya.

Pasal 1131.

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang

sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan

perorangan debitur itu. (Rv. 435 dst., 451 dst., 580 dst., 749 dst.; F. 19 dst.)

Pasal 1132.

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur

terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut

perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur

itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. (KUHperd. 1133; Rv. 482 dst.,

547 dst.)

Pasal 1133.

Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak

istimewa, pada gadai, dan pada hipotek. (Oogstv.)

Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab XX dan XXI buku ini.

(KUHperd. 1134 dst., 1150 dst., 1162 dst.; KUHD 314, 316, 317, 318, 683.)

Pasal 1134.

Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang

kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi

daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu.

Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal

undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. (KUHperd. 1132,

1139, 1149.)

Pasal 1135.

Antara pihak-pihak kreditur yang mempunyai hak didahulukan,

tingkatannya diatur menurut sifat hak didahulukan mereka. (KUHperd.

1138, 1147, 1149, 1181; KUHD 3162 , 3172 318.)

Pasal 1136.

Ummi Habsyah SH223 / 400

para kreditur dengan hak didahulukan yang mempunyai tingkatan sama,

dibayar secara berimbang. (KUHperd. 1149-21 dan 30.)

Pasal 1137.

Hak didahulukan milik kas negara, kantor lelang dan badan umum lain

yang diadakan oleh penguasa, tata-tertib pelaksanaannya, dan lama

jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang

berhubungan dengan hal-hal itu.

Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang

berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea,

diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang

akan diadakan.

Pasal 1138.

Hak-hak istimewa itu dapat mengenai barang-barang tertentu, atau dapat

juga mengenai semua barang-barang bergerak dan tak bergerak pada

umumnya. yang pertama didahulukan daripada yang kedua. (KUHperd.

1139 dst., 1149 dst.)

Bagian 2. Hak Didahulukan Yang Dilekatkan pada Barang Tertentu.

Pasal 1139.

piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu ialah:

(KUHperd. 1134, 1138; KUHD 80 dst., 3162, 317 2 , 318, 683; F.230; Ink.

1932 pasal 70; Venn. 39; Verp. 33; Verm. 49; Loonb. 25; S. 1933-516 pasal

18.)

10. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang

bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas

tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar

dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala

utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu

daripada gadai dan hipotek; (KUHperd. 1134, 1149-1 1; KUHD 80; S.

1904-175; Rv. 524.)

20. uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban

penyewa, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan

perjanjian sewa-menyewa itu; (KUHperd. 1140 dst., 1583; Oogstv. 15 )

30. harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar; (KUHperd.

1141, 1144, 1146, 1478.)

40. biaya untuk menyelamatkan suatu barang; (KUHperd. 575 dst., 1147

dst., 1150, 1157, 1364, 1728, 1752; KUHD 371.)

50. biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada

pekerjanya; (KUHperd. 575 dst., 1147, 1601 dst., 1608, 1616, 1752,

1812, 1968.)

60. apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh

Ummi Habsyah SH224 / 400

pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;

(KUHperd. 1147, 1709, 1968.)

70. upah pengangkutan dan biaya tambahan lain; (KUHperd. 1147; KUHD

91 dst., 491, 493.)

80. apa yang masih harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan

tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barangbarang

tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga

tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada

pada si debitur; (KUHperd. 1147, 1608, 1614 dst., 1971.)

90. penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang

memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran

dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

(KUHperd. 1147, 1225.)

Pasal 1140.

Orang yang menyewakan dapat melaksanakan hak didahulukan atas buahbuah

yang masih tergantung pada cabang-cabang di pohon, atau yang

masih terikat erat oleh akar-akar pada tanah; dan juga atas buah-buah

baik, yang sesudah dipanen maupun yang belum dipanen dan masih

berada di atas tanah, pula atas segala sesuatu yang ada di atas tanah, baik

untuk menghias rumah atau kebun yang disewa, maupun untuk

menggarap atau menggunakan tanah itu, seperti ternak, perkakasperkakas

pembangunan dan sebagainya; tak perduli apakah barang-barang

yang disebutkan di atas ini milik penyewa atau bukan. (Oogstv. 15.)

Bila penyewa melepaskan sebagian dari barang yang disewanya untuk

disewakan kembali secara sah kepada orang lain, maka orang yang

menyewakan tidak dapat melaksanakan hak didahulukan atas barangbarang

yang ada di atas dan di dalam bagian itu lebih daripada menurut

perbandingan bagian yang disewa oleh penyewa kedua itu, sekedar si

penyewa kedua itu tidak dapat menunjukkan bahwa dia telah melunasi

uang sewanya menurut perjanjian. (KUHperd. 500, 506 dst., 512, 517,

1139-21, 1559, 1581 dst., 1589 dst.; Rv. 752.)

Pasal 1141.

Namun demikian, harga pembelian bibit yang masih terutang dan biaya

panenan yang sedang berjalan yang belum dibayar, harus dibayar dari

hasil panenan itu dengan mendahulukannya dari piutang orang yang

menyewakan, sedangkan harga pembelian perkakas yang belum dibayar

harus dibayar dari hasil penjualan perkakas itu. (KUHperd. 1144 dst.)

Pasal 1142.

Pihak yang menyewakan dapat menyita barang-barang bergerak, yang

atasnya ia mempunyai hak didahulukan menurut pasal 1140, bila barang

itu diangkut tanpa izinnya; dan ia tetap mempunyai hak didahulukan

atasnya, sekalipun barang itu terikat pada pihak ketiga, karena digadaikan,

atau karena soal lain, asalkan ia menuntutnya lewat pengadilan dalam

Ummi Habsyah SH225 / 400

waktu empat puluh hari setelah barang bergerak yang diperuntukkan bagi

perkebunan diangkut, atau dalam waktu empat belas hari sejak saat

diangkutnya barang perhiasan sebuah rumah. (KUHperd. 1134, 1150; Rv.

751 dst.; Oogstv. 15.)

Pasal 1143.

Hak didahulukan pihak yang menyewakan meliputi segala uang sewa dan

uang upah yang sudah dapat ditagih selama tiga tahun terakhir dan tahun

yang berjalan.

Pasal 1144.

penjual barang bergerak yang belum mendapat pelunasan dapat

melaksanakan hak didahulukan atas uang pembelian barang itu, bila

barang-barang itu masih berada di tangan debitur, tanpa memperhatikan

apakah ia telah menjual barang-barang itu dengan tunai atau tanpa

penentuan waktu. (KUHperd. 509 dst., 513, 1141, 1146, 1478 dst., 1517.)

Pasal 1145.

(s.d. u. dg. S. 1938-276.) Bila penjualan barang itu dilakukan dengan tunai,

maka penjual mempunyai wewenang untuk menuntut kembali barangbarangnya,

selama barang-barang itu masih berada di tangan pembeli, dan

menghalangi dijualnya barang itu lebih lanjut, asalkan penuntutan

kembalinya barang itu dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah

penyerahannya. (KUHperd. 574; KUHD 244; F. 230.)

(s.d.t. dg. S. 1938-276.) pasal-pasal 231, 233, 234, 236, dan 237, Kitab

Undangundang Hukum Dagang berlaku juga dalam hal ini.

Pasal 1146.

Namun penjual itu tidak dapat melaksanakan haknya lebih dahulu daripada

orang yang menyewakan rumah atau perkebunan itu, kecuali bila dapat

dibuktikan bahwa yang menyewakan itu tahu, bahwa perabot-perabot

rumah itu dan barang lainnya yang diperuntukkan bagi rumah atau kebun

itu, tidak dibayar oleh si penyewa. (KUHperd. 1141, 1144.)

Pasal 1146a.

(s.d.t. dg. S. 1936-76.) Hak penjual hapus, bila barang-barang itu, setelah

berada dalam penguasaan si pembeli semula atau kekuasaannya, dibeli

dengan itikad baik oleh pihak ketiga dan telah diserahkan kepadanya.

Akan tetapi bila uang pembelian itu belum dibayar oleh pihak ketiga itu,

penjual-semula dapat menuntut uang itu sampai memenuhi jumlah

tagihannya, asalkan tagihan itu dilakukan dalam waktu enam puluh hari

setelah penyerahan semula. (KUHperd. 1144 dst., 1341; KUHD 230 dst.)

Pasal 1147.

Hak-hak didahulukan yang tercantum dalam pasal 1139 nomor 40, 50, 60,

Ummi Habsyah SH226 / 400

70, 80, dan 90, dilaksanakan sebagai berikut:

yang tersebut pada nomor 40, atas barang yang untuk penyelamatannya

telah dikeluarkan biaya;

yang tersebut pada nomor 50, atas barang yang telah digarap;

yang tersebut pada nomor 60, atas barang-barang yang telah dibawa ke

dalam rumah penginapan oleh tamu rumah penginapan; ;

yang tersebut pada nomor 70, atas barang-barang yang diangkut;

yang tersebut pada nomor 80, atas hasil dari penjualan persil yang telah

dibangun, ditambah atau diperbaiki;

yang tersebut pada nomor 90, atas jumlah yang dijamin oleh pegawai

termaksud, dan bunga yang belum dibayar untuk itu. (KUHperd. 1148,

1830.)

Pasal 1148.

Jika beberapa kreditur dengan hak didahulukan seperti yang tercantum

dalam bagian ini muncul bersamaan, maka biaya-biaya yang telah

dikeluarkan untuk penyelamatan barang itu mendapat hak didahulukan,

bila biaya itu dikeluarkan setelah timbul utang-utang lain yang mempunyai

hak didahulukan. (KUHperd. 1139-40, 1728.)

Bagian 3. Hak Didahulukan Atas Segala Barang Bergerak Dan Barang

Tetap Pada Umumnya.

Pasal 1149.

piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak

pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut

urutan berikut ini: (KUHperd. 1138 dst.)

10. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai

pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau

penguasaan, dan penyelamatan harta-benda; ini didahulukan dari pada

gadai dan hipotek; (KUHperd. 1139-l0; F. 175; Rv. 524, 913; S. 1908-13

pasal 39; Venn. 39; Verp. 33; Venduregl. 24; Ink. 1932 pasal 70; Verm.

49; Loonb. 25; S. 1933-516 pasal 18.)

20. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang hakim untuk

menguranginya, bila biaya itu berlebihan; (KUHperd. 1136.)

30. segala biaya pengobatan terakhir; (KUHperd. 906, 1136, 1969.)

40. (s.d.u. dg. S. 1,926-335 jis. 458, 565, S. 1927-108; S. 1927-31 jis. 390,

421; S. 1932-496; S. 1938-380, 622; S. 1939-256, 292, 545; S. 1940-

447jo. ,556.) upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang

masih harus dibayar untuk tahun yang sedang berjalan, serta jumlah

kenaikan upah menurut pasal 1602q; jumlah pengeluaran buruh yang

Ummi Habsyah SH227 / 400

dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh

majikan kepada buruh berdasarkan pasal 1602v alinea keempat Kitab

Undang-undang Hukum Perdata ini atau pasal 7 ayat (3) “peraturan

perburuhan di perusahaan perkebunan”; jumlah yang masih harus

dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan pasal

1603s atau pasal 1603s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus

dibayar oleh majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian

buruh tersebut berdasarkan pasal 13 ayat (4) “peraturan perburuhan di

perusahaan perkebunan”; apa yang berdasarkan “peraturan

Kecelakaan 1939” atau “peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940”

masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah itu atau ahli waris

mereka beserta tagihan utang berdasarkan “Peraturan tentang

Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri”;

(KUHperd. 1969.)

50. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan

kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;

(KUHperd. 821, 1971.)

60. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;

(KUHperd, 1969)

70. (s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421; 1938-622.) piutang anak-anak yang

masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampu

mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak

dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus

diadakan menurut Bab XV Buku pertama Kitab Undang-undang Hukum

Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan

pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orang tua untuk anakanak

sah mereka yang masih di bawah umur, (KUHperd. 335, 413, 452:

F. 230.)

Dalam S. 1871-150 ditentukan:

pas 1. piutang-piutang Negara, yang timbul dari uang-uang muka, yang

diberikan berdasarkan pasal 49 (sekarang: 42) Undang-undang 23 April

1864 (S. 1864-106) (Undang-undang perbendaharaan Indonesia) adalab

piutang piutang yang mempunyai hak didahulukan atas segala barang

bergerak dan barang tetap pada umumnya.

piutang-piutang itu mendapat tempat urutan langsung setelah piutangpiutang

dengan hak didahulukan tersebut dalam pasal 1149 Kitab Undangundang

Hukum perdata.

Pasal 2.

pemberian-pemberian materiel dari gudang-gudang dan tempat-tempat

penyimpanan negara disamakan dengan pemberian uang muka.

Pasal 3.

Ketentuan pasal I tidak mempengaruhi hak didahulukan yang oleh

peraturan perundang-undangan khusus diberikan kepada negara atas

jumlah jaminan pegawai-pegawai komtabel.

Dalam S. 1932-496 pasal 2 ditentukan: Atas dasar pasal 23 ayat (6) Ord.

Kuli 1931 (S. 193194) maupun pasal 3 ayat (3) ketentuan “Kedua” dari ord.

Ummi Habsyah SH228 / 400

3 Okt. 191 I (S. 1911-540), Negara mempunyai hak mendahulukan untuk

piutang piutangnya terhadap majikan, atas segala barang-barang bergerak

dan barang-barang tak bergerak milik majikan yang dalam urutan

menyusul pada hak-hak didahulukan tersebut dalam pasal 1149 Kitab

Undang-undang Hukum perdata.

BAB XX. GADAI

Pasal 1150.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya,

sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada

kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan

mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan

sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau

penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah

barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

(KUHperd. 528, 1133 dst., 1139-10 dan 41, 1147, 1149-l0,1157,1830;

KUHD 314, 365, 371; F. 56 dst., 230-l0; KUHp 509; Verp. 33; Octr. 40; Venn.

39; Ink. 1932 pasal 70; Verm. 49; Loonb. 25; S. 1933-516 pasal 18.)

Dengan S. 1875-258, pasal-Pasal 1151-1156 telah diganti dengan

ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1151.

perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk

membuktikan perjanjian pokoknya. (KUHperd. 1866.)

Pasal 1152.

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang-bawa

timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur

atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Hak gadai itu tidak mungkin ada atas barang yang tetap berada dalam

kekuasaan debitur atau orang yang memberikan gadai atau yang

dikembalikan atas kehendak kreditur.

(s.d.u. dg. S. 1917-497). Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari

kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil

dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut

pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai

itu dianggap tidak pernah hilang.

` Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas

barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa

mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurian barang itu

untuk menuntutnya kembali (KUHperd. 582, 613, 1441, 1474.)

Ummi Habsyah SH229 / 400

Pasal 1152 bis.

Untuk melahirkan hak gadai atas surat-unjuk, selain penyerahan

endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya. (KUHD I 10 dst.,

176, 191 dst., 457, 508, 531 dst.)

Pasal 1153.

Hak gadai atas barang bergerak yang tidak berwujud, kecuali surat unjuk

dan surat-bawa, lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu

kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini

dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu dan mengenai

izin dari pemberi gadainya. (KUHperd. 613; Octr. 40; Octr. Regl. 18, 20f, h

dst.)

Pasal 1154.

Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibankewajiban,

kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang

digadaikan itu menjadi miliknya.

Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan detigan ketentuan ini

adalah batal. (AB 23; KUHperd. 1155 dst., 1178.)

Pasal 1155.

Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur

atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya

jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk

pemenuhan janji dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang

pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum

menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang

lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan

biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. (Octr. 42.)

Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dari efek-efek yang dapat

diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di

tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli

dalam bidang itu. (KUHperd. 1156, 1178; KUHD 62 dst.)

Pasal 1156.

Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan

kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang

gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya,

menurut cara yang akan ditentukan oleh hakim, atau agar hakim

mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup

suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan,

sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya.

Tentang pemindahtanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini

dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada

pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari

ada hubungan pos atau telegrap, atau jika tidak begitu halnya, dengan pos

yang berangkat pertama. Berita dengan telegrap atau dengan surat

Ummi Habsyah SH230 / 400

tercatat dianggap sebagai berita yang pantas. (KUHperd. 1150, 1153,

1155, 1238; Octr. 42.)

Pasal 1157.

Kreditur bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu,

sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya.

Di pihak lain, debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang

berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan

barang gadai itu. (KUHperd. 1 139-41, 1147, 1150, 1159, 1235 dst, 1243

dst, 1391, 1441, 1444 dst.)

Pasal 1158.

Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka

kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang

padanya.

Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak

menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu

dikurangkan dari jumlah pokok utang. (KUHperd. 1152 dst., 1155 dst.,

1718, 1767.)

Pasal 1159.

Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang

diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk

menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah

utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai

itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu.

Bila antara kreditur dan debitur itu terjadi utang kedua, yang diadakan

antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih

sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu

sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu

sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak

diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran

utang yang kedua. (KUHperd, 1150, 1396, 1967; F. 57.)

Pasal 1160.

Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi di

antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur,

Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut

kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi

sepenuhnya.

Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dari

piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian

sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran. (KUHperd. 1286

dst., 1402-31.)

1161. (Dihapus dg. S. 1938-276.)

Ummi Habsyah SH231 / 400

BAB XXI. HIPOTEK.

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1162.

Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang

jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. (KUHperd. 528, 1133 dst., 1139-

10, 1149-l0, 1163 dst., 1167, 1198, 1209-10; Oogstv. 16.)

Pasal 1163.

Hak itu pada hakikatnya tidak dapat dibagi-bagi, dan diadakan atas semua

barang tak bergerak yang terikat secara keseluruhan, atas masing-masing

dari barang-barang itu, dan atas tiap bagian dari barang-barang itu.

Benda-barang tersebut tetap memikul beban itu biar pun barang-barang

tersebut berpindah tangan kepada siapa pun juga. (KUHperd. 965, 1 101

dst., 1105 dst., 1198, 1201, 1210, 1296 dst.; KUHD 297 dst.; F. 230.)

Pasal 1164.

yang dapat dibebani dengan hipotek hanyalah: (KUHD 314.)

10. barang-barang tak bergerak yang dapat diperdagangkan, beserta

semua yang termasuk bagiannya, sejauh hal yang tersebut terakhir ini

dianggap sebagai barang tak bergerak; (KUHperd. 506 dst.)

20. hak pakai hasil barang-barang itu dengan segala sesuatu yang

termasuk bagiannya; (KUHperd. 756 dst. 772.)

30. hak numpang karang dan hak usaha; (KUHperd. 711 dst., 720 dst.,

724.)

40. bunga tanah yang terutang, baik dalam bentuk uang maupun dalam

bentuk hasil tanah; (KUHperd. 737 dst., 1174.) st., 1174.)

50. hak sepersepuluhan; (KUHperd. 737 d

60. basar atau pekan raya, yang diakui oleh pemerintah, beserta hak

istimewanya yang melekat. (Rv. 493.)

Pasal 1165.

Setiap hipotek mencakup juga segala perbaikan yang dilakukan

kemudahan atas barang yang dibebani, dan juga mencakup semua yang

menyatu dengan barang itu karena pertambahan atau pembangunan.

(KUHperd. 161, 571, 588, 596 dst., 601.)

Pasal 1166.

Bagian yang tidak terbagi dari barang tak bergerak milik bersama, dapat

dibebani dengan hipotek. Setelah barang itu dibagi, hipotek tersebut hanya

tetap membebani bagian yang diberikan kepada debitur yang telah

Ummi Habsyah SH232 / 400

memberikan hipoteknya, tanpa mengurangi ketentuan pasal 1341.

(KUHperd. 1083, 1102; Rv. 494.)

Pasal 1167.

Barang bergerak tidak dapat dibebani hipotek. (Ov. 30; KUHperd. 509 dst.,

1162, 1164, 1977.)

Pasal 1168.

Hipotek tidak dapat diadakan selain oleh orang yang mempunyai

wewenang untuk memindahtangankan barang yang dibebani itu.

(KUHperd. 105, 108, 124, 140, 393, 430, 481, 985, 1170, 1180.)

Pasal 1169.

Mereka yang atas barang tak bergerak hanya mempunyai hak yang

ditangguhkan oleh suatu syarat, atau yang dalam hal tertentu dapat

dihapuskan atau dibatalkan, tidak dapat memberikan hipotek selain yang

tunduk pada syarat penangguhan, penghapusan atau pembatalan.

(KUHperd. 928, 985, 1093, 1263 dst., 1265 dst., 1268, 1532, 1673, 1689.)

Pasal 1170.

Semua barang milik anak yang masih di bawah umur, orang yang ada

dalam pengampuan, dan orang yang dalam keadaan tak hadir, yang

penguasaan atasnya hanya diberikan untuk sementara waktu saja, tidak

dapat dibebani dengan hipotek selain dengan alasan yang sesuai dengan

persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang. (KUHperd. 309,

393, 452, 481; Rv. 507.)

Pasal 1171.

Hipotek hanya dapat diberikan dengan akta otentik, kecuali dalam hal yang

tegas ditunjuk oleh undang-undang.(Ov. 31)

Juga pemberian kuasa untuk memberikan hipotek harus dibuat dengan

akta otentik

Orang yang menurut undang-undang atau perjanjian wajib untuk

memberikan hipotek, dapat-dipaksa untuk itu dengan putusan hakim, yang

mempunyai kekuatan yang sama seperti bila ia telah memberi persetujuan

terhadap hipotek itu, dan yang menunjukkan secara pasti barang-barang

yang harus didaftar. (Ov. 36).

Seorang wanita bersuami yang dalam perjanjian kawin kepadanya telah

diperjanjikan hipotek, tanpa bantuan suaminya atau kuasa dari hakim,

dapat mengusahakan pendaftaran hipoteknya, dan melancarkan tuntutan

hukum yang diperlukan untuk itu. (KUHperd. 108, 110, 139 dst., 335, 371,

452, 1175, 1796.)

Pasal 1172.

Penjualan, penyerahan dan pemberian bagian dari utang hipotek, hanya

dapat dilakukan dengan suatu akta otentik. (Ov.31)

Ummi Habsyah SH233 / 400

Pasal 1173.

Atas dasar perjanjian yang dibuat di luar negeri, tidak dapat diadakan

pendaftaran hipotek atas barang-barang yang terletak di Indonesia, kecuali

bila dalam suatu traktat ditentukan sebaliknya. (AB 18; Rv. 436, 440.)

Pasal 1174.

Akta untuk mengadakan hipotek harus memuat suatu penjelasan khusus

mengenai barang yang dibebani dan mengenai sifat serta letak barang itu;

penjelasan itu sedapat-dapatnya didasarkan pada pengukuran-pengukuran

yang dillakukan atas perintah pemerintah.

Mengenai sepersepuluhan dan bunga tanah, bila tidak dapat ditunjukkan

secara tegas persil mana yang dibebani dengan itu, maka cukuplah dengan

akta diuraikan dan ditunjukkan secara tepat daerah yang memikul beban

itu. (KUHperd. 1186, 1190.)

Pasal 1175.

Hipotek hanya dapat diadakan atas barang yang sudah ada. Hipotek atas

barang yang belum ada adalah batal. (Oostv. 3.)

Namun bila kepada seorang istri dalam perjanjian kawin telah diperjanjikan

pemberian hipotek, atau pada umumnya bila seorang debitur telah

mewajibkan diri untuk memberikan hipotek kepada kreditur, maka si suami

atau debitur itu dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dengan

menunjukkan barang-barang yang telah diperolehnya setelah terjadinya

perikatan itu. (KUHperd. 1171, 1186, 1667.)

Pasal 1176.

Suatu hipotek hanya berlaku, bila jumlah uang yang diberikan untuk

hipotek itu pasti dan ditentukan dalam akta.

Bila utang itu bersyarat dan besarnya tidak tentu, maka pemberian hipotek

itu boleh dilakukan sampai sebesar jumlah harga taksiran, yang oleh pihakpihak

yang bersangkutan harus dicantumkan dalam akta itu. (KUHperd.

335, 452, 1184, 1186.)

Pasal 1177.

Kreditur sekali-kali tidak dapat menuntut penambahan hipotek, kecuali bila

diperjanjikan atau ditentukan sebahknya dalam undang-undang. (KUHperd.

1184.)

Pasal 1178.

Segala perjanjian yang menentukan, bahwa kreditur diberi kuasa untuk

menjadikan barang-barang yang dihipotekkan itu sebagai miliknya, adalah

batal.

Namun kreditur hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh

mempersyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi

sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka

Ummi Habsyah SH234 / 400

ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di

muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah utang pokoknya

maupun bunga dan biayanya. perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftardaftar

umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara

yang diperintahkan dalam pasal 1211. (Ov. 32; KUHperd. 1139-10, 1154

dst., 1186-50; F. 56; Rv. 510 dst.; Oogstv. 16.)

Bagian 2. Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk pendaftaran.

Pasal 1179.

Pendaftaran ikatan hipotek harus dilakukan dalam daftar-daftar umum yang

disediakan untuk itu.

Dalam hal tidak ada pendaftaran, hipotek itu tidak mempunyai kekuatan

apa pun, bahkan juga terhadap kreditur yang tidak mempunyai ikatan

hipotek. (KUHperd. 371, 1203, 1227; Overschr.; Ths .24.)

Pasal 1180.

Pendaftaran suatu hipotek tidak berlaku, bila hal itu dilakukan pada waktu

hak milik atas barang itu telah beralih kepada pihak ketiga, karena debitur

telah kehilangan hak miliknya atas barang itu. (KUHperd. 1168, 1171,

1179, 1182 dst.)

Pasal 1181.

Urutan tingkat para kreditur hipotek ditentukan menurut tanggal

pendaftaran ikatan hipotek mereka, tanpa mengurangi kekecualiankekecualian

yang tercantum dalam dua pasal berikut.

Mereka yang didaftar pada hari yang sama, bersama-sama mempunyai

hipotek yang bertanggal sama, tanpa membedakan jam berapa

pendaftaran itu dilakukan, juga kalau jamnya telah dicatat oleh

penyimpannya. (KUHperd. 1133, 1135, 1187, 1225; F. 34.)

Pasal 1182.

Bila dalam akta jual-beli, sebagai jaminan atas uang penjualan yang belum

dibayar, diperjanjikan hipotek atas barang yang dijual itu, dan

pendaftarannya telah dilakukan dalam delapan hari setelah pengumuman

akta jual-beli dengan cara yang ditentukan dalam pasal 620, maka hipotek

itu akan mempunyai hak didahulukan terhadap hipotek-hipotek lain yang

telah dibelikan oleh pembeli dalam jangka waktu itu. (KUHperd. 1180.)

Pasal 1183.

Ketentuan yang sama juga berlaku, bila dalam akta pemisahan harta

dipersyaratkan hipotek sebagai jaminan untuk apa yang tetap terutang

oleh salah seorang yang berhak terhadap sesamanya yang lain akibat

suatu pemisahan harta, atau sebagai jaminan terhadap gangguan karena

tuntutan pemilikan atau penguasaan atas barang-barang yang diberikan

Ummi Habsyah SH235 / 400

sebagai bagian. Juga dalam hal itu, pendaftaran yang dilakukan dalam

delapan hari setelah pengumuman akta pemisahan harta itu, sekedar

mengenai persyaratan perjanjian ini, didahulukan daripada hipotek-hipotek

yang telah diberikan dalam jangka waktu itu oleh orang yang telah

mendapat hak atas barang itu. (KUHperd. 1084.)

Pasal 1184.

Kreditur yang terdaftar untuk sejumlah uang pokok yang menghasilkan

bunga, berhak karena bunga itu untuk ditempatkan dalam urutan tingkat

yang sama seperti yan.g untuk jumlah uang pokoknya, selama-lamanya

untuk dua tahun dan tahun yang berjalan; hal ini tidak mengurangi haknya

untuk mengambil pendaftaran-pendaftaran khusus mengenai bunga-bunga

yang lain dari yang dijamin pada pendaftaran pertama, yang sejak hari

tanggalnya akan menimbulkan hipotek. (KUHperd. 1176, 1204; F. 124.)

Pasal 1185.

Bila akta hipotek mengandung persyaratan perjanjian tegas, yang

membatasi wewenang debitur, baik untuk menyewakan barang yang

dibebani di luar izin kreditur maupun mengenai cara atau waktu untuk

menyewakan barang itu, ataupun mengenai uang muka sewa, maka

persyaratan perjanjian demikian tidak hanya akan mengikat para pihak itu,

melainkan dapat juga dinyatakan berlaku terhadap debitur oleh kreditur

yang sudah menyuruh mendaftarkan persyaratan perjanjian demikian itu

dalam daftar-daftar umum. (Oogstv. 21.)

Segala sesuatunya tidak mengurangi ketentuan pasal 1341, yang bila ada

dasar-dasarnya, dapat dinyatakan berlaku oleh semua kreditur, tak peduli

apakah dibuat atau tidak suatu persyaratan perjanjian yang membatasi

penyewa atau pembayaran uang muka. (KUHperd. 1225, 1548, 1576; Rv.

507 )

Pasal 1186.

Untuk menyelenggarakan pendaftaran, kreditur sendiri, atau orang ketiga,

harus menyerahkan kepada juru simpan hipotek di wilayah tempat barangbarang

itu suatu salinan otentik dari akta hipotek itu, beserta dua akta

ikhtisar; yang ditandatangani oleh kreditur atau orang ketiga tersebut,

yang satu ditulis di atas salinan dari alas hak yang telah dikeluarkan. (Ov.

34.)

Akta-akta ikhtisar itu harus memuat:

10. petunjuk yang jelas mengenai kreditur dan debitur dan keterangan

tentang tempat tinggal yang dipilih oleh pihak yang disebut pertama

dalam lingkungan kantor juru simpan. (Ov. 37; KUHperd. 24, 1189,

1194, 1211.)

pendaftaran barang-barang seseorang yang telah meninggal dapat

dilakukan atas namanya;

20. Tanggal dan sifat alas-haknya, dengan menyebutkan pegawai yang

olehnya atau di hadapannya akta itu telah dibuat, atau hakim yang

telah menunjuk barang-barang yang harus dibebani berkenaan dengan

Ummi Habsyah SH236 / 400

pasal 1171 alinea ketiga;

30. jumlah piutang atau perkiraan hak-hak yang bersyarat dan tak tentu

yang harus dijamin, beserta jatuh temponya untuk menagih utang itu;

(KUHperd. 1176, 1171.).

40. petunjuk tentang sifat dan letak barang-barang yang dibebani hipotek,

sedapatnya sesuai dengan yang telah dilakukan atas perintah

pemerintah, ketentuan pasal 1174 alinea kedua mengenai

sepersepuluhan dan bunga tanah;

50. persyaratan yang sekiranya diadakan antara kreditur dan debitur,

berkenaan dengan pasal yang lampau beserta pasal 1178 alinea kedua

dan pasal 1210 alinea kedua. (KUHperd. 1187, 1190, 1194, 1203, 1225,

1227; KUHD 297.)

Pasal 1187.

Juru simpan harus menahan akta ikhtisar yang dibuat di atas salinan

otentik dari alas hak yang menjadi dasar untuk minta pendaftaran itu,

dengan tujuan agar pendaftaran itu dilakukan pada tanggal penyerahan

itu. Pada hari itu juga ia harus mengembalikan kepada orang yang telah

minta pendaftaran itu akta ikhtisar yang lainnya atau yang kedua, yang di

bagian bawahnya harus dicantumkan olehnya hari penyerahannya. Bila

diminta, dalam waktu selambat-lambatnya dua puluh empat jam setelah

permohonan ini, ia wajib menambahkan pada akta ikhtisar yang lain atau

yang kedua itu nomor daftar untuk ikhtisar itu, yang dipakai untuk

pendaftaran itu. Kedua keterangan ini harus ditandatangani olehnya. (Ov.

34; KUHperd. 1225.)

Juru simpan harus menyimpan secara rapi salinan-salinan akta

pemindahtangan, pengadaan hak-hak kebendaan atau hak-hak guna jasa

pekarangan, dan akta pemisahan harta, serta akta-akta ikhtisar

pendaftarannya, setelah membukukannya atau mendaftarnya dalam

daftar-daftar yang diperuntukkan bagi masing-masing.

Ia harus mengumpulkan surat-surat yang diserahkan kepadanya menjadi

satu menurut urutan seperti dalam daftar penyerahan surat-surat itu atau

dalam daftar harian; akta-akta ikhtisar didaftarkan tersendiri.

Surat-surat yang diserahkan untuk diumumkan harus dijilid dalam satu

berkas, surat-surat yang diserahkan untuk didaftar dalam berkas kedua,

dan akta-akta untuk pencoretan dan penghapusan dalam berkas ketiga,

semuanya disimpan dengan rapi. Berkas-berkas ini selanjutnya harus

dibentuk menjadi jilid-jilid buku tersendiri, sedangkan di belakang masingmasing

jilid harus ditulis nomor jilidnya, jangka waktu, serta nomor

pertama dan terakhir surat-surat yang terkandung di dalamnya.

pemerintah mengatur jangka waktu untuk penyusunan surat-surat tersebut

sebelum dijilid menjadi buku.

Pada tiap-tiap surat yang diserahkan harus dicatat hari penyerahan, jilid

dan nomor daftar penyerahannya.

Ummi Habsyah SH237 / 400

Pasal 1188.

pada waktu meminta pendaftaran seperti yang diatur dalam pasal 1108,

para kreditur atau para penerima hibah wasiat berkewajiban untuk

menyampaikan kepada juru simpan hipotek: (Ov.29.)

10. suatu salinan otentik tuntutan untuk pemisahan barang-barangnya;

20. akta kematian orang yang meninggal, atau suatu bukti lain yang

dianggap sah, bahwa tuntutan hukum itu telah dimulai dalam enam

bulan setelah terbukanya warisan itu;

30. dua ikhtisar, yang sesuai dengan peraturan pasal 1186 nomor 41

memuat petunjuk tentang sifat dan letak barang-barang yang

bersangkutan di sebelah barang-barang yang diminta pendaftarannya;

dan ketentuan-ketentuan pasal 1187 berlaku terhadap ikhtisar-ikhtisar

ini. (KUHperd. 1107 dst., 1190, 1225.)

Pasal 189.

Orang yang telah menyuruh melakukan pendaftaran, demikian pula wakilwakilnya,

atau siapa saja yang berdasarkan suatu akta otentik telah

mendapat hak orang itu, diperkenankan untuk mengubah tempat tinggal

yang telah dipilihnya, asalkan dia memilih dan menunjuk suatu tempat

tinggal yang lain yang terletak di wilayah yang sama, dan hal itu dicatat di

sebelah pendaftaran yang bersangkutan. (Ov. 37; KUHperd. 25, 613, 1186,

1194, 1211, 1400 dst.)

Pasal 1190.

Dalam hal tidak dipenuhi salah satu formalitas tersebut di atas,

pendaftaran itu tidak dapat dibatalkan, kecuali bila hal itu menjadikan tidak

cukup jelas diketahui perihal kreditur, debitur, utang atau barang yang

dibebani. (KUHperd. 1174, 1186.)

Pasal 1191.

Penyerahan dan pembukuan suatu akta peralihan hak milik dan

pendaftaran atas barang-barang atau pendaftaran mengenai barangbarang

yang terletak di luar wilayah juru simpan hipoteknya, adalah batal.

Segala pembukuan yang dilakukan pada hari Minggu, harus dianggap telah

dilakukan pada hari berikutnya.

Pasal 1192.

Bila dalam suatu pendaftaran dilalaikan kewajiban meniilih tempat tinggal

dalam wilayah penyimpanan hipotek, maka menurut hukum dianggap telah

dipilih pada tempat tinggal juru simpannya. (Ov. 37.)

Pasal 1193.

Biaya pendaftaran ditanggung olch debitur, bila tidak diperjanjikan

kebalikannya. (KUHperd. 343, 1195.)

Ummi Habsyah SH238 / 400

Pasal 1194.

Tuntutan hukum terhadap kreditur, yang disebabkan oleh pendaftaran,

harus diajukan kepada hakim yang berwenang, dengan surat gugatan,

yang disampaikan kepada kreditur sendiri, atau diterimakan di tempat

tinggat terakhir yang dipilihnya menurut daftar; demikianlah, meskipun

kreditur atau orang yang dipilih domisilinya telah meninggal. (Ov. 37, 78;

KUHperd. 24, 1186, 1189, 1197, 1211; Rv. 99.)

Bagian 3. Pencoretan Pendaftaran. (Ov. 24)

Pasal 1195.

pendaftaran hapus karena pencoretannya dari dalam daftar,

Pencoretan itu dilakukan atas biaya debitur, dengan izin pihak yang

berkepentingan dan berwenang, atau dengan putusan hakim, baik yang

dijatuhkan dalam tingkat tertinggi, maupun yang telah memperoleh

kekuatan hukum yang pasti. (KUHperd. 1168, 1186, 1197, 1203, 1209, l218

dst., 1224. 1227, 1330 dst.; Rv. 403, 557; Ov. 24; Overschr. 32.)

Pasal 1196.

Dalam kedua hal tersebut orang yang memohon pencoretan pada kantor

juru simpan, harus menyerahkan akta otentik yang memberi kuasa untuk

mengadakan pencoretan, atau suatu salinan otentik dari akta atau putusan

hakim yang bertujuan demikian. (KUHperd. 1171, 1225-31; Rv. 557.)

Akta otentik yang dibuat berdasarkan suatu akta di bawah tangan

mengenai izin yang berkenaan dengan pencoretan yang diminta, tidak

akan mempunyai kekuatan.

Dalam hal ada perselisihan tentang berwenang tidaknya mereka yang

telah memberikan izin pencoretan, atau tentang salah tidaknya tanda bukti

yang diajukan, pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya dilakukan

pendaftaran, akan mengambil keputusan mengenai hal itu, atas surat

permohonan sederhana yang disampaikan kepadanya dengan

melampirkan surat-surat yang bersangkutan. (Rv. 763 alinea 2-11.)

Pasal 1197.

Bila suatu pencoretan tidak memperoleh persetujuan, maka hal itu harus

diminta pada hakim yang di daerah hukumnya dilakukan pendaftaran,

kecuali bila tuntutan itu merupakan kelanjutan dari suatu perselisihan yang

masih ditangani hakim lain; dalam hal itu tuntutan pencoretan ditunjukkan

kepada hakim yang sedang menangani perselisihan itu.

Namunn perjanjian yang telah diadakan antara kreditur dan debitur untuk

membawa tuntutan itu kepada hakim yang mereka tentukan harus mereka

ditaati. (KUHperd. 1194, 1338, 1340; Rv. 134.)

Bagian 4. Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga

Yang Menguasal Barang yang Dibebani.

Pasal 1198.

Ummi Habsyah SH239 / 400

Kreditur yang memegang hipotek yang telah terdaftar, dapat menuntut

haknya atas barang tak bergerak yang terikat itu, biar di tangan siapa pun

barang itu berada, untuk diberi urutan tingkat dan untuk dibayar menurut

urutan pendaftarannya. (KUHperd. 1163; Rv. 495, 547 dst.; Oogstv. 5, 11,

16.)

Pasal 1199.

Kreditur, setelah memperingatkan debitur, berhak menyita barang tetap

yang terikat dari tangan pihak ketiga yang menguasai barang tetap itu,

dan mengusahakan penjualannya. Dalam melakukan hal ini, dan dalam

mengatur urutan tingkat antara berbagai kreditur, harus ditaati formalitas

tentang penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan hakim atas

tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan formalitas tentang

pengurutan tingkat yang diperintahkan dalam ketentuan-ketentuan Hukum

Acara Perdata. (KUHperd. 1163, 1178; Rv. 495 dst., 504 dst., 547 dst.)

Pasal 1200.

Pihak ketiga yang menguasai barang yang bersangkutan dapat

mengadakan perlawanan terhadap penjualan barang itu, bila ia dapat

menunjukkan, bahwa debitur semula masih menguasai satu atau beberapa

barang tetap yang ikut terikat hipotek untuk utang yang sama, dan

ternyata penjualan barang itu cukup untuk melunasi utang itu. Dalam hal

demikian, dengan menangguhkan penjualan sebagai pelaksanaan

keputusan hakim atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan

terhadap hak miliknya, ia dapat menuntut supaya dilakukan lebih dahulu

penjualan barang yang ikut terikat tetapi masih berada pada debitur

semula itu. (KUHperd. 1833.)

Pasal 1201.

Jika suatu hipotek diletakkan atas satu barang tak bergerak, dan satu atau

beberapa bagian dari barang itu telah beralih kepada pihak ketiga yang

menguasai barang itu, maka kreditur tetap mempunyai wewenang untuk

menerapkan haknya atas seluruh barang yang terikat itu, atau atas suatu

bagian dari barang itu yang dianggapnya perlu atau cukup, seolah-olah

barang yang terikat itu masih belum terbagi dalam penguasaan debitur.

(KUHperd. 1163.)

Pasal 1202.

pihak ketiga yang menguasai barang itu telah melunasi utangnya, baik

secara paksa maupun secara sukarela, dan dengan demikian berdasarkan

undang-undang la menggantikan tempat kedudukan hukum kreditur, maka

setelah ya dikurangkan sebanding dengan jumlah harga barang-barang

yang terikat, ia mempunyai wewenang untuk menerapkan hak hipotek

selanjutnya untuk piutang ini atas barang-barang yang sama-sama terikat,

atau atas bagian dari barang-barang itu. (KUHperd. 965, 1106, 1208,

1402.)

Ummi Habsyah SH240 / 400

Pasal 1203.

Dalam hal yang tersebut dalam kedua pasal yang lalu, pencoretan

pendaftaran hipotek hanya akan dilakukan atas barang itu sendiri atau atas

bagian yang telah dipergunakannya untuk melunasi piutang itu, atau yang

penguasa ketiganya telah melunasi utangnya; sedangkan atas barangbarang

lainnya yang terikat, tidak akan dilakukan pencoretan sebelum

orang yang telah membayar atau yang barangnya telah dijual akibat

putusan hakim atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan,

menerapkan haknya menurut pasal yang lain, atau sebelum ia

mengizinkan pencoretan itu. Untuk menjamin haknya, kreditur yang

menggantikan kreditur lama wajib menuntut supaya haknya itu didaftar

dalam daftar-daftar umum, dengan menunjukkan akta otentik yang

menjadi bukti adanya penggantian hak. (Ov. 39; KUHperd. 1179, 1186,

1195 dst., 1225.)

Pasal 1204.

pihak ketiga yang menguasai barang sampai saat penunjukan, berhak

untuk menghentikan penjualan barang yang dikuasainya dan terikat

hipotek itu dengan cara melunasi utang yang didaftar, bunganya menurut

pasal 1184, dan biayanya. (KUHperd. 1202, 1402.)

Pasal 1205.

Bila pendaftaran dari penjualan barang yang terikat itu lebih dari beban

dan biaya hipotek, maka kelebihan itu harus dibayarkan kepada pihak

ketiga yang menguasai barang. (KUHD 863.)

Pasal 1206.

Segala hak pengabdian pekarangan dan hak kebendaan lain, baik yang

membebani maupun yang menguntungkan barang yang dijual karena

putusan hakim atas penuntutan pemilikan atau penguasaan, sekedar telah

hapus karena beralih kepada pihak ketiga yang menguasai barang itu,

hidup kembali setelah barang itu ditunjukkan kepada pihak lain. (KUHperd.

674, 701, 706, 718-10, 736, 754-l-, 807-3o, 818.)

Pasal 1207.

Bila terjadi pengurangan pada barang tersebut karena kesalahan atau

kelengahan pihak ketiga yang menguasai barang, sehingga menimbulkan

kerugian bagi kreditur hipotek, maka hal tersebut menimbulkan tuntutan

hukum kepadanya untuk mengganti kerugian; dan ia tidak dapat menuntut

kembali biaya dan perbaikan yang telah dilakukannya, kecuali sebesar

pertambahan harga barang itu, yang disebabkan oleh perbaikan tersebut.

(KUHperd. 1165, 1264, 1365 dst., 1497 dst.)

Pasal 1208.

Pihak ketiga yang menguasai barang, sekedar telah membayar utang

hipotek itu atau menderita penjualan harta bendanya akibat putusan hakim

atas penuntutan pemilikan atau penguasaan, berhak menuntut jaminan

Ummi Habsyah SH241 / 400

terhadap gangguan dan tuntutan dari debitur. (KUHperd. 965, 1106, 1202,

1402.)

Bagian 5. Hapusnya Hipotek.

Pasal 1209.

Hipotek hapus:

10. karena hapusnya perikatan pokoknya; (KUHperd. 928, 1381 dst., 1673,

1689.)

20. karena pelepasan hipotek itu oleh kreditur; (KUHperd. 1195 dst.)

30. karena pengaturan urutan tingkat oleh pengadilan; (KUHperd. 1212

dst.; KUHD 279; Rv. 547 dst.)

Pasal 1210.

Orang yang telah membeli barang yangberbeban, baik pada penjualan

sebagai pelaksanaan putusan hakim atas tuntutan mengenai pemilikan

atau penguasaan, maupun pada penjualan sukarela untuk harga yang

ditentukan dalam bentuk uang, dapat menuntut agar persil yang dibelinya

dibebaskan dari segala beban hipotek, yang melampaui harga

pembeliannya, dengan menaati segala peraturan yang diberikan dalam

pasal-pasal berikut.

Namun pemurnian itu tidak akan terjadi pada penjualan sukarela, bila

pihak-pihak yang berjanji pada waktu mengadakan hipotek telah

menyepakati hal itu, dan persyaratan perjanjian itu telah didaftarkan dalam

daftar umum.

persyaratan perjawian demikian hanya dapat dibuat oleh kreditur hipotek

pertama. (Ov. 32; KUHperd. 1211 dst., 1216; Rv. 493 dst.)

Pasal 1211.

Dalam hal penjualan sukarela, tuntutan untuk pembebasan tidak dapat

diajukan, kecuali bila penjualan itu telah terjadi di depan umum menurut

kebiasaan setempat, dan di hadapan pegawai umum; selanjutnya, para

kreditur yang terdaftar perlu diberitahu tentang hal itu, selambatlambatnya

tiga puluh hari sebelum barang yang bersangkutan ditunjuk si

pembeli, dengan surat juru sita yang harus disampaikan di tempat-tempat

tinggal yang telah dipilih oleh para kreditur itu pada waktu pendaftaran.

(Ov. 78; KUHperd. 1178; F. 183; Rv. 510 dst.)

Pasal 1212.

Pembeli yang ingin memanfaatkan hak istimewa tersebutdalampasal 1210,

dalam waktu satu bulan setelah penunjukkan barang yang bersangkutan

kepadanya, wajib berusaha agar diadakan pengaturan urutan tingkat oleh

hakim, untuk pembagian harga pembelian, sesuai dengan peraturanperaturan

dalam ketentuan-ketentuan Reglemen Acara perdata. (Rv. 547-

558.)

Ummi Habsyah SH242 / 400

Pasal 1213.

Pada waktu melakukan pengaturan urutan tingkat, akan diperintahkan

pencoretan pendaftaran-pendaftaran yang tidak mendapat urutan tingkat

yang menguntungkan.

Pendaftaran demikian yang hanya sebagian dapat diikutsertakan secara

menguntungkan, hanya dapat dipertahankan untuk bagian itu saja sampai

pada saat pembayaran, yang langsung dapat ditagih oleh kreditur, tanpa

mengingat apakah piutang itu sudah dapat ditagih atau belum.

Tentang piutang-piutang yang jumlah seluruhnya mendapat urutan tingkat

yang menguntungkan, pendaftarannya akan dipertahankan, dan

pembelinya tetap terikat pada kewajiban-kewajiban yang sama dan

mendapat ketentuanketentuan waktu dan penundaan-penundaan yang

sama, seperti pembeli yang semula. (KUHperd. 1268 dst.)

Pasal 1214.

Pada waktu menentukan besarnya pendaftaran-pendaftaran hipotek, bunga

abadinya akan dihitung menurut jumlah uang pokoknya yang disebut

dalam akta; bila hal itu tidak disebutkan, menurut jumlah dua puluh kali

bunganya; sedangkan bunga-bunga cagak hidupnya atau pensiun-pensiun

selama hidup dihitung dan ditetapkan sebagai jumlah uang pokok, menurut

usia yang menikmatinya, atau menurut usia orang yang diberi cagak hidup,

atau menurut lamanya waktu kenikmatan itu, harus berlangsung; segala

sesuatunya sesuai dengan nilai biasa bunga-bunga cagak hidup menurut

taksiran para ahli. (KUHperd. 1770 dst., 1775 dst.; F. 127.)

Pasal 1215.

Pendaftaran barang-barang wali, pengampu dan seorang suami, untuk

kepentingan anak di bawah umur, orang yang berada dalam pengampuan,

atau wanita yang sudah kawin, dan pada umumnya semua pendaftaran

utang-utang yang timbul dari perikatan perikatan yang bersyarat, atau

perikatan yang besarnya tidak tentu, sejauh pendaftaran itu sebagian atau

seluruhnya mendapat urutan tingkat menguntungkan, tetap dipertahankan

atas beban persil yang dijual, sampai ternyata setelah hapusnya perwalian

itu, setelah bubarnya perkawinan itu atau setelah perhitungan perikatan

bersyarat itu atau perikatan yang tidak tentu itu, apakah para kreditur

hipotek berhak atas harga pembelian dan sampai jumlah berapa hak

mereka; semuanya tidak mengurangi ketentuaan hak perrwalian atau

pengampuan. (KUHperd. 335, 452, 1171, 1213, 1216 dst.).

Pasal 1216.

Pembeli tetap memegang uang pembeliannya sampai jumlah yang tetap

lalu; bila hal itu tidak ditentukan lain pada persyaratan lelang, maka ia

wajib membayar bunga dari jumlah uang trsebut di atas kepada penjual

atau orang-orang lain yang berhak menurut undang-undang sampai pada

saat pembayaran terakhir harga pembelian itu. (KUPerd. 1217.)

Pasal 1217.

Ummi Habsyah SH243 / 400

Namun bila pembeli atau pengganti-penggantinya membiarkan atau

menelantarkan persil itu sedemikian rupa, sehingga karena itu jaminan

bagi orang-orang yang berhak menjadi berkurang atau hilang, maka orangorang

ini berhak menuntut di pengadilan, agar uang pembelian segera

dilunasi dan disimpan, baik dalam pendaftaran-pendaftaran hipotek atas

barang-barang tak bergerak lainnya, atau dalam pendaftaran-pendaftaran

pada buku besar pinjaman nasional, ataupun dalam surat-surat utang atas

beban Indonesia; segala sesuatu dalam hubungan yang sama dan

ketentuan-ketentuan yang sama, seakan-akan uang pembelian itu tetap

berada di tangan pembeli itu atau pengganti-penggantinya; semuanya

tidak mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila ada alasan

untuk itu.

Bila tuntutan untuk pelunasan segera seperti yang disebut dalam alinea

yang lalu dikabulkan, maka hakim akan mengangkat juga seorang yang

cakap, yang akan ditugaskan untuk menerima dan menyimpan uang

pembelian itu. (KUHperd.1271.)

Pasal 1218.

Bila dalam hal tersebut dalam pasal 1215, dari hasil perhitungan temyata,

bahwa orang yang untuk kepentingannya telah dilakukan pendaftaran tidak

mempunyai tagihan apa pun, atau tagihannya kurang daripada jumlah

semula yang didaftarkan, maka perikatan dibatalkan, dan uang pembelian

yang belum dilunasi harus dibayar, baik untuk kepentingan para kreditur

hipotek yang pendaftarannya seluruhnya atau sebagian tidak mendapat

urutan menguntungkan, dengan memperhatikan tingkat penempatannya,

atau untuk kepentingan pemilik semula persil itu, atau untuk kepentingan

orang-orang lain yang berhak. (KUHperd. 409, dst.)

Pasal 1219.

Bila dalam pendaftaran-pendaftaran tersebut pada pasal 1215 ada

pembukuan yang menyusul, yang seluruhnya atau sebagian tidak

mendapat urutan tingkat yang menguntutigkan, dan dengan demikian

harus dicoret, maka pada putusan pengaturan urutan tingkat, hakiin harus

memerintahkan, supayajuru simpan hipotek, karena jabatan, di samping

pencoretan, mencatat dalam daftar-daftar bahwa para kreditur tetap

mempunyai hak mereka atas apa yang masih tersisa pada hasil

perhitungan uang pembelian yang belum dibayar. (KUHperd. 1186 dst.,

1225.)

Pasal 1220.

Dalam hal penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan hakim atas

tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, jika sebidang persil, di

mana terdapat berbagai barang tak bergerak, yang di antaranya satu buah

atau lebih tidak dibebani, sedangkan yang lainnya dibebani dengan

hipotek, seluruhnya diual untuk satu harga, maka harga dari masingmasing

barang tak bergerak itu akan ditentukan hakim setelah mendengar

para ahli, demi kepentingan para kreditur yang terdaftar atas masingmasing

barang tak bergerak, menurut perbandingan terhadap harga

Ummi Habsyah SH244 / 400

pembelian seluruhnya. (Rv. 499.)

Bagian 6. Pegawai Pegawai yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek,

Tanggung Jawab

Mereka, Dan Hal Diketahuinya Daftar-daftar Oleh Masyarakat.

Pasal 1221.

pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek adalah:

a. sejauh barang-barang itu terletak dalam karesidenan tempat

kedudukan suatu pengadilan negeri, panitera pengadilan negeri itu;

b. sejauh barang-barang itu terletak di tempat lain, sekretaris-sekretaris

karesidenan, atau pegawai-pegawai lain yang ditunjuk oleh

pemerintah. (Overschr, 1, 1a; S. 1936-153.)

Dalam tiap-tiap karesidenan ada penyimpanan, yang batas-batasnya

ditentukan oleh batas-batas karesidenan itu, dan dinamakan lingkungan

penyimpanan.

Namun jika keadaan setempat mengizinkan, pemerintah berwenang untuk

menempatkan lebih dari satu karesidenan, baik seluruhnya maupun

sebagian, di dalam satu lingkungan penyimpanan. (S. 1925-497, 643.)

Pasal 1222.

Tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan dalam bab ini

kepada para juru simpan hipotek, mereka ini juga wajib memelihara daftardaftar

dan catatan-catatan yang diperintahkan dengan ketentuanketentuan

undang-undang, mengenai pengumuman akta-akta peralihan

hak milik, akta-akta peletakan hak-hak kebendaan, dan akta-akta

pemisahan harta-benda. (Ov. 24 dst.; KUHperd. 1231.)

Pasal 1223.

Para juru simpan hipotek tidak diperkenankan melakukan pekerjaanpekerjaan

mereka selain di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah bagi

mereka untuk tujuan itu.

Daftar-daftar dan surat-surat lain kepunyaan kantor penyimpanan itu tidak

boleh dipindahkan tanpa perintah hakim.

Pasal 1224.

Para juru simpan hipotek wajib memberi kesempatan kepada siapa pun

yang berkehendak melihat daftar-daftar mereka serta akta-akta yang

didaftar untuk pengumuman, dan wajib menyerahkan salinan akta-akta itu,

demikian pula pendaftaran-pendaftaran dan catatan-catatan yang ada,

atau surat pernyataan tentang tiadanya akta, pembukuan atau catatan itu.

(Ov. 38; KUHperd.1210 dst., 1219, 1225, 1227.)

Pasal 1225.

Mereka bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang timbul:

Ummi Habsyah SH245 / 400

10. karena kelalaian mereka dalam menyimpan surat-surat yang

disampaikan kepada mereka dan dalam melakukan pembukuan dan

pendaftaran pada waktunya dan secara cermat sebagaimana dituntut

dari mereka; (KUHperd. 1230.)

20. karena kelalaian utuk menyebutkan satu pendaftaran atau lebih yang

dalam surat-surat pernyataan mereka, kecuali bila dalam hal yang

terakhir ini kesalahan itu timbul dari keterangan yang kurang

sempuma, yang tidak dapat dianggap sebagai kesalahan mereka;

(KUHperd. 1230.)

30. dari pencoretan-pencoretan yang dilakukan tanpa penyerahan suratsurat

tersebut dalam pasal 1196 kepada mereka. (KUHperd. 1108,

1181, 1188, 1203, 1219, 1228 dst.)

Pasal 1226.

Jika juru simpan lalai menyebutkan dalam surat pernyataan satu beban

atau lebih yang di daftar atas suatu barang tak bergerak, maka barang ini

tidak dibebaskan dari beban-beban itu; hal ini tidak mengurangi tanggungawab

juru simpan itu terhadap orang yang menghendaki surat pernyataan

yang membuat kesalahan itu, dan tidak mengurangi hak juru simpan untuk

menuntut para kreditur yang telah menerima pembayaran yang tidak

diwajibkan. (KUHperd. 1360, 1365 dst.)

Pasal 1227.

Tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 619, para juru simpan

hipotek sekali-kali tidak boleh menolak atau memperlambat pendaftaran

akta pengalihan hak milik, pendaftaran hak-hak hipotek, pemberian

kesempatan untuk melihat surat-surat yang disampaikan kepada mereka

dan daftar-daftar mereka, atau pemberian surat-surat pemyataan yang

diminta, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, kepada

pihak-pihak bersangkutan; untuk tuiuan itu, atas permohonan mereka yang

menghendaki, oleh notaris atau juru sita dengan dua orang saksi akan

dibuat laporan tentang penolakan atau kelambatan juru simpan. (Ov. 38;

KUHperd. 616, 1179, 1224.)

Pasal 1228.

Para juru simpan bertanggungjawab terhadap masyarakat umum atas

perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan penyimpanan itu, yang

dilakukan oleh mereka yang mewakili para juru simpan dalam pelaksanaan

tugas jabatan, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut penggantian

dari pegawai-pegawai yang mewakili mereka itu. (KUHperd. 1225, 1366.)

Pasal 1229.

para juru simpan, atas biaya mereka, harus mengadakan jaminan untuk

menambah kepastian bagi umum, memberikan suatu penanggungan

utang, yang besarnya dan cara mengadakannya diatur oleh pemerintah.

(S. 1907-510.)

Ummi Habsyah SH246 / 400

Pasal 1230.

Lamanya waktu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada para juru

simpan hipotek dalam pasal 1255, ditentukan sepuluh tahun: untuk

kelalaian yang termaksud pada nomor 10 dan 30 pasal itu, terhitung dari

hari diajukan permohonan formalitas-formalitas menurut undang-undang

oleh mereka yang berkepentingan, dan untuk kelalaian-kelalaian

termaksud pada nomor 20 terhitung dari hari diberikannya surat

pernyataan yang bersangkutan.

Pasal 1231.

Bentuk daftar-daftar, cara pembukuan, pajak-pajak yang akan dipungut

oleh negara, gaji para juru simpan, hukuman-hukuman disiplin, kewajibankewajiban

lain yang dibebankan kepada pegawai-pegawai tersebut, dan

apa saja yang disyaratkan untuk lengkapnya pelaksanaan peraturan

tentang pengumuman peralihan hak milik dan hipotek, yang ditetapkan

dengan ketentuan-ketentuan undang-undang, harus diatur oleh

pemerintah, setelah meminta nasihat Makkamah Agung. (Overschr.)

Pasal 1232.

pengawasan atas para juru simpan hipotek ditugaskan kepada pengadilan

negeri, di bawah pengawasan tertinggi Mahkamah Agung. Cara

melaksanakann pengawasan ini juga harus diatur oleh pemerintah setelah

mendengar nasihat Mahkamah Agung. (Overschr. 42.)

B U K U K E T I G A P E R I K A T A N

BAB I. PERIKATAN PADA UMUMNYA

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1233.

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

(KUHPerd. 1313 dst., 1352; Rv. 102.)

Pasal 1234.

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk

tidak berbuat sesuatu. (KUHPerd. 1236 dst., 1239 dst., 1314.)

Bagian 2. Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu.

Pasal 1235.

Dalam perikatan untuk memberikan Sesuatu, termaktub kewajiban untuk

menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai

Ummi Habsyah SH247 / 400

seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan.

Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan

tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

(KUHPerd. 105, 385, 612 dst., 784, 1033, 1157, 1356, 1444 dst., 1474 dst.,

1482, 1550-11, 1560-11, 1706 dst., 1715, 1744, 1801.)

Pasal 1236.

Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur

bila ia mewanjikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu

atau tidak merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.

(KUHPerd, 1235, 1243 dst., 1264, 1275, 1391, 1444, 1480.)

Pasal 1237.

Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu

menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk

menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, seme njak

perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya. (KUHPerd. 1264, 1275, 1391,

1444, 1460, 1481 dst., 1545, 1553, 1605, 1648, 1708, 1745 dst.)

Pasal 1238.

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis

itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan

ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu

yang ditentukan. (KUHPerd. 391, 413, 579, 1243, 1362, 1626, 1805, 1979;

Rv. 1 dst.)

Bagian 3. Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu Atau Untuk Tidak Berbuat

Sesuatu.

Pasal 1239.

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,

wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan

bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. (KUHPerd. 1241, 1243

dst., 1277, 1365 dst., 1383; Rv. 580 dst., 606a dst., 765; IR, 222.)

Pasal 1240.

Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala

sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia

dapat minta kuasa dari hakim untuk menyuruh menghapuskan segata

sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak

mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga,

jika ada alasan untuk itu. (KUHPerd. 1239, 1241, 1243, 1365.)

Pasal 1241.

Bila perikatan itu tidak dilaksanakan, kreditur juga boleh dikuasakan untuk

melaksanakan sendiri perikatan itu atas biaya debitur. (KUHPerd. 1239 dst.)

Ummi Habsyah SH248 / 400

Pasal 1242.

Jika perikatan itu ber-tujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana

pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran

itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. (KUHPerd.

641, 1243, 1245.)

Bagian 4. Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak

Dipenuhinya Sesuatu Perikatan.

Pasal 1243.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,

tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya

dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.

(KUHPerd. 1236, 1238, 1239 dst., 1246 dst., 1249 dst., 1304, 1307, 1365

dst., 1480; Rv. 607 dst.)

Pasal 1244.

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia

tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau

tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh

suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya,

walaupun tidak ada itikad buruk padanya. (KUHPerd. 1444, 1865.)

Pasal 1245.

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan

memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang

untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan

suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Pasal 1246.

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas

kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat

diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang

disebut di bawah ini.(KUHPerd. 58, 1603.)

Pasal 1247.

Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang

diharapkan atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan,

kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu-daya yang

dilakukannya.(KUHPerd. 1328.)

Pasal 1248.

Ummi Habsyah SH249 / 400

Bahkan jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipudaya

debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan

kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup

hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak ditaksanakannya perikatan

itu.

Pasal 1249 Jika

dalam suatu perikatan ditentukan, bahwa pihak yang lalai memenuhinya

harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka

kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih

ataupun yang kurang dari jumlah itu. (KUHPerd. 1307 dst.)

Pasal 1250.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan

pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang

timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga

yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa mengurangi berlakunya

peraturan undang- undang kbusus.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu

dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak

diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan

bahwa hal itu berlaku demi hukum. (KUHPerd. 391, 413, 797 dst., 1098,

1216, 1286, 1362, 1515, 1626, 1805, 1810, 1839; KUHD 147, 680, 721; S.

1848-22 jo. 1849-63.)

Pasal 1251.

Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga,

baik karena suatu pennohonan dimuka pengadilan, maupun karena suatu

persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut

adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun. (KUHPerd.

1252.)

Pasal 1252.

Walaupun demikian, penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang upah

tanah dan uang sewa lain, bunga abadi atau bunga sepanjang hidup

seseorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukan penuntutan atau

dibuat persetujuan.

Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian hasil-hasil sewa dan

bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada kreditur untuk

Pembebasan(KUHPerd. 502, 1770 dst., 1775.)

Bagian 5. Perikatan Bersyarat.

Pasal 1253.

Ummi Habsyah SH250 / 400

Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa

yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara

menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu,

maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi

tidaknya peristwa itu. (KUHPerd. 154, 997, 1169, 1263, 1265 dst., 1268,

1463 dst., 1990.)

Pasal 1254.

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin

terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau

sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan

mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku. AB.

23; KUffPerd. 139, 888, 1334, 1337i 1663.)

Pasal 1255.

Syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tak mungkin tidak

membuat perikatan yang digantungkan padanya tak berlaku. (KUHPerd,

1254.)

Pasal 1256.

Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata terpada

kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada

perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut,

dan perbuatan itu telah terjadi, maka perikatan itu adalah sah. (KUHPerd.

171,M, 1668, 1761.)

Pasal 1257.

Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan

dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (KUHPerd. 1343.)

Pasal 1258.

Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa

akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak

ada, bila waktu tersebut telah lampau sedangkan peristiwa tersebut tidak

terjadi.

Jika waktu tidak ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat

dipenuhi, dan syarat itu tidak dianggap tidak ada sebelum ada kepastian

bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi. (KUHPerd. 997, 1263 dst., 1521.)

Pasal 1259.

Jika suatu perikatan tergantung pada syarat bahwa suatu peritiwa tidak

akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut telah terpenum

bila waktu tersebut lampau tanpa terjadinya peristiwa itu. Begitu pula

syarat itu telah terpenuhi, jika sebelum waktu tersebut lewat telah ada

kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi; tetapi jika tidak

ditetapkan suatu waktu, maka syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada

Ummi Habsyah SH251 / 400

kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

Pasal 1260.

Syarat yang bersangkutan dianggap telah terpenuhi, jika debitur yang

terikat oleh syarat itu menghalangi terpenuhinya syarat itu. (KUHPerd.

889.)

Pasal 1261.

Bila syarat telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga saat

terjadinya perikatan.

Jika kreditur meninggal sebelum terpenuhi syarat, maka hak-haknya

berpindah kepada para ahli warisnya. (KUHPerd. 958, 998, 1264, 1990.)

Pasal 1262.

Kreditur, sebelum syarat terpenuhi, boleh melakukan segala usaha yang

pertu untuk merdaga supaya haknyajangan sampai hilang. (KUHPerd.

1215; F125 dst.; Rv. 714 dst)

Pasal 1263.

Suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang

tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu

akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi

tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum

peristiwanya terjadi; dalam hal kedua, perikatan mulai bertaku sejak

terjadi. (KUHPerd. 998, 1169, 1176, 1253, 1258 dst., 1264, 1463, 1990.)

Pasal 1264.

Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat yang ditunda, maka

barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungan debitur,

yang hanya wajib menyerahkan barang itu bila syarat dipenuhi.

Jika barang tersebut musnah seluruhnya di luar kesalahan debitur, maka

baik bagi pihak yang satu maupun bagi pihak yang lain, tidak ada lagi

perikatan.

Jika barang tersebut merosot harganya di luar kesalahan debitur, maka

kreditur dapat memilih: memutuskan perikatan, atau menuntut

penyerahan barang itu dalam keadaan seperti adanya, tanpa pengurangan

harga yang telah dijanjikan.

Jika harga barang itu merosot karena kesalahan debitur, maka kreditur

berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barang itu

dalam keadaan seperti apa adanya dengan penggantian kerugian.

(KUHPerd. 1237, 1243 dst.,1261, 1444.)

Pasal 1265.

Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapus. kan

Ummi Habsyah SH252 / 400

perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula,

seolah-olah tidak pemah ada suatu perikatan.

Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan

kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang

dimaksudkan terjadi. (KUHPerd. 997, 1169, 1258 dst., 1266 dst., 1381,

1519 dst.)

Pasal 1266.

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbalbalik,

andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi

pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak

dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan

melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu

jangka. waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak

boleh lebih dari satu bulan. (KUHPerd. 1480, 1517, 1589, 1781 dst.)

Pasal 1267.

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa

pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat

dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian

biaya, kerugian dan bunga. (KUHPerd. 1243 dst., 1480, 1517.)

Bagian 6. Perikatan-perikatan Dengan Waktu yang Ditetapkan.

Pasal 1268.

Waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan, melainkan hanya

pelaksanaannya. (KUHPerd. 1253, 1266, 1308, 1750, 1759, 1763, 1990.)

Pasal 1269.

Apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan itu, tidak dapat

ditagih sebelum waktu itu tiba; tetapi apa yang telah dibayar sebelum

waktu itu, tak dapat diminta kembali. (KUHPerd. 1338, 1359, 1427 dst.,

1759; KUHD 139, 176.)

Pasal 1270.

Waktu yang ditetapkan selalu ditentukan untuk kepentingan debitur, jika

dari sifat perikatan sendiri atau dari keadaan temyata bahwa waktu itu

ditentukan untuk kepentingan kreditur. (KUHPerd. 1405, 1428, 1771; KUHD

139,,476.),

Pasal 1271.

Debitur tidak dapat lagi menarik manfaat dari suatu ketetapan waktu, Jika

Ummi Habsyah SH253 / 400

ia telah dinyatakan pailit, atau jika jaminan yang diberikannya kepada

kreditur telah merosot karena kesalahannya sendiri. (KUHPerd. 1217, 1772,

1781, l843; F130.)

Bagian 7. Perikatan Dengan Pilihan Atau Perikatan yang

Boleh Dipilih Oleh Salah Satu Pihak.

Pasal 1272.

Dalam perikatan dengan pilihan, debitur dibebaskanjika ia menyerahkan

salah satu dari dua barang yang disebut dalam penkatan, tetapi ia tidak

dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu

dan sebagian dari barang yang lain. (KUHPerd. 1389.)

Pasal 1273.

Hak memilih ada pada debitur, jika hak ini tidak secara tegas diberikan

kreditur. (KUHPerd. 767 969, 1277, 1349, 1392, 1473.)

Pasal 1274

Suatu perikatan adalah mumi dan sederhana, walaupun perikatan itu

disusun boleh pilih atau secara mana suka, jika salah satu dari kedua

barang itu tidak dapat menjadi pokok perikatan. (KUHPerd. 1277, 1332)

Pasal 1275.

Suatu perkatan denngan pilihan adalah mumi dan sederhana, jika salah

dari barang yang dijanjikan hilang, atau karena kesalahan debitur tidak

diserahkan lagi. Harga dari barang itu tidak dapat ditawarkan sebagai

gantinya. Jika kedua barang telah hilang dan debitur bersalah tentang

lenyapnya salah satu barang, dia harus membayar harga barang yang

paling akhir hilang. (KURPerd. 1236, t 1273, 1444 dst.)

Pasal 1276.

Jika dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal lalu pilihan diserahkan

kepada kreditur dan hanya salah satu barang saja yang hilang, maka jika

hal itu terjadi diluar kesalahan debitur, kreditur harus memperoleh barang

yang masih ada; jika hilangnya salah satu barang terjadi terjadi karena

salahnya debitur, maka kreditur dapat menuntut penyerahan barang yang

masih ada atau harga yang telah hilang.

Jika kedua barang lenyap, maka bila hilangnya barang itu, salah satu saja

pun, terjadi karena kesalahan debitur, kreditur boleh menuntut

pembayaran harga salah satu barang itu menurut pilihannya. (KUHPerd.

1236, 1273, 1444.)

Pasal 1277.

Prinsip yang sama juga berlaku, baik jika ada lebih dari dua barang

termaktub dalam perikatan maupun jika perikatan itu adalah mengenai

berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. (KUHPerd. 1239 dst.)

Ummi Habsyah SH254 / 400

Bagian 8. Perikatan Tanggung-renteng Atau Perikatan Tanggungmenanggung.

Pasal 1278.

Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggungrenteng

antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas

kepada masing-masing diberikan hak utituk menuntut pemenuhan seluruh

utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di

antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut

sifatnya dapat dipecah dan dibagi aiitara para kreditur tadi. (KUHPerd.

1292, 1296 dst., 1301, 1303.)

Pasal 1279.

Selama belum digugat oleh salah satu kreditur, debitur bebas memilih,

apakah ia akan membayar utang kepada yang satu atau kepada yang lain

di antara para kreditur.

Meskipun demikian, Pembebasan yang diberikan oleh salah seorang

kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, tak dapat

membebaskan debitur lebih dari bagian kreditur tersebut. (KUHPerd. 1439,

1857, 1917, 1938, 1985.)

Pasal 1280.

Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung,

manakala mereka seniua wajib melaksanakan satu hal yang sama,

sedemikian rupa, sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan

pelunasan oleh salah satu membebaskan debitur lainnya terbadap kreditur.

(KUHPerd. 1288, 1424, 1430, 1439 dst., 1938 dst., 1983.)

Pasal 1281.

Suatu perikatan dapat bersifat tanggung-menanggung, meskipun salah

satu debitur itu diwajibkan memenuhi hal yang sama dengan cara

berlainan dengan teman-temannya sepenanggungan, misalnya yang satu

terikat dengan bersyarat, sedangkan yang lain terikat secara mumi dan

sederhana, atau terhadap yang satu telah diberikan ketetapan waktu

dengan persetujuan, sedang terhadap yang lain tidak diberikan. (KUHPerd.

1253 dst., 1268 dst., 1287.)

Pasal 1282.

Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung,

kecuali jika dinyatakan dengan tegas.

Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal suatu perikatan dianggap

sebagai perikatan tanggung-menanggung karena kekuatan penetapan

undang-undang. (KUHPerd. 130, 350 dst., 563, 1016, 1019, 1301, 1749,

1811, 1836; KUHD 18, 21, 146, 176, 221; Sv. 354; IR. 333.)

Ummi Habsyah SH255 / 400

Pasal 1283.

Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih

piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya, dan debitur ini tidak

dapat meminta agar utangnya dipecah. (KUHPerd. 1279, 1832-21, 1836

dst.; KUHD 146, 176, 221; F. 132; Rv. 70.)

Pasal 1284.

Penuntutan yang ditujukan kepada salah satu debitur tidak menjadi

halangan bagi kreditur itu untuk melaksanakan haknya terhadap debitur

lainnya. (KUHPerd. 1280.)

Pasal 1285.

Jika barang yang harus diberikan musnah karena kesalahan seorang

debitur tanggung-renteng atau lebih, atau setelah debitur itu dinyatakan

lalai, maka para debitur lainnya tidak bebas dari kewajiban untuk

membayar harga barang itu, tetapi mereka tidak wajib untuk membayar

penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Kreditur hanya dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, baik

dari debitur yang menyebabkan lenyapnya barang itu, maupun dari

mereka yang lalai memenuhi perikatan. (KUHPerd. 1243, 1246, 1310,

1444.)

1286. Tuntutan pembayaran bunga yang diajukan terhadap salah satu di

antara para debitur tanggung renteng, mengakibatkan bunga itu juga

berlaku terhadap semua orang lain yang turut berutang. (KUHPerd. 1250,

1983.)

Pasal 1287.

Seorang debitur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung yang

dituntut oleh kreditur, dapat memajukan semua bantaban (eksepsieksepsi)

yang timbul dari sifat perikatan dan yang mengenai dirinya

senditi, pula semua bantahan yang mengenai diri semua debitur lain.

la tidak dapat memakai bantahan yang hanya mengenai beberapa debitur

saja. (KUHPerd. 1281, 1423 dst., 1430, 1441, 1847, 1938, 1983.)

Pasal 1288.

Jika salah satu debitur menjadi satu-satunya ahli waris kreditur, atau jika

kreditur merupakan satu-satunya ahli waris salah satu debitur, maka

percampuran utang ini tidak niengakibatkan tidak berlakunya perikatan

tanggung-menanggung, kecuali untuk bagian dari debitur atau kreditur

yang bersangkutan. (KUHPerd. 1436 dst.)

Pasal 1289.

Kreditur yang telah menyetujui pembagian piutangnya terhadap salah satu

debitur, tetap memiliki piutang terhadap para debitur yang lain, tetapi

dikurangi bagian debitur yang telah dibebaskan dari perikatan tanggung-

Ummi Habsyah SH256 / 400

menanggung. (KUHPerd. 1303.)

Pasal 1290.

Kreditur yang menerima bagian salah satu debitur tanpa melepaskan

haknya yang berdasarkan utang tanggung-renteng sendiri atau hak-haknya

pada umumnya, tidak menghapuskan haknya secara tanggung-renteng,

melainkan hanya terhadap debitur tadi.

Kreditur tidak dianggap membebaskan debitur dari perikatan tanggungmenanggung,

jika dia menerima suatu jumlah sebesar bagian debitur itu

dalam seluruh utang, sedangkan surat bukti pembayaran tidak secara

tegas menyatakan bahwa apa yang diterimanya adalah untuk bagian orang

tersebut,

Hal yang sama berlaku terhadap tuntutan yang ditujukan kepada salah

satu debitur, selama orang ini belum membenarkan tuntutan tersebut,

atau selama perkara belum diputus oleh hakim. (KUHPerd. 1289.)

Pasal 1291.

Kreditur yang menerima secara tersendiri dan tanpa syarat bagian dari

salah satu debitur dalam pembayaran bunga tunggakan dari suatu utang,

hanya kehilangan haknya sendiri terhadap bunga yang telah harus dibayar,

dan tidak terhadap bunga yang belum tiba waktunya untuk ditagih atau

utang pokok, kecuali bila pembayaran tersendiri itu telah terjadi selama

sepuluh tahun berturut-turut. (KUHPerd. 1394, 1983 dst.)

Pasal 1292.

Suatu perikatan, meskipun menjadi tanggungjawab kreditur sendiri,

menurut hukum dapat dihadapi para debitur secara terbagi-bagi, masingmasing

untuk bagiannya sendiri-sendiri. (KUHPerd. 1100, 1283, 1298,

1983.)

Pasal 1293.

Seorang debitur yang telah melunasi utangnya dalam suatu perikatan

tanggung-menanggung, tidak dapat menuntut kembali dari para debitur

lainnya lebih daripada bagian mereka masing-masing.

Jika salah satu di antara mereka tidak mampu untuk membayar, maka

kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan itu harus dipikul bersamasama

oleh para debitur lainnya dan debitur yang telah melunasi utangnya,

menurut besamya bagian masing-masing. (KUHPerd. 1103, 1292, 1402-31,

1841, 1844.)

Pasal 1294.

Jika kreditur telah membebaskan salah satu debitur dari perikatan

tanggung-menanggung, dan seorang atau lebih debitur lainnya menjadi tak

mampu, maka bagian dari yang tak mampu itu harus dipikul bersamasama

oleh debitur lainnya, juga oleh mereka yang telah dibebaskan dari

perikatan tanggungmenanggung. (KUHPerd. 1289 dst., 1293 dst.)

Ummi Habsyah SH257 / 400

Pasal I295.

Jika barang yang untuknya orang-orang mengikatkan diri secara tanggungrenteng

itu hanya menyangkut salah satu di antara mereka, maka mereka

masing-masing terikat seluruhnya kepada kreditur, tetapi di antara mereka

sendiri mereka dianggap sebagai orang penjamin bagi orang yang

berhutang dengan barang itu, dan karena itu harus diberi ganti-rugi.

(KUHPerd. 1292, 1836, 1839 dst.)

Bagian 9. Perikatan-perikatan yang Dapat Dibagi-bagi Dan Perikatanperikatan

yang Tidak Dapat Dibagi-bagi.

Pasal 1296.

Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekedar

pokok perikatan tersebut adalah suatu barang yang penyerahannya atau

suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat

dibagi-bagi, baik secara nyata maupun tak nyata. (KUHPerd. 728, 739, 892,

1160, 1299 dst., 1721.)

Pasal 1297.

Suatu perikatan tak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau perbuatan

yang menjadi pokok perikatan itu, karena sifatnya, dapat dibagi-bagi, jika

barang atau perbuatan itu, menurut maksudnya, tidak boleh diserahkan

atau dilaksanakan sebagian demi sebagian saja. (KUHPerd. 1160, 1300

dst.)

Pasal 1298.

Bahwa suatu perikatan merupakan perikatan tanggung-menanggung, itu

tidak berarti bahwa perikatan itu adalah suatu perikatan yang tak dapat

dibagi-bagi. (KUHPerd. 1283, 1292, 1301 dst., 1983.)

Pasal 1299.

Suatu perikatan yang dapat dibagi-bagi, harus dilaksanakan antara debitur

dan kreditur, seolah-olah perikatan itu tak dapat dibagi-bagi; hal dapatnya

dibagi-bagi suatu perikatan, itu hanya dapat diterapkan terhadap ahli waris

yang tidak dapat menagih piutangnya atau tidak wajib membayar

utangnya selain uiituk bagian masing-masing sebagai ahli waris atau orang

yang harus mewakili kreditur atau debitur. (KUHPerd. I 100 dst., 1311 dst.,

1390, 1527 dst., 172 1.)

Pasal 1300.

Asas yang ditentukan dalam pasal yang lalu, dikecualikan terhadap ahli

waris debitur:

10. jika utang itu berkenaan dengan suatu hipotek; (KUHPerd. I 101 dst.,

Ummi Habsyah SH258 / 400

1105, 1163, 1198.)

20. jika utang itu terdiri atas suatu barang tertentu; (KUHPerd. 1083, 1391.)

30. jika utang itu mengenai berbagai barang yang dapat dipilih, terserah

kepada kreditur, sedang salah satu dari barang-barang itu tak dapat

dibagi. (KUHPerd. 1272 dst.)

40. jika menurut persetujuan hanya salah satu ahli waris saja yang

diwajibkan melaksanakan perikatan itu; (KUHPerd. 800, 959, 965, 967.)

50. jika temyata dengan jelas, baik karena sifat perikatan, maupun karena

sifat barang yang menjadi pokok perikatan, atau karena maksud yang

terkandung dalam persetujuan itu, bahwa maksud kedua belah pihak

adalah bahwa utangnya tidak dapat diangsur. (KUHPerd. 1297.)

Dalam ketiga hal yang pertama, si ahli waris yang menguasai barang yang

harus diserahkan atau barang yang dijadikan tanggungan hipotek, dapat

dituntut untuk membayar seluruh utangnya, pembayaran mana dapat

dilaksanakan atas barang yang harus discrahkan itu atau atas barang yang

d@adikan tanggungan hipotek tersebut, tanpa mengurangi haknya tintuk

menuntut penggantian kepada ahli waris lainnya.

Ahli waris yang dibebani dengan utang dalam hal yang keempat, dan tiap

ahli waris dalam hal yang kelima, dapat pula dituntut untuk seluruh utang,

tanpa mengurangi hak mereka untuk minta ganti rugi dari ahli waris yang

lain.

Pasal 1301.

Tiap orang yang bersama-sama wajib memikul suatu utang yang dapat

dibagi, bertanggungjawab untuk seluruhnya, meskipun perikatan tidak

dibuat secara tanggung-menanggung. (KUHPerd. 1160, 1163, 1278 dst.,

1297, 1310.)

Pasal 1302.

Hal yang samajuga berlaku bagi para ahli waris orang yang diwajibkan

memenuhi perikatan seperti itu. (KUHPerd. 1102 dst., 1310, 1721.)

Pasal 1303.

Tiap ahli waris kreditur dapat menuntut pelaksanaan suatu perikatan yang

tak dapat dibagi-bagi secara keseluruhan.

Tiada seorang pun dari antara mereka diperbolehkan sendirian memberi

Pembebasan dari seluruh utang maupun menerima harganya sebagai ganti

barang.

Jika hanya salah satu ahli waris memberi Pembebasan dari utang yang

bersangkutan, atau menerima harga barang yang bersangkutan, maka

para ahb waris lainnya tidak dapat menuntut barang yang tak dapat dibagibagi

itu, kecuaft dengan memperhitungkan bagian dari ahli waris yang

telah memberikan Pembebasan dari utang atau yang telah menerima

harga barang itu. (KUHPerd. 1278, 1289, 1385, 1438, 1721.)

Ummi Habsyah SH259 / 400

Bagian 10. Perikatan Dengan Perjanjian Hukuman.

Pasal 1304.

Perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang

sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya

melakukan sesiiatu, jika dia tidak melaksanakan hal itu. (KUHPerd. 1243,

1249.)

Pasal 1305.

Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya perjanjian hukuman.

tidak berlakunya perjanjian hukuman, sama sekati tidak mengakibatkan

batalnya perikatan pokok. (KUHPerd. 1315, 1317.)

Pasal 1306.

Kreditur dapat juga menuntut pemenuhan perikatan pokok sebagai

pengganti pelaksanaan hukuman terhadap debitur.

Pasal 1307.

Penetapan hukuman dimaksudkan sebagai ganti penggantian biaya,

kerugian dan bunga, yang diderita kreditur karena tidak dipenuhi perikatan

pokok.

Ia tidak dapat menuntut utang pokok dan hukumannya bersama-sama,

kecuali jika hukuman itu ditetapkan hanya untuk terlambatnya

pemenuhan. (KUHPerd. 1243, 1249, 1312.)

Pasal 1308.

Entah perikatan pokok itu memuat ketentuan waktu untuk pelaksanaannya

entah tidak, hukuman tidak dikenakan, kecuali jika orang yang terikat

untuk memberikan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu itu tidak

melaksanakan hal itu. (KUHPerd. 1235, 1238, 1243, 1245, 1250, 1268.)

Pasal 1309.

Hukuman dapat diubah oleh hakim, jika sebagian perikatan pokok telah

dilaksanakan. (KUHPerd. 1249.)

Pasal 1310.

Jika perikatan pokok yang memuat penetapan hukuman adalah mengenai

suatu barang yang tak dapat dibagi-bagi, maka hukuman harus dibayar

kalau terjadi pelaziggaran oleh salah satu ahli waris debitur; dan hukuman

ini dapat dituntut, baik untuk seluruhnya dari siapa yang melakukan

pelanggaran terhadap perikatan maupun dari masing-masing ahli waris

untuk bagiannya, tetapi tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut

kembali siapa yang menyebabkan hukuman harus dibayar; segala sesuatu

tidak mengurangi hak-hak kreditur hipotek. (KUHPerd. 1163, 1285, 1301.)

Ummi Habsyah SH260 / 400

Pasal 1311.

Jika perikatan pokok dengan penetapan hukuman itu adalah mengenai

suatu barang yang dapat dibagi-bagi, maka hukuman hanya harus dibayar

oleh ahli waris debitur yang melanggar perikatan, dan hanya untuk jumlah

yang tidak melebihi bagiannya dalam perikatan pokok, tanpa ada tuntutan

terhadap mereka yang telah memenuhi perikatan.

Peraturan ini dikecualikan, jika perjanjian hukuman ditambah dengan

maksud supaya pemenuhan tidak terjadi untuk sebagian, dan salah satu

ahli waris telah menghalangi pelaksanaan perikatan untuk seluruhnya;

dalam hal ini, hukuman dapat dituntut dari yang terakhir ini untuk

seluruhnya dan dari para ahli waris yang lain hanya untuk bagian mereka,

tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut ahli waris yang melanggar

perikatan- (KUHPerd. 1299, 1306.)

Pasal 1312.

Jika suatu perikatan pokok yang dapat dibagi-bagi dan memakai penetapan

hukuman yang tak dapat dibagi-bagi hanya dipenuhi untuk sebagian, maka

hukuman terhadap ahli waris debitur diganti dengan pembayaran

penggantian biaya, kerugian dan bunga. (KUHPerd. 1296, 1299, 1306 dst.)

BAB II. PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1313.

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. (KUHPerd. 1233 dst.)

Pasal 1314.

Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan

memberatkan.

Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak

yang satu akan memberikan suatu keuntijngan kepada pihak yang lain

tanpa menerima imbalan.

Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang

mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu,

atau tidak melakukan sesuatu. (KUHPerd. 1234, 1666.)

Pasal 1315.

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau

perjanjian selain untuk dirinya sendiri. (KUHPerd. 1316, 1340, 1357, 1382

dst., 1645, 1655, 1792, 1820.)

Pasal 1316.

Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan

Ummi Habsyah SH261 / 400

bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu; tetapi hal ini tidak

mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang

berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjajian

itu. (KUHPerd. 1338, 1645, 1823, 1873.)

Pasal 1317.

Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila ituatu

perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada

orang lain, mengandung syarat semacam itu.

Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya

kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat

itu. (KUHPerd. 1323, 1338, 1669 dst., 1688, 1778, 1823.)

Pasal 1318.

Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri

dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya,

kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat persetujuan

itu bahwa bukan itu maksudnya. (KUHPerd. 175, 178, 807-11, 833, 955,

1575, 1612, 1743, 1784, 1813, 1826.)

Pasal 1319.

Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang

tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum

yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

Alinea kedua tidak berlaku berdasarkan S. 1938-276.

Bagian 2. Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.

Pasal 1320.

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

10. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312

dst.)

20. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.)

30. suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.)

40. suatu sebab yang tidak terlarang. (KUHPerd. 1335 dst.)

Pasal 1321.

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena

kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. (KUHPerd. 893,

1449, 1452, 1454, 1456, 1859, 1926.)

Pasal 1322.

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika

Ummi Habsyah SH262 / 400

kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok

persetujuan.

Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi

mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk

mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama

karena diri orang yang bersangkutan. (KUHPerd. 1618, 1666, 1851 dst.)

Pasal 1323.

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu

peersetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan,

juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak

berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. (KUHPerd. 893, 1053,

1065, 1325.)

Pasal 1324.

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan

dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa

dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam

waktu dekat.

Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis

kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Pasal 1325.

Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan

terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila

dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas

maupun ke bawah. (KUHPerd. 290 dst., 1323, 1449.)

Pasal 1326.

Rasa takut karena hormat terhadap ayah, ibu atau keluarga lain dalam

garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan

persetujuan. (KUHPerd. 298.)

Pasal 1327.

Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut

lain, bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara

tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu

yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke

keadaan sebelumnya. (KUHPerd. 11 15, 1449 dst., 1454, 1456, 1892.)

Pasal 1328.

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan,

bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa,

sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian

itu tanpa adanya tipu muslihat.

Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktian.

Ummi Habsyah SH263 / 400

(KUHPerd. 1053, 1065, 1449, 1865, 1922.)

Pasal 1329.

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan

tidak cakap untuk hal itu. (KUHPerd. 1330, 1467, 1640.)

Pasal 1330.

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

10. anak yang belum dewasa; (KUHPerd. 330, 419 dst., 1006, 1446 dst.)

20. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; (KUHPerd. 433 dst., 446

dst., 452, 1446 dst.)

30. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undangundang,

dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang

dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. (KUHPerd. 399, 1446

dst., 1451, 1465 dst., 1640; F. 22.)

Pasal 1331.

Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak

cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan

yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh

undang-undang.

Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat

mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang

belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan

perempuan-perempuan yang bersuami. (KUHPerd. 109, 113, 116 dst., 151,

1447, 1456, 1701 dst., 1798, 1892.)

Pasal 1332.

Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok

persetujuan. (KUHPerd. 519 dst., 537, 1953; KUHD 599.)

Pasal 1333.

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang

sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.

Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat

ditentukan atau dihitung. (KUHPerd. 968 dst., 1272 dst., 1392, 1461, 1465.)

Pasal 1334.

Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok

suatu persetujuan.

Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk metepaskan suatu

warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat

dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan

orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan

Ummi Habsyah SH264 / 400

itu; hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178.

(KUHPerd. 141, 1063, 1254, 1667, 1774; Oogstverb. 3; Credverb. 3-51.)

Pasal 1335.

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang

palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. (KUHPerd. 890

dst.)

Pasal 1336.

Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak

terlarang, atauj ika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang

dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah. (KUHPerd. 1878.)

Pasal 1337.

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang

atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan

ketertiban umum. (AB., 23; KUHPerd. 139, 891, 1254, 1619.)

Bagian 3. Akibat Persetujuan.

Pasal 1338.

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan

kedua belah pihak, atau. karena alasan-alasan yang ditentukan oleh

undang-undang.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. (KUHPerd. 751, 1066,

1243 dst ‘ , 1266 dst., 1335 dst., 1363, 1603, 1611, 1646-31, 1688, 1813.)

Pasal 1339.

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di

dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan

dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. (AB. 15;

KUHPerd. 1347 dst., 1482, 1492, 1800 dst., 1817, 1819.)

Pasal 1340.

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat

memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang

ditentukan dalam pasal 1317. (KUHPerd. 1178, 1523, 1815, 1818, 1857; F.

152.)

Pasal 1341.

Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya

segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan

Ummi Habsyah SH265 / 400

nama apa pun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan, bahwa

ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya

atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu

mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.

Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barangbarang

yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati.

Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan

debitur, cukuplah kreditur menunukkan bahwa pada waktu melakukan

tindakan itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia

merugikan para kreditur, tak perduli apakah orang yang diuntungkan juga

mengetahui hal itu atau tidak. (KUHPerd, 192, 920, 977, 1061, 1067, 1166,

1185, 1454, 1922, 1952; Credverb. 5; F. 30, 41 dst.)

Bagian 4. Penafsiran Persetujuan.

Pasal 1342.

Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang

daripadanya dengan jalan penafsiran. (KUHPerd. 855.)

Pasal 1343.

Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai tafsiran, maka lebih

baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu,

daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf. (KUHPerd. 886, 1257,

1473, 1855.)

Pasal 1344.

Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti

menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut

arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan. (KUHPerd. 887.)

Pasal 1345.

Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling

sesuai dengan sifat persetujuan. (KUHPerd. 887.)

Pasal 1346.

Perkataan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan

di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat. (AB. 15.)

Pasal 1347.

Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap

telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas

dimasukkan dalam persetujuan. (KUHPerd. 1339, 1492.)

Pasal 1348.

Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam

Ummi Habsyah SH266 / 400

hubungannya satu sama lain; tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam

hubungannya dengan seluruh persetujuan.

Pasal 1349.

Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian

orang yang minta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang

inengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. (KUHPerd. 1273, 1473, 1509,

1865, 1879.)

Pasal 1350.

Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun

suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata

dimaksudkan kedua pihak sewaktu membuat persetujuan. (KUHPerd.

1854.)

Pasal 1351.

Jika dalam suatu persetujuan dinyatakan suatu hal untuk mewelaskan

perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan

persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam

persetujuan.

BAB III. PERIKATAN YANG LAHIR KARENA UNDANG-UNDANG

Pasal 1352.

Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang

sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat

perbuatan orang. (KUHPerd. 307 dst., 320 dst’, 383, 385, 452, 625 dst.,

1005, 1233, 1353, 1903-11; KUHD 321.)

Pasal 1353.

Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang,

muncul dari suatu perbuatan yang sah atau daii perbuatan yang

melanggar hukum. (KUHPerd. 1354 dst., 1365 dst.)

Pasal 1354.

Jika seseorang dengan sukarela, tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang

lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam

mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu,

hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri

urusan itu. (KUHD 154, 264.)

Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu.

ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia

menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas. (KUHPerd. 374, 1645,

1792, 1800 dst., 1817.)

Ummi Habsyah SH267 / 400

Pasal 1355.

Ia diwajibkan meneruskan pengurusan itu, itieskipun orang yang

kepentingannya diurus olehnya meninggal sebelum urusan diselesaikan,

sampai para ahli waris orang itu dapat itiengambil alih pengurusan itu.

(KUHPerd. 1800.)

Pasal 1356.

Dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang

kepala rumah tangga yang terlaksana.

Meskipun demikian, hakim berkuasa meringankan penggantian biaya,

kerugian dan bunga, yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang

yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang nienyebabkan

ia melakukan pengurusan itu. (KUHPerd. 1235, 1243.)

Pasal 1357.

Pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik,

diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang dilakukan oleh wakil itu

alas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh segala

perikatan yang secara perseorangan dibuat olehnya, dan mengganti segala

pengeluaran yang berfaedah dan perlu. (KUHPerd. 1807 dst.)

Pasal 1358.

Orang yang mewakili urusan orang lain tanpa mendapat perintah, tidak

berhak atas suatu upah. (KUHPerd. 1794.)

Pasal 1359.

Tiap pembayaran mengandaikan adanya suatu utang; apa yang telah

dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali.

Terhadap perikatan bebas (natuurwke verbindterds), yang secara sukarela

telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali. (KUHPerd. 1269,

1382 dst., 1766, 1791.)

Pasal 1360.

Barangsiapa, secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tak harus

dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang

memberikannya. (KUHPerd. 531, 1321, 1364.)

Pasal 1361.

Jika seseorang, karena khilaf mengira dirinya berutang, membayar suatu

utang, maka ia berhak menuntut kembali apa yang telah dibayar kepada

kreditur.

Walaupun demikian, hak itu hilangjika akibat pembayaran tersebut kreditur

telah memusnahkan surat-surat pengakuan utang, tanpa mengurangi hak

orang yang telah membayar itu untuk menuntutnya kembali dari debitur

yang sesungguhnya. (KUHPerd. 1359, 1382, 1766, 1791.)

Ummi Habsyah SH268 / 400

Pasal 1362.

Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus

dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan

hasilhasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian

biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan.

Jika barang itu musnah, meskipun hal ini terjadi di luar kesalahannya, ia

wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga,

kecuali jika ia dapat membuktikan, bahwa barang itu akan musnah juga

seandainya berada pada orang yang seharusnya meneiimanya. (KUHPerd.

532, 549, 575, 1364, 1444, 1967.)

Pasal 1363.

Barangsiapa menjual suatu barang yang diterimanya dengan itikad baik

sebagai pembayaran yang tak diwajibkan, cukup memberikan kembali

harganya.

Jika ia dengan itikad baik telah memberikan barang itu dengan cuma-cuma

kepada orang lain, maka ia tak usah mengembalikan sesuatu apa pun.

(KUHPerd. 531, 548, 1348, 1717.)

Pasal 1364.

Orang yang kepadanya barang yang bersangkutan dikembalikan,

diwajibkan, bahkan juga kepada orang yang dengan itikad buruk telah

memiliki barang itu, mengganti segala pengeluaran yang perlu dan telah

dilakukan guna keselamatan barang itu.

Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam

penguasaannya hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut diganti.

(KUHPerd. 548 dst., 567, 574 dst., 579, 1139-41, 1148, 1149.)

Pasal 1365.

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. (KUHPerd. 568, 602,

1246, 1447, 1918 dst; Rv. 580-71, 582; Aut. 27; Octr. 43 dst.; KUHP 1382

bis.)

Pasal 1366.

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang

disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga alas kerugian yang

disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. (KUHPerd. 654, 802, 1207,

1753; Rv. 582.)

Pasal 1367.

Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan

perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan

Ummi Habsyah SH269 / 400

barangbarang yang berada di bawah pengawasannya.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Orang tua dan wati bertanggung

jawab alas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang betum dewasa,

yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan

kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan

mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh

pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang

ditugaskan kepada orangorang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang

disebabkan oleh murid muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu

orangorang itu berada di bawah pengawasannya.

(s.d.u. dg. S. 1.927-31jis 390, 421.) Tanggungjawab yang disebutkan di atas

berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah atau kepala tukang itu,

membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah

perbuatan atas nama mereka seharusnya bertanggungjawab. (KUHPerd.

299, 802, 1368 dst., 1566, 1613, 1710, 1803; KUHD 321 dst, 331 dst., 358a

3 , 373, 534 dst.; WVO. 28.)

Pasal 1368.

Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu

dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh

binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun

binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya. (KUHP 490.)

Pasal 1369.

Pemilik sebuah gedung bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan

oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika ini terjadi

karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam

pembangunan ataupun dalam penataannya. (KUHPerd. 654, 1366, 1609.)

Pasal 1370.

Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena

kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak

atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si

korban, berhak menuntut ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan

dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. (AB. 28 dst.;

KUHPerd. 1365, 1380, 1918 dst.)

Pasal 1371.

Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja

atau karena kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban, selain

untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut

penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan

kedua belah pihak, dan menurut keadaan.

Ummi Habsyah SH270 / 400

Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian

yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang. (AB.

28; KUHPerd. 1365 dst., 1918 dst.)

Pasal 1372.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan

untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan

nama baik.

Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau

tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan

kedua belah pihak, dan keadaan. (AB. 28; KUHPerd. 1374 dst., 1379 dst.,

1853, 1918; Sv. 163; KUHP 310; ISR@ 66 7.)

Pasal 1373.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula

supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah

dilakukan adalah perbuatan memfitnah.

(s.d.t. dg. S. 1917-497.) Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa

perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam

pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan

perbuatan memfitnah.

Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat

umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana

diperintahkan oleh hakim, atas biaya si terhukum.

Pasal 1374.

Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat

dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang

lain dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum

di hadapan hakim suatu pemyataan yang berbunyi bahwa ia menyesaii

perbuatan yang telah ia lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya, dan

menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat.

(KUHPerd. 1378.)

Pasal 1375.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Tuntutan-tuntutan yang disebutkan dalam ketiga

pasal yang lain dapat juga diajukan oleh suami atau istri, orang tua, kakek

nenek, anak dan cucu, karena penghinaan yang dilakukan terhadap istri

atau suami, anak, cucu, orang tua dan kakek-nenek mereka, setelah orangorang

yang bersangkutan meninggal.

Pasal 1376.

(s.d.u. dg, S. 1917-497.) Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat

dikabulkan, jika tidak temyata adanya maksud untuk menghina. Maksud

untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata

dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara

terpaksa. (KUHPerd. 1918; Rv. 171; Sv. 9 dst., 131 dst.)

Ummi Habsyah SH271 / 400

Pasal 1377

(s.d.a. dg. S. 1917-497.) Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat

dikabulkan, jika orang yang dihina itu, dengan suatu putusan hakim yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, telah dipersalahkan

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Akan tetapi jika seseorang terus-menerus melancarkan penghinaan

terhadap seseorang yang lain, dengan maksud semata-mata untuk

inengbina, juga setelah kebenaran tuduhan temyata dari suatu putusan

yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau dari sepucuk akta

otentik, maka ia diwajibkan memberikan kepada orang yang dihina

tersebut penggantian kerugian yang dideritanya. (KUHPerd. 1918 dst.;

KUHP 312 dst.)

Pasal 1378.

Segala tuntutan, yang diatur dalam keenam pasal yang lain, gugur dengan

Pembebasan yang dinyatakan secara tegas atau secara diam-diam, jika

setelah penghinaan terjadi dan diketahui oleh orang yang dihina, ia

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan adanya perdamaian

atau pengampunan, yang bertentangan dengan maksud untuk menuntut

penggantian kerugian atau pemulihan kehormatan. (AB. 30; KUHPerd.

1374, 1853; Sv. 10.)

Pasal 1379.

Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372,

tidak hilang dengan meninggalnya orang yang mengbina ataupun orang

yang dihina. (KUHPerd. 1375; Sv. 163.)

Pasal 1380.

(s.d. u. dg. S. 191 7-497; S. 1938-276.) Tuntutan dalam perkara penggugur

dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari perbuatan

termaksud dilakukan oleh si tergugat dan diketahui oleh si penggugat.

(KUHPerd. 1372 dst., 1375.)

BAB IV. HAPUSNYA PERIKATAN

Pasal 1381.

Perikatan hapus:

karena pembayaran; (KUHPerd. 1382 dst.)

karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan; (KUHPerd. 1404 dst.)

karena pembaharuan utang; (KUHPerd. 1413 dst.)

karena perjumpaan utang atau kompensasi; (KUHPerd: 1425 dst.)

karena pencampuran utang; (KUHPerd. 1436 dst.)

karena Pembebasan utang; (KUHPerd. 1438 dst.)

Ummi Habsyah SH272 / 400

karena musnahnya barang yang terutang; (KUHPerd. 1444 dst.)

karena kebatalan atau pembatalan; (KUHPerd. 1446 dst.)

karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku

ini; (KUHPerd. 1265 dst.) dan karena kedaluwarsa, yang akan diatur dalam

suatu bab tersendiri. (KUHPerd. 1265, 1268 dst., 1338, 1646, 1963, 1967.)

Bagian 1. Pembayaran.

Pasal 1382.

Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti

orang yang turut berutang atau penanggung utang.

Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak

berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk

melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur

sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri. (KUHPerd. 109,

1280 dst., 1315 dst., 1354 dst., 1383, 1400 dst., 1405-2′, 1792, 1820 dst.,

1823; KUHD 158 dst.; Rv. 591-21.)

Pasal 1383.

Suatu perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi seorang pihak

ketiga jika hal itu berlawanan dengan kehendak kreditur, yang mempunyai

kepentingan supaya perbuatannya dilakukan sendiri oleh debitur (KUHPerd.

1239, 1612.)

Pasal 1384.

Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang

yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan

pula harus berkuasa untuk memindahtangankan barang itu.

Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain

yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dari seseorang yang

dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu,

sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya

atau orang yang tak cakap memindahtangankan barang itu. (KUHPerd.

505, 1239 dst., 1363, 1386, 1471.)

Pasal 1385.

Pembayaran harus dilakukan kepada kreditur atau kepada orang yang

dikuasakan olehnya, atau juga kepada orang yang dikuasakan oleh hakiin

atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur.

Pembayaran yang dilakukan kepada seseorang yang tidak mempunyai

kuasa menerima bagi kreditur, sah sejauh hal itu disetujui kreditur atau

nyata-nyata bermanfaat baginya. (KUHPerd. 105, 108, 307, 385, 430, 452,

464 dst., 1005 dst., 1126 dst., 1279, 1354, 1387, 1602f, 1636, 1655, 1719,

1796, 1892; KUHD 17, 20 dst., 44 dst., 331; F. 22, 226; Rv. 744.)

Ummi Habsyah SH273 / 400

Pasal 1386.

Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang

memegang surat piutang adalah sah, juga bila surat piutang tersebut,

karena suatu hukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil

dari penguasaan orang itu. (KUHPerd. 1361 dst.)

Pasal 1387.

Pembayaran yang dilakukan kepada kreditur yang tidak cakap untuk

menerimanya adalah tidak sah, kecuali jika debitur membuktikan bahwa

kreditur sungguh-sungguh mendapat manfaat dari pembayaran itu.

(KUHPerd. 108, 116, 452, 1330, 1451, 1702, 1798.)

Pasal 1388.

Pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitur kepada seorang kreditur,

meskipun telah dilakukan penyitaan atau suatu perlawanan, adalah tak sah

bagi para kreditur yang telah melakukan penyitaan atau perlawanan;

mereka ini, berdasarkan hak mereka, dapat memaksa debitur untuk

membayar sekali tagi, tanpa mengurangi hak debitur dalam hal yang

demikian untuk menagih kembali dari kreditur yang bersangkutan.

(KUHPerd. 1434; Rv. 729 dst.)

Pasal 1389.

Pada seorang kreditur pun dapat dipaksa menerima sebagai pembayaran

suatu barang lain dari barang yang terutang, meskipun barang yang

ditawarkan itu sama harganya dengan barang yang terutang, bahkan lebih

tinggi. (KUHPerd. 1740, 1756 dst.; KUHD 140.)

Pasal 1390.

Seorang debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima

pembayaran utang dengan angsuran, meskipun utang itu dapat dibagibagi.

(KUHPerd. 1299; KUHD 138.)

Pasal 1391.

Seorang yang berutang barang tertentu, dibebaskanjika ia menyerahkan

kembali barang tersebut dalam keadaan seperti pada waktu penyerahan,

asal kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat pada barang tersebut

tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya atau oleh kelalaian

orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau timbul setelah ia

terlambat menyerahkan barang itu. (KUHPerd. 782, 963, 1157, 1237, 1301,

1444, 1481, 1715, 1747.)

Pasal 1392.

Jika barang yang terutang itu hanya ditentukan jenisnya, maka untuk

membebaskan diri dari utangnya, debitur tidak wajib memberikan barang

dari jenis yang terbaik, tetapi tak cukuplah ia memberikan barang dari jenis

yang terburuk. (KUHPerd. 969.)

Ummi Habsyah SH274 / 400

Pasal 1393.

Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam

persetujuan, jika dalam persetujuan tidak ditetapkan suatu tempat, maka

pembayaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi

di tempat barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat.

Di luar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal

kreditur, selama orang ini terus-menerus berdiam dalam karesidenan

tempat tinggalnya sewaktu persetujuan dibuat, dan di dalam hal-hal lain di

tempat tinggal debitur. (KUHPerd. 24, 1405-61, 1412, 1432, 1477, 1514,

1724, 1764; KUHD 143a, 176, 218a; Rv. :310.)

Pasal 1394.

Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk

nafkah, bungaabadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan

pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap

waktu ymg lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda

pembayaran tiga bulan berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa

angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika

dibuktikan sebaliknya. (KURPerd. 1291, 1769, 1916, 1921.)

Pasal 1395,

Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran, oleh

debitur. (KUHPerd. 1407, 1466, 1476, 1724; Rv. 58.)

Pasal 1396.

Seorang yang mempunyai berbagai utang, pada waktu melakukan

pembayaran berhak menyatakan utang mana yang hendak dibayamya.

(KUHPerd. 1398, 1628.)

Pasal 1397.

Seorang yang mempunyai suatu utang dengan bunga tanpa izin kreditur,

tak dapat melakukan peinbayaran untuk pelunasan uang pokok lebih

dahulu dengan menunda pembayaran bunganya.

Pembayaran yang dilakukan untuk uang pokok dan bunga, tetapi tidak

cukup untuk melunasi seluruh utang, digunakan terlebih dahulu untuk

melunasi bunga. (KUHPerd. 1769.)

Pasal 1398.

Jika seseorang, yang mempunyai berbagai utang uang, menerima suatu

tanda pembayaran, sedangkan kreditur telah menyatakan bahwa apa yang

diterimanya itu adalah khusus untuk melunasi salah satu di antara utangutang

tersebut, maka tak dapat lagi debitur menuntut supaya pembayaran

itu dianggap sebagai pelunasan suatu utang yang lain, kecuali jika oleh

pihak kreditur telah dilakukan penipuan, atau debitur dengan sengaja tidak

diberitahu tentang adanya pemyataan tersebut. (KUHPerd. 1321, 1396.)

Ummi Habsyah SH275 / 400

Pasal 1399.

Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayaran

dilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunas utang

yang pada waktu itu paling perlu dilunasi debitur di antara utang-utang

yang sama-sama dapat ditagih; tetapi jika tidak semua piutang dapat

ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagai pelunasan utang yang

dapat ditagjh lebih dahulu daripada utang-utang lainnya, meskipun utang

yang terdahulu tadi kurang penting sifatnya daripada utang-utang lainnya

itu.

jika utang-utang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggap

berlaku untuk utang yang paling lama; tetapi jika utang-utang itu dalam

segala-galanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk

masing-masing utang menurut imbangan jumlah masing-masing.

Jika tidak ada satu pun yang sudah dapat ditagih, maka penentuan

pelusanan harus dilakukan seperti dalam hal utang-utang yang sudah

dapat ditagih.(KUHPerd. 1433; Rv. 580 dst)

Pasal 1400.

Subrograsi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga

yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau

karena undang-undang. (KUHPerd. 1401 dst.)

Pasal 1401.

Perpindahan ini terjadi karena persetujuan:

10. bila kreditur, dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga,

menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam

menggunakan hak-haknya, gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotekhipoteknya

terhadap debitur.

Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan

dengan waktu pembayaran.

20. bila debitur meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan

menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan

menggambil-alih hak-hak kreditur; agar subrogasi ini sah, baik

perjanjian pinjam uang maupun pelunasan, harus dibuat dengan akta

otentik, dan dalam surat perjanjian yang harus diterangkan bahwa

uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut; sedangkan dalam

surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa uang yang

dipinjamkan oleh kreditur baru.

Subrograsi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur baru (KUHPerd. 400,

613,1382,1403,1848)

Pasal 1402.

Subrogasi terjadi karena undang-undang:

10 untuk seorang kreditur yang melunasi utang seorang debitur kepada

Ummi Habsyah SH276 / 400

kreditur lain , yang berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya

mempunyai suatu hak punyai suatu hak yang lebih tinggi daripada

kreditur tersebut pertama; (KUHPerd. 11;3;3, 1382.)

20 untuk seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang memakai uang

harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur, kepada siapa

barang itu diperikatkan dalam hipotek; (KUHPerd. 1198 dst.)

30 untuk seseorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersamasama

dengan orang lain, atau untuk orang lain, dan berkepentingan

untuk membayar utang itu; (KUHPerd. 1106, 1202, 1204, 1280 dst.,

1293, 1301 dst., 1840, 1848; KUHD 146, 148, 162, 284.)

40 untuk seorang ahli waris yang telah membayar utang-utang warisan

dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan itu dengan hak

istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harla

peninggalan. (KUHPerd. 1032-11.)

Pasal 1403.

Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu terjadi, baik

terliadap orang-orang penanggung utang maupun terhadap para debitur;

subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak kreditur jika ia hanya

menerima pembayaran sebagian; dalam hal ini, ia dapat melaksanakan

hak-haknya, mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih

dahulu daripada orang yang memberinya suatu pembayaran sebagian.

(KUHPerd. 1401-11, 1840.)

Bagian 2. Penawaran Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh

Penyimpanan Atau Penitipan.

Pasal 1404.

Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan

penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayamya; danjika

kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau

barangnya kepada pengadilan.

Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur

dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan

menurut undang-undang; sedangkan apa yang dititipkan secara demikian

adalah atas tanggungan kreditur. (KUHPerd. 1237, 1408, 1766; Rv. 809

dst.)

Pasal 1405.

Agar penawaran yang demikian sah, perlu:

10. bahwa penawaran itu dilakukan kepada seorang kreditur atau kepada

seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia; (KUHPerd. 1385,

1387.)

20. bahwa penawaran itu dilakukan oleh orang yang berkuasa untuk

Ummi Habsyah SH277 / 400

membayar; (KUHPerd. 1382, 1384.)

30. bahwa penawaran itu mengenai seluruh uang pokok yang dapat

dituntut dan bunga yang dapat ditagih serta biaya yang telah

ditetapkan, dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum

ditetapkan, tanpa mengurangi penetapan kemudian; (KUHPerd. 1390,

1406-21.)

40. bahwa ketetapan waktu telah tiba jika itu dibuat untuk kepentingan

kreditur; (KUHPerd. 1270 dst., KUHD 139.)

50. bahwa syarat yang menjadi beban utang telah terpenuhi; (KUHPerd.

1263 dst.)

60. bahwa penawaran itu dilakukan di tempat yang menurut persetujuan

pembayaran harus dilakukan, dan jika tiada suatu persetujuan khusus

mengenai itu, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal yang

sebenarnya atau tempat tinggal yang telah dipilihnya; (KUHPerd. 17, 24

dst., 1393, 1421; Rv. 433, 809.)

70. bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau

jurusita, masing-masing disertai dua orang saksi. (Rv. 809 dst., Not.

22.)

Pasal 1406.

Agar suatu penyimpanan sah, tidak perlu adanya kuasa dari hakim

cukuplah: (Rv. 810.)

10. bahwa sebelum penyimpanan itu, kepada kreditur disampaikan suatu

keterangan yang memuat penunjukan hari, jam dan tempat penyimpanan

barang yang ditawarkan; (Rv. 809.)

20. bahwa debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan itu, dengan

menitipkannya pada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pada

pengadilan yang akan mengadilinya jika ada perselisihan, beserta bunga

sampai pada saat penitipan; (KUHPerd. 1405-31; Rv. 530-30.)

30. bahwa oleh notaris atau jurusita, masing-masing disertai dua orang saksi,

dibuat berita acara yang menerangkan jenis mata uang yang disampaikan,

penolakan kreditur atau ketidakdatangannya untuk menerima uang itu,

dan akhimya pelaksanaan penyimpanan itu sendiri; (KUHPerd. 1405-70.)

40. bahwa, jika kreditur tidak datang untuk menerimanya, berita acara tentang

penitipan diberitahukan kepadanya, dengan peringatan untuk mengambil

apa yang dititipkan itu. (Rv. 810.)

Pasal 1407.

Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran

tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan

sesuai dengan undang-undang. (KUHPerd. 1395, 1412.)

Ummi Habsyah SH278 / 400

Pasal 1408.

Selama apa yang dititipkan itu tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat

mengambilnya kembali; dalam hal itu orang-orang yang turut berutang dan

para penanggung utang tidak dibebaskan. (KUHPerd. 1409 dst., 1845 dst.)

Pasal 1409.

Bila debitur sendiri sudah memperoleh suatu putusan hakim yang telah

memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan dengan putusan itu

penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, maka ia tidak dapat

lagi mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian orang-orang

yang ikut berutang dan para penanggung utang, meskipun dengan izin

kreditur. (KUHPerd. 1404; Rv. 811.)

Pasal 1410.

Orang-orang yang ikut berutang dan para penanggung utang dibebaskan

juga, jika kreditur, semenjak hari pemberitahuan penyimpanan, telah

melewatkan waktu satu tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan

itu. (KUHPerd. 1404.)

Pasal 1411.

Kreditur yang telah mengizinkan barang yang dititipkan itu diambil kembali

oleh debitur setelah penitipan itu dikuatkan putusan hakim yang telah

memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tidak dapat lagi menggunakan

hak-hak sewanya atau hipotek yang melekat pada piutang tersebut untuk

menuntut pembayaran piutangnya. (KUHPerd. 1408 dst., 1413, 1421.)

Pasal 1412.

Jika apa yang harus dibayar berupa suatu barang yang harus diserahkan di

tempat barang itu berada, maka debitur harus memperingatkan kreditur

dengan perantaraan pengadilan supaya mengambilnya, dengan suatu akta

yang harus diberitahukan kepada kreditur sendiri atau ke alamat tempat

tinggalnya, atau ke alamat tempat tingg;tl yang dipilih untuk pelaksanaan

persetujuan. Jika perirtptan ini telah dijalankan dan kreditur tidak

mengambil barangnya, maka debitur dapat diizinkan oleh hakim untuk

menitipkan barang tersebut di suatu tempat lain (KUHPerd. 24, 1393, 1405-

6′, 1477, 1738-30.)

Bagian 3. Pembaharuan Utang.

Pasal 1413.

Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang:

10. bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk

kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan

karenanya;

20. bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur

Ummi Habsyah SH279 / 400

lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya;

30. bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru

ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur

dibebaskan dari perikatannya. (KUHPerd. 1400, 1417, 1421, 1790;

KUHD 236.)

Pasal 1414.

Pembaharuan utang hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap

untuk mengadakan perikatan. (KUHPerd. 1329 dst.)

Pasal 1415.

Pembaharuan utang tidak dapat hanya dikira-kira; kehendak seorang untuk

mengadakannya harus terbukti dari isi akta. (KUHPerd. 1417, 1420, 1438.)

Pasal 1416.

Pembaharuan utang dengan penunjukan seorang debitur baru untuk yang

lama, dapat dijalankan tanpa bantuan debitur pertama. (KUHPerd.1382.)

Pasal 1417.

Pemberian kuasa atau pemindahan, dengan mana seorang debitur

memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang

mengikatkan dirinya kepada kreditur, tidak menimbulkan suatu

pembaharuan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia

bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dari

perikatannya. (KUHPerd. 1400 dst., 1415, 1418, 1420, 1431.)

Pasal 1418..

Kreditur yang membebaskan debitur yang melakukan pemindahan, tak

dapat menuntut orang tersebut, jika orang yang ditunjuk untuk

menggantikan itu jatuh pailit atau nyata-nyata tak mampu, kecuali jika hak

itu dengan tegas dipertahankan dalam persetujuan, atau jika debitur yang

telah ditunjuk sebagai pengganti itu pada saat pemindahan telah nyatanyata

bangkrut, atau kekayaannya telah berada dalam keadaan terusmenerus

merosot. (KUHPerd. 1417, 1536; F. I dst)

Pasal 1419.

Debitur yang dengan pemindahan telah mengikatkan dirinya kepada

seorang kreditur baru dan dengan demikian telah dibebaskan dari kreditur

lama, tak dapat mengajukan terhadap kreditur baru itu tangkisantangkisan

yang sebenarnya dapat ia ajukan terhadap kreditur lama,

meskipun ini tidak dikatakannya sewaktu membuat perikatan baru; namun

dalam hal yang terakhir ini, tidaklah berkurang haknya untuk menuntut

kreditur lama. (KUHPerd. 1417 dst.)

Pasal 1420.

Ummi Habsyah SH280 / 400

Jika debitur hanya menunjuk seseorang yang harus membayar untuk dia,

maka tidak terjadi suatu pembaharuan utang.

Hal yang sama berlaku jika kreditur hanya menunjuk seseorang yang

diwajibkan menerima pembayaran utang untuknya. (KUHPerd. 1415, 1417,

1792 dst.)

Pasal 1421.

Hak hak istimewa dan hipotek yang melekat pada piutang lama, tidak

berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali jika hal itu

secara tegas dipertahankan oleh debitur. (KUHPerd. 1134, 1209-l’, 1411,

1435.)

Pasal 1422.

Bila pembaharuan utang diadakan dengan penunjukan seorang debitur

baru yang menggantikan debitur lama, maka hak-hak istimewa dan

hipotek-hipotek yang dari semula melekat pada piutang, tidak berpindah

ke barang-barang debitur baru. (KUHPerd. 1421.)

Pasal 1423.

Bila pembaharuan utang diadakan antara kreditur dan salah seorang dari

para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka hak-hak

istimewa dan hipotek tidak dapat dipertahankan selain atas barang-barang

orang yang membuat perikatan baru itu. (KUHPerd. 1280 dst., 1287, 1424.)

Pasal 1424.

Karena adanya suatu pembaharuan utang antara kreditur dan salah

seorang dari para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung,

maka para debitur lainnya dibebaskan dari perikatan.

Pembaharuan utang yang dilakukan terhadap debitur utama membebaskan

para penanggung utang.

Meskipun demikian, jika dalam hal yang pertama si kreditur telah menuntut

para debitur lain itu, atau dalam hal yang kedua ia telah menuntut para

penanggung utang supaya turut serta pada perjanjian baru, tetapi orangorang

itu menolak, maka perikatan utang lama tetap berlaku. (KUHPerd.

1280 dst., 1287 dst., 1430, 1437, 1442 dst., 1845 dst., 1938.)

Bagian 4. Kompensasi Atau Perjumpaan Utang.

Pasal 1425.

Jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu

perjumpaan utang, yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut

dengan cara dan dalam hal-hal berikut. (KUHPerd. 971, 1429 dst., 1602 r.)

Pasal 1426.

Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur, dan kedua

Ummi Habsyah SH281 / 400

utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada,

bertimbal-balik untuk jumlah yang sama.

Pasal 1427.

Perjumpaan hanya terjadi antara dua utang yang dua-duanya berpokok

sejumlah utang, atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dan dari

jenis yang sama, dan yang dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih

seketika.

Bahan makanan, gandum dan hasil-hasil pertanian yang penyerahannya

tidak dibantah dan harganya dapat ditetapkan menurut catatan harga atau

keterangan lain yang biasa dipakai di Indonesia, dapat diperjumpakan

dengan sejumlah uang yang telah diselesaikan dan seketika dapat ditagih.

(KUHPerd. 505, 1263, 1269, 1271; F. 52 dst.)

Pasal 1428.

Semua penundaan pembayaran kepada seseorang tidak menghalangi

suatu perjumpaan utang. (KUHPerd. 1266, 1268 dst., 1760.)

Pasal 1429.

Perjumpaan terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak

itu, kecuali:

10. bila dituntut pengembalian suatu barang yang secara berlawanan

dengan hukum dirampas dari pemiliknya.

20. bila apa yang dituntut adalah pengembalian suatu barang yang

dititipkan atau dipinjamkan; (KUHPerd. 1694 dst., 1714 dst., 1740 dst.)

30. terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang

telah dinyatakan tak dapat disita. (Rv. 749-20 dan 30.)

Pasal 1430.

Seorang penanggung utang boleh memperjumpakan apa yang wajib

dibayar kepada debitur utama, tetapi debitur utama tak diperkenankan

memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada si penanggung

utang.

Debitur dalam perikatan tanggung-menanggung, juga tidak boleh

memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada para debitur

lain. (KUHPerd. 1287, 1410, 1424, 1437, 1442, 1846 dst., 1938 dst.)

Pasal 1431.

Seorang debitur yang secara murni dan sederhana telah menyetujui

permindahan hak-hak yang dilakukan oleh kreditur kepada seorang pihak

ketiga, tak boleh lagi menggunakan terhadap pihak ketiga ini suatu

perjumpaan utang yang sedianya dapat diajukan kepada kreditur sebelum

pemindahan hak-hak tersebut.

Pemindahan hak-hak yang tidak disetujui oleh debitur, tetapi telah

Ummi Habsyah SH282 / 400

diberitahukan kepadanya, hanyalah menghalangi perjumpaan utang-utang

yang lahir sesudah pemberitahuan tersebut. (KUHPerd. 613, 1417, 1420,

1435, 1533.)

Pasal 1432.

Jika utang-utang kedua belah pihak tidak dapat dibayar di tempat yang

sama, maka utang-utang itu tidak dapat diperjumpakan tanpa mengganti

biaya pengiriman. (KUHPerd. 1393, 1395, 1405, 1412.)

Pasal 1433.

Jika ada berbagai utang yang dapat diperjumpakan dan harus ditagih dari

satu orang, maka dalam memperjumpakan utang harus dituruti

peraturanperaturan yang tercantum dalam pasal 1399. (KUHPerd. 1397.)

Pasal 1434.

Perjumpaan tidak dapat terjadi atas kerugian hak yang diperoleh seorang

pihak ketiga.

Dengan demikian, seorang debitur yang kemudian menjadi kreditur pula,

setelah pihak ketiga menyita barang yang harus dil)ayarkan, tak dapat

menggunakan perjumpaan utang atas kerugian si penyita. (KUHPerd. 1388;

Rv. 728 dst., 744.)

Pasal 1435.

Seseorang yang telah membayar suatu utang yang telah dihapuskan demi

hukum karena perjumpaan, pada waktu menagih suatu piutang yang tidak

diperjumpakan, tak dapat lagi menggunakan hak-hak istimewa dan

hipotekhipotek yang melekat pada piutang itu untuk kerugian pihak ketiga,

kecuali jika ada suatu alasan sah yang menyebabkan ia tidak tahu tentang

adanya piutang tersebut yang seharusnya diperjumpakan dengan

utangnya. (KUHPerd. 1426.)

Bagian 5. Percampuran Utang.

Pasal 1436.

Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang,

maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dan oleh sebab itu

piutang dihapuskan. (KUHPerd. 706, 718-11, 736, 754-11, 807-31, 818,

1032, 1539, 1727.)

Pasal 1437.

Percampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk

keuntungan para penanggung utangnya.

Percampuran yang terjadi pada diri si penanggung utang, sekali-kali tidak

mengakibatkan hapusnya utang pokok.

Percampuran yang terjadi pada diri salah satu dari para debitur

Ummi Habsyah SH283 / 400

tanggungmenanggung, tidak berlaku untuk keuntungan para debitur ngmenanggung

lain hingga melebihi bagiannya dalam utang tanggungmenanggung.

(KUHPerd. 1288, 1293, 1410, 1424, 1430, 1442, 1821, 1846,

1938 dst.)

Bagian 6. Pembebasan Utang.

Pasal 1438.

Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus

dibuktikan. (KUHPerd. 1415, 1441, 1865.)

Pasal 1439.

Pengembalian sepucuk surat piutang di bawah tangan yang asli secara

sukarela oleh kreditur kepada debitur, merupakan suatu bukti tentang

Pembebasan utangnya, bahkan juga tehadap orang-orang lain yang turut

berutang secara tanggung-menanggung. (KUHPerd. 1279 dst., 1321, 1857,

1874 dst., 1878, 1916.)

Pasal 1440.

Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan untuk

kepentingan salah seorang debitur dalam perikatan tanggungmenanggung,

membebaskan semua debitur yang lain, kecuali jika kreditur

dengan tegas menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap

orang-orang tersebut terakhir; dalam hal itu, ia tidak dapat menagih

piutangnya sebelum dikurangkan bagian dari debitur yang telah

dibebaskan olehnya. (KUHPerd. 1279 dst., 1287, 1289, 1442, 1857.)

Pasal 1441.

Pengambilan barang yang diberikan dalam gadai tidaklah cukup untuk

dijadikan alasan dugaan tentang Pembebasan utang. (KUHPerd. 1150 dst.,

1438.)

Pasal 1442.

Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan yang

diberikan kepada debitur utama, membebaskan para penanggung utang.

Pembebasan yang diberikan kepada penanggung utang, tidak

membebaskan debitur utama.

Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang,

tidak membebaskan para penanggung lainnya. (KUHPerd. 1410, 1424,

1430, 1437, 1821, 1838, 1846 dst., 1938.)

Pasal 1443.

Apa yang telah diterima kreditur dari scorang penanggung utang sebagai

pelunasan tanggungannya, harus dianggap telah dibayar untuk

mengurangi utang yang bersangkutan, dan harus digunakan untuk

melunasi utang debitur utama dan tanggungan para penanggung lainnya.

Ummi Habsyah SH284 / 400

(F. 131.)

Bagian 7. Musnahnya Barang yang Terutang.

Pasal 1444.

Jika barang tertentu yang menjadi pokok suatu persetujuan musnah, tak

dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali

apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal

barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia

lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang

sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-keiadian yang tak

terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan

cara yang saina di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah

diserahkan kepadanya.

Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang

dikemukakannya.

(s. d. u. dg. S. 191 7-497.) Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang

atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dari

kewajiban untuk mengganti harga. (KUHPerd. 579-30, 718-2′, 736, 754-50,

795, 807-6′, 818, 923, 999, 1099, 1157, 1235 dst., 1244, 1264, 1275, 1285,

1327, 1332 dst, 1362, 1472, 1510, 1553, 1605, 1607, 1646-2-, 1648, 1708,

1744 dst.)

Pasal 1445.

Jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau

hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak atau

tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak

dan tuntutan tersebut kepada kreditur. (KUHPerd. 1716.)

Bagian 8. Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan.

Pasal 1446.

Semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau

orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum,

dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus

dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau

pengampuannya.

Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak

yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak

batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas

kekuasaan mereka. (KUHPerd. 108 dst., 113, 116, 282, 330 dst., 419, 425,

429 dst., 452, 1330 dst., 1453.)

Pasal 1447.

Ketentuan pasal yang lalu tidak berlaku untuk perikatan yang timbul dari

Ummi Habsyah SH285 / 400

suatu kejahatan atau pelanggaran atau dari suatu perbuatan yang telah

menimbulkan kerugian bagi orang lain.

(s.d. u. dg. S. 1926-335 jis. 458, 565 dan S. 1927-108.) Begitu juga

kebelumdewasaan tidak dapat diajukan sebagai alasan untuk melawan

perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa dalam

perjanjian perkawinan dengan mengindahkan ketentuan pasal 151, atau

dalam persetujuan perburuhan dengan t ketentuan pasal 1601g, atau

persetujuan perburuhan yang tunduk pada ketentuan pasal 1601h.

(KUHPerd. 1365 dst.)

Pasal 1448.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Jika tata cara yang ditentukan untuk

sahnya perbuatan yang menguntungkan anak-anak yang belum dewasa

dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan telah terpenuhi, atau

jika yang mewalankan kekuasaan orang tua, wali, atau pengampu telah

meperbuatan-perbuatan yang tidak melampaui batas-batas kekuasaannya,

maka anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di

bawah Pengampuan itu dianggap telah melakukan sendiri perbuatanperbuatan

itu setelah mereka menjadi dewasa atau tidak lagi berada di

bawah pengampuan, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut orang

yang melakukan kekuasaan orang tua, wali atau pengampu itu bila ada

alasan untuk itu. (KUHPerd. 309, 330, 393 dst., 401, 403, 407, 430, 452.)

Pasal 1449.

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan,

menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. (KUHPerd. 1053, 1121,

1321 dst., 1452 dst., 1858.)

Pasal 1450.

Dengan alasan telah dirugikan, orang-orang dewasa, dan juga anak-anak

yang belum dewasa bila mereka dapat dianggap sebagai orang dewasa,

hanyalah dapat menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat

dalam hal-hal khusus yang ditetapkan dengan undang-undang. (Ov. 79;

KUHPerd. 429, 1063, 1112-30, 1113 dst., 1124, 1858; F. 41 dst.)

Pasal 1451.

Pemyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan

orang-orang tersebut dalam pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barangbarang

dan orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum

perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah

diberikan atau dibayarkan kepada orang yang tak berwenang, akibat

perikatan itu, hanya dapat dituntut kembah, bila barang yang

bersangkutan masih berada di tangan orang yang tidak berwenang itu,

atau bila temyata bahwa orang ini telah mendapat keuntungan dari apa

yang telah diberikan atau dibayar itu, atau bila apa yang dinikmati telah

dipakai bagi kepentingannya. (KUHPerd. 116, 1387, 1446, 1702.)

Ummi Habsyah SH286 / 400

Pasal 1452.

Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau

penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih

dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat. (KUHPerd. 1451.)

Pasal 1453.

Dalam hal-hal tersebut dalam pasal 1446 dan 1449, orang yang

terhadapnya untuk Pemyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib

juga mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.

(KUHPerd. 1243 dst)

Pasal 1454.

(s.du. dg. s. 1906-348.) Bila suatu tuntutan untuk pemyataan batalnya

suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang

khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka waktu itu adalah lima

tahun. (KUHPerd. 1489, 1243 dst.)

Waktu tersebut mulai berlaku

dalam hal kebelumdewasaan, sejak hari kedewasaan;

dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan;

dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti;

dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan

atau penipuan itu;

dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa

kuasa si suami, sejak hari pembubaran perkawinan;

dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam pasal 1341, sejak

hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu

ada.

Waktu tersebut diatas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan

tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai

pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan. (KUHPerd.

108, 115 dst., 414, 1511, 1690; F. 49.)

Pasal 1455.

Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu

perikatan atas dasar berbagai alasan, wajib mengajukan alasan-alasan itu

sekaligus, atas ancaman akan ditolak alasan-alasan yang diajukan

kemudian, kecuali bila alasan-alasan yang diajukan kemudian karena

kesalahan pihak lawan, tidak dapat diketahui lebih dahulu. (Rv. 41, 136.)

Pasal 1456.

Tuntutan untuk pemyataan batalnya suatu perikatan, gugur jika perikatan

itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam, sebagai berikut: oleh

anak yang belum dewasa, setelah ia menjadi dewasa; oleh orang di bawah

pengampuan, setelah pengampuannya dihapuskan; oleh perempuan

bersuami yang bertindak tanpa bantuan suaminya, setelah perkawinannya

bubar; oleh orang yang mengajukan alasan adanya paksaan, penyesatan

Ummi Habsyah SH287 / 400

atau penipuan, setelah paksaan itu berhenti atau setelah penyesatan atau

penipuan itu diketahuinya.

BAB V. JUAL-BELI

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1457.

Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain

untuk membayar harga yang dijanjikan – (KUHPerd. 499, 1235 dst., 1332

dst., 1465, 1533 dst.)

Pasal 1458.

Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belab pihak, segera setelah

orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang harang tersebut beserta

harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum

dibayar. (KUHPerd, 1340, 1474, 1513; Rv. 102.)

Pasal 1459.

Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama

barang itu belum diserahkan menurut pasal 612, 613 dan 616. (Ov. 26;

KUHPerd. 584, 1475, 1686; Rv. 526.)

Pasal 1460.

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka

sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan Si pembeli,

meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak

menuntut harganya. (KUHPerd. 1237, 1266, 1444, 1462, 1481, 1513.)

Pasal 1461.

Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat,

jumlah atau ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan si penjual

sampai ditimbang, dihitung atau diukur.

Pasal 1462.

Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu

menjadi tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau

diukur. (KUHPerd. 1460.)

Pasal 1463.

Jual-beli yang dilakukan dengan percobaan atau atas barang yang biasanya

dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dilakukan dengan syarat

tangguh. (KUHPerd. 1263 dst.)

Pasal 1464.

Ummi Habsyah SH288 / 400

Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu

pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memibki

atau mengembalikan uang panjamya. (KUHPerd. 1338, 1488.)

Pasal 1465.

Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka

tidaklah terjadi suatu pembelian. (KUHPerd. 1458, 1634.)

Pasal 1466.

Biaya akta jual-beli dan biaya tambahan lain dipikul oich pembeli kecuali

kalau diperjanjikan sebaliknya. (KUHPerd. 1395, 1476; Overschr. 10; Rv. Ov.

13.)

Pasal 1467.

Antara suami-istri tidak dapat terjadi jual-beli, kecuali dalam tiga hal

berikut:

10. jika seorang suami atau istri menyerahkan barang-barang kepada

istri atau suaminya, yang telah dipisahkan daripadanya oleh

pengadilan, untuk memenuhi hak istri atau suaminya itu menurut

hukum; (KUHPerd. 186 dst., 243.)

20. jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya

berdasarkan alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan barang

si istri yang telah dijualatau uang si istri, sekedar barang atau uang

tersebut dikecualikan dari persatuan; (KUHPerd. 105, 124, 139 dst.,

153, 195.)

30. jika si istri menyerahkan barang kepadasuaminya untuk melunasi

jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta

perkawinan, sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan. (KUHPerd.

139.)

Namun ketiga hal ini tidak mengurangi hak para ahli waris pihak-pihak

yang melakukan perbuatan, bila salah satu pihak telah memperoleh

keuntungan secara tidak langsung. (KUHPerd. 105, 140, 183, 309, 393,

425, 452 , 481, 985, 1678; Rv. 507.)

Pasal 1468.

Para hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, juru sita dan notaris tidak

boleh atas dasar penyerahan menjadi pemilik hak dan tuntutan yang

menjadi pokok perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan negeri yang

dalam wilayahnya mereka melakukan pekerjaan, atag ancaman kebatalan

serta penggantian biaya, kerugian dan bunga. (KUHPerd. 1243 dst., 1554.)

Pasal 1469.

Atas ancaman yang sama, para pegawai yang memangku suatu jabatan

Ummi Habsyah SH289 / 400

umum tidak boleh membeli barang-barang yang dijual oleh atau di

hadapan mereka, untuk dirinya sendiii atau untuk orang lain. (KUHPerd.

184, 911 dst., 1454.)

Sekedar mengenai benda bergerak, jika dianggap perlu untuk kepentingan

umum, pemerintah berkuasa membebaskan pegawai-pegawai tersebut

dari larangan tersebut.

Demikian pula, dalam hal-hal luar biasa, tetapi hanya untuk kepentingan

para penjual, pemerintah boleh memberikan izin kepada pegawai-pegawai

termaksud dalam pasal ini, untuk membeli barang-barang tak bergerak

yang dijual di hadapan niereka. (Wsk. 3.)

Pasal 1470.

Begitu pula, atas ancaman yang sama, tidaklah boleh menjadi pembeli

pada penjualan di bawah tangan, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka

sendiri maupun melalui perantara:

para kuasa, sejauh mengenai barang-barang yang dikuasakan kepada

mereka untuk dijual;

para pengurus, sejauh mengenai benda milik negara dan milik badanbadan

umum yang dipercayakan kepada pemeliharaan dan pengurusan

mereka.

Namun pemerintah leluasa untuk membezikan kebebasan dari larangan itu

kepada para pengurus umum.

Semua wali dapat membeli barang-barang tak bergerak kepunyaan anakanak

yang berada di bawah perwalian mereka, dengan cara yang

ditentukan dalam pasal 399. (KUHPerd. 351, 400, 452, 1243, 1454′, 1792

dst., 1800; Wsk. 7.)

Pasal 1471.

Jual-beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar

kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga,

Jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. (KUHPerd.

582, 966, 1180, 4316, 1363, 1384, 1493 dst., 1496 dst., 1499, 1523, 1717,

1961,

Pasal 1472.

Jika pada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali,

maka pembelian adalah batal

Jika yang ini hanya sebahagian saja, maka pembeli leluasa untuk

membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada, serta

menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.

(KUHPerd. 1275, 1320-30-, 1338, 1444.)

Bagian 2. Kewajiban-kewajiban Penjual.

Pasal 1473.

Ummi Habsyah SH290 / 400

Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan diri;

janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus

ditafsirkan untuk kerugiannya. (KUHPerd. 1342 dst., 1349.)

Pasal 1474.

Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya

dan menanggungnya. (KUHPerd. 1235, 1475 dst., 1491.)

Pasal 1475.

Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kedalam

kekuasaan dan hak milik si pembeli. (KUHPerd. 612 dst., 1459.)

Pasal 1476.

Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan

dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya. (KUHPerd.

1466, 1495.)

Pasal 1477.

Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada

waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain.

(KUHPerd. 1338, 1393, 1412.)

Pasal 1478.

Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembell

belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan

penundaan pembayaran kepadanya. (KUHPerd. 1139-31, 1144, 1182, 1390,

1514.)

1479. Dicabut dg. S. 1906-348.

Pasal 1480.

Jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian Penjual, maka

pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuanketentuan

pasal 1266 dan 1267. (KUHPerd. 1236, 1243, 1517.)

Pasal 1481.

Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada

waktu penjualan.

Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli.

(KUHPerd. 500 dst., 571, 963, 1235, 1237, 1243, 1391, 1460.)

Pasal 1482.

Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang

menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang

tetap, beserta surat bukti milik jika ada. (KUHPerd. 507, 584, 588, 612 dst.,

Ummi Habsyah SH291 / 400

1235 dst., 1338 dst., 1481, 1533.)

Pasal 1483.

Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh,

sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan, dengan perubahanperubahan

sebagai berikut.

Pasal 1484.

Jika penjualan sebuah barang tak bergerak dilakukan dengan menyebutkan

luas atau isinya, dan harganya ditentukan menurut ukurannya, maka

penjual wajib menyerahkanjumlah yang dinyatakan dalam persetujuan;

danjika ia tak mampu melakukannya, atau pembeli tidak menuntutnya,

maka penjual harus bersedia menerima pengurangan harga menunit

perimbangan. (KUHPerd. t489, 1501, 1588.)

Pasal 1485.

Sebaliknya, jika dalam hal yang disebutkan dalam pasal yang lalu barang

tak bergerak itu ternyata lebih luas daripada yang dinyatakan dalam

persetujuan, maka pembeli boleh memilih untuk menambah harganya

menurut perbandingan atau untuk membatalkan pembelian itu, bila

kelebihannya itu mencapai seperdua puluh dari luas yang dinyatakan

dalam persetujuan. (KUHPerd. 1489.)

Pasal 1486.

Dalam hal lain, baik jika yang dijual itu adalah barang tertentu, maupun

jika penjualan itu adalah mengenai pekarangan yang terbatas dan terpisah

satu sama lain, ataupun jika penjualan itu mengenai suatu barang yang

dari semula telah disebutkan ukurannya, atau yang keterangan tentang

ukurannya akan menyusul, maka penyebutan ukuran itu tidak dapat

menjadi alasan bagi penjual untuk menambah harga untuk apa yang

melebihi ukuran itu, pula tidak dapat menjadi ala.san bagi pembeli untuk

mengurangi harga untuk apa yang kurang dari ukuran itu, kecuali bila

selisih antara ukuran yang sebenarnya dan ukuran yang dinyatakan dalam

persetujuan ada seperdua puluh, dihitung menurut harga seluruh barang

yang dijual, kecuali kalau duardikan sebaliknya. (KUHPerd. 1484 dst.)

Pasal 1487.

Jika menurut pasal yang lalu ada alasan untuk menaikkan harga untuk

kelebihan dari ukuran, maka pembeli boleh memilih untuk membatalkan

pembelian, atau untuk membayar harga yang telah dinaikkan, serta bunga

bila ia telah memegang barang tak bergerak itu. (KUHPerd. 1481, 1515.)

Pasal 1488.

Dalam hal pembeli membatalkan pembelian, Penjual wajib mengembalikan

harga barang, jika itu telah diterima olehnya, danjuga biaya yang telah

dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan sejauh pembeli

telah membayamya menurut persetujuan. (KUHPerd. 1464, 1466, 1473,

Ummi Habsyah SH292 / 400

1476, 1480, 1485 dst.)

Pasal 1489.

Tuntutan dari pihak penjual untuk memperoleh penambahan uang harga

penjualan dan tuntutan dari pihak pembeli untuk memperoleh

pengurangan uang harga pembelian atau pembatalan pembelian, harus

diajukan dalam waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari dilakukannya

penyerahan; jika tidak, maka tuntutan itu gugur. (KUHPerd. 1454, 1484

dst., 1490.)

Pasal 1490.

Jika dua bidang pekarangan dijual bersama-sama dalam satu persetujuan

dengan suatu harga, dan luas masing-masing disebut tetapi yang satu

temyata lebih luas daripada yang lain, maka selisih ini dihapus dengan

cara memperjumpakan keduanya sampai jumlah yang diperlukan, dan

tuntutan untuk penambahan atau untuk pengurangan tidak boleh diajukan

selain menurut aturan-aturan yang ditentukan di atas. (KUHPerd. 1484 dst.)

Pasal 1491.

Penanggungan yang menjadi kewajiban Penjual terhadap pembeli, adalah

untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual

itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi

pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan

alasan untuk pembatalan pembelian itu. (KUHPerd. 1084, 1208, 1474 dst.,

1492 dst, 1504 dst., 1534 dst., 1990; Rv. 70 dst.)

Pasal 1492.

Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang

penanggungan, penjual, demi hukum, wajib menanggung pembeli

terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau

sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban

yang menurut keterangan pihak ketiga atas dimiliknya barang tersebut

tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan. (KUHPerd. 1208,

1339, 1474, 1496 dst., 1500 dst., 1544; Rv 580-10; KUHP 266.)

Pasal 1493.

Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa, boleh

memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undangundang

ini; bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual

tidak wajib me ng sesuatu apa pun. (KUHPerd. 1249, 1338, 1473, 1506,

1534.)

Pasal 1494.

Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung

sesuatu apa pun, ia tetap bertanggungjawab atas akibat dari suatu

perbuatan yang dilakukannya; segala persetujuan yang bertentangan

Ummi Habsyah SH293 / 400

dengan ini adalah batal. (AB. 23; KUHPerd. 1534; KUHP. 266.)

Pasal 1495.

Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum

(uitwinning) untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang,

maka penjual wajib mengembajikan uang harga pembelian, kecuali bila

pembeli, pada waktu pembelian, mengetahui adanya penghukuman untuk

menyerahkan barang yang diberinya itu, atau membeli barang itu dengan

menyatakan akan memikul sendiri untung-ruginya. (KUHPerd. 1493, 1496-

11, 1505, 1774.)

Pasal 1496.

Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka

pembeli, dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum untuk

menyerahkan barang yang dibehnya kepada seseorang, berhak menuntut

kembali dari penjual:

10. pengembalian uang harga pembelian; (KUHPerd. 1495, 1497.)

20. pengembalian hasil, jika ia wajib nienyerahkan hasil itu kepada pemilik

yang melakukan tuntutan itu; (KUHPerd. 575 dst.)

30. biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk

ditanggung; begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat

asal; (KUHPerd. 1503; Rv. 58.)

40. penggantian biaya, kerugian dan bunga, serta biaya perkara mengenai

pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh pembeli.

(KUHPerd. 1208, I@ IM, 1466, 1476, 1488 dst., 1498 dst., 1508 dst.; Rv.

70 dst.)

Pasal 1497.

Jika ternyata, bahwa pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum

(uitwining), barang itu telah merosot harganya, atau sangat rusak, baik

karena ke pembeli maupun karena keadaan memaksa, maka pernjual wajib

mengembalikan uang harga pembelian seluruhnya.

Tetapi jika pembeli telah mendapat keuntungan karena kerugian yang

disebabkan olehnya, maka si penjual berhak mengurangi harga barang

tersebut dengan suatu jumlah yang sama dengan keuntungan tersebut.

(KUHPerd. 1207.)

Pasal 1498.

Jika temyata bahwa pada waktu diadakan penuntutan hak metalui hukum

(uitwining), barang itu telah bertambah harganya, meskipun tanpa

perbuatan pembeli, maka penjual wajib membayar kepada pembeli itu apa

yang melebihi uang harga pembelian itu. (KUHPerd. 1207; 1496-41; 1497.)

Pasal 1499.

Ummi Habsyah SH294 / 400

Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli, atau menyuruh orang yang

mengadakan penuntutan hak melalui hukum (uitwinning) untuk

mengembalikan segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk

pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang yang bersangkutan.

Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan itikad baik, maka ia

wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bahkan

juga biaya yang dikeluarkannya semata-mata untuk memperindah atau

mengubah bentuk barangnya. (KUHPerd. 575, 579, 581, 1207, 1364,@

1471, 1608.)

Pasal 1500.

Jika hanya sebagian dari barang itu yang dituntut, sedangkan bagian itu,

dalam hubungan dengan keseluruhannya, adalah sedemikian penting,

sehingga pembeli takkan membeli barang itu, seandainya bagian itu tidak

ada, maka ia dapat meminta pembatalan pembeliannya, asal ia

memajukan tuntutan untuk itu satu tahun setelah hari putusan atas

penuntutan hak melalui hukum memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

(KUHPerd. 1454, 1511.)

Pasal 1501.

Dalam. hal adanya hukuman untuk menyerahkan sebagian barang yang

dijual itu, bila jual-beli tidak dibatalkan, pembeu harus diberi ganti rugi

untuk bagian yang harus diserahkan, menurut harga taksiran sewaktu ia

diharuskan menyerahkan sebagian dari barangnya itu, tetapi tidak

menurut perimbangan dengan seluruh harga pembelian, entah barang

yang dijual itu telah naik atau telah turun harganya. (KUHPerd. 1584, 1496,

1500.)

Pasal 1502.

Jika temyata, bahwa barang yang dijual itu dibebani dengan pengabdianpengabdian

pekarangan (erfdienstbaarheden), tetapi hal itu tidak

diberitahukan kepada pembeli, sedangkan pengabdian-pengabdian

pekarangan itu sedemikian panting, sehingga dapat diduga bahwa pembeli

tidak akan melakukan pem. belian jika hal itu diketahuinya, maka ia dapat

menuntut pembatalan pembelian, kecuali jika ia memilih menerima ganti

rugi. (KUHPerd. 1266, 1492, 1496,1505.)

Pasal 1503.

Jaminan terhadap suatu penuntutan hak menurut hukum (uitwinning)

berakhir, jika pembeli membiarkan diri dihukum oleh hakim dengan suatu

putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tanpa

memanggil penjual, dan penjual itu membuktikan bahwa ada alasan untuk

menolak gugatan tersebut. (KUHPerd. 1496, 1865; Rv. 70c.)

Pasal 1504.

Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang

sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan

Ummi Habsyah SH295 / 400

yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga

seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan

membelinya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang

kurang. (KUHPerd. 1322, 1491, 1507, 1511 dst., 1522, 1733.)

Pasal 1505.

Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan

dapat diketahui sendiri oleh si pembeli. (KUHPerd. 1495, 1502.)

Pasal 1506.

Ia harus menjamin barang terhadap eacat yang tersembunyi, meskipun ia

sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian

ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu

apa pun. (KUHPerd. 1493 dst., 1507, 1552.)

Pasal 1507.

Dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 1504 dan 1506, pembeli dapat

memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang

harga pembelian, atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut

kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan

oleh hakim setelah mendengar ahli tentang hal itu. (Rv. 136.)

Pasal 1508.

Jika Penjual telah mengetahui cacat-eacat barang itu, maka selain wajb

mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga

wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga. (KUHPerd. 1243, 1248,

1496, 1499, 1552, 1753.)

Pasal 1509.

Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya

wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti biaya untuk

penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekadar itu dibayar oleh

pembeli. (KUHPerd. 1496.)

Pasal 1510.

Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena

cacat-cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli

wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala

kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi kerugian

yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli.

(KUHPerd. 1444 dst., 1496.)

Pasal 1511.

Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan

pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang

pendek, menurut sifat cacat itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-

Ummi Habsyah SH296 / 400

kebiasaan di tempat persetujuan vembelian dibuat. (AB. 15; KUHPerd.

1454, 1500, 1507.)

Pasal 1512.

Tuntutan itu tidak dapat diajukan dalam hal penjualan-penjualan yang

dilakukan atas kuasa hakim. (Rv. 472, 521.)

Bagian 3. Kewajiban Pembeli

Pasal 1513.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu

dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. (KUHPerd. 1139, 1182,

1382 dst., 1460, 1478, 1516; KUHD. 98.)

Pasal 1514.

Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli

harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan. (KUHPerd.1393,

1477.)

Pasal 1515.

Pembeli, biarpun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar

bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan

membeli hasil atau pendapatan lain. (KUHPerd. 1250.)

Pasal 1516.

Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu olch suatu tuntutan

hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh

kemtersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk

khawatir akan diganggu dalam pengusaannya , maka ia dapat

menangguhkan harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan

tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah

diperjanjikan mendapat jaminan atas segala gangguan. (KUHPerd. 1198,

1479, 1492 dst; 1543,; KUHD 23)

Pasal 1517.

Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat

menuntut pembatalan jual-beli itu menurut ketentuan-ketentuan pasal

1266 dan 1267. (KUHPerd. 1139-30, 1141, 1144dst, 1182, 1481; KUHD230

dst; F 36 dst)

Pasal 1518.

Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan

perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi

demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewat waktu yang ditentukan

untuk mengambil barang yang dijual. (KUHPerd. 515, 1266, 1427.)

Ummi Habsyah SH297 / 400

Bagian 4. Hak Membeli Kembali.

(Bdk. dg. S. 1937-585, Ord. Atas Klausula Emas 1937.)

Pasal 1519.

Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena

suatu pernjanjian, yang tetap memberi hak kepada Penjual untuk

mengambil kembali barang yang dijual dengan mengembalikan uang harga

pembeli yang disebut dalam pasal 1532. (KUHPerd.1169, 1265, 1524)

Pasal 1520.

Hak untuk membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk waktu yang

lebih lama dari lima tahun..

Jika hak tersebut diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama, maka waktu

ini diperpendek sampai menjadi lima tahun.

Pasal 1521.

Jangka waktu yang ditentukan harus diartikan secara mutlak dan tidak

boleh di perpanjang oleh hakim; bila Penjual lalai memajukan tuntutan

untuk membeli kembali dalam tenggang waktu yang telah ditentukan,

maka pembeli tetap menjadi hak pemilik baru yang telah dibelinya.

(KUHPerd. 1258, 1577.)

Pasal 1522.

Jangka waktu ini berlaku untuk kerugian tiap orang, bahkan untuk kerugian

anak-anak yang belum dewasa, tanpa mengurangi hak mereka untuk

menuntut penggantian kepada orang yang bersangkutan, jika ada alasan

untuk itu. (KUHPerd. 307, 385, 1987.)

Pasal 1523.

Penjual suatu barang tak bergerak yang telah meminta diperjanjikan hak

untuk membeli kembali barang yang dijualnya, boleh menggunakan

haknya terhgaap seorang pembeli kedua, meskipun dalam persetujuan

kedua tidak disebutkan janji tersebut. (KUHPerd. 1340, 1342, 1471, 1577,

1977 .)

Pasal 1524.

Barangsiapa membeli dengan perjanjian membeli kembali, memperoleh

segala hak sebagai penggantinya, Ia dapat menggunakan hak kedaluwarsa

baik terhadap pemilik sejati maupun siapa saja yang mengira punya hak

hipotek atau hak lain atas barang yang dijual itu. (KUHPerd. 1577, 1952.)

Pasal 1525.

Terhadap para kreditur kepada penjual ia dapat menggunakan hak

istimewa untuk melaksanakan tuntutan hak melalui hukum (KUH Perd.

Ummi Habsyah SH298 / 400

1200, 1893)1

Pasal 1526.

Jika seseorang, yang dengan perjanjian membeli kembali telah membeli

suatu bagian dari suatu barang tak bergerak yang belum terbagi, setelah

terhadapnya diajukan suatu gugatan untuk pemisahan dan pembagian,

menjadi membeli dari seluruh barang tersebut, maka ia dapat mewajibkan

si penjual untuk mengoper seluruh barang tersebut, bila orang ini hendak

menggunakan hak membeli kembali. (KUHPerd. 573.)

Pasal 1527.

Jika berbagai orang secara bersama-sama dan dalam satu persetujuan

menjual suatu barang yang menjadi hak mereka bersama, maka masingmasing

hanya dapat menggunakan haknya untuk membeli kembali

sekedar mengenai bagiannya. (KUHPerd. 1296, 1529.)

Pasal 1528.

Hak yang sama terjadi bila seseorang yang sendirian menjual suatu

barang, meninggalkan beberapa ahli waris.

Masing-masing di antara para ahli waris itu hanya boleh menggunakan hak

membeli kembali atas jumlah sebesar bagiannya. (KUHPerd. 1083, 1299,

1529.)

Pasal 1529.

Tetapi, dalam hal termaksud dalam kedua pasal yang lalu, pembeli dapat

menuntut supaya semua orang yang turut menjual atau yang turut menjadi

ahli waris dipanggil untuk bermupakat tentang pembelian kembali barang

yang bersangkutan seluruhnya; dan jika mereka tidak mencapai

kesepakatan, maka tuntutan membeli kembali harus ditolak.

Pasal 1530.

Jika penjualan suatu barang kepunyaan berbagai orang tidak dilakukan

oleh mereka bersama-sama untuk seluruhnya, melainkan masing-masing

menjual sendiri-sendiri bagiannya, maka masing-masing dapat sendirisendiri

menggunakan haknya untuk membeli kembali bagian yang menjadi

haknya; dan pembeli tidak boleh memaksa siapa pun yang menggunakan

haknya secara demikian untuk mengoper barang yang bersangkutan

seluruhnya.

Pasal 1531.

Jika pembeli meninggalkan beberapa orang ahli waris, maka hak membeli

kembali tidak dapat dipergunakan terhadap masing-masing dari mereka

selain untuk jumlah sebesar bagiannya, baik dalam hal harta pertinggalan

yang belum dibagi maupun dalam hal harta peninggalan yang sudah dibagi

di antara para ahli waris.

Namun jika harta peninggalan itu sudah dibagi dan barang yang dijual itu

Ummi Habsyah SH299 / 400

jatuh ke tangan salah seorang dari para ahli waris itu, maka tuntutan untuk

membeli kembah dapat diajukan terhadap ahli waris ini untuk seluruhnya.

(KUHPerd.1296 dst.)

Pasal 1532.

Penjual yang menggunakan perjanjian membeli kembali tidak saja wajib

mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula, melainkan juga

mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu

menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya

yang perlu untuk pembetulanpembetulan, dan biaya yang menyebabkan

barang yang dijual bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu.

Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atas barang yang dibelinya

kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini.

Bila penjual memperoleh barangnya kembali akibat perjanjian membeli

kembali, maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua

beban dan hipotek yang diletakkan atasnya oleh pembeli; namun ia wajib

menepati persetujuan-persetujuan sewa yang dengan itikad baik telah

dibuat oleh pembeli. (KUHPerd. 500, 576, 762, 772, 780, 793, 817, 1265,

1577.)

Bagian 5. Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual beli Piutang

Dan

Hak hak Tak Berwujud yang Lain.

Pasal 1533.

Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya,

seperti penanggungan, hak istimewa dan hipotek. (KUHPerd. 501, 613,

963, 1481 dst., 1538; KUHD 113, 176, 194.)

Pasal 1534.

Barangsiapa menjual suatu piutang atau suatu hak yang tak berwujud

lainnya, harus menanggung bahwa hak-hak itu benar ada pada waktu

diserahkan, biarpun Penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan.

(KUHPerd. 1491 dst., 1495 dst., 1537; KUHD 70.)

Pasal 1535.

Ia tidak bertanggung jawab atas kemampuan debitur, kecuali jika ia

mengikatkan dirinya untuk itu; tetapi dalam hal demikian pun ia hanya

bertanggung jawab untuk jumlah harga pembelian yang telah diterimanya.

Pasal 1536.

Jika ia telah berjanji iintuk menanggung cukup mampunya debitur, maka

janji ini harus diartikan sebagai janji mengenai kemampuannya pada waktu

itu, dan bukan mengenai keadaan di kemudian hari, kecuali jika dengan

tegas djjanjikan sebaliknya. (KUHPerd. 1535.)

Ummi Habsyah SH300 / 400

Pasal 1537.

Barangsiapa menjual suatu warisan tanpa memberi keterangan tentang

barang demi barang, tidaklah diwajibkan menanggung apa-apa selain

kedudukannya sebagai ahli waris. (KUHPerd. 1084, 1118, 1334.)

Pasal 1538.

Jika ia menikmati hasil suatu barang atau telah menerima suatu jumlah

sebesar suatu piutang yang termasuk warisan tersebut, ataupun telah

mehual beberapa barang dari harta peninggalan itu, maka ia diwajibkan

menggantinya, jika tidak dengan tegas diperjanjikan lain. (KUHPerd. 1482,

1533.)

Pasal 1539.

Sebaliknya, pembeli diwajibkan mengganti kepada si penjual itu segala

sesuatu yang oleh orang itu telah dikeluarkan untuk membayar utangutang

dan beban warisan, pula untuk melunasi apa yang dapat ditagih si

penjual itu selaku orang yang memegang suatu piutang terhadap warisan

itu, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. (KUHPerd. 1100, 1338, 1436.)

Pasal 1540.

Bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telab dijual, debitur

membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk

membebaskan debitur. (KUHPerd. 613, 1459.)

BAB VI. TUKAR-MENUKAR

Pasal 1541.

Tukar-menukar ialah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak

mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal

balik sebagai ganti suatu barang lain. (KUHPerd. 1080, 1457 dst.)

Pasal 1542.

Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukarmenukar.

(KUHPerd. 1471, 1546.)

Pasal 1543.

Jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya,

dan kemudian ia membukttkan bahwa pihak yang lain bukan pemilik

barang tersebut, maka ia tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan barang

yang telah ia dari pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk

mengembalikan barang yang telah diterimanya. (KUHPerd. 1471,’1478,

1516.)

Pasal 1544.

Barangsiapa karena suatu tuntutan hak melalui hukum (uitwinning)

Ummi Habsyah SH301 / 400

terpaksa melepaskan barang yang diterimanya dalam suatu tukarmenukar,

dapat memilih akan menuntut penggantian biaya, kerugian dan

bunga dari pihak lawamya, atau akan menuntut pengembalian barang

yang telah ia berikan. (KUHPerd. 1234, 1266 dst., 1474, 1480, 1492 dst.,

1496-10, 1500 dst., 1517.)

Pasal 1545.

Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar

kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur, dan pihak yang

telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia

berikan dalam tukar-menukar. (KUHPerd. 1237, 1460.)

Pasal 1546

Untuk lain-lainnya, aturan-aturan tentang persetujuan jual-beli berlaku

terhadap persetujuan tukar-menukar. (KUHPerd. 1457 dst.)

BAB VII. SEWA-MENYEWA

Bagian 1. Ketentuan Umum.

1547. Dihapus dg. S. 1926-335 jis. 458, 565 dan S. 1927-108.

Pasal 1548.

(s.d.u. dg. S. 1926-335jo. 458.) Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan

dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan

kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu,

dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut

terakhir itu.

Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun

yang bergerak. (KUHPerd. 400, 556, 772 dst., 823, 827, 1185, 1332, 1532,

1585, 1597, 1959 dst.; Zeg. 74 dst.)

1549. Dihapus dg. S. 1926-335jo. 458.

Bagian 2. Aturan-aturan yang Sama-sama Berlaku Terhadap

Penyewaan Rumah Dan Penyewaan Tanah.

Pasal 1550.

Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya

suatu janji, wajib untuk:

10. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;

20. memelihara barang itu sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk

keperluan yang dimaksud;

30. memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang

disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.

Ummi Habsyah SH302 / 400

(KUHPerd. 507, 1475 dst., 1551 dst., 1556 dst.)

Pasal 1551.

Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menyerahkan barang yang

disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya.

Selama waktu sewa, ia harus menyuruh melakukan pembetulanpembetulan

yang perlu dilakukan pada barang yang disewakan, kecuali

pembetulan yang menjadi kewajiban penyewa. (KUHPerd. 1241, 1266,

1548, 1555, 1583; Rv. 55-2-.)

Pasal 1552.

Pihak yang menyewakan harus menanggung penyewa terhadap semua

cacat barang sewa yang merintangi pemakaian barang itu, meskipun pihak

yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat

persetujuan sewa.

Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa,

maka pihak yang menyewakan wajib memberikan ganti rugi. (KUHPerd.

1504,1508, 1550, 1555, 1753.)

Pasal 1553.

Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena

suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi

hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka

penyewa dapat memilih, menurut keadaan, akan meminta pengurangan

harga sewa, atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa; tetapi

dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi. (KUHPerd. 1237, 1444;

KUHD 478.)

Pasal 1554.

Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa

mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan. (KUHPerd. 1550.)

Pasal 1555.

Jika dalam masa sewa pada barang yang disewakan itu terpaksa diadakan

pembetulan-pembetulan yang tidak dapat ditunda sampai Berakhirnya

masa sewa, maka penyewa harus menerimanya, betapa pun beratnya

kesusahan yang disebabkannya, dan mesidpun selama dilakukarinya

pembetulan-pembetulan itu ia terpaksa kehilangan sebagian dari barang

yang disewakan.

Tetapi, jika pembetulan-pembetulan itu beriangsung lebih lama dari empat

puluh hari, maka harga sewa harus dikurangi menurut banyaknya waktu

yang tersita dan bagian barang sewa yang tidak dapat dipakai oleh si

penyewa.

Jika pembetulan-pembetulan sedemikian rupa sifatnya, sehingga barang

sewa yang perlu ditempati oleh si penyewa dan keluarganya tak dapat

didiami, make penyewa dapat memutuskan sewanya. (KUHPerd. 1551,

Ummi Habsyah SH303 / 400

1583.)

Pasal 1556.

Pihak yang menyewakan tidak wajib menamin penyewa terhadap rintangan

dalam menikmati barang sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa

berdasarkan suatu hak atas barang sewa itu; hal ini tidak mengurangi hak

penyewa untuk menuntut sendiri orang itu. (KUHPerd. 556, 1365.)

Pasal 1557.

Jika sebaliknya penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu

tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka

ia berhak menuntut pengurangan harga sewa menunit perimbangan, asal

gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada

pemilik. (KUHPerd. 1550-3-, 1591.)

Pasal 1558.

Jika orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut

menyatakan, bahwa mereka mempunyai suatu hak atas barang yang

disewakan atau jika penyewa sendiri digugat untuk mengosongkan seluruh

atau sebagian dari barang yang disewa atau untuk menerima pelaksanaan

pengabdian pekarangan, maka ia wajib memberitahukan hal itu kepada

pihak yang menyewakan, dan dapat memanggil pihak tersebut sebagai

penanggung.

Bahkan ia dapat menuntut supaya ia dikeluarkan dari perkara, asal ia

menunjuk untuk siapa ia menguasai barang yang bersangkutan. (KUHPerd.

802, 1591; Rv. 7t,) dst.)

Pasal 1559.

Penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh mengulangsewakan barang yang

disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman

pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya:, kerugian dan

bunga; sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak

wajib menaati persetujuan ulang sewa itu.

Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh

penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan

sebagian kepada orang lain, jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan.

(KUHPerd. 1140, 1582; Rv. 752.)

Pasal 1560.

Penyewa harus menepati dua kewajiban utama:

10. memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang

baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa, atau

jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan

barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan; (KUHPerd.

1235, 1554, 1561, 1567, 1589.)

Ummi Habsyah SH304 / 400

20. membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. (KUHPerd.

Ll39-20, 1140 dst., 1266 dst., 1394, 1581, 1589 dst., 1975.)

Pasal 1561.

Jika penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dari

yang menjadi tujannya, atau untuk suatu keperluan yang dapat

menimbulkan suatu kerugian bagi pihak yang menyewakan, maka pihak

ini, menurut keadaan, dapat meminta pembatalan sewa. (KUHPerd. 1266,

1581, 1589.)

Pasal 1562.

Jika antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa telah dibuat

suatu pertelaan tentang barang yang disewakan, maka pihak yang

belakangan ini wajib-mengembalikan barang itu dalam keadaan seperti

waktu barang itu diterima menurut pertelaan tersebut, kecuali yang telah

musiiah atau berkurang harganya sebagai akibat dari tuanya barang atau

sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang tak disengaja dan tidak dapat

dihindarkan. (KUHPerd.1444, 1553, 1583.)

Pasal 1563.

Jika tidak dibuat suatu pertelaan, maka penyewa, mengenai pemeliharaan

yang menjadi beban para penyewa, dianggap telah menerima barang yang

disewakan itu dalam keadaan baik, kecuali jika dibuktikan sebaliknya, dan

ia harus mengembalikan barang itu dalam keadaan yang sama. (KUHPerd.

1551, 1583.)

Pasal 1564.

Penyewa bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan atas

barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan

bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. (KUHPerd. 1139-20,

1239, 1245, 1583.)

Pasal 1565.

Akan tetapi ia tidak bertanggung jawab atas kebakaran, kecuali jika pihak

yang menyewakan membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh

kesalahan penyewa. (KUHPerd. 1245, 1365.)

Pasal 1566.

penyewa bertanggungjawab atas segala kerusakan atau kerugian yang

sewa oleh teman-temarmya serumah, atau oleh mereka yang mengambil

alih sewanya. (KUHPerd. 802, 1367, 1564, 1709.)

Pasal 1567.

Pada waktu mengosorkgkan barang yang disewa, penyewa boleh

membongkar dan membawa segala sesuatu yang dengan biaya sendiri

Ummi Habsyah SH305 / 400

telah dibuat pada barang yang disewa, asal pembongkaran dan

pembawaan itu dilakukan tanpa merusak barang yang disewa. (KUHPerd.

725, 779, 1560.)

1568. Dihapus dg. S. 1925-525.

Pasal 1569.

Jika terjadi perselisihan tentang harga sewa, yang dibuat secara lisan dan

sudah dijalankan, sedangkan tanda bukti pembayaran tidak ada, maka

pihak yg menyewakan harus dipercaya atas sumpahnya, kecuali bila

penyewa memilih untuk menyuruh para ahli menaksir harga sewa.

(KUHPerd. 1568, 1602, 1929 dst.; Rv. 215 dst.)

Pasal 1570.

Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila

waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu

pemberhentian untuk itu. (KUHPerd. 1573; F. 38; Rv. 55-3′.)

Pasal 1571.

jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada

waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak

memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan

sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan

menurut kebiasaan setempat. (AB. 15; KUHPerd. 1570; Rv. 55-30.)

Pasal 1572.

Jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa

ja hendak menghentikan sewanya, maka penyewa , meskipun ia tetap

menikmati barang yang bersangkutan, tidak dapat mengemukakan adanya

suatu penyewaan ulang secara diam-diam. (KUHPerd. 1570 dst., 1573.)

Pasal 1573.

Jika setelah berakhir suatu penyewaan yang dibuat secara tertulis, Si

penyewa tetap menguasai barang yang disewa dan dibiarkan

menguasainya, maka terjadilah suatu sewa baru, yang akibat-akibatnya

diatur dalam pasal-pasal mengenai penyewaan secara lisan. (KUHPerd.

732, 1571 dst., 1587, 1598.)

Pasal 1574.

Dalam hal kedua pasal tersebut di atas, penanggungan utang yang dibuat

untuk penyewaan tidak meliputi kewajban yang terjadi akibat

perpanjangan sewa. (KUHPerd. 1587, 1598, I821, 1824.)

Pasal 1575.

Persetujuan sewa sekali-kali tidak hapus dengan meninggalnya pihak yang

Ummi Habsyah SH306 / 400

menyewakan ataupun pihak yang menyewa. (KUHPerd.. 1318, 1612, 1743,

1826.)

Pasal 1576.

Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak

diputuskan, kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan

barang,

Jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti

rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian

demikian, maka is tidak wajib mengosongkan barang yang disewa, selama

ganti rugi yang terutang belum dilunasi. (KUHPerd. 772 dst., 817, 1185,

1578 dst; Rv. 507.)

Pasal 1577.

Pembeli dengan perjanjian membeli kembali, tidak dapat menggunakan

wewenangnya untuk memaksa penyewa mengosongkan barang yang

disewa, sebelum ia menjadi pemilik mutlak dengan lewatnya tenggang

waktu yang ditentukan untuk pembelian kembali. (KUHPerd. 1521, 1524,

1532.)

Pasal 1578.

Seorang pembeli yang hendak menggunakan wewenangnya, yang

diperjanjikan dalam persetujuan sewa, untuk memaksa penyewa

mengosongkan barang sewa jika barangnya dijual, wajib memperingatkan

penyewa sekian lama sebelumnya, sebagaimana diharuskan oleh adat

setempat mengenai penghentian sewa.

Dalam hal sewa tanah, peringatan tersebut harus disampaikan sedikitnya

satu tahun sebelum pengosongan. (AB. 15; KUHPerd. 1576.)

Pasal 1579.

Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan

menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali

jika telah diperjanjikan sebaliknya. (KUHPerd. 1751.)

Pasal 1580.

Jika dalam persetujuan sewa telah disetujui bahwa pihak yang

menyewakan akan berhak memakai sendiri rumah atau tanah yang

disewakan, maka ia wajib memberitahukan kehendaknya untuk

menghentikan sewa sekian lama sebelumnya, sebagaimana ditetapkan

dalam pasal 1578.

Bagian 3. Aturan-aturan yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Rumah Dan

Perabot Rumah.

Pasal 1581.

Penyewa yang tidak melengkapi sebuah rumah sewa dengan perabot

Ummi Habsyah SH307 / 400

rumah secukupnya, dapat dipaksa untuk mengosongkan rumah itu, kecuali

bila ia memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang sewa.

(KUHPerd. 1139-40, 1140, 1142 dst., 1146, 1589.)

Pasal 1582.

Seorang penyewa kedua tidak wajib membayar kepada pemilik lebih dari

jumlah harga sewa kedua yang masih terutang kepada penyewa pertama

pada waktu dilakukan suatu penyitaan, dan ia tak boleh mengajukan

pembayaran yang dilakukan sebelumnya kecuali jika pembayaran

dilakukan menurut suatu perjanjian yang dinyatakan dalam persetujuan

sewa atau menurut kebiasaan setempat. (KUHPerd. 1140, 1559; Rv. 752.)

Pasal 1583.

Pembetulan-pembetulan kecil sehari-hari, dipikul oleh penyewa.

Jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, maka dianggap demikianlah

pembetulan pada lemari toko, daun jendela, kunci dalam, kaca jendela,

baik di dalam maupun di luar rumah, dan segala sesuatu yang dianggap

termasuk itu, menurut dalam, kebiasaan setempat.

Meskipun demikian, pembetulan-pembetulan itu harus dipikul oleh pihak

yang menyewakan bila pembetulan itu terpaksa dilakukan karena

kerusakan barang yang disewa atau karena keadaan yang memaksa. (AB.

15; KUHPerd. 1139-20, 1551, 1555, 1562.)

Pasal 1584.

Menjaga kebersihan sumur, kolam air hujan, dan tempat buang air besar,

dibebankan kepada pihak yang menyewakan, jika tidak diperjanjikan

sebaliknya.

Menjaga kebersihan cerobong asap, jika tidak ada perjanjian dibebankan

pada pihak yang menyewa. (KUHPerd. 656 dst.)

Pasal 1585.

Sewa mebel untuk melengkapi sebuah rumah, tempat kediaman, toko,

ruangan lainnya, harus dianggap telah dibuat untuk jangka waktu

penyewaan rumah, tempat kediaman, toko atau ruangan menurut

kebiasaan setempat. (AB. 15.)

Pasal 1586.

Penyewaan kamar yang dilengkapi dengan mebel harus dianggap telah

dilakukan untuk tahunan, bila dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap

tahun;

untuk bulanan, bila dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap bulan;

untuk harian, bila dibuat atas permbayaran sejumlah uang tiap hari.

Jika tidak ternyata bahwa penyewaan dibuat atas pembayaran sejumlah uang

tiap tahun, tiap bulan atau tiap hari, maka penyewaan dianggap telah dibuat

menurut kebiasaan setempat.

Ummi Habsyah SH308 / 400

Pasal 1587.

Jika penyewa sebuah rumah atau ruangan, setelah berakhirnya waktu yang

ditentukan dalam suatu persetujuan tertulis, tetap menguasai barang sewa,

pihak yang menyewakan tidak melawannya, maka dianggaplah bahwa

penyewa tetap menguasai barang yang disewanya atas dasar syarat-syarat

yang sama untuk waktu yang ditentukan oleh kebiasaan setempat, dan ia

tidak dapat meninggalkan barang sewa atau dikeluarkan dari situ, kecuali

sesudah ada pemberitahuan tentang penghentian sewa, yang dilakukan

menurut kebiasaan setempat. (AB. 5; KUHPerd. 1571, 1573, 1598.)

Bagian 4. Aturan-aturan yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah.

Pasal 1588.

Jika dalam suatu persetujuan sewa-menyewa tanah disebut suatu ukuran luas

yang kurang atau lebih dari luas yang sesungguhnya, maka hal itu tidak

menjadi alasan untuk menambah atau mengurangi harga sewa, kecuali dalam

hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab V buku

ini. (KUHPerd. 1484, 1489.)

Pasal 1589.

Jika penyewa tanah tidak melengkapi tanah itu dengan ternak atau peralatan

pertanian yang diperlukan untuk penggembalaan atau penanaman; jika ia

melakukan pengembalaan atau penanaman, atau dalam hal itu tidak berlaku

sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik; jika ia memakai barang yang

disewa untuk suatu tujuan yang lain dari tujuan yang dimaksudkan atau, pada

umumnya, jika ia tidak memenuhi janji-janji yang dibuat dalam persetujuan

sewa dan karena itu timbul suatu kerugian bagi pihak yang menyewakan,

maka pihak itu berhak untuk menuntut pembatalan sewa menurut keadaan,

penggantian biaya, kerugian dan bunga. (KUHPerd. 139-20; 114 dst, 1146,

1243 dst., 1266 dst., 1560 dst., 1581; F. 38.)

Pasal 1590.

Semua penyewa tanah diwajibkan menyimpan hasil-hasil tanah di tempat

penyim yang telah disediakan untuk itu. (KUHPerd. 1139-20, 1140 dst.)

Pasal 1591.

Penyewa tanah diwajibkan, atas ancaman penggantian biaya, kerugian dan

bunga, untttk melaporkan kepada pemilik tanah itu segala peristiwa yang

dilakukan dalam mengerjakan tanah yang disewa.

Pemberitahuan itu harus dilakukan dalam jangka waktu yang sama seperti

yang ditentukan antara waktu gugatan dan hari menghadap di muka sidang

pengadilan menurutjarak tempat-tempat. (KUHPerd. 556, 802, 1366, 1557 dst.;

Rv. 10 dst.)

Ummi Habsyah SH309 / 400

Pasal 1592.

Jika dalam suatu sewa untuk beberapa tahun, selama waktu sewa, seluruh

atau separuh penghasilan setahun hilang karena kejadian-kejadian yang tak

dapat dihindarkan, maka penyewa dapat menuntut suatu pengurangan uang

sewa, kecuali jika ia telah memperoleh penggantian kerugian karena

penghasilan tahun-tahun sebelumnya.

Jika ia tidak mendapat ganti rugi, maka perkiraan tentang pengurangan uang

sewa tidak dapat dibuat selain pada waktu Berakhirnya sewa, bila kenikmatan

dari semua tahun telah diperjumpakan satu sama lain.

Walaupun demikian hakim dapat mengizinkan penyewa menahan sebagian

dari uang sewa untuk sementara waktu, menurut kerugian yang telah diderita.

(KUHPerd. 500, 729, 1553.)

Pasal 1593.

Jika sewa hanya dilakukan untuk satu tahun, sedangkan penghasilan telah

hilang seluruhnya atau separuhnya, maka penyewa dibebaskan dari

pembayaran seluruh harga sewa atau sebagian harga sewa menurut

imbangan.

Bila kerugian kurang dari separuh, maka ia tidak berhak atas suatu

pengurangan. (KUHPerd. 729, 1592.)

Pasal 1594.

Penyewa tidak dapat menuntut pengurangan bila kerugian itu diderita setelah

penghasilan dipisahkan dari tanah, kecuali jika dalam persetujuan sewa

ditentukan bahwa pemilik harus memikul bagiannya dalam kerugian, asal

penyewa tidak lalai menyerahkan kepada si pemilik itu bagiannya dari

penghasitan.

Begitu pula si penyewa tidak dapat menuntut suatu pengurangan, jika hal

yang menyebabkan kerugian sudah ada dan sudah diketahui sewaktu

persetujuan sewa dibuat. (KUHPerd. 762, 1593.)

Pasal 1595.

Dengan suatu perjanjian yang dinyatakan dengan tegas, penyewa dapat

dipertangguni6awabkan atas kejadian-keiadian yang tak dapat diduga. (KUH

Perd. 1592 dst., 1596.)

Pasal 1596.

Perjanjian demikian hanya dianggap dibuat untuk kejadian -kejadian biasa

yang tak terduga, seperti: letusan gunung, gempa bumi, kemarau yang

panjang, serangan hama-hama yang merusak penghasilan, petir, atau

rontoknya bunga pohon sebelum waktunya.

Perjanjian tersebut di atas tidak meliputi kejadian luar biasa, seperti:

kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh peperangan atau banjir yang tidak

biasa menimpa daerah yang bersangkutan, kecuali jika penyewa telah

menyanggupi untuk memikul akibat dari semua kejadian, baik yang dapat

diduga maupun yang tak dapat diduga. (KUHPerd. 1369, 1592, 1595.)

Ummi Habsyah SH310 / 400

Pasal 1597.

Sewa tanah yang dibuat secara tidak tertulis, dianggap telah dibuat untuk

sekian lama, sebagaimana dibutuhkan oleh si penyewa untuk mengumpul kan

semua hasil dari tanah yang disewa.

Demikianlah, maka sewa sebidang padang rumput, sebidang kebun buahbuahan,

dan semua tanah lain yang hasilnya dikumpulkan seluruhnya dalam

waktu satu tahun, dianggap telah dibuat untuk satu tahun.

Sewa tanah pertanian yang ditanam dengan bermacam-macam tanaman

secara berganti-ganti dianggap telah dibuat untuk sekian tahun, menurut

macam tanaman. (KUHPerd. 1570 dst., 1585.)

Pasal 1598.

Jika setelah Berakhirnya suatu sewa yang dibuat tertulis, penyewa tetap

menguasai barang sewa dan dibiarkan menguasainya, maka akibat-akibat

sewa yang baru diatur menurut ketentuan pasal yang lalu. (KUHPerd. 1573,

1587.)

Pasal 1599.

Penyewa yang sewanya berakhir dan penggantinya, wajib saling membantu

sedemikian rupa sehingga memudahkan keluarnya yang satu dan masuknya

yang lain, baik mengenai penanaman untuk tahun yang akan datang, maupun

mengenai pemungutan hasil-hasil yang masih berada di ladang, ataupun

mengenai hal-hal lain; segala sesuatunya menurut kebiasaan setempat. (AB.

15.)

Pasal 1600.

Begitu pula, penyewa, pada waktu berangkat, harus meninggalkanjerami dan

pupuk dari tahun sebelumnya, jika ia menerimanya pada waktu penyewaan

mulai; bahkan meskipun ia tidak menerimanya, pemilik dapat meminta supaya

jerami dan pupuk ditinggalkan, menurut suatu perkiraan yang akan dibuat.

(KUHPerd. 507-31.)

Bagian 5

1601 lama. Dihapus dg. s. 1926-335.

1602 lama. Dihapus dg. s. 1926-335.

1603 lama. Dihapus cig. s. 1926-335.

BAB VII A. PERJANJIAN KERJA

(s.d. t. dg. S. 1926-335 jis. 458, 565, 1927-108)(‘)

Dengan S. 1926-335 pasal 1, Bagian 5 yang lama dalam Bab VII Kitab Undangundang

Hukum Perdata ini diganti dengan Bab VIIA Buku Ketiga. Selain itu

dengan S. 1926-335 tersebut diadakan pembahan dalam Beberapa pasal Kitab

Undang-undang Hukum Perdata ini, yaitu pasal 22, 109, 1149-40, 1447,1548,

Ummi Habsyah SH311 / 400

1604-1608, 1610, 1612, 1616, 1903,1914,1968 dan 1969, pembahanpembahan

mana sudah kami sisipkan dalam masing-masing pasal itu, sedang

pasal 1547, pasal 1549 dan pasal-pasal 1601-1603 lama dihapuskan.

Bagian 1. Ketentuan Umum. (KUHPerd. 1603x.)

Pasal 1601.

Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh

ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang

diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini tidak ada,

persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan,

dengan mana pihak kesatu kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu

pekerjaan bagi borongan kerja. (KUHPerd. 1338, 1601a, 1604; AB. 15.)

Pasal 1601a.

Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh,

mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu,

majikan dengan upah selama waktu yang tertentu. (KUHPerd. 1603e, 1603y.)

Pasal 1601b.

Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu,

yaitu pemborong, mengikat diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi

pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.

(KUHPerd. 1604)

Pasal 1601C.

Jika suatu persetujuan mengandung sifat-sifat suatu perjanjian kerja dan

persetujuan lain, maka baik ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja,

maupun ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan lain yang sifat-sifatnya

terkandung di dalamnya, keduanya berlaku; jika ada pertentangan antara

kedua jenis ketentuan tersebut, maka yang,berlaku adalah ketentuanketentuan

mengenai perjanjian kerja.

Jika pemborongan kerja diikuti oleh beberapa persetujuan sejenis itu, meskipun

temyata maksud kedua belah pihak membuat beberapa persetujuan secara

demikian ialah pemboronga-pemborongan itu dapat dipandang sebagai suatu

pernjanjian kerja, maka peraturan perjanjian kerja harus berlaku bagi semua

persetujuan ini, baik bagi persetujan itu secara serentak maupun bagi masingmasing

persetujuan secara sendiri-sendiri, kecuali ketentuan-ketentuan dalam

bagian 6 bab ini. Akan tetapi bila dalam hal demikian persetujuan yang

pertama hanya diadakan dalam percobaan saja maka persetujuan demikian

harus mengandung dianggap mengandung sifat pemborongan kerja dan

segala ketentuan dalam bab 6 itu berlaku baginya (KUHPerd. 1603x,1604dst)

Bagian 2. Perjanjian Kerja Pada Umumnya.

Pasal 1601d.

Ummi Habsyah SH312 / 400

Bila perjanjian kerja diadakan secara tertulis, maka biaya aktanya dan

perongkosan lainnya harus ditanggung majikan. (KUHPerd. 1466, 1601y.)

Pasal 1601e.

Jika pada waktu membuat perjanjian diberikan dan diterima uang panjar maka

kedua belah pihak tidak boleh membatalkan perjanjian itu dengan membiarkan

uang panjar itu di tangan buruh (penerima panjar) atau dengan

mengembalikan uang panjar itu kepada majikan (pemberi panjar).

Uang panjar hanya dapat dikurangkan dari upah, jika perjanjian kerja diadakan

untuk waktu lebih dan tiga bulan atau untuk waktu yang tak ditentukan dan

temyat a berjalan selama tidak lebih dari tiga bulan.

Pasal 1601f.

Mengenai perjanjian kerja yang diadakan oleh seorang perempuan yarkg

bersuanii sebagai buruh, undang-undang menganggap perempuan itu telah

memperoleh izin dari suaminya.

Tanpa bantuan suaminya ia boleh melakukan segala perbuatan perjanjian itu,

termasuk membayar segala penagihan dan menghadap hakim. ia berhak

menerima atau menuntut apa saja yang disebut dalam perjanjian kerja untuk

kepentingan keluarganya. (KUHPerd. 108 dst., 11 1, 1916; F. 20-20.)

Pasal 1601g.

Anak yang belum dewasa mampu membuat perjanjian kerja sebagai buruk,

jika ia dikuasakan untuk itu oleh walinya menurut undang-undang, baik

dengan lisan maupun dengan tulisan.

Suatu kuasa lisan hanya dapat berlaku untuk membuat suatu perjanjian kerja

tertentu. Jika anak yang belum dewasa belum berusia 18 tahun, maka kuasa

itu harus diberikan di hadapan majikan atau orang yang mewakilinya. Kuasa

tersebut tak dapat diberikan dengan bersyarat.

Jika kuasa diberikan secara tertulis, maka anak yang belum dewasa itu wajib

menyerahkan surat kuasanya kepada majikan, yang harus segera

menyampaikan suatu sahnan yang ditandatangarti kepada anak yang belum

dewasa itu, dan pada waktu Berakhirnya hubungan kerja, mengembalikan

surat kuasa tersebut kepada anak yang belum dewasa tersebut atau orangorang

yang mendapat hak daripadanya.

Sekedar tidak secara tegas dikecualikan dengan syarat-syarat tertentu dalam

kuasa yang telah diberikan itu, anak yang belum dewasa disamakan dengan

orang dewasa, tanpa mengurangi ketentuan alinea ketiga pasal 1603f. Namun

demikian, ia tidak dapat menghadap pengadilan tanpa dibantu oleh walinya

menurut undang-undang, kecuali jika bagi pengadilan temyata bahwa wali

tersebut tidak mampu menyatakan kehendaknya. (KUHPerd. 1446, 1603m; Rv.

944.)

Pasal 1601h.

Jika anak yang belum dewasa, yang belum mampu membuat suatu perjanjian

kerja, telah membuat suatu perjanjian kerja dan karena itu selama enam

Ummi Habsyah SH313 / 400

minggu telah melakukan pekerjaan pada majikan tanpa rintangan dan’ walinya

menurut undang-undang, maka ia dianggap telah diberi kuasa dengan lisan

oleh walinya untuk membuat perjanjian kerja tersebut. (KUHPerd. 1446, 1454,

1916; S. 1926-335 pasal V.)

Pasal 1601i.

Suatu perjanjian kerja antara suami-istri adalah batal. (KUHPerd. 106dst., 1467,

1679.)

Pasal 1601j.

(s.d.u. dg. S. 1939-546; S. 1947-208.) Suatu reglemen (peraturan perusahaan)

yang ditetapkan oleh majikan hanya mengikat buruh, jika si buruh telah

menyatakan setuju dengan reglemen itu dan juga telah memenuhi syarat.

syarat berikut: (KUHPerd. 1601m, 16OIx.)

1) bahwa satu eksemplar lengkap reglemen itu telah diberikan kepada

bunih dengan cuma-cuma oleh atau atas nama majikan;

2) bahwa oleh atau atas nama majikan telah diserahkan ke Departemen

Tenaga Kerja (Afdeling Arbeid v.h. Departement van Sociale Zaken) satu

eksemplar lengkap reglemen tersebut yang ditandatangani oleh majikan,

supaya dapat dibaca oleh umum;

3) bahwa satu eksemplar lengkap reglemen itu ditempelkan dan tetap ada

di suatu tempat yang dapat didatangi buruh dengan mudah, sedapatdapatnya

dalam ruang kerja sehingga dapat dibaca dengan baik.

Penyerahan dan pembacaan reglemen itu di Departemen Tenaga Kerja

diselenggarakan dengan cuma-cuma. Setiap orang yang berkepentingan dapat

memperoleh salinan reglemen itu dengan cuma-cuma.

Tiap perjanjian yang bertentangan dengan suatu ketentuan pasal ini, adalah

batal. (AB. 23; KUHPerd. 1320-l’, 1601y; KUHD 402, 428.)

Pasal 1601k.

Jika selama hubungan kerja ditetapkan suatu reglemen baru atau diubah

reglemen yang telah ada, maka reglemen baru atau reglemen yang telah

diubah itu hanya mengikat buruh, bila satu eksemplar lengkap rancangannya,

sebelum ditetapkan, disediakan selama suatu waktu dengan cuma-cuma untuk

dibaca oleh buruh, sehingga ia dapat mempertimbangkan isinya dengan

seksama.

Jika buruh, setelah reglemen baru atau reglemen yang diubah itu ditetapkan,

tidak dapat menyetujuinya, maka dalam waktu empat minggu sesudah

mengetahui penetapan itu, ia dapat menuntut di muka pengadilan, supaya

perjanjian kerja dibatalkan. Setelah mendengar pihak lawan atau

memanggilnya secara sah, pengadilan memutus pada tingkatan terakhir dan

mengabulkan tuntutan buruh, kecuali jika ia berpendapat, bahwa buruh tidak

begitu dirugikan oleh reglemen baru atau reglemen yang diubah itu. Dalam

menunggu putusan pengadilan dan bila tuntutan ditolak, hubungan kerja

berlangsung terus, sedangkan reglemen baru atau reglemen yang diubah itu

sah sejak berlaku. Dalam hal tuntutan dikabulkan, pengadilan akan

menetapkan pada saat mana hubungan keda akan berakhir, dan buruh berhak

Ummi Habsyah SH314 / 400

atas suatu ganti rugi sebagaimana ditentukan pada pasal 1693q dalam

pemutusan hubungan kerja oleh majikan.

Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pasal ini adalah batal.

(AB. 23; KUHPerd. 1603h dan i; KUHD 402, 428.)

Pasal 1601l.

Suatu pemyataan dari pihak buruh, bahwa ia mengikatkan diri untuk

menyetujui tiap reglemen yang akan ditetapkan oleh majikan di kemudian hari

atau tiap perubahan dalam suatu reglemen yang telah ada, adalah batal. (AB.

23; KUHD 402, 428.)

Pasal 1601m.

Dari ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu, orang hanya boleh

menyimpang, bila ada peija4ian khusus yang tertulis mengenai hal itu.

(KUHPerd. 1601d; KUHD 402, 428.)

Pasal 1601n.

Setiap perjanjian antara majikan dan buruh, yang bertentangan dengan suatu

perjanjian perburuhan kolektif yang mengikat kedua pihak satu sama lain,

dapat dibatalkan atas tuntutan masing-masing dari mereka yang bersamasama

menjadi pihak dalam perjanjian perburuhan kolektif itu, kecuali pihak

majikan.

Yang dimaksud dengan perjanjian perburuhan kolektif adalah suatu peraturan,

yang dibuat oleh seorang majikan atau lebih, atau suatu perkumpulan majikan

atau lebih yang merupakan badan hukum di satu pihak, dan suatu serikat

buruh atau lebih yang merupakan suatu badan hukum di lain pihak, tentang

syarat-syarat kerja yang harus diindahkan sewaktu membuat suatu perjanjian

kerja. (RO. 116g.)

Catatan: mengenai perjanjian perburuhan, lihat UU No. 21/1954 tentang

Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (LN. 1954-

69.)

Pasal 1601 o.

Untuk menghitung upah sehari yang ditetapkan dalam bentuk uang, maka

dalam bab ini, satu hari ditetapkan 10 jam, satu minggu 6 hari, satu bulan 26

hari, dan satu tahun 300 hari. Jika upah seluruhnya atau sebagian ditetapkan

dengan cara lain dari cara menurut jangka waktu, maka sebagai upah harian

yang ditetapkan dalam jumlah uang harus diambil upah rata-rata dari buruh,

dildtung sekm 30 hari kerja yang telah lalu. Jika tidak dapat digunakan ukuran

seperti itu, maka sebagai upah harus diambil upah yang biasa untuk pekefjaan

yang paling mirip dalam hal sifat, tempat dan waktu. (KUHPerd. 1603 q2.)

Pasal 1601p.

Upah buruh yang tidak tinggal di rumah majikan, tidak boleh ditetapkan sewa

dalam bentuk:

1) uang;

Ummi Habsyah SH315 / 400

2) makanan, bahan makanan, penerangan dan bahan bakar yang harus

dipakai di tempat penyerahannya;

3) pakaian yang harus dipakai dalam melakukan pekerjaan;

4) jumlah tertentu hasil perusahaan, atau bahan dasar atau bahan

pembantu yang dipakai dalam perusahaan itu, bila hasil atau bahan

dasar atau bahan peinbantu itu, mengingat sifat dan banyaknya,

termasuk dalam kebutuhan hidup utama bagi si buruh dan keluarganya,

atau dipakai dalam perusahaan si buruh, sebagai bahan dasar , sebagai

bahan pembantu, alat-alat atau perkakas, dengan pengecualian

minuman keras dan candu;

5) hak pakai untuk sebidang tanah atau padang rumput atau kandang

untuk hewan, yang ditentukan banyaknya serta jenisnya, kepunyaan

buruh atau salah seorang anggota keluarganya; hak pakai alat-alat kerja

atau perkakas-perkakas serta perawatannya;

6) pekerjaan atau jasa tertentu yang dilakukan oleh majikan atau atas

tanggungan majikan untuk buruh itu;

7) hak pakai rumah atau sebagian rumah tertentu, perawatan kesehatan

bagi buruh serta keluarganya dengan cuma-cuma, pemakaian seorang

pelayan atau lebih dengan cuma-cuma, pemakaian sebuah mobil atau

kendaraan lain atau seekor kuda atau lebih dengan cuma-cuma, atau

tunjangan-tunjangan lain dalam pembiayaan rumah tangga semacam

itu, sekedar belum termasuk dalam nomomomor tersebut di atas;

8) gaji selama waktu cuti, setelah bekerja selama beberapa tahun tertentu,

atau hak atas pengangkutan dengan cuma-cuma ke tempat asal atau

cuti pulang pergi. (KUHPerd. 1601r; KUHD 429.)

Pasal 1601q.

Jika dalam perjanjian atau reglemen tidak ditetapkan jumlah upah oleh

kedua belah pihak, maka buruh berhak untuk memperoleh upah sebanyak

upah yang biasa di tempat itu bagi pekerjaan yang serupa dengan

pekerjaannya.

Jikalau kebiasaan seperti ini tidak ada di tempat itu, maka upah itu harus

ditentukan dengan mengingat keadaan, menurut keadilan. (KUHD 402.)

Pasal 1601r.

Jika jumlah upah telah ditetapkan tetapi berlainan dari yang diperkenankan

menurut pasal 1601p, maka upah itu harus dianggap telah ditetapkan

dalam bentuk uang dengan jumlah lima kali jumlah tersebut.

Seluruh upah yang ditetapkan berupa uang itu hendaklah sesuai dengan

ketentuan-ketentuan di atas tentang hal memperhitungkan uang upah itu,

sehingga tidak boleh melebihi sepertiga kati jumlah upah yang biasanya

atau menurut kepatutan harus diberikan pada pekerjaan yang semacam.

Setiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pasal ini adalah

batal. (KUHPerd. 1602i; KUHD 429; AB 23.)

Pasal 1601s.

Tiap perjanjian antara majikan atau seorang pegawainya atau kuasanya dan

Ummi Habsyah SH316 / 400

seorang buruh yang bekerja di bawah salah seorang dari mereka itu, yang

mengikatkan diri buruh itu untuk menggunakan upah atau pendapatannya

yang lain seluruhnya atau sebagian menurut Cara tertentu atau untuk

membeli barang-barang keperluannya di tempat tertentu atau dari orang

tertentu, tidak diperbolehkan dan adalah batal. (KUHPerd. 1601p dan t; AB.

23.)

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dikecualikan perjanjian yang

mengikutsertakan si buruh dalam suatu dana, asal dana tersebut memenum

syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. (KUHPerd. 1602r; S.

1926-377.)

Pasal 1601t.

Jika buruh telah membuat suatu janji dalam suatu perjanjian dengan majikan,

sedang perjanjian itu menurut pasal di atas tidak diperbolehkan dan batal,

maka perbuatan itu tidak mertimbulkan suatu perikatan. Buruh itu berhak

menuntut kembali dari majikan tersebut pembayaran yang dipotong dari

upahnya atau yang ia keluarkan sendiri dari sakunya sehubungan dengan

perjanjian tersebut, sedang uang yang telah ia terima dari majikan tidak wajib

dikembalikan.

Meskipun demikian, dalam hal mengabulkan tuntutan si buruh, pengadilan

berkuasa untuk membatasi hukuman sampai pada suatu jumlah yang

dianggapnya adil menurut keadaan, tetapi paling sedikit sebesar kerugian

yang diderita oleh buruh itu menurut taksiran pengadilan.

Jika buruh telah mengadakan suatu perjanjian dengan orang lain daripada

majikan, sedang perjanjian tersebut tidak diperbolehkan, maka buruh berhak

meminta kembali dari majikan apa yang telah dibayar atau yang masih

terutang kepada orang lain itu. Ketentuan alinea kedua juga berlaku dalam hal

ini.

Tiap hak buruh untuk mengajukan tuntutan yang berdasarkan pasal ini, gugur

setelah lewat enam bulan. (KUHPerd. 1602j alinea 3, 1603t.)

Pasal 1601u.

Majikan hanya dapat mengenakan denda atas pelanggaran terhadap

ketentuan dari perjanjian tertulis atau reglemen, jika ketentuan itu ditunjuk

secara tegas dan dendanya disebut pula dalam perjanjian atau reglemen itu.

(KUHPerd. 1601j.)

Perjanjian atau reglemen yang memperjanjikan denda harus menyebutkan

dengan seksama kegunaan denda itu. Uang denda, baik secara langsung

maupun secara tidak langsung, sekali-kali tidak boleh digunakan untuk

keuntungan pribadi majikan atau orang lain, yang dikuasakan olehnya untuk

mengenakan denda kepada buruhnya.

Tiap denda yang diperjanjikan dalam suatu reglemen atau dalam suatu

perjanjian, harus ditetapkan pada jumlah tertentu yang dinyatakan dalam

mata uang untuk upah yang ditetapkan itu. (KUHPerd. 1602h.)

Dalam satu minggu, kepada seorang buruh tidak boleh dikenakan dendadenda

yang jumlahnya melebihi upahnya dalam sehari. Tidak satu denda pun

boleh dijatuhkan lebih dari jumlah ini. (KUHPerd. 160le, 1601o.)

Ummi Habsyah SH317 / 400

Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pasal ini adalah batal.

Dengan perjanjian tertulis atau dengan reglemen boleh diadakan

penyimpangan dari ketentuan alinea kedua, ketiga dan keempat, tetapi hanya

mengenai buruh yang upahnya ditetapkan berupa uang yang jumlahnya lebih

dari delapan gulden sehari. Jika terjadi demikian, pengadilan senantiasa

berkuasa mengurangi jumlah denda yang telah ditetapkan, sekedar jumlah itu

menurut pendapatnya lebih dari sepantasnya. (AB. 23; KUHPerd. 1309.)

Memperjanjikan hukuman, sebagaimana dimaksudkan dalam Bagian 10 dari

Bab I dalam buku ini, adalah termasuk menetapkan dan memperjanjikan denda

menurut pengertian pasal ini. (KUHPerd. 1306, 16OIx, 1602r; KUHD 410.)

Pasal 1601v.

Untuk satu perbuatan, majikan tidak boleh mengenakan denda sambil

menuntut pula ganti rugi. (KUHPerd. 1307.)

Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal. (AB. 23.)

Pasal 1601w.

Jika salah satu pihak, dengan sengaja atau karena kesalahannya, berbuat

bercentangan dengan salah satu kewajibannya, dan kerugian yang diderita

oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka pengadilan akan

menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan sebagai ganti rugi –

(KUHPerd. 1241.)

Pasal 16OIx.

Suatu perjanjian yang mengurangi hak buruh, bahwa setelah mengakhiri

hubungan kerja, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu pekerjaan

tertentu, hanya sah jika dibuat dalam suatu perjanjian tertulis atau suatu

reglemen dengan buruh yang telah dewasa. (KUHPerd. 1601j.)

Baik atas tuntutan buruh, maupun atas permintaannya yang diajukan pada

pembelaannya dalam suatu perkara, pengadilan boleh membatalkan perjanjian

seperti itu, seluruhnya atau sebagian, dengan alasan bahwa dibandingkan

dengan kepentingan majikan yang dilindungi itu, buruh dirugikan secara tidak

adil oleh perjanjian tersebut.

Dari suatu perjanjian termaksud dalam alinea pertama, majikan tidak dapat

mengambil hak-hakjika ia memutuskan hubungan kerja secara melanggar

hukum atau jika buruh memutuskannya karena desakan sesuatu yang

ditimbulkan majikan itu secara sengaia atau dengan kesalahannya. Juga tidak

boleh majikan berbuat demikian, jika pengadilan, atas permintaan atau

tuntutan buruh, telah menyatakan bubamya perjanjian itu berdasarkan suatu

alasan mendesak, yang diberikan kepada buruh karena kesengajaan atau

kesalahan majikan. (KUHPerd. 1603e, 1603n dan 1603p.)

Jika buruh berjanji akan memberikan kepada majikan suatu ganti rugi bila ia

melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan suatu perjanjian

sebagaimana dimaksudkan pada alinea pertama, maka pengadilan senantiasa

berwenang mengurangi jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan, sekedar

jumlah itu menurut pendapatnya lebih dari yang sepantasnya. (KUHPerd. 1309,

161 I u; KUHD 404.)

Ummi Habsyah SH318 / 400

1601y. Dihapus dg. S. 1928-533jo. S. 1929-261.

Bagian 3. Kewajiban-kewajiban Majikan.

Pasal 1602.

Majikan wajib membayar upah buruh pada waktu yang ditentukan. (KUHPerd.

160lo-r, 1603p nomor 30; F. 232.)

Pasal 1602a.

Upah yang ditetapkan menurut jangka waktu, harus dibayar sejak saat buruh

mulai bekerja sampai saat Berakhirnya hubungan kerja. (KUHPerd. 1601o.)

Pasal 1602b.

Tidak ada upah yang harus dibayar untuk waktu buruh tidak melakukan

pekerjaan yang diperjanjikan.

Pasal 1602c.

Akan tetapi buruh berhak untuk meminta dan menerima upah, yang

ditetapkan menurut lamanya buruh bekerja, untuk waktu yang tidak begitu

lama, bila ia berhalangan melakukan pekerjaan karena sakit atau mengalami

kecelakaan, kecuali bila sakitnya atau kecelakaan itu disebabkan oleh

kesen.gajaan atau kebejatannya atau oleh cacat badan yang dengan sengaia

diberi keterangan palsu pada waktu membuat perjanjian kepada majikan.

(KUHPerd. 1244 dst.)

(s.d.u. dg. S. 1939-256, 292.) Bila dalam hal demikian buruh berhak

memperoleh suatu ganti rugi berdasarkan suatu peraturan undang-undang

tentang hal sakit atau kecelakaan, atau menurut aturan pertanggungan, atau

dari suatu dana yang telah djanjikan atau lahir dari perjanjian kerja, maka

jumlah uang upah itu haru s dikurangi dengan jumlah uang ganti rugi

termaksud. (KUHPerd. 1601s; S. 1939-255, 256 dan 693jo. Undang-undang

Kecelakaan No. 3/1951 dan PP No. 3/1915.)

Buruh berhak menuntut jangka waktu pendek, yang ditetapkan menurut

keadilan, bila ia, baik karena memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya

oleh undang-undang atau pemerintah tanpa penggantian berupa uang, dan

tidak dapat dilakukan di luar waktu kerja, maupun karena mengalami kejadiankejadian

luar biasa di luar kesalahannya, terhalang melakukan

pekerjaannya.(KUHPerd. 1602u.)

Dalam pengertian kejadian luar biasa, untuk pasal melahirkan anak; pula

meninggalnya dan penguburan salah seorang teman serumah atau salah

seorang anggota keluarga dalam garis tak terbatas dan dalam garis ke

samping derajat kedua. Sedangkan dalam pengertian memenuhi kewajiban

yang diletakkan oleh undang-undang atau Pemerintah, termasuk hal

melakukan hak pilih. (KUHPerd. 290 dst.)

Jika upah berupa uang ditetapkan secara lain inenurut jangka waktu, maka

ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku juga, dengan pengertian, bahwa sebagai

Ummi Habsyah SH319 / 400

upah harus diambil upah rata-rata yang seharusnya dapat diperoleh buruh

seandainya ia tidak berhalangan melakukan pekerjaan.

Tetapi upah itu harus dikurangi dengan jumlah biaya yang telah dapat dihemat

selama buruh tidak mengerjakan pekerjaan.

Dari ketentuan-ketentuan pasal ini, orang hanya boleh menyimpang dengan

perjanjian tertulis atau suatu peraturan. (KUHPerd. 1601i; KUHD 412, 416h.)

Pasal 1602d.

Juga buruh tidak kehilangan haknya atas upah yang ditentukan menurut

jangka waktu, jika ia telah bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan,

tetapi majikan tidak menggunakannya, baik karena salahnya sendiri, maupun

karena halangan yang kebetulan terjadi mengenai dirinya pribadi.

Ketentuan-ketentuan alinea kedua, kelima, keenam dan ketujuh dalam pasal

i6O2c, berlaku juga dalam hal ini.

Pasal 1602e.

Bila banyaknya uang untuk membayar semua atau sebagian upah itu

tergantung pada suatu pertelaan dari pembukuan majikan, maka buruh berhak

meminta majikan memberitahukan surat-surat bukti, yang dianggap perlu

untuk mengetahui jumlah upah buruhnya.

Dalam surat perjanjian atau dalam reglemen boleh ditetapkan, bahwa

pemberitahuan tentang surat-surat bukti yang seharusnya dibejikan kepada

tiap buruh, akan diberikan kepada sejumlah tertentu buruh yang bekerja pada

majikan itu atau kepada seorang atau beberapa ahli pembukuan, yang ditunjuk

oleh para buruh secara tertulis.

Pemberitahuan surat surat bukti oleh atau atas kuasa majikan, jika

dikehendaki, dapat dilakukan dengan meletakkan kewajiban yang dinyatakan

secara tegas, Bahwa buruh atau orang yang menurut alinea yang lalu

mewakilinya, harus merahasiakaniiya; orang tersebut belakangan ini tidak

dapat diwajibkan merahasiakannya terhadap buruh.

Kewajiban merahasiakan dihapuskan sekedar perlu, jika hal itu dibantah di

muka pengadilan.

(s.d.t. dg. S. 1931-367jo. 368.) Sekedar pertelaan termaksud dalam alinea

pertama di atas adalah mengenai keuntungan yang diperoleh perusahaan atau

sebagian perusahaan majikan itu, maka dengan surat perjanjian atau dengan

reglemen, begitu pula dengan cars lain daripada spa yang disebut dalam

alinea kedua, dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam

alinea pertama, tetapi dengan pengertian bahwa dengan memperhatikan

ketentuan alinea kedua, senantiasa harus diberikan kepada buruh suatu surat

pemberitahuan terang dan jelas yang menggambarkan pertelaan termasuk

pada alinea pertama.

(s.d. t. dg. S. 1931-368.) Tanpa mengurangi berlakunya alinea keempat,

pemberitahuan tentang pertelaan dalam alinea yang lalu, bila dikehendaki,

harus dilakukan dengan mewajibkan si buruh merahasiakannya, sebagaimana

telah disebut dalam alinea ketiga. (KUHPerd. 1601j, 1602n; KUHP 323.)

Pasal 1602f.

Ummi Habsyah SH320 / 400

Untuk pembayaran upah yang menjadi hak buruh, kuasa termaksud dalam

alinea pertama pasal 1385, haruslah suatu kuasa tertulis.

Jika dalam kuasa tertulis termaksud pada pasal 1601g dimuat syarat, bahwa

upah yang ditetapkan berupa uang seluruhnya atau sebagian, tidak akan

dibayar kepada buruh di bawah umur, tetapi harus dibayar kepada wakilnya

yang sah, maka orang ini, dalam hal pembayaran upah atau bagian yang harus

dibayar kepadanya, dianggap sebagai buruh.

Pun jika tidak dimuat syarat seperti itu dalam surat kuasa dan bahkan dalam

hal adanya kuasa lisan, upah yang ditetapkan berupa uang, yang harus

dibayar kepada buruh yang belum dewasa, harus dibayar kepada wakilnya

yang sah bila wakil ini mengajukan surat perlawanan atas pembayaran yang

dilakukan kepada si buruh di bawah umur.

Dalam hal-hal lain dari yang dimaksudkan pada alinea kedua dan alinea ketiga

pasal ini, majikan yang membayar kepada buruh di bawah umur dianggap

telah melunasinya dengan sah.

(s,d.u. S. 1938-622.) Pembayaran kepada pihak ketiga, yang berlawanan

dengan ketentuan-ketentuan pasal ini atau pasal berikut, adalah batal.

Pasal 1602g.

Penyitaan upah yang menjadi hak buruh dari majikan, hanya boleh dilakukan

atas jumlah yang tidak lebih dari seperlima dari upah yang ditetapkan berupa

uang, bila upah berupa uang itu sehari delapan gulden atau kurang. Jika upah

berupa uang itu lebih dari delapan gulden sehari, maka juga penyitaan hanya

sah atas jumlah yang tidak melebihi seperlima bagian, sedang beberapa

penyitaan tidak dibatasi. tidak ada pembatasan, jika penyitaan itu dijalankan

untuk pembayaran nafkah, yang menurut undang-undang menjadi hak orang

yang melakukan penyitaan. (KUHPerd. 1601o; Rv. 461 dst., 749 dst.)

Penyerahan, penggadaian atau perbuatan lain, dengan mana si buruh

memberikan suatu hak atas upahnya kepada pihak ketiga, hanya berlaku

sepanjang penyitaan atas upahnya diperkenankan. (KUHPerd. 613, 1153.)

Kuasa untuk menagih upah, dalam bentuk dan dengan nama apa pun, yang

oleh buruh telah diberikan, senantiasa bisa ditarik kembali. (KUHPerd. 1792

dst.,1814.)

Tiap perjanjian yang berlawanan dengan ketentuan pasal ini adalah batal.

(AB.23; KUHD 433, 466; F. 2o-20.)

Pasal 1602h.

Pembayaran upah yang ditetapkan berupa uang, harus dilakukan dengan uang

yang berlaku di Indonesia, dengan pengertian, bahwa upah yang ditetapkan

berupa uang asing harus dihitung menurut kurs pada hari dan tempat

pembayaran terjadi, atau kalau di tempat itu tidak ada kurs, menurut kurs di

kota dagang terdekat yang ada kurs. (KUHD 433, 445; LN. 1953-40 pasal 8.)

Akan tetapi untuk daerah atau bagian daerah tertentu, dengan undang-undang

dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan alinea pertama itu. (LN. 1952-

72jo. LN. 1955-3.)

Pasal 1602i.

Ummi Habsyah SH321 / 400

Pembayaran upah yang ditetapkan dalam bentuk lain dari uang, dilakukan

menurut apa yang dijanjikan pada perjanjian atau reglemen, atau dalam hal

termaksud pada pasal 1601r, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di

situ.

Pasal 1602J.

Pembayaran upah yang dilakukan secara lain daripada yang ditentukan dalam

kedua pasal di atas adalah batal. Buruh tetap berhak menuntut upah yang

belum dibayar dari majikan, tanpa wajib mengembalikan spa yang sudah

diterimanya dari pembayaran yang batal itu.

Walaupun demikian, pengadilan, dalam mengabulkan tuntutan buruh,

berwenang untuk membatasi hukuman sampai pada suatu jumlah uang yang

menurut perhitungannya seimbang dengan kerugian yang diderita buruh.

Tiap hak buruh untuk menuntut sesuatu berdasarkan pasal irii, gugur dengan

lewatnya waktu enam bulan. (KUHPerd. 1601t alinea keempat, 1603t.)

Pasal 1602k.

Jika tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam surat perjanjian atau

reglemen atau oleh kebiasaan, maka pembayaran itu harus dilakukan di

tempat pilihan majikan saja, yaitu di tempat kerja biasa, atau di kantor majikan

kalau kantor itu terletak di tempat tinggal kebanyakan buruh, atau di rumah

buruh. (KUHPerd. 1393.)

Pasal 1602l.

Pembayaran upah yang ditetapkan dengan uang menurut lamanya ketja, harus

dilakukan sebagai berikut: (KUHPerd. 1602o; KUHD 452d.)

jika ditetapkan untuk tiap minggu atau waktu yang lebih pendek dari

seminggu, dibayar setiap kali lewat seminggu;

jika ditetapkan untuk waktu lebih dari seminggu tetapi kurang dari sebulan,

dibayar setiap kali lewat waktu itu;

jika ditetapkan untuk tiap bulan, dibayar setiap kali lewat sebulan;

jika ditetapkan untuk waktu yang lebih lama dari satu bulan, dibayar tiaptiap

kali lewat satu triwulan.

Dari aturan ini hanya boleh diadakan penyimpangan dengan perjanjian tertulis

atau reglemen, bahwa pembayaran upah untuk waktu yang kurang dari

setengah bulan, dilakukan tiap-tiap setengah bulan, dan pembayaran upah

bulanan dilakukan tiap-tiap triwulan sekati.

Pembayaran upah bagi buruh yang tinggal serumah dengan majikan, dilakukan

dengan menyimpang dari ketentuan di atas ini, yaitu tiap-tiap kali lewat waktu

yang ditetapkan menurut kebiasaan setempat, kecuali kalau dalam surat

perjanjian atau reglemen telah dijanjikan, bahwa pembayaran itu akan

dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam alinea pertama. (KUHPerd.

1601j; AB. 15.) Tenggang waktu pembayaran yang ditetapkan pada atau

berdasarkan pasal ini, senantiasa boleh diperpendek oleh kedua belah pihak

dengan kata sepakat.

Ummi Habsyah SH322 / 400

Pasal 1602m.

Pembayaran upah yang berupa uang, tetapi tidak menurut jangka waktu,

harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal yang lalu,

dengan pengertian bahwa jipah ini dianggap telah ditetapkan menurut waktu

yang lazim dipakai dalam menentukan upah untuk pekerjaan, yang menurut

sifat, tempat dan waktu paling mirip dengan pekerjaan yang upahnya akan

dibayar itu. (KUHPerd. 1601q; KUHD 452d.)

Pasal 1602n.

Jika upah berupa uang terdiri atas suatu jumlah, yang untuk penetapannya

diperlukan surat keterangan yang terdapat dalam pembukuan majikan, maka

pembayaran harus dilakukan tiap kali jumlah itu dapat ditetapkan, dengan

pengertian bahwa pembayaran harus dilakukan paling sedikit sekali setahun.

Jika keterangan termaksud pada alinea pertama mengenai keuntungan yang

diperoleh daiam perusahaan majikan atau dalam sebagian dari perusahaan itu,

sedangkan menurut sifat perusahaan atau kebiasaan keuntungan tersebut

baru ditetapkan setelah lewatnya waktu lebih dari satu tahun, maka dengan

perjanjian tertulis atau dengan reglemen dapat dijanjikan bahwa pembayaran

akan dilakukan tiap kali setelah diadakan penctapan itu. (KUHPerd. 16OIj dan

1602e.)

Pasal 1602o.

jika upah berupa uang sebagian ditetapkan menurut lamanya waktu,

sedangkan sebagian lagi ditetapkan secara lain, atau jika upah ditetapkan

sebagian demi sebagian menurut lama waktu yang berbeda-beda, maka untuk

masing-masing bagian itu berlaku ketentuan-ketentuan pada pasal 16021

sampai dengan 1602n.

Pasal 1602p.

Pada tiap pembayaran, seluruh jumlah upah yang terutang harus dilunasi.

Mengenai upah yang ditetapkan berupa uang, tetapi tergantung pada hasil

pekerjaan yang dilakukan, dengan perjanjian tertulis atau dengan reglemen

dapat diperjanjikan, bahwa tiap kali, tanpa mengurangi perhitungan yang

tetap, pada hari pembayaran pertama akan dibayar suatu bagian tertentu dari

upahnya, yang berjumlah paling sedikit tiga perempat dari upah yang biasanya

dibayar untuk pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan waktu paling mirip

dengan pekerjaan yang bersangkutan. (KUHPerd. 1390; KUHD 444.)

Pasal 1602q.

Jika upah yang ditetapkan berupa uang atau sebagian yang tersisa setelah

upah itu dipotong dengan jumlah yang tidak perlu dibayar oleh majikan dan

jumlah yang dituntut oleh pihak-pihak ketiga menurut ketentuan bab ini, tidak

dibayar paling lambat pada hari kerja ketiga setelah hari pembayaran menurut

pasal-pasal 16021, 1602m dan 1602o, maka buruh, bila pembayaran tidak

dilakukan karena kesalahan majikan, berhak atas tambahan upah untuk hari

kerja keempat sampai hari kedelapan sebanyak lima persen sehari dan untuk

hari-hari seterusnya satu persen sehari, dengan pengertian, bahwa tambahan

Ummi Habsyah SH323 / 400

karena kelambatan itu tidak boleh melebihi separuh dari jumlah yang harus

dibayarkan. Dalam pada itu, pengadilan berwenang membatasi tambahan

upah itu sampai suatu jumlah yang dianggap adil, mengingat keadaankeadaan.

(KUHD 430, 452c.)

Suatu janji yang menyimpang dari ketentuan pasal ini, hanya sah terhadap

buruh-buruh yang upahnya berjumlah lebih dari delapan gulden sehaii.

(KUHPerd. 1250; AB. 23.)

Pasal 1602r.

Kecuali pada waktu Berakhirnya hubungan kerja, terhadap tuntutan

pembayaran upah, hanya boleh diadakan perjumpaan utang dengan utang

buruh berikut: (KUHPerd. 1425 dst., 1968 dst.)

1) ganti rugi yang belum ia bayar kepada majikan; (KUHPerd. 16OIx.)

2) denda-denda yang belum ia bayar kepada majikan menurut pasal 1601u,

asal majikan ini memberikan sepucuk surat bukti, yang menerangkan

jumlah tiap denda serta waktu dan alasan denda itu dikenakan, dengan

menyebutkan ketentuan reglemen atau surat perjanjian yang telah

dilanggar;

3) iuran untuk suatu dana yang menurut alinea kedua pasal 1601s telah

dibayarkan oleh majikan untuk kepentingan buruh;

4) harga sewa rumah, ruangan, sebidang tanah, atau alat atau perkakas

yang, dipakai buruh dalam perusahaannya sendiri, yang dengan suatu

surat perjanjian telah disewakan oleh majikan kepada buruh; (KUHPerd.

1560-21, 1601-50.)

5) harga pembelian barang-barang keperluan rumah tangga biasa dan

sehari-hari di luar minuman keras dan candu, serta bahan-bahan pokok

dan bahan-bahan pembantu yang dipakai buruh dalam perusahaannya

sendiri: semuanya elah diserahkan majikan kepada buruh, asal

penyerahan itu dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari buruh,

yang menyebutkan alasan dan jumlah utang, dan majikan tidak meminta

harga untuk barang-barang itu lebih dari harga pembelian, sedang harga

ini tidak melebihi harga barang-barang keperluan rumah tangga, bahanbahan

pokok dan bahan-bahan pembantu tersebut di lain tempat;

(KUHPerd. 1601p-40.)

6) persekot-persekot atas upah, yang diberikan oleh majikan berupa uang

kepada buruh, asal hal irti temyata dari suatu keterangan seperti yang

disebutkan pada nomor 50 di atas;

7) kelebihan upah yang telah dibayar; (KUHPerd. 1359.)

8) biaya perawatan dan pengobatan yang menurut pasal 1601x menjadi

tanggungan buruh.

Mengenai utang-utang yang sedianya dapat ditagih oleh majikan berdasarkan

ketentuan nomor 20, 30 dan 50, pada tiap pembayaran upah ia tidak boleh

memperhitungkan lebih dari seperlima dari upah berupa uang, yang sedianya

harus dibayar; mengenai utang-utang yang seluruhnya dapat ditagih

berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, majikan tidak boleh

memperjumpakan lebih daii dua perlima jumlah upah tersebut.

Ummi Habsyah SH324 / 400

Tiap perjanjian yang memberikan suatu wewenang yang lebih luas kepada

majikan untuk memperiumpakan utang, adalah batal. (AB. 23.)

Pasal 1602s.

Bila upah buruh, seluruhnya atau sebagian, ditetapkan berupa pemondokan,

pangan atau keperluan hidup lain, maka majikan wajib memenuhinya menurut

kebiasaan setempat, asal sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan

kesusilaan.

Tiap perjanjian yang dapat menghapus atau membatasi kewajiban majikan ini,

adalah batal. (AB. 15, 23; KUHPerd. 1601p-20 dan 30, 1603p-40.)

Pasal 1602t.

Majikan yang untuk sementara waktu berhalangan memenuhi upah berupa

pemondokan, pangan dan keperluan hidup lain, sedangkan halangan ini tidak

disebabkan oleh perbuatan buruh sendiri, wajib memberikan suatu ganti rugi,

yang jumlahnya ditetapkan dengan persetujuan, atau jika tidak ada suatu

perjanjian, menurut kebiasaan setempat. (KUHPerd. 1239; AB. 15.)

Pasal 1602v.

Majikan wajib memberi kesempatan kepada buruh-buruh yang tinggal

padanya, tanpa memotong upahnya, untuk memenuhi kewajibankewajibannya,

begitu pula untuk menikmati istirahat dari pekerjaannya,

dengan cara yang ditetapkan dalam perjanjian, atau jika perjanjian tidak ada,

menurut kebiasaan setempat. (KUHPerd. 1602c; AB. 15.)

Pasal 1602v.

(s.d.u. dg. S. 1936-481 jo. S. 1938-137.) Majikan wajib mengatur pekerjaan

sedemikian rupa, sehingga buruh tidak bekerja pada hari Minggu dan pada

hari-hari yang menurut kebiasaan setempat, sekedar mengenai pekerjaan

yang diperjanjikan, disamakan dengan hari Minggu. (KUHD 441.)

Catatan: Untuk selanjutnya lihat LN. 1954-37 pada Hukum Perburuhan.

Pasal 1602w.

Majikan wajib mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, alat-alat dan

perkakas yang dipakai buruh untuk melakukan pekerjaan, dan pula wajib

mengenal cara melakukan pekerjaan, mengadakan aturan-aturan serta

memberi petunjuk-petunjuk sedemikian rupa, sehingga buruh terlindung dari

bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya,

sebagaimana dapat dituntut mengingat sifat pekerjaan.

Jika kewajiban-kewajiban itu tidak dipenuhi, maka majikan wajib mengganti

kerugian yang karenanya menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaannya,

kecuali bila ia dapat membuktikan, bahwa tidak dipenuhinya kewajibankewajiban

itu, disebabkan oleh keadaan memaksa, atau bahwa kerugian

tersebut sebagian besar disebabkan oleh kesalahan buruh sendiri. (KUHPerd.

1245 dst.)

Jika kewajiban-kewajiban itu tidak dipenuhi oleh majikan, dan karenanya buruh

Ummi Habsyah SH325 / 400

mendapat luka dalam melakukan pekerjaannya sehingga meninggal dunia,

maka majikan wajib memberi ganti rugi kepada suami atau istri si buruh, anakanaknya

atau orang tuanya yang biasanya memperoleh nafkahnya dari

pekerjaan buruh itu, kecuali jika majikan itu dapat membuktikan, bahwa tidak

dipenuhinya kewajiban-kewajiban itu disebabkan oleh keadaan memaksa, atau

bahwa meninggalnya buruh itu sebagian besar disebabkan oleh kesalahan dari

buruh itu sendiri. (KUHPerd. 1245, 1370; Undang-undang Kecelakaan Tahun

1947, LN. 1951-3.)

Tiap perjanjian yang dapat menghapuskan atau membatasi kewajibankewajiban

majikan ini, adalah batal. (AB. 23.)

Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan yang menetapkan,

bahwa kewajiban mengganti kerugian termaksud pada alinea kedua dan

ketiga, dapat dilimpahkan oleh majikan kepada orang-orang lain.

Pasal 1602x.

Jika scorang buruh yang tinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan

semasa berlangsungnya hubungan kerja, tetapi paling lama dalam waktu

enam minggu, maka si majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan si

buruh sepantasnya, bila hal ini belum diberikan berdasarkan peraturan lain. ia

berhak menuntut kembali biaya untuk itu dari si buruh, tetapi biaya selama

empat minggu pertama, hanya dapat dituntut kembali bila sakit atau

kecelakaan itu disebabkan oleh perbuatan sengaja atau perbuatan cabul buruh

atau sebagai akibat dari suatu cacat badannya yang pada waktu membuat

perjanjian dengan sengaja telah diberi keterangan palsu oleh si buruh.

Tiap perjanjian yang mungkin akan mengakibatkan kewajiban-kewajiban

majikan itu dikecualikan atau dibatasi, adalah batal. (AB. 23; KUHPerd. 1602r-

80, 1602s, 1603c; KUHD 412, 416h.)

Pasal 1602y.

Pada umumnya seorang majikan wajib untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu yang dalam keadaan yang sama wajib dilakukan atau tidak dilakukan

oleh seorang majikan yang baik. (KUHPerd. 1339, 1603d.)

Pasal 1602z.

Majikan, pada waktu Berakhirnya hubungan kerja, atas permintaan buruh wajib

memberikan kepadanya sepucuk surat keterangan yang dibubuhi tanggal dan

tanda tangan olehnya.

Surat keterangan itu harus memuat suatu keterangan sesungguhnya tentang

sifat pekerjaan yang telah dilakukan dan lamanya hubungan kerja, dan atas

permintaan khusus dari buruh yang bersangkutan, harus memuat pula

keterangan tentang cara buruh menunaikan kewajiban-kewajibannya dan

alasan-alasan hubungan kerja itu berakhir. Jika majikan memutuskan hubungan

kerja tanpa memajukan suatu alasan, maka ia hanya wajib menyebutkan hal

itu, tanpa wajib menyebutkan alasan-alasannya. Jika buruh memutuskan

hubungan kerja secara bertentangan dengan hukum, majikan berhak

menyebutkan hal itu dalam surat keterangan.

Majikan yang menolak memberikan surat keterangan yang diminta, atau

Ummi Habsyah SH326 / 400

sengaja menuliskan keterangan yang tidak benar, atau memberikan suatu

tanda pada surat keterangan yang dimaksud untuk memberikan suatu

keterangan tentang buruh yang tidak termuat dalam kata-kata surat

keterangan itu, atau memberikan kepada pihak ketiga keterangan-keterangan

yang bertentangan dengan surat keterangan, bertanggung jawab atas

kerugian yang terjadi, baik terhadap buruh maupun terhadap pihak ketiga.

(KUHPerd. 1239.)

Tiap perjanjian yang dapat menghapuskan atau membatasi kewajibankewajiban

majikan ini, adalah batal. (AB. 23.)

Bagian 4. Kewajiban Buruh.

Pasal 1603.

Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya

dengan sebaik-baiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus

ditakukannya tidak dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal itu

ditentukan oleh kebiasaan. (KUHPerd. 1339; AB. 15.)

Pasal 1603a.

Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan izin majikan ia

dapat menyuruh orang lain menggantikannya. (KUHPerd. 1383; F. 36-2.)

Pasal 1603b.

Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksanaan pekerjaan dan aturan-aturan

yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan, yang

diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundangundangan,

perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas

kebiasaan. (KUHPerd. 1339, 16OIj dst.; AB. 15.)

Pasal 1603C.

Buruh yang tinggal menumpang di rumah majikan wajib berkelakuan menurut

tata tertib rumah tangga majikan. (KUHPerd. 1602s, 1602x.)

Pasal 1603d.

Pada umumnya buruh wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu

yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan

oleh seorang buruh yang baik. (KUHPerd. 1339, 1602y.)

Bagian 5. Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja yang Terjadi

Karena Perjanjian Kerja.

Catatan: Dengan UU No. 12/1964 tentang pemutusan hubungan kerja di per

usahaan swasta dicabut Regeling ontsiagrecht voor bepaalde niet

Europese Arbeiders (S. 1941-396) dan peraturan-peraturan lain

mengenai pemutusan hubungan kerja seperti tersebut dalam Kitab

Ummi Habsyah SH327 / 400

Undang-undang Hukum Perdata pasal 1601 s.d. 1603 lama dan pasal

1601 s.d. 1603 yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

tersebut dalam undang-undang ini.

Pasal 1603e.

Hubungan kerja berakhir demi hukum, jika habis waktunya yang ditetapkan

dalam perjanjian atau dalam peraturan undang-undang atau, jika semuanya

itu tidak ada, menurut kebiasaan.

Pemberitahuan tentang pemutusan hubungan kerja dalam hal ini hanya

diperlukan:

1) jika hal itu dijanjikan dalam surat perjanjian atau dalam reglemen;

2) jika menurut peraturan undang-undang atau menurut kebiasaan, juga

dalam hal lamanya hubungan kerja ditetapkan sebelumnya, diharuskan

adanya dalam hal yang pemberitahuan tentang pemutusan itu, dan

kedua belah pihak, diperbolehkan, tidak mengadakan penyimpangan

dengan perjanjian tertulis atau dengan reglemen. (AB. 15; KUHPerd.

1339, 160lj dst., 1603q, 1603u; KUHD 433, 448 dst.) 1603f. (s. d. u. dg.

S. 1939-546.) Jika hubungan kerja, setelah waktunya habis sebagaimana

diuraikan pada alinea pertama pasal 1603e diteruskan oleh kedua belah

pihak tanpa bantahan, maka hubungan kerja itu dianggap diadakan lagi

untuk waktu yang sama, tetapi paling lama untuk satu tahun, dan

dengan syaratsyarat yang sama. Dalam hal hubungan kerja yang

diperpanang itu akan berlangsung untuk waktu kurang dari enam bukan,

maka hubungan kerja tersebut dianggap diadakan untuk waktu tidak

tentu, hanya dengan syarat-syarat yang sama.

Ketentuan di atas berlaku pula, jika dalam hal-hal tersebut pada alinea kedua

pasal 1603e, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan pada

waktu yang tepat. Dalam surat perjanjian atau dalam reglemen, akibat-akibat

dari pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang tidak dilakukan tepat

pada waktunya dapat diatur dengan cara lain, asal hubungan kerja

diperpanjang untuk waktu sedikit-dikitnya enam bulan. (KUHPerd. 732, 1573,

1587, 1598, 1603q.)

Pasal 1603g.

Jika lamanya hubungan kerja tidak ditentukan, baik dalam perjanjian atau

reglemen, maupun dalam peraturan undang-undang atau menurut kebiasa an,

maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tentu. (AB.

15; KUHPerd. 1339.)

Jika hubungan kerja diadakan untuk waktu yang tidak tentu atau sampai

dinyatakan putus, tiap pihak berhak memutuskannya dengan pemberitahuan

pemutusan hubungan kerja, asal diindahkan ketentuan kedua pasal berikut.

Pasal 1603h.

(s. d. u. dg. S. 1939-546.) Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja hanya

boleh dilakukan merdelang hari Berakhirnya suatu bulan takwim.

Tiap perjanjian yang memungkinkan pemberitahuan pemutusan hubungan

kerja itu diadakan menjelang hari lain dari hari terakhir suatu bulan takwim,

Ummi Habsyah SH328 / 400

adalah batal. (KUHPerd. 1339; KUHD 433, 450; F. 39.)

Pasal 1603i.

(s.d.u. dg. S, 1939-546.) Kecuali dalam hal termaksud pada kedua alinea

berikut pasal ini, dalam memutuskan bubungan kerja harus diindahkan suatu

tenggang waktu selama satu bulan.

Dalam suatu perjanjian atau dalam reglemen dapat ditetapkan, bahwa

tenggang waktu termaksud pada alinea yang lalu, bagi buruh dapat

diperpanjang untuk waktu paling lama satu bulan jika hubungan kerja pada

waktu pemberitahuan pemutusan hubungan kerja itu telah berlangsung

sedikit-dikitnya dua tahun terus-menerus.

Tenggang waktu termaksud pada alinea pertama, bagi mailkan diperpanjang

berturut-turut dengan satu bulan, dua bulan atau tiga bulan, jika pada waktu

pemberitahuan pemutusan itu hubungan kerja telah berlangsung sedikitdikitnya

satu tahun tetapi kurang dari dua tahun, sedikit-dikitnya dua tahun

tetapi kurang dari tiga tahun, atau sedikit-dikitnya tiga tahun terus-menerus.

Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pasal ini, adalah batal.

(KUHPerd. 1601i dst., 1603i bis, 1603i ter; KUHD 433, 450; F. 39.)

Pasal 1603i bis

(s.d.t. dg. S. 1939-546.) Suatu perjanjian kerja baru yang diadakan seorang

buruh dalam waktu empat minggu setelah berakhirnya hubungan kerja

sebelumnya, tidak perduli apakah hubungan kerja yang lalu itu diadakan untuk

waktu tertentu atau waktu tidak tentu, dengan majikan yang sama dan untuk

waktu tertentu yang kurang dari enam bulan, dipandang diadakan untuk waktu

tidak tentu. (KUHPerd. 1916, 1921.).

Pasal 1603i ter

(s.d.t. dg. S. 1939-546.) Hubungan kerja dengan majikan yang sama, yang

terputus dalam waktu kurang dari empat minggu, atau yang segera

bersambung dengan cara termaksud pada pasal 1603f, sepanjang mengenai

tenggang waktu pemyataan pemutusan termaksud pada pasal 1603i,

dipandang sebagai hubungan kerja yang terus-menerus. (KUHPerd. 1916,

1921.)

Pasal 1603j.

Hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya buruh. (KUHPerd. 1575, 1603k,

1612.)

Pasal 1603k.

Hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya majikan, kecuali jika dari

perjanjian dapat disimpulkan sebaliknya. Akan tetapi, baik ahli waris majikan,

maupun buruh, berwenang memutuskan hubungan kerja yang diadakan untuk

waktu tertentu, dengan memberitahukan pemutusan sesuai dengan ketentuan

pasal 1603h dan 1603i, seolah-olah hubungan kerja tersebut diadakan untuk

waktu tidak tentu. (KUHPerd. 1575, 1603j; KUHD 433, 450; F. 39.)

Ummi Habsyah SH329 / 400

Pasal 16031.

Jika diperjanjikan suatu masa percobaan, maka selama waktu itu tiap pihak

berwenang memutuskan hubungan kerja dengan pemyataan pemutusan.

Tiap perjanjian yang menetapkan masa percobaan yang tidak sama lamanya

bagi kedua belah pihak atau lebih lama dari tiga bulan, dan juga tiap janji yang

mengadakan suatu masa percobaan baru bagi pihak-pihak yang sama, adalah

batal. (KUHPerd. 1499.)

Pasal 1603m.

Jika wali dari anak yang masih di bawah umur berpendapat, bahwa perjanjian

kerja yang diadakan oleh anak yang masih di bawah umur itu akan atau telah

mempunyai akibat yang merugikan baginya, atau bahwa syarat-syarat yang

tercantum dalam pasal 160lg tidak terpenuhi, maka ia boleh mengajukan surat

permohonan kepada pengadilan di tempat kediaman sebenarnya anak yang

masih di bawah umur itu, agar perjanjian itu dinyatakan putus.

Pengadilan tidak boleh meluluskan permohonan itu sebelum mendengar atau

memanggil dengan sah anak yang masih di bawah umur itu, si majikan, dan

juga balai harta peninggalan dalam hal anak yang masih di bawah umur itu

berada di bawah perwalian dan balai harta peninggalan itu ditugaskan sebagai

waii pengawas.

Jika pengadilan meluluskan permohonan, ia harus menetapkan saat hubungan

kerja itu akan berakhir.

Tidak ada jalan untuk melawan penetapan tersebut tanpa mengurangi

wewenang jaksa agung pada Mahkamah Agung, untuk mengajukan pemrntaan

kasasi terhadap penetapan tersebut demi kepentingan undang-undang.

(KUHPerd. 366, 1603v, RO. 170.)

Pasal 1603n.

Masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja tanpa

pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atau tanpa mengindahkan aturanaturan

yang berlaku bagi pemberitahuan pemutusan hubungan kerja; tetapi

pihak yang berbuat demikian tanpa persetujuan pihak lain, bertindak secara

bertentangan dengan hukum, kecuali bila ia sekaligus membayar ganti rugi

kepada pihak lain atas dasar ketentuan pasal 1603q, atau ia memutuskan

hubungan kerja secara demikian dengan alasan mendesak yang seketika itu

diberitahukan kepada pihak lain. (KUHPerd. 1603w; KUHD. 433, 451.)

Pasal 1603o.

Bagi majikan, yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti

pasal yang lalu adalah perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau sikap buruh yang

sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan, bahwa tidak pantas lah si majikan

diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja. (KUHPerd. 1339. 1602y, 1603d,

1603 dst.)

Alasan-alasan mendesak dapat dianggap ada, antara lain:

1) jika buruh, waktu mengadakan perjanjian, mengelabui majikan dengan

memperlihatkan surat-surat yang palsu atau dipalsukan, atau sengaja

Ummi Habsyah SH330 / 400

memberikan penjelasan-penjelasan palsu kepada majikan mengenai cara

Berakhirnya hubungan kerja yang lama;

2) jika ia temyata tidak mempunyai kemampuan atau kesanggupan sedikit

pun untuk pekerjaan yang telah dijanjikannya;

3) jika ia, meskipun telah diperingatkan, masih mengikuti kesukaannya

minum sampai mabuk, mengisap madat di luar atau suka melakukan

perbuatan buruk lain;

4) jika ia melakukan pencurian, penggelapan, penipuan atau kejahatan

lainnya yang mengakibatkan ia tidak patut lagi mendapat kepercayaan

dari majikan; (KUHP 362, 372, 378.)

5) jika ia menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman

yang membahayakan majikan, anggota keluarga atau anggota rumah

tangga majikan, atau teman sekerjanya; (KUHPerd. 1365 dst.)

6) jika ia membujuk atau mencoba membujuk majikan, anggota keluarga

atau anggota rumah tangga majikan, atau teman sekerjanya, untuk

melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undangundang

atau kesusilaan;

7) jika ia dengan sengaja atau, meskipun telah diperingatkan, dengan

sembrono merusak milik majikan atau menimbulkan bahaya yang

sungguh-sungguh mengancam milik majikan itu;

8) jika ia dengan sengaia atau, meskipun telah diperingatkan, dengan

sembrono menempatkan dirinya sendiri atau orang lain dalam keadaan

terancam bahaya besar;

9) jika mengumumkan seluk-beluk rumah tangga atau perusahaan majikan,

yang seharusnya ia rahasiakan;

10)jika ia bersikeras menolak memenuhi perintah-perintah wajar yang

diberikan oleh atau atas nama majikan;

11)jika la. dengan cara lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang

dibebankan kepadanya oleh perjanjian;

12)Jika ia, karena sengaja atau sembrono, menjadi tidak mampu melakukan

pekerjaan yang dijanjikan. (KUHD 411, 418.)

Janji-janji yang menyerahkan keputusan ke tangan majikan mengenai adanya

memaksa dalam arti pasal 1603n, adalah batal. (AB. 23.)

Pasal 1603p.

Bagi buruh, yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti pasal

1603n adalah keadaan yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan bahwa

tidak pantaslah si buruh diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja

(KUHPerd. 1339, 1602y, 1603d dan v.)

Alasan-alasan mendesak dapat dianggap ada, antara lain:

1) jika majikan menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan

ancaman yang membahayakan buruh, anggota keluarga atau anggota

rumah tangga buruh, atau membiarkan perbuatan semacam itu

dilakukan oleh anggota rumah tangga atau buruh lain bawahannya;

(KUHPerd. 1365 dst.; KUHP 310, 336, 351 .)

2) jika ia membujuk atau mencoba membuiuk buruh, anggota keluarga atau

anggota rumah tangga buruh untuk melakukan perbuatan yang

Ummi Habsyah SH331 / 400

bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan atau membiarkan

pembujukan atau percobaan pembujukan semacam itu dilakukan oleh

anggota rumah tangga atau buruh lain bawahannya; (KUHP 293 dst.)

3) jika ia tidak membayar upah pada waktunya; (KUHPerd. 1602.)

4) jika, dalam hal makan dan pemondokan dijanjikan, ia tidak

memenuhinya layak; (KUHPerd. 1602t.)

5) jika ia tidak memberikan cukup pekerjaan kepada buruh yang upahnya

ditetapkan berdasarkan hasil pekerjan yang dilakukan; (KUHPerd. 1602P.)

6) jika ia tidak memberikan atau tidak cukup memberikan bantuan, yang

dijanjikan kepada buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil

pekerjaan yang dilakukan,;

7) jika ia dengan jalan lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang di.

bebankan kepadanya oleh perjanjian;

8) jika ia, dalam hal yang tidak diwajibkan oleh sifat hubungan kerja,

menyuruh buruh, meskipun si buruh menolak, untuk melakukan

pekerjaan di perusahaan seorang majikan lain;

9) jika berlangsungiya hubungan kerja dapat mertimbulkan bahaya besar

yang mengancam jiwa, kesehatan, kesusilaan atau nama baik si buruh,

yang tidak terlihat pada waktu pembuatan perjanjian;

10)jika buruh, karena sakit atau karena alasan-alasan lain di luar salahnya,

menjadi tidak mampu melakukan pekerjaan yang dijanjikan. (S. 1939-

545; KUHD 412, 419.)

Perjanjian yang menyerahkan keputusan ke tangan buruh mengenai adanya

alasan mendesak dalam arti pasal 1603n, adalah batal. (AB. 23.)

Pasal 1603q

(s.d.u. dg. S. 1931-367,368; S. 1939-546.) Ganti rugi termaksud pada pasal

1601k dan 1603n, dalam hal suatu hubungan kerja diadakan atau dianggap

diadakan untuk waktu tidak tentu, adalah sama dengan jumlah upah yang

harus dibayar sampai pada hari berikut sesudah hari putusnya hubungan kerja

dengan pernyataan pemutusan tersebut. Dalam hal hubungan kerja diadakan

untuk waktu tertentu, ganti rugi itu adalah sama dengan jumlah upah untuk

jangka waktu hubungan kerja yang menurut pasal-pasal 1603e dan 1603f

seharusnya berlangsung terus. Yang dimaksud dengan upah di sini adalah

bagian-bagian upah tersebut pada pasal 1601p nomor 10 dan 70.

Jika upah buruh, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak ditetapkan menurut

jangka waktu, maka berlaku ukuran termaksud pada pasal 1601o.

Tiap perjanjian yang menetapkan suatu ganti rugi yang lebih rendah bagi

buruh, adalah batal. (AB. 23.)

Dalam surat perjanjian atau reglemen dapat ditetapkan suatu ganti rugi yang

lebih besarjumlahnya. (KUHPerd. 1601d dan 1601j.)

Pengadilan berwenang untuk menetapkan ganti rugi termaksud pada alinea

pertama dan keempat pasal ini dalam jumlah yang lebih rendah, jika menurut

pendapatnya ganti rugi itu terlalu tinggi.

Atas ganti rugi yang harus dibayar itu, dikenakan bunga sebesar enam persen

setahun, terhitung sejak hari hubungan kerja diakhiri. (KUHPerd. 1250.)

Ummi Habsyah SH332 / 400

Pasal 1603r.

Jika salah satu pihak memutuskan hubungan kerja tanpa pemyataan

pemutusan hubungan kerja atau tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan

yang berlaku bagi pemyataan pemutusan hubungan kerja, sambil membayar

ganti rugi kepada pihak lainnya menurut ketentuan alinea pertama pasal yang

lain, maka pihak lain tersebut, jika hal itu terjadi dalam keadaan yang

sedemikian rupa sehingga kerugian yang diderita tidak dapat dianggap cukup

diganti dengan ganti rugi yang diterima itu, berhak menuntut ganti rugi lagi di

muka pengadilan. (KUHPerd. 1309.)

Pasal 1603S.

Dalam hal salah satu pihak memutuskan hubungan kerja dengan melawan

hukum, pihak lainnya berhak menuntut jumlah termaksud pada pasal 1603q

atau ganti rugi sepenuhnya.

Ketentuan ini berlaku juga, jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena

salahnya memberi alasan mendesak kepada pihak lainnya untuk memutuskan

hubungan kerja tanpa pemyataan pemutusan hubungan kerja atau tanpa

mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemyataan pemutusan

hubungan kerja dan pihak lain itu menggunakan haknya itu. (KUHPerd. 1239,

1603n, 1603o, 1603p dan 1603t.)

Pasal 1603s bis

(s.d.t. dg. S. 1931-367 jo. 368.)Jika majikan memutuskanhubungan kerja

dengan maksud menghindari kewajibannya untuk memberi cuti setelah suatu

masa kerja tertentu yang teiah diperjanjikan dalam atau berhubung dengan

perjanjian, maka buruh berhak, di samping menuntut apa yang dapat ia terima

berhubung dengan pemberhentiannya berdasarkan aturan-aturan lain, juga

menuntut suatu ganti rugi sebesar gaji yang menurut perjanjian, seharusnya

diterimanya selama waktu cuti, dan jika dalam perjanjian diperjanjikan suatu

pedalanan dengan cuma-cuma, sejumlah uang yang diperlukan untuk

perjalanan cuma-cuma menurut perjanjian ke tempat asal atau ke tempat cuti,

pada saat pemutusan hubungan kerja. (KUHPerd. 1603t; S. 1939-545.)

Jika di luar hal termaksud pada alinea yang lalu, sesudah lewat separuh dari

masa kerja yang ditetapkan dalam perjanjian untuk memberikan cuti, majikan

secara sepihak memutuskan hubungan kerja tanpa alasan mendesak, maka ia

wajib, di samping membayar apa yang harus ia bayar kepada buruh

berdasarkan aturan-aturan lain, juga membayar sejumlah uang, yang

perbandingannya dengan jumlah ganti rugi termaksud pada alinea pertama

adalah sama dengan perbandingan antara masa kerja yang diperuntukan

untuk memperoleh cuti yang telah lampau pada waktu pemutusan hubungan

kerja dan masa kerja yang diperlukan untuk mendapatkan cuti penuh. Dalam

menghitung masa kerja, bulan pemutusan hubungan kerja dihitung sebagai

satu bulan penuh.

Ketentuan di atas berlaku juga jika buruh, setelah lewat bagian dari masa kerja

tersebut pada alinea yang lalu, memutuskan hubungan kerja dengan alasan

mendesak yang disebabkan oleh majikan, atau jika pengadilan menyatakan

putusnya perjanjian berdasarkan alasan penting yang tak mendesak

Ummi Habsyah SH333 / 400

sebagaimana termaksud dalam pasal 1603v, atau berdasarkan alasan

mendesak yang disebabkan oleh majikan, atau berdasarkan pasal 1267,

karena majikan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jika pengadilan

menyatakan putusnya perjanjian berdasarkan alasan lain dari alasan

mendesak, maka ia berwenang mengurangi jumlah uang termaksud pada

alinea kedua, sampai pada suatu jumlah yang menurut hal-ihwal kejadian

dipandangnya adil.

Pasal 1603t.

(s.d. u. dg. S. 1931-366jo. 368.) Tiap hak untuk menuntut berdasarkan kedua

pasal yang lain, batal setelah lewat waktu satu tahun. (KUHPerd. 160it alinea 4,

1602i alinea 3.)

Pasal 1603u.

Bila hubungan kerja dibuat untuk waktu lebih lama dari lima tahun atau untuk

selama hidup seseorang, maka buruh yang bersangkutan, setelah lampau

waktu lima tahun terhitung dari saat hubungan kerja mulai berlaku, berhak

memutuskan hubungan kerja itu dengan memberitahukan pemutusan

hubungan kerja, dengan mengindahkan tenggang waktu enam bulan.

Tiap perjanjian yang menghilangkan atau memperkecil kemungkinan

pemutusan hubungan kerja itu, adalah batal demi hukum. (AB. 23; KUHPerd.

1603e, h; KUHD 433, 449.)

Pasal 1603v.

Masing-masing pihak, setiap waktu, juga sebelum pekerjaan dimulai, berhak

berdasarkan alasan-alasan penting untuk mengajukan surat permintaan

kepada pengadilan di tempat kediamannya yang sebenarnya, supaya

perjanjian kerja dinyatakan putus. Tiap janji yang dapat menghapuskan atau

membatasi hak ini, adalah batal. (KUHPerd. 1603s bis, S. 1939-545.)

Selain alasan-alasan mendesak termaksud pada pasal 1603n, perubahanperubahan

keadaan pribadi atau kekayaan pemohon atau pihak lainnya, atau

perubahan-perubahan keadaan dalam mana pekerjaan dilakukan, yang

sedemikian rupa sifatnya, sehingga adalah layak segera diputuskannya

hubungan kerja itu, juga dianggap sebagai alasan-alasan penting.

Pengadilan tak boleh meluluskan permohonan sebelum mendengar atau

memanggil secara sah pihak lainnya.

Kedua alinea terakhir dari pasal 1603m berlaku di sini. (KUHD 412, 420.)

Pasal 1603w.

Wewenang para pihak untuk menuntut pemutusan hubungan kerja

berdasarkan pasal 1267 serta penggantian biaya, kerugian dan bunga, tidak

hapus karena ketentuan-ketentuan dalam bagian ini. (KUHPerd. 1603m, 1603o

dan 1603u.)

KETENTUAN PENUTUP

Ummi Habsyah SH334 / 400

Pasal 1603x.

Perjanjian kerja yang diadakan antara seorang majikan yang tunduk dan

seorang buruh yang tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang lalu dalam

bab ini, dikuasai oleh ketentuan-ketentuan ini, apa pun maksud kedua pihak,

jika perjanjian itu mengenai pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan

pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh buruh-buruh yang tunduk kepada

ketentuan-ketentuan dalam bab ini.

Perjanjian kerja yang diadakan antara seorang majikan yang tidak tunduk dan

seorang buruh yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bab ini,

apa pun maksud kedua pihak, dikuasai oleh ketentuan-ketentuan ini. (KUHPerd.

1601c, 1603y; S. 1926-335, pasal V dan VI.)

Catatan: Dalam menggunakan Bab VIIA ini sebagai pedoman bagi semua

buruh dan bagi semua majikan, pasal 1603x ini dipandang sebagai

tidak ada.

Pasal 1603y.

(s.d.u. dg. S. 1934-214jo. S. 1938-2.) Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak

berlaku bagi orang-orang yang bekerja untuk negara, daerah atau bagian

daerah, kotapraja, subak atau badan resmi lainnya, kecuali jika dinyatakan

berlaku sebelum atau pada waktu hubungan kerja dimulai oleh atau atas nama

kedua pihak, atau oleh ketentuan perundang-undangan.

Pasal 1603z.

Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan khusus bagi perjanjianperjanjian

untuk melakukan pekerjaan di perusahaan perkebunan atau

kerajinan, perusahaan kereta api dan trem, perusahaan pengangkutan, dan

perusahaan lainnya.

Catatan: Mengenai buruh kereta api dan trem, lihat S. 1927-258 pasal 2,

S. 1927-259 pasal 22, S. 1927-260 pasal 22, S. 1927-261 pasal 16;

buruh pertambangan, S. 1930-341 Bab X; pelaut, KUHD Buku Kedua

Bab IV; buruh pengangkutan, Bijblad 14136 pasal 64-66; buruh

perkebunan, S. 1938-98.

Bagian 6. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.

Pasal 1604.

(s.d.u. dg. S. 1926-335jo. 458 Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat

diperjanjikan, bahwa pemborong hanya akan melakukan pekerjaan atau bahwa

ia juga akan menyediakan bahan-bahannya. (KUHPerd. 1457, 1971.)

Pasal 1605.

(s.d.u. dg. S. 1926-335jo. 458.) Dalam hal pemborong harus menyediakan

bahan-bahannya, dan hasil pekerjaannya, karena apa pun juga, musnah

sebelum diserahkan, maka kerugian itu dipikul oleh pemborong, kecuali jika

pemberi tugas itu lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut. (KUHPerd.

Ummi Habsyah SH335 / 400

1237, 1243 dst., 1444 dst., 1460 dst.)

Pasal 1606.

Dalam hal pemborong hanya harus melakukan pekerjaan dan hasil

pekerjaannya itu musnah, maka ia hanya bertanggungjawab atas kemusnahan

itu sepanjang hal itu terjadi karena kesalahannya. (KUHPerd. 1365,1444.)

Pasal 1607.

(s.d.u. dg. S. 1926-335 jo. 458.) Jika musnahnya hasil pekerjaan tersebut

dalam pasal yang lain terjadi di luar kelalaian pemborong sebelum penyerahan

dilakukan, sedangkan pemberi tugas pun tidak lalai untuk memeriksa dan

menyetujui hasil pekerjaan itu, maka pemborong tidak berhak atas harga yang

dijanjikan, kecuali jika barang itu musnah karena bahan-bahannya cacat.

(KUHPerd. 1444, 1609.)

Pasal 1608.

(s. d. u. dg. S. 1,926-335jo. S. 1926-458.) Jika pekerjaan yang diborongkan itu

dilakukan sebagian demi sebagian atau menurut ukuran, maka hasil pekerjaan

dapat diperiksa sebagian demi sebagian; pemeriksaan itu dianggap telah

dilakukan terhadap semua bagian yang telah dibayar, jika pemberi tugas itu

membayar pemborongan tiap kali menurut ukuran dari apa yang telah

diselesaikan. (KUHPerd. 1605, 1609.)

Pasal 1609.

Jika sebuah bangunan yang diborongkan dan dibuat dengan suatu harga

tertentu, seluruhnya atau sebagian, musnah karena suatu cacat dalam

penyusunannya atau karena tanahnya tidak layak, maka para arsitek dan para

pemborongnya bertanggungjawab untuk itu selama sepuluh tahun. (KUHPerd.

654, 1369, 1967.)

Pasal 1610.

(s.d.u. dg. S. 1926-335jo. 458.) Jika seorang arsitek atau pemborong telah

menyanggupi untuk membuat suatu bangunan secara borongan, menurut

suatu rencana yang telah dirundingkan dan ditetapkan bersama dengan

pemilik lahan, maka ia tidak dapat menuntut tambahan harga, baik dengan

dalih bertambahnya upah buruh atau bahan-bahan bangunan, maupun dengan

dalih telah dibuatnya perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan yang

tidak termasuk dalam rencana tersebut, jika perubahan-perubahan atau

tambahan-tambahan itu tidak disetujui secara tertulis dan mengenai harganya

tidak diadakan persetujuan dengan pemiliknya. (KUHPerd. 1139-81.)

Pasal 1611.

Pemberi tugas, bila menghendakinya, dapat memutuskan perjanjian

pemborongan itu, walaupun pekerjaan itu telah dimulai, asal ia memberikan

ganti-rugi sepenuhnya kepada pemborong atas semua biaya yang telah

dikeluarkannya untuk pekerjaan itu dan atas hilangnya keuntungan. (KUHPerd.

1338.)

Ummi Habsyah SH336 / 400

Pasal 1612.

(s.d. u. dg. S. 1926-335jo. 458.) Perjanjian pemborongan berakhir dengan

meninggalnya pemborong.

Tetapi pemberi tugas itu wajib membayar kepada ahli waris pemborong itu

harga hasil pekerjaan yang telah selesai dan harga bahan-bahan bangunan

yang telah disiapkan, menurut perbandingan dengan harga yang diperjanjikan

dalam perjanjian, asal hasil pekerjaan atau bahan-bahan bangunan tersebut

ada manfaatnya bagi pemberi tugas. (KUHPerd. 1383, 1575.)

Pasal 1613.

Pemborong bertanggungjawab atas tindakan orang-orang yang ia pekerjakan.

(KUHPerd. 1367.)

Pasal 1614.

Para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan tukang-tukang lainnya, yang

dipekerjakan untuk mendirikan sebuah bangunan atau membuat suatu barang

lain yang diborongkan, dapat mengajukan tuntutan terhadap orang yang

mempekerjakan mereka membuat barang itu, tetapi hanya atas sejumlah uang

yang harus dibayar kepada pemborong pada saat mereka mengajukan

tuntutan. (KUHPerd. 1139-80, 1147, 1971; Rv. 728 dst.)

Pasal 1615.

Para tukang batu, tukang kayu, dan tukang-tukang lainnya, yang dengan suatu

harga tertentu menyanggupi pembuatan sesuatu atas tanggungjawab sendiri

secara langsung, terikat pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam bagian ini.

Mereka adalah pemborong dalam bidang yang mereka kerjakan. (KUHPerd.

1604 dst.)

Pasal 1616.

(s.d.u. dg. S. 1926-335jo. 458.) Para buruh yang memegang suatu barang milik

orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada barang itu, berhak menahan

barang itu sampai upah dan biaya untuk itu dilunasi, kecuali bila untuk upah

dan biaya buruh tersebut pemberi tugas itu telah menyediakan tanggungan

secukupnya. (KUHPerd. 1139-5-, 1147, 1968.)

Pasal 1617.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pelaut dan nakhoda diatur dalam Kitab

Undang-undang Hukum Dagang. (KUHD 91 dst., 394 dst.)

BAB VIII. PERSEROAN PERDATA (PERSEKUTUAN PERDATA)

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1618.

Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang

berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud

Ummi Habsyah SH337 / 400

supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.

(KUHPerd. 1621, 1624, 1633, 1635; KUHD 15 dst., 286, 320 dst.)

Pasal 1619.

Semua perseroan perdata harus ditujukan pada sesuatu yang halal dan

diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya.

Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam

perseroan itu. (KUHPerd. 1322 dst., 1335, 1631, 1633, 1648.)

Pasal 1620.

Ada perseroan perdata yang tak terbatas dan ada yang terbatas. (KUHPerd.

1621, 1623.)

Pasal 1621.

Undang-undang hanya mengenal perseroan mengenai seluruh keuntungan.

Dengan adanya perseroan yang meliputi semua barang kekayaan dari peserta

atau sebagian dari barang-barang itu dengan suatu alas hak umum, tanpa

mengurangi ketentuan-ketentuan Bab VI dan Bab VII Buku Pertama dalam

kitab undang-undang ini. (KUHPerd. 119 dst,, 139 dst., 1066.)

Pasal 1622.

Perseroan perdata tak terbatas itu meliputi apa saja yang akan diperoleh para

peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri.

Pasal 1623.

Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu,

pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu,

atau mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau

pekerjaan tetap.

Bagian 2. Persetujuan-persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama

l,ain.

Pasal 1624.

Perseroan perdata mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika

ditentukan waktu lain dalam persetujuan itu. (KUHPerd. 1253, 1268.)

Pasal 1625.

Tiap peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang

sudah ia jadikan untuk dimasukkan, dan jika pemasukan ini terdiri dari suatu

barang tertentu, maka peserta wajib memberikan pertanggungan menurut

cara yang sama dengan cara jual beli. (KUHPerd. 1237, 1264, 1491 dst., 1631,

1648.)

Pasal 1626.

Ummi Habsyah SH338 / 400

Peserta yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian

tidak memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu

ditegur lagi, menjadi debitur atas bunga uang itu, terhitung dari hari ketika ia

sehabisnya memasukkan uang itu.

Demikian pula, pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang

mengambil uang dari kas bersama untuk keperluan pribadi, terhitung dari hari

ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya.

Bila ada alasan, ia wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian dan

bunga. (KUHPerd. 1243, 1250, 1481, 1805.)

Pasal 1627.

Para peserta yang sudah berjanji akan menyumbangkan tenaga dan usahanya

kepada perseroan mereka, wajib memberi perhitungan tanggungjawab kepada

perseroan itu atas hasil dari kegiatan mereka masing-masing. (KUHPerd. 1622,

1633.)

Pasal 1628.

Jika salah seorang dari para peserta menagih piutang dari seseorang yang juga

berutang pada perseroan, kemudian peserta itu menerima pembayaran

piutangnya dari orang tersebut, maka pembayaran yang ia terima harus dibagi

antara perseroan dan peserta itu sendiri menurut perbandingan antara kedua

piutang itu, walaupun dalam kuitansi ia mengaku menerima pembayaran itu

untuk pelunasan piutangnya sendiri; tetapi jika pada waktu pembayaran itu ia

menetapkan bahwa semua uang termaksud adalah pelunasan piutang

perseroan, maka ketetapan itu yang harus diikuti. (KUHPerd. 1396, 1399,

1426.)

Pasal 1629.

Jika salah seorang peserta sudah menerima bagiannya dari piutang perseroan,

dan kemudian debitur jatuh miskin, maka peserta tersebut harus memasukkan

uang yang sudah ia terima itu ke dalam kas bersama, meskipun ia sudah

memberi kuitansi untuk bagiannya sendiri. (KUHPerd. 1628.)

Pasal 1630.

Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh

perseroan karena kesalahannya, sedang kerugian itu tidak boleh ia

perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam

perseroan berkat usaha dan kegiatannya. (KUHPerd. 779, 1243 dst., 1365 dst.,

1426 dst.)

Pasal 1631.

Jika yang dimasukkan ke dalam perseroan hanya suatu kenikmatan barang

tertentu yang pemakaiannya tidak mengakibatkan habisnya barang itu, maka

barang tersebut tetap menjadi tanggungan peserta yang menjadi pemilik

mutlak.

Jika barang itu susut karena dipakai, turun harganya karena ditahan,

dimaksudkan untuk dijual, atau dimasukkan ke dalam perseroan menurut

Ummi Habsyah SH339 / 400

suatu anggaran yang ditentukan dalam pertelaan atau dalam inventaris, maka

barang tersebut menjadi tanggungan perseroan.

Jika barang itu telah ditaksir, maka peserta yang memasukkan barang itu tidak

boleh meminta pembayaran yang melebihi harga taksiran. (KUHPerd. 757,

1237 dst., 1444 dst., 1625, 1746.)

Pasal 1632.

Peserta berhak terhadap perseroan, bukan hanya atas uang yang telah ia

keluarkan untuk perseroan, melainkan juga atas semua persetujuan yang ia

adakan sendiri dengan itikad baik untuk perseroan itu, dan atas kerugiankerugian

yang terjadi pada waktu pengurusannya tanpa dapat dielakkan.

(KUHPerd. 1626, 1636, 1639, 1641, 1644, 1810.)

Pasal 1633.

Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing

peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu

dihitung menurut perbandingan besamya sumbangan modal yang dimasukkan

oleh masing-masing.

Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan,

bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian

peserta yang memasukkan uang atau bar-ang paling sedikit. (KUHPerd. 1618,

1831, 1635, 1643.)

Pasal 1634.

Para peserta tidak boleh berjanji, bahwajumlah bagian mereka masing-masing

dalam perseroan dapat ditetapkan oleh salah seorang dari mereka atau orang

lain.

Perjanjian demikian harus dianggap dari semula sebagai tidak tertulis dan

dalam hal ini harus diperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 1633. (KUHPerd.

1254, 1465.)

Pasal 1635.

Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada

peserta adalah batal. (KUHPerd. 1254.)

Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan, bahwa semua kerugian hanya akan

ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih. (KUHPerd. 1335, 1618,

1634.)

Pasal 1636.

Bila diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian, bahwa hanya kepada

seorang peserta saja diserahkan urusan perseroan, maka peserta itu,

walaupun ada perlawanan dari para peserta lainnya, dapat melakukan segala

tindakan yang berkenaan dengan urusan perseroan, asal saja ia melakukan

segala urusan dengan jujur. (KUHD 44.)

Selama perseroan berdiri, kekuasaan tersebut tidak dapat dicabut tanpa

alasan yang sah; tetapi bila kekuasaan demikian tidak diberikan dalam surat

Ummi Habsyah SH340 / 400

perjanjian perseroan, melainkan dalam suatu akta kemudian, maka kekuasaan

itu dapat dicabut menurut cara yang sama dengan cara mencabut pemberian

kuasa biasa. (KUHPerd. 1338, 1630, 1639, 1642, 1645, 1800, 1813, 1817.)

Pasal 1637.

Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan, tanpa adanya

pekerjaan tertentu bagi masing-masing atau tanpa adanya perjanjian, bahwa

salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apa pun jika tidak

bersama-sama dengan para pengurus lain, maka masing-masing berwenang

untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu. (KUHPerd. 1804.)

Pasal 1638.

Jika diperjanjikan, bahwa salah seorang daripada anggota pengurus tidak boleh

bertindak kalau tidak bersama-sama dengan para pengurus lain, maka tanpa

perjanjian baru, seorang pengurus tidak boleh berbuat apa pun tanpa bantuan

dari rekan-rekannya, walaupun mereka ini pada waktu itu tidak mampu untuk

ikut mengurus perseroan itu.

Pasal 1639.

Bila pada waktu perseroan dibentuk tidak dibuat perjanjian-perjanjian tertentu

mengenai cara mengurus perseroan itu, maka wajib diindahkan aturan-aturan

berikut:

1) para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain untuk

mengurus perseroan itu.

Apa yang dibuat oleh masing-masing peserta, sekalipun tanpa izin para

peserta lain, mengikat mereka, tanpa mengurangi hak mereka atau

salah seorang dari mereka untuk melawan perbuatan tersebut selama

perbuatan itu belum ditutup; (KUHPerd. 1636, 1642, 1645.)

setiap peserta boleh menggunakan barang-barang kepunyaan

perseroan, asal untuk keperluan biasa, dan tidak dengan cara yang

bertentangan dengan kepentingan perseroan atau dengan cara

sedemikian rupa, sehingga para peserta lain mendapat halangan untuk

menggunakannya berdasarkan haknya; (KUHPerd. 1626, 1630.)

2) setiap peserta berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut memikul

biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan barang-barang kekayaan

perseroan; (KUHPerd. 575, 579-1)

3) tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun boleh mengadakan

pembaruan-pembaruan pada barang tak bergerak kepunyaan perseroan

dengan alasan bahwa pembaruan-pembaruan itu bermanfaat bagi

perseroan. (KUHPerd. 581.)

Pasal 1640.

Semua peserta bukan pengurus perseroan tidak boleh memindahtangankan

barang kekayaan perseroan, sekalipun barang bergerak, dan tidak boleh

menggadaikannya atau meletakkan beban di atasnya. (KUHPerd. 1320, 1330-

3-, 1636, 1639.)

Ummi Habsyah SH341 / 400

Pasal 1641.

Setiap peserta, walaupun tanpa izin para peserta lain, boleh menerima orang

lain sebagai teman penerima bagian kepunyaan peserta dari perseroan itu;

tetapi tanpa izin para peserta lain, ia tidak boleh memasukkan temannya itu ke

dalam perseroan sebagai peserta, meskipun ia ditugaskan mengurus barangbarang

kekayaan perseroan. (KUHPerd. 1636, 1639.)

Bagian 3. Ikatan Para Peserta Terhadap Orang Lain.

Pasal 1642.

Masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak

boleh mengikatkan para peserta lain, jika mereka ini tidak memberi kuasa

untuk itu kepadanya. (KUHPerd. 1639, 1644, 1655; KUHD 17 dst.)

Pasal 1643.

Para peserta boleh ditagih oleh kreditur, yang berhubungan dagang dengan

mereka, masing-masing untuk jumlah dan bagian yang sama, walaupun andil

seorang peserta dalam perseroan itu lebih kecil daripada andil peserta lain,

kecuali jika pada waktu membuat utang itu ditentukan dengan tegas, bahwa

para peserta wajib memikul utang itu bersama-sama menurut perbandingan

saham masing-masing dalam perseroan. (KUHPerd. 1633, 1644.)

Pasal 1644.

Perjanjian yang mengikatkan suatu perbuatan atas tanggungan perseroan,

hanya mengikat peserta yang mengadakan perjanjian demikian, dan tidak

mengikat peserta lain, kecuali jika mereka ini telah memberi kuasa untuk itu

kepada peserta yang membuat perjanjian tersebut, atau bila dengan tindakan

termaksud temyata perseroan memperoleh untung. (KUHPerd. 1636, 1639;

KUHD 58.)

Pasal 1645.

Jika salah seorang peserta mengadakan suatu perjajian atas nama perseroan,

maka perseroan itu dapat menuntut supaya perjanjian itu dilaksanakan.

(KUHPerd. 1317, 1354, 1639, 1644, 1799.)

Bagian 4. Berbagai Cara Bubarnya Perseroan Perdata.

Pasal 1646.

Perseroan bubar:

1) karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis; (KUHPerd.

1647, 1649.)

2) karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan

atau karena tercapainya tujuan itu; (KUHPerd. 1444 dst., 1623, 1648.)

3) karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta;

Ummi Habsyah SH342 / 400

(KUHPerd. 1649 dst.)

4) karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, ditempatkan di

bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang

tidak mampu, (KUHPerd. 3, 433 dst., 1651; F. 22, 55.)

Pasal 1647.

Pembubaran perseroan yang didirikan untuk suatu waktu tertentu, tidak

boleh dituntut oleh seorang peserta sebelum lewat waktunya itu, kecuali

jika ada alasan yang sah, seperti jika seorang peserta tidak memenuhi

kewajibannya atau sakit-sakitan sehingga tidak dapat mengurus perseroan

itu, atau alasan lain semacam itu, yang pertimbangan tentang sah dan

beratnya diserahkan kepada pengadilan. (KUHPerd. 1266, 1646.)

Pasal 1648.

Jika salah seorang peserta sudah berjanji akan memasukkan hak milik atas

barangnya ke dalam perseroan, tetapi kemudian barang ini musnah

sebelum dimasukkan, maka perseroan menjadi bubar terhadap para

peserta,

Demikian pula, dalam semua hal, perseroan bubar karena musnahnya

barang, bila hanya pemanfaatan barang itu saja yang diperoleh perseroan,

sedangkan barangnya tetap menjadi milik peserta itu.

Akan tetapi perseroan tidak perlu bubar karena musnahnya barang itu, bila

hak milik atas barang itu telah dimasukkan ke dalam perseroan. (KUHPerd.

1237, 1444 dst., 1624 dst., 1631, 1646-20.)

Pasal 1649.

Perseroan boleh dibubarkan atas kehendak beberapa peserta atau hanya

atas kehendak satu orang peserta, jika perseroan itu didirikan untuk waktu

yang tak tentu.

Pembubaran demikian baru terjadi jika pemberitahuan pembubaran

disampaikan kepada semua peserta dengan itikad baik dan tepat pada

waktunya. (KUHPerd. 1338, 1646-3-, 1647.)

Pasal 1650.

Pemberitahuan pembubaran itu dianggap telah dilakukan dengan itikad

buruk bila seorang peserta membubarkan perseroan itu dengan maksud

untuk menikmati sendiri suatu keuntungan yang oleh semua peserta

diharapkan akan dinikmati bersama.

Pemberitahuan pembubaran itu dianggap telah dilakukan pada waktu yang

tidak tepat, bila barang-barang kekayaan perseroan berkurang, sedang

kepentingan perseroan menuntut pembubaran itu ditangguhkan. (KUHPerd.

1338, 1618.)

Pasal 1651.

Jika telah diperjanjikan, bahwa bila salah seorang peserta meninggal dunia,

perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya, atau perseroan akan

Ummi Habsyah SH343 / 400

diteruskan di antara para peserta yang masih hidup saja, maka perjanjian

demikian wajib ditaati.

Dalam hal perjanjian yang kedua ini, ahli waris peserta yang telah

meninggal dunia itu tidak mempunyai hak selain untuk menuntut

pembagian perseroan itu menurut keadaan pada waktu meninggalnya

peserta tersebut; ia harus mendapat bagian dari keuntungan, tetapi harus

pula memikul kerugian perseroan yang sudah terjadi sebelum

meninggalnya peserta yang meninggalkan ahli waris itu. (KUHPerd. 833,

955, 1646-31; KUHD 30.)

Pasal 1652.

Semua aturan tentang pembagian warisan, tentang cara pembagian itu,

begitu pula tentang kewajiban-kewajiban yang timbul dari aturan-aturan

itu, berlaku juga untuk pembagian harta benda perseroan di antara para

peserta. (KUHPerd. 1066 dst.; KUHD 32 dst.; F. 55; Rv. 102.)

BAB IX. BADAN HUKUM

Pasal 1653.

Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan

hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh

kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan

hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk

suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang

atau kesusilaan. (AB. 23; KUHPerd. 1245, 1337, 1618 dst.)

Pasal 1654.

Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang

swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa

mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengubah kekuasaan

itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata-cara tertentu.

(KUHPerd. 526, 808, 810, 899 dst., 1046, 1137, 1680, 1852, 1954; S. 1870-

64 pasal 9 dan 10.)

Pasal 1655.

Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta

pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen, berkuasa untuk

bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikatkan badan

hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam

sidang pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

(KUHPerd. 1636, 1656 dst., 1792 dst; Rv. 6-20 dan 3o, 236.)

Pasal 1656.

Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang tidak berkuasa melakukan

perbuatan itu, hanya mengikat badan hukum bila ada manfaatnya bagi

badan hukum itu atau bila perbuatan itu kemudian diterima dengan sah.

Ummi Habsyah SH344 / 400

(KUHPerd. 1644, 1657 dst.; S. 1870-64 pasal 1 dst.)

Pasal 1657.

Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian atau reglemen tidak ditentukan

sesuatu mengenai pengurus badan hukum, maka tidak seorang anggota

pun berkuasa untuk bertindak atas nama badan hukum itu atau untuk

mengikatkan badan hukum itu dengan cara lain dari yang telah ditentukan

pada akhir pasal yang lalu. (KUHPerd. 1639-l0.)

Pasal 1658.

Selama tidak diatur secara lain dalam akta pendirian, surat perjanjian dan

reglemen, para pengurus wajib menyerahkan perhitungan dan

pertanggungjawaban kepada semua anggota badan hukum, dan untuk itu

tiap anggota berkuasa menggugat mereka di hadapan pengadilan. (Rv. 764

dst.)

Pasal 1659.

Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian dan reglemen tidak diatur hak

suara, maka tiap anggota badan hukum itu mempunyai hak yang sama

untuk mengeluarkan suara, dan keputusan diambil menurut suara

terbanyak. (KUHD 54.)

Pasal 1660.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tiap anggota badan hukum demikian,

ditetapkan menurut peraturan-peraturan yang,menjadikan badan hukum

atau perkumpulan itu didirikan atau diakui, atau menurut akta pendirian

sendiri, surat perjanjian sendiri atau reglemen sendiri, dan bila peraturanperaturan

demikian tidak dibuat, maka wajiblah dituruti ketentuanketentuan

bab ini. (KUHPerd. 1644; S. 1870-64 pasal 2.)

Pasal 1661.

Para anggota badan hukum sebagai perseorangan tidak bertanggung

jawab atas perjanjian-perjanjian perkumpulannya.

Semua utang perkumpulan itu, hanya dapat dilunasi dengan harta benda

perkumpulan itu. (KUHPerd. 1655, 1665.)

Pasal 1662.

Badan hukum yang didirikan atas kuasa umum, tidak dihapuskan bila

semua anggotanya meninggal dunia atau mengundurkan diri dari

keanggotaan, melainkan tetap berdiri sampai dibubarkan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang.

Jika semua anggota tersebut di atas tidak ada lagi, maka pengadilan negeri

yang dalam daerah hukumnya badan hukum itu berkedudukan, atas

permintaan orang yang berkepentingan dan setelah mendengar

pendapat.jawatan kejaksaan, bahkan atas tuntutan kejaksaan itu, berhak

menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakitkan demi

Ummi Habsyah SH345 / 400

kepentingan badan hukum itu. (KUHPerd. 1664.)

Pasal 1663.

Badan hukum lain tetap berdiri sampai pada saat dibubarkan secara tegas

menurut akta pendirian, reglemen atau perjanjiannya, atau sampai pada saat

berhentinya pengejaran tujuan badan hukum itu. (KUHPerd. 808; 1653; S.

1870-64 pasal 6 dst., 9.)

Pasal 1664.

Jika akta pendirian, reglemen atau perjanjian itu tidak menentukan cara lain,

maka hak para anggota bersifat perorangan dan tidak beralih kepada para ahli

waris. (KUHPerd. 1651, 1662; S. 1870-64 pasal 9.)

Pasal 1665.

Bila terjadi pembubaran badan hukum demikian, maka para anggota yang

masih ada atau anggota yang tinggal satu-satunya wajib membayar

utangutang badan hukum dengan kekayaan badan hukum itu, dan hanya sisa

kekayaan itu yang boleh mereka bagi antara mereka dan mereka serahkan

kepada ahli waris mereka.

Dalam hal memanggil para kreditur, menyelesaikan perhitungan dan

pertanggungjawaban dan membayar semua utang badan hukum, mereka

harus tunduk pada semua kewajiban seperti yang dipikul oleh para ahli waris

yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran

harta benda.

Bila tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban termaksud, maka masing-masing

anggota sebagai perseorangan wajib menanggung seluruh utang badan hukum

yang bubar itu, dan tanggungan itu dapat jatuh kepada ahli waris mereka.

(KUHPerd. 1033 dst.; S. 1870-64 pasal 6 dst.)

BAB X. PENGHIBAHAN

Bagian 1. Ketentuan ketentuan Umum.

Pasal 1666.

Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah

menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya

kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang

itu.

Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara

orangorang yang masih hidup. (KUHPerd. 170, 172 dst., 179, 913, 1314,

1675, 1683, 1688.)

Pasal 1667.

Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah

ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu meneakup

barangbarang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar

mengenai barang-barang yang belum ada. (KUHPerd. 169, 178, 966 dst.,

Ummi Habsyah SH346 / 400

1157, 1471.)

Pasal 1668.

Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk

menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu; penghibahan

demikian, sekedar mengenai barang itu, dipandang sebagai tidak sah.

(KUHPerd. 171, 1256, 1666, 1671.)

Pasal 1669.

Penghibah boleh memperjanjikan, bahwa ia tetap berhak menikmati atau

memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak yang

dihibahkan, atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain; dalam

hal demikian, harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua

kitab undangundang ini. (KUHPerd. 124, 756 dst., 785, 883, 922.)

Pasal 1670.

Suatu penghibahan adalah batal, jika dilakukan dengan membuat syarat

bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di

samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam

daftar yang dilampirkan. (KUHPerd. 1256, 1688-lo.)

Pasal 1671.

Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai

penggunaan sejumlah uang yang ada di antara barang yang dihibahkan.

Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan

uang itu tetap menjadi milik penerima hibah. (KUHPerd. 1668.)

Pasal 1672

Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu

akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau abli warisnya

meninggal dunia lebih dahulu dan penghibah, tetapi syarat demikian hanya

boleh untuk kepentingan penghibah sendiri. (KUHPerd. 174, 178, 879,

1675.)

Pasal 1673.

Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan

ialah bahwa pemindahan barang barang itu ke tangan orang lain, sekiranya

telah terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-barang itu

kepada penghibah harus bebas dari semua beban dan hipotek yang

mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada di tangan orang yang

diberi hibah. (KUHPerd. 948, 1093, 1169, 1209.)

Pasal 1674.

Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila

kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan

Ummi Habsyah SH347 / 400

keputusan pengadilan. (KUHPerd. 1491 dst.)

Pasal 1675.

Ketentuan-ketentuan pasal 879, 880, 881, 882, 884, 894 dan akhimya juga

Bagian 7 dan 8 dari Bab XIII Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum

Perdata ini berlaku pula terhadap hibah. (KUHPerd. 1679.)

Bagian 2. Kemampuan Untuk Memberikan dan Menerima Hibah.

Pasal 1676.

Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah, kecuali mereka

yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. (KUHPerd.

108, 124, 896, 1320, 1330, 1677 dst.)

Pasal 1677.

Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu, kecuali

dalam hal yang ditetapkan pada Bab VIl Buku Pertama Kitab Undangundang

Hukum Perdata ini. (KUHPerd. 139, 151, 897, 904 dst., 1330-10,

1676, 1681.)

Pasal 1678.

(1) Penghibahan antara suami-istri, selama perkawinan mereka masih

berlangsung, dilarang.

Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa

barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau

dibandingkan dengan besamya kekayaan penghibah. (KUHPerd. 119, 149,

168 dst., 1467, 1601, 1687.)

(1) Berlaku juga bagi golongan Tionghoa, tetapi tidak bagi golongan

Timur Asing lainnya. (Bagi golongan terakhir ini berlaku S. 1924-

556 Pasal 2 alinea keenam dan ketujuh.)

Pasal 1679.

Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan,

orang yang diberi hibah harus sudah ada di dunia atau, dengan

memperhatikan aturan dalam pasal 2, sudah ada dalam kandurgan ibunya

pada saat penghibahan dilakukan. (KUHPerd. 174, 178, 836, 899, 1675.)

Pasal 1680.

(s.d.u. dg. S. 1937-572.) Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga

keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar

yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembagalembaga

tersebut untuk menerimanya. (KUHPerd. 900, 1653 dst.)

Pasal 1681.

(s.d.u. dg. S. 1872-11.) Ketentuan-ketentuan ayat (2) dan terakhirpada

Ummi Habsyah SH348 / 400

pasal 904, begitu pula pasal 906, 907, 908, 909 dan 91 1, berlaku terhadap

penghibahan. (KUHPerd. 973 dst., 1679.)

Bagian 3. Cara Menghibahkan Sesuatu.

Pasal 1682.

Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal

1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya)

harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka

penghibahan itu tidak sah. (KUHPerd. 1893 dst.; Not. 39.)

Pasal 1683.

Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan

sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang

yang diberi hibah atau oleh wakunya yang telah diberi kuasa olehnya untuk

menerima hibah yang telah atau akan dihibahkan itu.

Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu, maka

penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang

naskah aslinya harus disimpan oleh notaris, asal saja hal itu terjadi waktu

penghibah masih hidup; dalam hal demikian, bagi penghibah, hibah

tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi

kepadanya. (KUHPerd. 170, 177, 1666, 1796; Not. 30 dst., 35.)

Pasal 1684.

Hibah yang diberikan kepada seorang wanita yang masih bersuami tidak

dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V Buku Pertama

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini. (KUHPerd. 108, 167, 1330-30,

1678.)

Pasal 1685.

(s.d. u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Hibah kepada anak-anak di bawah

umur yang masih di bawah kekuasaan orang tua, harus diterima oleh orang

yang menjalankan kekuasaan orang tua itu.

Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian

atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh

wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh pengadilan negeri.

Jika pengadilan itu memberi kuasa termaksud, maka hibah itu tetap sah,

meskipun penghibab telah meninggal dunia sebelum terjadi pmaberian

kuasa itu. (KUHPerd. 300, 307, 330 dst., 370, 385, 402, 452, 1330, 1448.)

Pasal 1686.

Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan, meskipun diterima dengan

sah, tidak beralih kepada orang yang diberi hibah, sebelum diserahkan

dengan cara penyerahan menurut pasal 612, 613, 616 dst. (Ov. 26;

KUHPerd. 1459, 1475, 1666)

Ummi Habsyah SH349 / 400

Pasal 1687.

Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau

surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk, tidak memerlukan akta

notaris dan adalah sah, bila hadiah demikian diserahkan begitu saja

kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang

menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah. (KUHPerd.

613, 1354 dst., 1682, 1792.)

Bagian 4. Pencabutan dan Pembatalan Hibah.

Pasal 1688.

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula

dibatalkan, kecuali dalam hal,-hal berikut: (KUHPerd. 172, 179, 920, 924,

1666, 1692; F. 43 dst.)

10. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh pencrima hibah;

(KUHPerd. 1317, 1689.)

20. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut

melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas

diri penghibah; (KUHPerd. 1690.)

30. jika penghibah jatuh miskin, sedang yang diberi hibah menolak untuk

memberi nafkah kepadanya. (KUHPerd. 324, 1690.)

Pasal 1689.

Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal pada

penghibah; atau, ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua

beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima

hibah, serta hasil dan buah yang telah dirdkmati oleh penerima hibah sejak

ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu.

Dalam hal demikian, penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap

pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan,

sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri. (KUHPerd. 928, 1093, 1209,

1236, 1673, 1797.)

Pasal 1690.

Dalam kedua hal terakhir yang disebut pada pasal 1688, barang yang telah

dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah

dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain

oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan

itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di pengadilan dan dimasukkan

dalam penghibahan tersebutt dalam pasal 616. Semua pemindahtanganan,

pengwpotekan atau Pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah

sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian

dimenangkan. (Ov. 26; KUHPerd. 1454.)

Ummi Habsyah SH350 / 400

Pasal 1691.

Dalam hal tersebut pada pasal 1690, peneriina hibah wajib mengembaukan

apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya, terhitung sejak

hari gugatan diajukan kepada pengadilan; sekiranya barang itu telah

dipindahtangankan, maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan

diajukan, bersama buah dan hasil sejak saat itu.

Selain itu, ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan

beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang

dihibahkan itu, termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

(KUHPerd. 1236, 1391 dst., 1444.)

Pasal 1692.

Gugatan yang disebut dalam pasal 1691, gugur setelah lewat satu tahun,

terhitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat

diketahui oleh penghibah.

Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang

yang diberi hibah itu; demikian juga, ahli waris si penghibah tidak dapat

mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah, kecuali kalau

gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal

dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang

dituduhkan itu. (KUHPerd. 1688-20 dan 30.)

Pasal 1693.

Ketentuan-ketentuan bab irli tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan

pada Bab VII dari Buku Pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ini. (KUHPerd. 139 dst., 168 dst., 176 dst.)

BAB XI. PENITIPAN BARANG

Bagian 1. Penitipan Barang Pada Umumnya Dan Berbagai Jenisnya.

Pasal 1694.

Penitipan barang terjadi, bila orang menerima barang orang lain dengan janji

untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang

sama. (KUHPerd. 1697, 1700, 1714, 1949.)

Pasal 1695.

Ada dua jenis penitipan barang, yaitu: penitipan mumi (sejati) dan sekuestrasi

(penitipan dalam perselisihan). (KUHPerd. 1696 dst., 1730 dst.)

Bagian 2. Penitipan Mumi.

Pasal 1696.

Penitipan mumi dianggap dilakukan dengan cuma-cuma, bila tidak

diperjanjikan sebaliknya.

Penitipan dengan hanya mengenai barang-barang bergerak. (KUHPerd. 1697,

Ummi Habsyah SH351 / 400

1707-20, 1713, 1718, 1732, 1734, 1794.)

Pasal 1697.

Perjanjian penitipan belum terlaksana sebelum barang yang bersangkutan

diserahkan betul-betul atau dianggap sudah diserahkan. (KUHPerd. 612, 1237,

1720, 1728.)

Pasal 1698.

Penitipan barang terjadi secara sukarela atau secara terpaksa. (KUHPerd. 1699

dst., 1703 dst.)

Pasal 1699.

Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena ada pedawian timbalbalik

antara pemberi titipan dan penerima titipan. (KUHPerd. 1313 dst., 1320 dst.,

1697.)

1700. Dihapus dg. S. 1925-525.

Pasal 1701.

Penitipan barang dengan sukarela hanya dapat dilakukan antara orang-orang

yang cakap untuk mengadakan perjanjian.

Akan tetapi jika orang yang eakap untuk mengadakan perjanjian menerima

titipan barang dari seseorang yang tidak cakap untuk itu, maka ia harus

memenuhi semua kewajiban seorang penerima titipan mumi. (KUHPerd. 1329

dst., 1446.)

Pasal 1702.

Jika penitipan barang dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang

yang belum cakap untuk membuat perjanjian, maka pemberi titipan, selama

barang itu masih di tangan penerima titipan, dapat menuntut pengembalian

barang itu; tetapi jika barang itu tidak ada lagi di tangan penerima titipan,

maka pemberi titipan dapat menuntut ganti rugi, sejauh penerima titipan

mendapat manfaat dari barang titipan tersebut. (KUHPerd. 574, 1330 dst.,

1387, 1451.)

Pasal 1703.

Penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena

terjadinya suatu malapetaka, seperti kebakaran, runtuhnya bangunan,

perampokan, karamnya kapal, banjir atau peristiwa lain yang tak terduga

datangnya. (KUHPerd. 1705, 1709 dst.; Rv. 580-21; KUHP 375.)

1704. Dihapus dg. S. 1925-525.

Pasal 1705.

(s.d. u. dg. S. 1925-525.) Penitipan karena terpaksa, diatur menurut ketentuan-

Ummi Habsyah SH352 / 400

ketentuan yang berlaku bagi penitipan dengan sukarela. (KUHPerd. 1701 dst.)

Pasal 1706.

Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaikbaiknya

seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. (KUHPerd. 1235 dst.,

1707 dst., 1745.)

Pasal l707.

Ketentuan dalam pasal di atas ini wajib diterapkan secara lebih teliti:

10. jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk

menyimpan barang itu;

20. jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu;

30. jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;

40. jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan

bertanggungjawab atas semua kelalaian dalam menyimpan barang

titipan itu. (KUHPerd. 1235, 1696, 1801.)

Pasal 1708.

Penerima titipan sekali-kati tidak harus bertanggung jawab atas kejadiankejadian

yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai

mengembalikan barang titipan itu.

Dalam hal terakhir ini, ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya

barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan

pemberi titipan itu. (KUHPerd. 1235, 1238, 1243, 1245, 1444, 1716.)

Pasal 1709.

Pengelola rumah penginapan dan losmen, sebagai orang yang menerima

titipan barang, bertanggung jawab atas barang-barang yang dibawa tamu

yang menginap di situ. Penitipan demikian dianggap sebagai penitipan karena

terpaksa. (KUHPerd. 1703 dst., 1968; Rv. 580-20; KUHP 375.)

Pasal 1710.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Mereka bertanggungjawab atas hilangnya atau

rusaknya barang-barang tamu, yang dicuri atau dirusak, baik oleh pelayan

dalam rumah penginapan itu atau buruh lain, maupun oleh orang luar.

(KUHPerd. 802, 1367, 1556, 1613, 1803.)

Pasal 1711.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Mereka tidak bertanggungjawab atas perampokan

atau pencurian yang diperbuat oleh orang yang oleh pelancong diizinkan

datang kepadanya.

Pasal 1712.

Ummi Habsyah SH353 / 400

Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa izin yang diberikan

secara tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya, dengan

ancaman mengganti biaya kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu.

(KUHPerd. 1243 dst., 1718; Rv. 458 dst.)

Pasal 1713.

Bila barang yang dititipkan itu tersimpan dalam sebuah peti terkunci atau

terbungkus dengan segel, penerima titipan tidak boleh menyelidiki isinya.

(KUHPerd. 1712.)

Pasal 1714.

Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang

diterimanya.

Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai, maka wajib

dikembahkan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula,

biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya. (KUHPerd. 1429-21,

1700, 1756, 1959.)

Pasal 1715.

Penerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan itu dalam keadaan

sebagaimana adanya pada saat pengembalian.

Kekurangan yang timbul pada barang itu di luar kesalahan penerima titipan,

harus menjadi tanggungan pemberi titipan. (KUHPerd. 782, 963, 1391, 1444.)

Pasal 1716.

Jika barang titipan dirampas dari kekuasaan penerima titipan, tetapi kemudian

ia menerima penggantian berupa uang harganya atau barang lain, maka ia

wajib mengembalikan apa yang diterimanya itu kepada pemberi titipan.

(KUHPerd. 1445.)

Pasal 1717.

Bila seorang ahli waris penerima titipan menjual barang titipan itu dengan

itikad baik, tanpa mengetahui bahwa barang yang dijualnya itu adalah barang

titipan, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah

diterimanya, atau jika ia belum menerima uang itu, menyerahkan hak untuk

menuntut pembeli barang. (KUHPerd. 1034 dst., 1236, 1363, 1471, 1977; Rv.

677 dst.)

Pasal 1718.

Jika barang titipan itu mendatangkan hasil, dan hasil ini telah dipungut atau

diterima oleh penerima titipan, maka wajiblah ia mengembahkah hasil itu. ia

tidak harus membayar bunga atas uang yang dititipkan kepadanya; tetapi jika

ia telah lalai mengembalikan uang itu, maka terhitung dari hari penagihan ia

wajib membayar bunga. (KUHPerd. 391, 949, 1158, 1238, 1243, 1250, 1696,

1712, 1767, 1805; Rv. 459.)

Ummi Habsyah SH354 / 400

Pasal 1719.

Penerima titipan tidak boleh mengembalikan barang titipan itu selain kepada

orang yang menitipkan sendiri barang itu, atau kepada orang yang atas

namanya menitipkan barang itu, atau kepada wakil yang ditunjuknya untuk

Menerima kembali barang termaksud. (KUHPerd. 1358.)

Pasal 1720.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) ia tidak dapat menuntut orang yang menitipkan

barang untuk membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sesungguhnya.

Bila ia mengetahui bahwa barang itu adalah barang curian, dan mengetahui

pula siapa pemilik yang sebenarnya, maka ia wajib memberitahukan kepada

pemilik itu, bahwa barang itu telah dititipkan kepadanya, serta mengingatkan

agar ia memintanya kembali dalam waktu tertentu yang pantas. Bila orang itu

lalai untuk meminta barang titipan itu, maka penyimpan itu menurut undangundaig

tidak dapat dituntut, jika ia menyerahkan barang itu kembali kepada

orang yang menitipkan barang itu. (KUHPerd. 582, 1719, 1977.)

Pasal 1721.

Bila pemberi titipan meninggal dunia, maka barang titipatmya itu hanya dapat

dikembalikan kepada ahliwarisnya.

Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka barang itu harus dikembalikan

kepada semua ahli waris, atau kepada masing-masing menurut ukuran bagian

masing-masing.

Jika barang titipan tidak dapat dibagi-bagi, maka para ahli waris harus

bermupakat tentang siapa yang menerima kembab barang itu. (KUHPerd. 833,

955, 1297, 1299, 1303, 1529, 1713, 1719, 1813.)

Pasal 1722.

Jika pemberi titipan berganti kedudukan hukum, misalnya bila seorang

perempuan yang belum menikah kemudian menikah, sehingga ia menjadi

berada di bawah kekuasaan suaminya, atau bila seorang dewasa ditempatkan

di bawah pengampuan, barang titipan itu tidak boleh dikembahkan selain

kepada orang yang ditugaskan mengurus hak-hak dan harta benda pemberi

titipan itu, kecuali kalau penyimpan barang mempunyaj alasan yang sah untuk

membuktikan bahwa ia tidak mengetahui perubahan kedudukan hukum

pemberi titipan itu. (KUHPerd. 108, 433 dst.; F. 22.)

Pasal 1723.

Jika penitipan barang dilakukan oleh seorang wali, pengampu, suami, atau

pengurus, dan kemudian kekuasaan mereka berakhir, maka barang itu hanya

boleh dikembalikan kepada pemilik sah barang itu, yaitu orang yang diwakili

oleh wali, pengampu, suami atau pengurus itu. (KUHPerd. 1722.)

Pasal 1724.

Pengembalian barang yang dititipkan harus dilakukan di tempat yang

ditentukan dalam perjanjian.

Ummi Habsyah SH355 / 400

Jika tempat itu tidak ditentukan dalam perjanjian, maka pengembalian harus

dilakukan di tempat penitipan barang itu.

Semua biaya yang perlu dikeluarkan untuk penyerahan kembali itu, harus

ditanggung oleh pemberi titipan. (KUHPerd. 1393, 1395, 1729.)

Pasal 1725.

Bila pemberi titipan menuntut barang titipan itu, maka barang itu harus

dikembalikan seketika itu, biarpun dalam perjanjian ditetapkan waktu tertentu

untuk pengembatian itu, kecuah kalau barang itu telah disita dari tangan

penerima titipan. (KUHPerd. 1269 dst., 1716, 1718, 1735; Rv. 477 dst., 728

dst., 812, 1001.)

Pasal 1726.

Bila penerima titipan mempunyai alasan yang sah untuk dibebaskan dari

barang yang dititipkan padanya, maka ia dapat juga mengembalikan barang

titipan itu sebelum tiba waktu pengembalian yang ditentukan dalam

perjanjian; jika pemberi titipan menolaknya, penerima titipan boleh minta izin

kepada pengadilan untuk menitipkan barang itu pada orang lain. (KUHPerd.

1735 dst.)

Pasal 1727.

Semua kewajiban penerima titipan berhenti, bila ia mengetahui dan dapat

membuktikan bahwa ia sendiri pemilik sah barang yang dititipkan kepadanya

itu. (KUHPerd. 1436.)

Pasal 1728.

Pemberi titipan wajib mengganti semua biaya yang dikeluarkan penyimpan

guna menyelamatkan barang titipan itu, serta segala kerugian yang

dideritanya karena penitipan itu. (KUHPerd. 1139-41, 1147 dst., 1157, 1235

dst., 1243 dst., 1357, 1364 dst., 1724, 1752.)

Pasal 1729.

Penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua

ongkos dan kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu.

(KUHPerd. 575 dst., 715, 725, 1150, 1159, 1364, 1616, 1812; F. 59.)

Bagian 3. Sekuestrasi Dan Pelbagai Jenisnya.

Pasal 1730.

Sekuestrasi ialah penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada

orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan

semua hasilnya kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh

pengadilan.

Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah hakim.

(KUHPerd. 478, 833, 956, 1697, 1731 dst., 1736 dst.; Rv. 580-41.)

Ummi Habsyah SH356 / 400

Pasal 1731.

Sekuestrasi terjadi karena suatu perjanjian, bila barang yang dipersengketakan

itu diserahkan kepada orang lain oleh seseorang atau lebih dengan sukarela.

Pasal 1732.

Tidak diharuskan bahwa sekuestrasi berlaku dengan cuma-cuma. (KUHPerd.

1696, 1707-21, 1733.)

Pasal 1733.

Sekuestrasi tunduk pada semua aturan yang berlaku bagi penitipan mumi,

kecuali mengenai hal-hal di bawah.ini. (KUHPerd. 1696 dst., 1737.)

Pasal 1734.

Sektiestrasi dapat mengenai barang-barang tak bergerak dan barang-barang

bergerak. (KUHPerd. 1696 dst., 1738-21.)

Pasal 1735.

Si penerima titipan yang ditugaskan melakukan sekuestrasi tidak dapat

dibebaskan dari kewajiban menyimpan barang titipan itu sebelum sengketa

diselesaikan, kecuali bila orang-orang yang berkepentingan telah memberi izin

untuk itu, atau bila ada alasan yang sah. (KUHPerd. 1725 dst., 1728 dst.,

1732.)

Pasal 1736.

Sekuestrasi atas perintah pengadilan terjadi bila pengadilan memerintahkan

supaya suatu barang dititipkan kepada orang lain selama sengketa tentang

barang itu belum dapat diselesaikan. (KUHPerd. 561, 1726, 1730 dst., 1737,

1885.)

Pasal 1737.

Sekuestrasi dari pengadilan ditugaskan kepada seorang yang ditunjuk atas

mupakat kedua belah pihak yang berperkara, atau kepada orang lain yang

diangkat oleh pengadilan karena jabatan.

Dalam kedua hal tersebut, orang yang telah diserahi urusan itu harus

memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian tentang

sekuestrasi itu, dan atas tuntutan kejaksaan, ia wajib menyerahkan suatu

perhitungan ringkas setiap tahun kepada hakim tentang urusan penitipan

barang itu, dengan menunjukkan barang-barang yang dipercayakan

kepadanya; tetapi jika perhitungan itu kemudian tidak disetujui oleh orangorang

yang berkepentingan, penyimpan tidak dapat menyanggah dengan

mengatakan, bahwa perhitungan itu sudah disetujui oleh pengadilan.

(KUHPerd. 1733 dst.; KUHD 94; Rv. 55-41.)

Pasal 1738.

Ummi Habsyah SH357 / 400

Pengadilan dapat memerintahkan supaya dilakukan sekuestrasi: (KUHPerd.

473, 1885; KUHD 94; Rv. 508.)

10. atas barang-barang bergerak yang telah disita dari tangan

seorang debitur; (Rv. 454, 718, 723, 753.)

20. atas suatu barang bergerak atau barang tak bergerak, yang hak

milik mutlak (eigendom) atau besit atas barang itu menjadi sengketa

antara dua orang atau lebih; (KUHPerd. 561, 833, 956.)

30. atas barang-barang yang ditawarkan oleh seorang debitur untuk

membayar utangnya. (KUHPerd. 1412; Rv. 809 dst.)

Pasal 1739.

Pengangkatan seorang penyimpan oleh pengadilan, menimbulkan kewajibankewajiban

timbal-balik antara penyita dan penyimpan.

Penyimpan wajib memelihara barang yang disita itu sebagai seorang kepala

rumah tangga yang baik.

la wajib menyerahkan barang itu, baik untuk dijual guna melunasi piutang si

penyita, maupun untuk dikembalikan kepada orang yang barangnya kena sita,

jika penyitaan atas barangnya itu telah dicabut.

Kewajiban penyita ialah membayar upah penyimpan yang ditentukan dalam

undang-undang. (KUHPerd. 1706 dst., S. 1851-27 pasal 48.)

BAB XII. PINJAM-PAKAI

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1740.

Pinjam-pakai adalah suatu perjanjian, dalam mana pihak yang satu

menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak

lain, dengan syarat, bahwa pihak yang mencrima barang itu, setelah

memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan

barang itu. (KUHPerd. 1389, 1429-2′, 1697, 1714.)

Pasal 1741.

Orang yang meminjamkan itu tetap menjadi pemilik mutlak barang yang

dipinjamkannya itu. (KUHPerd. 1746, 1748, 1752, 1755.)

Pasal 1742.

Segala sesuatu yang dipergunakan orang dan tidak dapat musnah karena

pemakaiannya, dapat menjadi pokok perjanjian ini. (KUHPerd. 505, 537, 1332,

1740, 1744.)

Pasal 1743.

Semua perjanjian yang lahir dari perjanjian pinjam-pakai, beralih kepada ahli

waris orang yang meminjamkan dan ahli waris peminjam.

Akan tetapi jika pemberian pinjaman dilakukan hanya kepada orang yang

menerimanya dan khusus kepada orang itu sendiri, maka seniua ahli waris

Ummi Habsyah SH358 / 400

peminjam tidak dapat tetap menikmati barang pinjaman itu. (KUHPerd. 833,

955, 1318, 1717, 1721, 1826.)

Bagian 2. Kewajiban-kewajiban Orang yang Menerima Barang Pinjam

Pakai.

Pasal 1744.

Barangsiapa menerima suatu barang yang dipinamnya, wajib memelihara

barang itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik.

Ia tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian yang

sesuai dengan sifatnya, atau untuk keperluan yang telah ditentukan dalam

perjanjian. Bila menyimpang dari larangan ini, peminjam dapat dihukum

mengganti biaya, kerugian dan bunga, kalau ada alasan untuk itu.

Jika peminjam memakai barang itu untuk suatu tujuan lain atau lebih lama dari

yang semestinya, maka wajiblah ia bertanggung jawab atas musnahnya

barang itu, sekalipun musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu peristiwa

yang tidak disengaja. (KUHPerd. 1235, 1245 dst., 1391, 1444, 1708, 1740,

1746.)

Pasal 1745.

Jika barang pinjaman itu musnah karena suatu peristiwa yang tidak disengaja,

sedang hal itu dapat dihindarkan oleh peminjam dengan jalan memakai barang

kepunyaan sendiri, atau jika peminjam tidak memperdulikan barang pinjaman

sewaktu terjadinya peristiwa termaksud, sedang barang kepunyaannya sendiri

diselamatkannya, maka peminjam wajib bertanggung jawab atas musnahnya

barang itu. (KUHPerd. 1235 dst., 1245, 1444, 1707 dst.)

Pasal 1746.

Jika barang itu telab ditaksir harganya pada waktu dipinjamkan, maka

musnahnya barang itu, meskipun hal ini terjadi karena peristiwa yang tak

disengaja, adalah atas tanggungan peminjam, kecuali kalau telah dijanjikan

sebaliknya. (KUHPerd. 1245, 1631.)

Pasal 1747.

Jika barang itu menjadi berkurang harganya semata-mata karena pemakaian

yang sesuai dengan maksud peminjaman barang itu, dan bukan karena

kesalahan si peminjam, maka ia tidak bertanggungjawab atas berkurangnya

harga itu. (KUHPerd. 1391.)

Pasal 1748.

Jika pemakai telah mengeluarkan biaya untuk dapat memakai barang yang

dipinjamnya itu, maka ia tidak dapat menuntut biaya tersebut diganti.

(KUHPerd. 1752.)

Pasal 1749.

Jika beberapa orang bersama-sama meminjam satu barang, maka mereka

Ummi Habsyah SH359 / 400

masing-masing wajib bertanggungjawab atas keseluruhannya kepada pemberi

pinjaman. (KUHPerd. 1282, 1301 dst.)

Bagian 3. Kewajiban kewajiban Pemberi Pinjaman.

Pasal 1750.

Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkannya,

kecuali bila sudah lewat waktu yang ditentukan, atau dalam hal tidak ada

ketentuan tentang waktu peminjaman itu, bila barang yang dipinjamkan itu

telah selesai atau telah dianggap telah selesai digunakan untuk tujuan yang

dimaksudkan. (KUHPerd. 1269, 1725, 1740, 1759.)

Pasal 1751.

Akan tetapi bila dalam jangka waktu itu atau sebelum berakhirnya keperluan

untuk memakai barang itu, pemberi pinjaman sangat membutuhkan

barangnya itu dengan alasan yang mendesak dan tidak terduga, maka dengan

memperhatikan keadaan, pengadilan dapat memaksa peminjam untuk

mengembalikan barang pinjaman itu kepada pemberi pinjaman. (KUHPerd.

1269, 1579.)

Pasal 1752.

Jika dalam jangka waktu pemakaian barang pinjaman itu si pemakai terpaksa

mengeluarkan biaya yang sangat perlu guna menyelamatkan barang pinjaman

itu, dan begitu mendesak sehingga oleh pemakai tidak sempat diberitahukan

terlebih dahulu kepada pemberi pinjaman, inaka pemberi pinjaman ini wajib

mengganti biaya itu. (KUHPerd. 1139-40, 1147 dst., 1157, 1357, 1364, 1728,

1748.)

Pasal 1753.

Jika barang yang dipinamkan itu mempunyai cacat-cacat sedemikian rupa,

sehingga pemakai barang itu bisa mendapat rugi, sedang pemberi pinjaman

telah mengetahui adanya cacat-cacat itu, tetapi tidak memberitahukannya

kepada si pemakai, maka pemberi pinjaman harus bertanggungjawab atas

semua akibat pemakaian barang itu. (KUHPerd. 1365 dst., 1504, 1762.)

BAB XIII. PINJAM PAKAI HABIS (VERBRUIKLENING)

Bagian 1. Ketentuan ketentuan Umum.

Pasal 1754.

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama

menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua

dengan syarat, bahwa pihak kedua itu akart mengembalikan barang sejenis

kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. (KUHPerd.

505,1392, 1740, 1763.)

Ummi Habsyah SH360 / 400

Pasal 1755.

Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi

pemilik mutlak barang pinjaman itu; dan bila barang ini musnah, dengan cara

bagaimanapun, maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjaman.

(KUHPerd. 1237, 1741.)

Pasal 1756.

Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang

yang ditegaskan dalam perjanjian.

Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi

perubahan dalam peredaran uang yang laku, maka pengembalian uang yang

dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu

pelunasannya, sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai

resmi pada waktu pelunasan itu. (KUHPerd. 1250, 1389; bdk. S. 1937-585

Ordonansi atas Klausula Emas 1937.)

Pasal 1757.

Ketentuan pasal di atas tidak berlaku, jika kedua belah pihak menyepakati

dengan tegas, bahwa uang pinjaman harus dikembalikan dengan uang logam

dari jenis dan dalam jumlah yang sama seperti semula. Dalam hal demikian,

pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan uang logam dari jenis

dan dalam jumlah yang sama, tidak lebih dan tidak kurang.

Jika uang logam sejenis sudah tidak cukup lagi dalam peredaran, maka

kekurangannya harus diganti dengan uang dari logam yang sama dan sedapat

mungkin mendekati kadar logam uang pinjaman itu, sehingga semuanya

mengandung logam asb yang sama beratnya dengan yang terdapat dalam

uang logam pinjaman semula. (KUHPerd. 1389.)

Pasal 1758.

Jika yang dipinjamkan itu berupa batang-batang emas atau perak, atau

barang-barang lain, maka peminjam harus mengembalikan logam yang sama

beratnya dan mutunya dengan yang ia terima dahulu itu, tanpa kewajiban

memberikan lebih, walaupun harga logam itu sudah naik atau turun. (KUHPerd.

1754, 1763.)

Bagian 2. Kewajiban-kewajiban Orang Yang meminjamkan.

Pasal 1759.

Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan

sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. (KUHPerd.

1269 dst., 1725, 1750 dst., 1763.)

Pasal 1760.

Jika jangka waktu peminjamanan tidak ditentukan, maka bila pemberi

pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman itu, pengadilan boleh

Ummi Habsyah SH361 / 400

memberikan sekedar kelonggaran kepada peminam sesudah

mempertimbangkan keadaan. (KUHPerd. 1390.)

Pasal 1761.

Jika telah dijanjikan, bahwa peminjam barang atau uang akan

mengembalikannya bila ia mampu untuk itu, maka kalau pemberi pinjaman

menuntut pengembalian uang atau barang pinjaman itu, pengadilan boleh

menentukan waktu pengembalian itu sesudah mempertimbangkan keadaan.

(KUHPerd. 1256, 1268.)

Pasal 1762.

Ketentuan pasal 1753 berlaku juga dalam perjanjian pinjam pakai habis.

(KUHPerd. 1365 dst., 1504.)

Bagian 3. Kewajiban-kewajiban Pemiroam.

Pasal 1763.

Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah

dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjardikan. (KUHPerd. 1269

dst., 1392, 1754, 1756, 1759; bdk. S. 1937-585 Ordonansi atas Klausula Emas.)

Pasal 1764.

Jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban itu, maka ia wajib membayar harga

barang yang dipinjamnya itu, dengan memperhatikan waktu dan tempat

pengembalian barang itu menurut perjanjian.

Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan, maka pengembalian harus dilakukan

menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat

peminjamanan. (KUHPerd. 1243 dst., 1250, 1393.)

Bagian 4. Peminjaman Dengan Bunga.

Pasal 1765.

Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian,

diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.

(KUHPerd. 505, 1250, 1754, 1768, 1975; Rv 344.)

Pasal 1766.

Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga

yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan

juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga

yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam

undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau

dikurangkan dari pinjaman pokok.

Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk

membayar bunga terus; tetapi bunga yang diperjardikan wajib dibayar sampai

Ummi Habsyah SH362 / 400

pada saat pengembalian atau periitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok

semuanya, walaupun pengembalian atau perlitipan uang pirdaman itu

dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian. (KUHPerd.

1359, 1397 1404 dst., 1768.)

Pasal 1767.

Ada bunga menurut penetapan, undang-undang, ada pula yang ditetapkan

dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan

oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh

melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak

dilarang undang-undang. (S. 1848-22 jo. S. 1849-63; KUHD 147.)

Besannya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara

tertulis. (KUHPerd. 391, 413, 797 dst., 1098, 1250, 1286, 1768, 1780, 1805,

1839, 1975.)

Pasal 1768.

Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya,

maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang.

(KUHPerd. 1767.)

Pasal 1769.

Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa

menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa

bunganya telah dilunasi, dan peminjaman dibebaskan dari kewajiban untuk

membayarnya. (KUHPerd. 1394, 1397, 1438, 1916, 1921.)

Pasal 1770.

Perjanjian bunga abadi ialah suatu persetujuan bahwa pihak yang memberikan

pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok

yang tidak akan dimintanya kembali. (KUHPerd. 511-21, 1252, 1394, 1975.)

Pasal 1771.

Bunga ini pada hakikatnya dapat diangsur.

Hanya kedua belah pihak dapat mengadakan persetujuan bahwa

pengangsuran itu tidak boleh dilakukan sebelum lewat waktu tertentu, yang

tidak boleh dite. tapkan lebih lama daii sepuluh tahun, atau tidak boleh

dilakukan sebelum diberitahukan kepada kreditur dengan suatu tenggang

waktu, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh mereka, tetapi tidak boleh lebih

lama dari satu tahun. (KUHPerd. 751 dst., 1269 dst., 1520; Onteig. 404.)

Pasal 1772.

Seseorang yang berutang bunga abadi dapat dipaksa mengembalikan uang

pokok:

1) jika ia tidak membayar apa pun dari bunga yang harus dibayamya

selama dua tahun berturut-turut; (KUHPerd. 1782.)

2) jika ia lalai memberikan jaminan yang dijanjikan kepada kreditur;

Ummi Habsyah SH363 / 400

(KUHPerd. 1781.)

3) jika ia dinyatakan pailit atau dalam keadaan benar-benar tidak mampu

untuk membayar. (KUHPerd. 1271, 1782, 1843-21; F. 127.)

Pasal 1773.

Dalam kedua hal pertama yang disebut dalam pasal yang lain, debitur dapat

membebaskan diri dari kewajiban mengembalikan uang pokok, jika dalam

waktu dua puluh hari, terhitung mulai ia diperingatkan dengan perantaraan

hakim, ia membayar angsuran-angsuran yang sudah harus dibayamya atau

memberikan jaminan yang dijanjikan. (KUHPerd. 1238.)

BAB XV. PERSETUJUAN UNTUNG-UNTUNGAN

Bagian 1. Ketentuan Umum.

Pasal 1774.

(s.d. u. dg. S. 1933-4 7. jo. S. 1938-2.) Suatu persetujuan untung-untungan

ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik

bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu

kejadian yang belum pasti.

Demikianlah:

persetujuan pertanggungan; (KUHD 246 dst., 287 dst., 592 dst., 686 dst.)

bunga cagak-hidup-, (KUHPerd. 1775 dst.)

perjudian dan pertaruhan. (KUHPerd. 1788 dst.)

Persetujuan yang pertama, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

(KUHPerd. 1253 dst.)

Bagian 2. Persetujuan Bunga Cagak-Hidup Dan Akibat-akibatnya.

Pasal 1775.

Bunga cagak-hidup dapat diadakan dengan suatu persetujuan atas beban,

atau dengan suatu akta hibah.

Bunga cagak-hidup juga dapat diadakan dengan suatu wasiat. (KUHPerd. 511-

21-, 764, 918, 922, 960-20, 1252, 1780, 1975.)

Pasal 1776.

Bunga cagak-hidup dapat diadakan atas diri orang yang memberikan

pinjaman, atau atas diri orang yang diberi manfaat dari bunga tersebut, atau

pula atas diri seorang pihak ketiga, meskipun orang ini tidak mendapat

manfaat daripadanya. (KUHPerd. 1777 dst.)

Pasal 1777.

Bunga cagak-hidup dapat diadakan atas diri satu orang atau lebih. (KUHPerd.

1776 dst.)

Ummi Habsyah SH364 / 400

Pasal 1778.

Bunga cagak-hidup dapat diadakan untuk seorang pihak ketiga, meskipun

uangnya diberikan oleh orang lain.

Akan tetapi, dalam hal tersebut, bunga cagak-hidup tidak tunduk 6ada tata

cara penghibahan. (KUHPerd. 1317, 1682.)

Pasal 1779.

Bunga cagak-hidup yang diadakan atas diri seseorang yang meninggal pada

hari persetujuan, tidak mempunyai kekuatan hukum. (KUHPerd. 1335, 1774.)

Pasal 1780.

Bunga cagak-hidup dapat diadakan dengan peiiawian sampai sedemikian

tinggi menurut kehendak kedua pihak. (KUHPerd. 1767.)

Pasal 1781.

Orang yang atas dirinya diadakan bunga cagak-hidup dengan beban, dapat

menuntut pembatalan persetujuan itu, jika debitur tidak memberikan jaminan

yang telah dijanjikan.

Jika persetujuan dibatalkan, debitur wajib membayar tunggakan bunga yang

telah diperjanjikan, sampai pada hari dikembalikannya uang pokok. (KUHPerd.

1266 dst., 1772-21, 1773.)

Pasal 1782.

Penunggakan pembayaran bunga cagak-hidup tidak memberikan hak kepada

penerima bunga untuk meminta kembali uang pokok atau barang yang telah

diberikannya untuk dapat menerima bunga itu; ia hanya berhak menuntut

debitur membayar bunga yang wajib dibayamya, menyita kekayaannya untuk

melunasi utangnya, dan meminta jaminan untuk bunga yang sudah dapat

ditagih. (KUHPerd. 1266 dst., 1394, 1722- 1 1.)

1783. Dihapus dg. S. 1906-348.

Pasal 1784.

Debitur tidak dapat membebaskan diri dari pembayaran bunga cagak hidup

dengan menawarkan pengembahan uang pokok dan dengan berjanji tidak

akan menuntut pengembahan bunga yang telah dibayamya; ia wajib terus

membayar bunga cagak-hidup selama hidup orang atau orang-orang yang atas

diri mereka telah (Wa4ikan bunga cagak-hidup itu, betapa pun beratnya

pembayaran bunga itu bagi dirinya. (KUHPerd. 1771.)

Pasal 1785.

Pemilik bunga cagak-hidup hanya berhak atas bunga itu menurut jumlah hari

seumur hidup orang yang atas dirinya telah diadakan bunga cagak-hidup itu.

Akan tetapi jika menurut persetujuan harus dibayar terlebih dahulu bunganya,

maka hak atas angsuran yang sedianya sudah harus terbayar, baru diperoleh

Ummi Habsyah SH365 / 400

mulai hari pembayaran itu seharusnya dilakukan. (KUHPerd. 502, 763 dst.)

Pasal 1786.

Mengadakan perjanjian bahwa suatu bunga cagak-hidup takkan tunduk pada

suatu penyitaan, tidak diperbolehkan kecuali bila bunga cagak-hidup itu

diadakan dengan cuma-cuma. (KUHPerd. 1131 dst., 1429-3′; Rv 749.)

Pasal 1787.

Penerima bunga tidak dapat menagih bunga yang sudah harus dibayar, sewa

dengan menyatakan bahwa orang yang atas dirinya telah diperjanjikan bunga

cagak-hidup itu masih hidup. (KUHPerd. 1975.)

Bagian 3. Perjudian Dan Pertaruhan.

Pasal 1788.

Undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam

hal suatu utang yang terjadi karena perjudiaan atau pertaruhan. (KUHP 303,

542 dst.)

Pasal 1789.

Akan tetapi dalam ketentuan tersebut di atas itu tidak termasuk permainanpermainan

yang dapat dipergunakan untuk olahraga, seperti anggar, lari

cepat, dan sebagainya.

Meskipun demikian, hakim dapat menolak atau mengurangi tuntutan bila

menurut pendapatnya uang taruhan lebih dari yang sepantasnya.

Pasal 1790.

Ketentuan-ketentuan dalam dua pasal yang lain tidak boleh digunakan untuk

menghindari utang dengan cara pembaharuan utang. (KUHPerd. 1413 dst.)

Pasal 1791.

Seorang yang secara sukarela membayar kekalahannya dengan uang, sekalikali

tak boleh menuntut kembali uangnya, kecuali bila pihak yang menang itu

telah melakukan kecurangan atau penipuan. (KUHPerd. 1328, 1359; KUHP.

378.)

BAB XVI. PEMBERIAN KUASA

Bagian 1. Sifat Pemberian Kuasa.

Pasal 1792.

Pemberian kua