RSS

UU No 1 Tahun 2000 (Pengesahan Konvensi ILO NO. 182)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND
IMMEDIATE ACTION
FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR
( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a) Bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga
sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upayaupaya
mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat
manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi;
b) Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai,
dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi
Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Deklarasi Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi
Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO), dan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989;
c) Bahwa Konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kedelapan puluh tujuh tanggal 17 Juni
1999, telah menyetujui Pengesahan ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.
182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak);
d) Bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terusmenerus
menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
e) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu
mengesahkan ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for
the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak) dengan Undang-undang;
Mengingat :
a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 Undang-
Undang Dasar 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE
PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF
CHILD LABOUR (KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN
SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK).
Pasal 1
Mengesahkan ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) yang naskah
aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2000 pada tanggal 8 Maret 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ABDURRAHMAN WAHID BONDAN GUNAWAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 30
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION
AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS
OF CHILD LABOUR ( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN
DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
I. UMUM
Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan,
sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak
diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia
tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB
Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989
tentang Hak-Hak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk
menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut.
Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapat perlindungan yang
sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau Internasional
Labour Organization (ILO), Indonesia menghargai, menjunjung tinggi, dan berupaya menerapkan
keputusan-keputusan lembaga internasional dimaksud.
Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi
Ketenagakerjaan Internasional ke delapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan
salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak.
Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasinya harus
segera melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konvensi, maka “anak” berarti semua orang yang
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI
1. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
merupakan instrumen dasar tentang kerja anak.
2. Di samping Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tersebut, dipandang perlu untuk menyetujui
instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk
terburuk dari kerja anak yang akan melengkapi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973.
3. Konvensi mengenai Hak Anak telah diterima oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 20
Nopember 1989.
4. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah diatur oleh instrumen internasional lainnya
khususnya Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa, dan Konvensi Tambahan
PBB mengenai Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga-Lembaga
serta Praktek-Praktek Perbudakan atau Sejenis Perbudakan Tahun 1956.
III. ALASAN INDONESIA MENGESAHKAN KONVENSI
1. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia seperti tercermin dalam sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab. Untuk itu bangsa Indonesia bertekad melindungi hak asasi anak
sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945,
Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur
perlindungan anak.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugasi Presiden dan DPR untuk meratifikasi
berbagai instrumen PBB yang berkaitan dengan dengan hak asasi manusia. Indonesia telah
meratifikasi Konvensi PBB tanggal 30 September 1990, mengenai Hak-hak Anak. Di samping
itu Indonesia telah meratifikasi 7 (tujuh) Konvensi ILO yang memuat hak-hak dasar pekerja,
termasuk Konvensi No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan
Bekerja dengan Undang-undang No. 20 Tahun 1999.
4. Dalam pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-undangan masih
dirasakan adanya penyimpangan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, pengesahan
Konvensi ini dimaksudkan untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktek
mempekerjakan anak serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif
sehingga akan lebih menjamin perlindungan anak dari segala bentuk tindakan perbudakan dan
tindakan atau pekerjaan yang berkaitan dengan praktek pelacuran, pornografi, narkotika, dan
psikotropika. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dari pekerjaan yang sifatnya dapat
membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.
5. Pengesahan Konvensi ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan
melindungi hak asasi anak sebagaimana diuraikan pada butir 4. Hal ini akan lebih
meningkatkan citra positif Indonesia dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional.
IV. POKOK-POKOK KONVENSI
1. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan
efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak.
2. “Anak” berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
3. Pengertian “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” adalah :
(a) segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan
perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau
wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan
dalam konflik bersenjata;
(b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi
pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
(c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya
untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian
internasional yang relevan;
(d) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat
membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
4. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menyusun program aksi untuk
menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
5. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil langkah-langkah agar
ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana.
6. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.
V. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka
yang berlaku adalah naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3941

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: